Nasional
Share this on:

KPK Telusuri Peran Adik Ipar Jokowi

  • KPK Telusuri Peran Adik Ipar Jokowi
  • KPK Telusuri Peran Adik Ipar Jokowi

JAKARTA - Bola panas dugaan keterlibatan Arif Budi Sulistyo dalam pusaran kasus suap pajak PT Eka Prima Ekspor (EKP) terus menggelinding liar. Pengusaha yang juga merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo itu dikaitkan dengan perkara yang menyeret Country Director PT EKP Ramapanicker Rajamohan Nair (RRN) sebagai terdakwa tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun mendapat tugas berat. Sebab, mereka mesti berupaya membuktikan adanya keterlibatan itu. Termasuk, dugaan bahwa Arif menjadi pihak perantara yang membantu permasalahan pajak RRN.

?Saksi-saksi akan diperiksa, sepanjang itu relevan dengan perkara ini (yang melibatkan Arif, Red),? ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, kemarin.

Sebagai catatan, KPK dalam dakwaan terhadap RRN di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin (13/2) sempat menyebut nama Arif Budi Sulistyo. Jaksa penuntut KPK mengungkapkan bila Arif yang juga merupakan Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera itu memiliki peran untuk membantu menyelesaikan persoalan pajak PT EKP, milik RRN.

Suami Titik Ritawati, adik Joko Widodo itu juga disebutkan pernah bertemu dengan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi untuk membahas permasalahan tersebut. Usai pertemuan itu, RRN mengirim dokumen-dokumen pajak ke Arif melalui WhatsApp. Arif lantas meneruskan pesan itu ke Handang Soekarno, pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang kini berstatus tersangka penerima uang suap dari RRN sebesar Rp 1,9 miliar.

Rangkaian peristiwa itu yang saat ini tengah ditelusuri KPK. Lembaga antirasuah itu berupaya membuktikan bahwa Arif adalah mitra bisnis terdakwa RRN yang merupakan pemberi suap kepada tersangka Handang. KPK juga berusaha membuktikan bahwa Arif menjadi penghubung antara pegawai Ditjen Pajak dan RRN.

Febri menjelaskan, Arif sebenarnya pernah diperiksa di penyidikan RRN pertengahan Januari lalu. Namun, pihaknya tidak mencantumkan nama itu dalam jadwal pemeriksaan dengan alasan strategi penyidik agar lebih konsentrasi pada substansi perkara. ?Kami menyebutkan nama itu (Arif Budi Sulistyo) sebagai bagian rangkaian peristiwa yang cukup panjang dengan terdakwa Rajamohan.?

KPK masih berhati-hati menindaklanjuti fakta persidangan itu. Febri mengatakan, jaksa penuntut KPK memfokuskan pembuktian pemberian hadiah atau janji dari RRN ke sejumlah pejabat Ditjen Pajak. ?Tentu saja yang akan dibuktikan dalam persidangan adalah rangkaian peristiwa itu yang kemudian berujung pada apakah terdakwa terbukti memberikan hadiah atau janji atau tidak,? tutur mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini.

Sementara itu, tersangka penerima suap pajak Handang Soekarno irit berkomentar saat ditanya keterlibatan Arif dalam kasus yang menjeratnya. Menurutnya, peran Arif merupakan materi penyidikan yang belum bisa dijawab. ?Kalau materi, saya nggak bisa jawab,? kata Handang usai diperiksa di KPK, kemarin.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo tampak santai menyikapi kemungkinan Arif menjadi tersangka di KPK. Ya kalau ada yang nggak bener, ya diproses hukum saja, ujarnya di Istana Merdeka kemarin (16/2). Penegasan itu untuk menjawab pertanyaan tentang munculnya nama saudara ipar Jokowi tersebut dalam surat dakwaan RRN.

Jokowi menegaskan selalu menghormati proses hukum yang ada di KPK. Menurut Jokowi tidak hanya dia saja, namun juga seluruh masyarakat juga harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Dia yakin KPK bekerja dengan profesional dalam memproses semua kasus tanpa ada pengecualian.

Sebelumnya, sumber Jawa Pos yang mengetahui kasus tersebut sudah memastikan bahwa Arif Budi Sulistyo yang dimaksud adalah adik ipar Jokowi. Dia merupakan suami dari adik bungsu Jokowi, Titik Relawati. Nama Arif tercantum sebagai perantara suap kepada salah satu penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Pajak Handang Soekarno.

Disinggung mengenai edaran yang pernah dia keluarkan terkait pihak yang mencatut namanya, Jokowi mengiyakan. Dia menegaskan, tidak sekadar membuat surat edaran semata. Sebelumnya mungkin lebih dari lima kali saya sampaikan, di sidang kabinet, waktu pertemuan dengan dirut-dirut BUMN juga saya sampaikan, tambahnya.

Edaran yang dimaksud adalah perintah bagi jajarannya, termasuk BUMN, untuk mengabaikan siapapun yang mencatut nama Jokowi untuk meminta jabatan atau proyek. Baik yang mengaku sebagai keluarga, relawan, pejabat, atau apapun yang berkaitan dengan dirinya. Pernyataan itu juga pernah disampaikan Jokowi melalui cuitannya di Twitter pada 21 Januari 2016. (tyo/byu/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Ahok Temui Megawati, Ada Apa Ya?
Ahok Temui Megawati, Ada Apa Ya?

Berita Sejenis

Ada 2 SPDP, Ombudsman Periksa Novel Baswedan

Ada 2 SPDP, Ombudsman Periksa Novel Baswedan

Komisioner Ombudsman RI (ORI) Andrianus Meliala memeriksa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, kemarin (15/5).


Wakapolri: Videokan Polisi di Jalan, Kalau Benar Langsung Saya Pecat

Wakapolri: Videokan Polisi di Jalan, Kalau Benar Langsung Saya Pecat

Presiden Jokowi memerintahkan langsung Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin memberantas praktik pemalakan terhadap para sopir truk.


Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengesekusi terpidana kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto (Setnov).


KPK Telusuri Aliran Dana ke DPD Golkar Jateng

KPK Telusuri Aliran Dana ke DPD Golkar Jateng

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya menelusuri dugaan adanya dana korupsi e-KTP yang mengalir ke DPD I Partai Golkar Jawa Tengah (Jateng).


Jokowi Sebut Isu TKA Sarat Politik

Jokowi Sebut Isu TKA Sarat Politik

Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait isu Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terus menyerang pemerintah.


KPK Segera Usut TPPU Setnov

KPK Segera Usut TPPU Setnov

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih punya pekerjaan rumah (PR) setelah putusan Setnov dibacakan.


15 Anggota Dewan Kembalikan Uang Suap

15 Anggota Dewan Kembalikan Uang Suap

Pengusutan dugaan suap masal DPRD Sumatera Utara (Sumut) terus dikebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Pemberi Gratifikasi Zumi Zola Ditelusuri KPK

Pemberi Gratifikasi Zumi Zola Ditelusuri KPK

Pasca menahan Gubernur Jambi non aktif Zumi Zola Zulkifli, KPK terus mendalami kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait sejumlah proyek di Jambi.


Sudah Setahun, Kasus Novel Masih Gelap

Sudah Setahun, Kasus Novel Masih Gelap

Kabut misteri masih menyelimuti kasus penyiraman air keras penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.


Zumi Zola Akhirnya Ditahan KPK

Zumi Zola Akhirnya Ditahan KPK

Setelah dua bulan lebih menyandang status tersangka gratifikasi, Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli akhirnya ditahan oleh KPK.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!