Nasional
Share this on:

Kuasa Hukum Ahok: Tuntunan JPU Dinilai Ragu-ragu

  • Kuasa Hukum Ahok: Tuntunan JPU Dinilai Ragu-ragu
  • Kuasa Hukum Ahok: Tuntunan JPU Dinilai Ragu-ragu

JAKARTA - Sidang ke-19 terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali digelar di Gedung Kementrian Pertanian (Kementan) Jakarta Selatan, kemarin (20/4).

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dipimpim Ali Mukartono menuntut Ahok dengan kurungan penjara selama satu tahun dengan masa percobaan dua tahun.

JPU berpendapat, dari pemeriksaan bukti serta saksi-saksi di persidangan, Ahok terbukti dengan sadar dan sengaja menyebar kebencian dengan kata-katanya dalam video di Kepulauan Seribu yang diunggah hingga menjadi polemik tersebut.

Ahok dijerat dengan Pasal 156a KUHP dan Pasal 156 KUHP tentang penodaan agama. Sidang selanjutnya diagendakan kembali pada Selasa (25/4). Dalam sidang tersebut Ahok tampak kecewa dan tidak mengeluarkan satu kata pun.

Ditemui usai sidang, tim kuasa hukum Ahok mengatakan, tuntutan yang memasukan tahap percobaan menandakan keragu raguan dari JPU.

"Dalam perkara seheboh ini, JPU menuntut hukuman percobaan. Hal itu menunjukan JPU ragu-ragu. Jaksa sendiri menyebut ada keringan dalam kasus ini karena peranan Buni Yani yang membuat masalah ini menyeruak," terang salah satu kuasa hukum Ahok, Wayan Sudirta kepada wartawan.

Dengan peranan Buni Yani dalam kasus ini, menurut dia Ahok tidak bersalah dan wajar jika dibebaskan. Apalagi, seseorang yang bisa dipidana ialah, jika orang tersebut memenuhi kriteria melawan hukum.

"Jadi pertanyaannya ialah, apakah Pak Basuki memiliki usaha melawan hukum. Ditambah kasus ini karena Pak Basuki yang merupakan pejabat negara berpidato dihadapan warganya. Seorang pejabat negara tentunya tidak mungkin melakukan perbuatan melawan hukum," ujar dia.

Tugas dia sebagai pejabat negara yang bicara di publik, sambung dia, juga diatur oleh undang-undang. "Dalam pasal 50 KUHP juga mengatur orang yang menjalankan perintah undang-undang tidak boleh dihukum," jelas dia.

Kuasa hukum Ahok lainnya, Teguh Samudra mengatakan, pada sidang ke dua mendatang, pihaknya akan mengupas seluruh hal yang menjadi pembahasan dalam sidang kali ini. "Kami tentunya ingin Pak Basuki bebas, " kata dia.

Sementara itu, di luar Gedung Kementan, masa yang hadir dalam persidangan kali ini relatif lebih sedikit dari biasanya. Walau begitu, Polisi tidak mengendurkan pengamanan sama sekali.

"Kami tetap siagakan ribuan personil, mereka disebar di beberapa pos. Akses Jalan menuju. Ragunan juga kembali ditutup," terang Kabid Humas Polda Metrojaya, Kombes Argo Yuwono di lokasi. (bry/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Dibubarkan, Pekan Depan HTI Ajukan Gugatan ke PTUN

Dibubarkan, Pekan Depan HTI Ajukan Gugatan ke PTUN

Perlawanan terhadap keputusan Ditjen AHU Kemenkumham yang mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berlanjut.


Kemenag Siapkan 1.000 Kursi CPNS Dosen

Kemenag Siapkan 1.000 Kursi CPNS Dosen

Kemenag bakal menyusul Kementerian Hukum dan HAM serta Mahkamah Agung untuk merekrut CPNS baru.


Aturan Bypass Pembubaran Ormas, HTI Ajukan Gugatan ke MK

Aturan Bypass Pembubaran Ormas, HTI Ajukan Gugatan ke MK

Pemerintah menghapus sejumlah pasal yang mengatur mekanisme pemberian sanksi serta pencabutan status badan hukum ormas.


Mahfud: SMS HT Tidak Mengancam Yulianto

Mahfud: SMS HT Tidak Mengancam Yulianto

Kasus hukum yang tengah menimpa bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) mengundang keprihatinan sejumlah pihak.


Langkah Hukum Lawan Hak Angket DPR terhadap KPK

Langkah Hukum Lawan Hak Angket DPR terhadap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan suntikan moril dari para pakar hukum tata negara.


Fatwa MUI, Medsos Haram untuk Ghibah, Fitnah, dan Namimah

Fatwa MUI, Medsos Haram untuk Ghibah, Fitnah, dan Namimah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial (medsos).


Siap-siap, Komisi Kejaksaan Segera Periksa Jaksa Kasus Ahok

Siap-siap, Komisi Kejaksaan Segera Periksa Jaksa Kasus Ahok

Kejanggalan penuntutan jaksa penuntut umum (JPU) sidang dugaan penistaan agama disinyalir tidak terlepas dari peran Jaksa Agung HM. Prasetyo.


Tahun Ini, UU Tentang Ojek Kelar

Tahun Ini, UU Tentang Ojek Kelar

Pemerintah bersama DPR bakal membuat payung hukum bagi angkutan roda dua.


Kasus GNPF, Ujian Profesionalitas Polri

Kasus GNPF, Ujian Profesionalitas Polri

Penegakan hukum di Indonesia sedang mengalami ujian. Setelah berbagai dorongan untuk memproses hukum Basuki Tjahaja Purnama.


Bupati Nganjuk Kebal Hukum, Sekda Ngadu ke KPK

Bupati Nganjuk Kebal Hukum, Sekda Ngadu ke KPK

Sidang kasus korupsi pengadaan kain batik di Pemkab Nganjuk berakhir kemarin (19/1).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!