Nasional
Share this on:

Kuasa Hukum Ahok: Tuntunan JPU Dinilai Ragu-ragu

  • Kuasa Hukum Ahok: Tuntunan JPU Dinilai Ragu-ragu
  • Kuasa Hukum Ahok: Tuntunan JPU Dinilai Ragu-ragu

Sidang ke-19 terdakwa kasus penistaan agama, Ahok kembali digelar di Gedung Kementrian Pertanian (Kementan) Jakarta Selatan, kemarin (20/4).

JAKARTA - Sidang ke-19 terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali digelar di Gedung Kementrian Pertanian (Kementan) Jakarta Selatan, kemarin (20/4).

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dipimpim Ali Mukartono menuntut Ahok dengan kurungan penjara selama satu tahun dengan masa percobaan dua tahun.

JPU berpendapat, dari pemeriksaan bukti serta saksi-saksi di persidangan, Ahok terbukti dengan sadar dan sengaja menyebar kebencian dengan kata-katanya dalam video di Kepulauan Seribu yang diunggah hingga menjadi polemik tersebut.

Ahok dijerat dengan Pasal 156a KUHP dan Pasal 156 KUHP tentang penodaan agama. Sidang selanjutnya diagendakan kembali pada Selasa (25/4). Dalam sidang tersebut Ahok tampak kecewa dan tidak mengeluarkan satu kata pun.

Ditemui usai sidang, tim kuasa hukum Ahok mengatakan, tuntutan yang memasukan tahap percobaan menandakan keragu raguan dari JPU.

"Dalam perkara seheboh ini, JPU menuntut hukuman percobaan. Hal itu menunjukan JPU ragu-ragu. Jaksa sendiri menyebut ada keringan dalam kasus ini karena peranan Buni Yani yang membuat masalah ini menyeruak," terang salah satu kuasa hukum Ahok, Wayan Sudirta kepada wartawan.

Dengan peranan Buni Yani dalam kasus ini, menurut dia Ahok tidak bersalah dan wajar jika dibebaskan. Apalagi, seseorang yang bisa dipidana ialah, jika orang tersebut memenuhi kriteria melawan hukum.

"Jadi pertanyaannya ialah, apakah Pak Basuki memiliki usaha melawan hukum. Ditambah kasus ini karena Pak Basuki yang merupakan pejabat negara berpidato dihadapan warganya. Seorang pejabat negara tentunya tidak mungkin melakukan perbuatan melawan hukum," ujar dia.

Tugas dia sebagai pejabat negara yang bicara di publik, sambung dia, juga diatur oleh undang-undang. "Dalam pasal 50 KUHP juga mengatur orang yang menjalankan perintah undang-undang tidak boleh dihukum," jelas dia.

Kuasa hukum Ahok lainnya, Teguh Samudra mengatakan, pada sidang ke dua mendatang, pihaknya akan mengupas seluruh hal yang menjadi pembahasan dalam sidang kali ini. "Kami tentunya ingin Pak Basuki bebas, " kata dia.

Sementara itu, di luar Gedung Kementan, masa yang hadir dalam persidangan kali ini relatif lebih sedikit dari biasanya. Walau begitu, Polisi tidak mengendurkan pengamanan sama sekali.

"Kami tetap siagakan ribuan personil, mereka disebar di beberapa pos. Akses Jalan menuju. Ragunan juga kembali ditutup," terang Kabid Humas Polda Metrojaya, Kombes Argo Yuwono di lokasi. (bry/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Tahun Ini, UU Tentang Ojek Kelar

Tahun Ini, UU Tentang Ojek Kelar

Pemerintah bersama DPR bakal membuat payung hukum bagi angkutan roda dua.


Kasus GNPF, Ujian Profesionalitas Polri

Kasus GNPF, Ujian Profesionalitas Polri

Penegakan hukum di Indonesia sedang mengalami ujian. Setelah berbagai dorongan untuk memproses hukum Basuki Tjahaja Purnama.


Bupati Nganjuk Kebal Hukum, Sekda Ngadu ke KPK

Bupati Nganjuk Kebal Hukum, Sekda Ngadu ke KPK

Sidang kasus korupsi pengadaan kain batik di Pemkab Nganjuk berakhir kemarin (19/1).


Tak Fokus pada Kasus Pemerasan oleh Fauzi, Hakim Beberapa Kali Tegur Jaksa

Tak Fokus pada Kasus Pemerasan oleh Fauzi, Hakim Beberapa Kali Tegur Jaksa

Keseriusan jaksa penuntut umum (JPU) dalam menyidangkan kasus pemerasan oleh jaksa Ahmad Fauzi pantas dipertanyakan.


Dahlan Bacakan Eksepsi, Pengunjung Sidang Ikut Menangis

Dahlan Bacakan Eksepsi, Pengunjung Sidang Ikut Menangis

Pengunjung di Ruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya tidak kuasa menahan air mata saat menyimak sidang Dahlan Iskan kemarin.


Penangkapan Mantan Jenderal yang Diduga makar Sudah Benar

Penangkapan Mantan Jenderal yang Diduga makar Sudah Benar

Beredarnya video dari Dragon TV berjudul Perwira Tinggi TNI AD Marah Atas Penangkapan Kivlan Zein dinilai sangat meresahkan masyarakat.


Yusril Akan Dampingi Dahlan

Yusril Akan Dampingi Dahlan

Yusril Ihza Mahendra resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum Dahlan Iskan dalam kasus PT Panca Wira Usaha (PWU).


Jaksa di Jawa Timur Ditangkap dengan Uang Satu Koper Rp1,5 Miliar

Jaksa di Jawa Timur Ditangkap dengan Uang Satu Koper Rp1,5 Miliar

Sikap Kejati Jatim yang seolah sedang gencar memerangi korupsi ternyata tidak seluruhnya murni penegakan hukum.


Tujuh Mahaguru Dimas Kanjeng Dititipkan LPSK

Tujuh Mahaguru Dimas Kanjeng Dititipkan LPSK

Proses hukum penipuan dengan tersangka utama Dimas Kanjeng Taat Pribadi terus berlanjut. Kemarin (8/11) polisi menetapkan satu tersangka baru.


Presiden Jokowi Ingin Kultur Hukum Dibenahi

Presiden Jokowi Ingin Kultur Hukum Dibenahi

Penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka yang berujung pada penahanan menjadi salah satu topik yang dibicarakan di Istana Merdeka.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!