Nasional
Share this on:

Kuasa Hukum Ahok: Tuntunan JPU Dinilai Ragu-ragu

  • Kuasa Hukum Ahok: Tuntunan JPU Dinilai Ragu-ragu
  • Kuasa Hukum Ahok: Tuntunan JPU Dinilai Ragu-ragu

JAKARTA - Sidang ke-19 terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali digelar di Gedung Kementrian Pertanian (Kementan) Jakarta Selatan, kemarin (20/4).

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dipimpim Ali Mukartono menuntut Ahok dengan kurungan penjara selama satu tahun dengan masa percobaan dua tahun.

JPU berpendapat, dari pemeriksaan bukti serta saksi-saksi di persidangan, Ahok terbukti dengan sadar dan sengaja menyebar kebencian dengan kata-katanya dalam video di Kepulauan Seribu yang diunggah hingga menjadi polemik tersebut.

Ahok dijerat dengan Pasal 156a KUHP dan Pasal 156 KUHP tentang penodaan agama. Sidang selanjutnya diagendakan kembali pada Selasa (25/4). Dalam sidang tersebut Ahok tampak kecewa dan tidak mengeluarkan satu kata pun.

Ditemui usai sidang, tim kuasa hukum Ahok mengatakan, tuntutan yang memasukan tahap percobaan menandakan keragu raguan dari JPU.

"Dalam perkara seheboh ini, JPU menuntut hukuman percobaan. Hal itu menunjukan JPU ragu-ragu. Jaksa sendiri menyebut ada keringan dalam kasus ini karena peranan Buni Yani yang membuat masalah ini menyeruak," terang salah satu kuasa hukum Ahok, Wayan Sudirta kepada wartawan.

Dengan peranan Buni Yani dalam kasus ini, menurut dia Ahok tidak bersalah dan wajar jika dibebaskan. Apalagi, seseorang yang bisa dipidana ialah, jika orang tersebut memenuhi kriteria melawan hukum.

"Jadi pertanyaannya ialah, apakah Pak Basuki memiliki usaha melawan hukum. Ditambah kasus ini karena Pak Basuki yang merupakan pejabat negara berpidato dihadapan warganya. Seorang pejabat negara tentunya tidak mungkin melakukan perbuatan melawan hukum," ujar dia.

Tugas dia sebagai pejabat negara yang bicara di publik, sambung dia, juga diatur oleh undang-undang. "Dalam pasal 50 KUHP juga mengatur orang yang menjalankan perintah undang-undang tidak boleh dihukum," jelas dia.

Kuasa hukum Ahok lainnya, Teguh Samudra mengatakan, pada sidang ke dua mendatang, pihaknya akan mengupas seluruh hal yang menjadi pembahasan dalam sidang kali ini. "Kami tentunya ingin Pak Basuki bebas, " kata dia.

Sementara itu, di luar Gedung Kementan, masa yang hadir dalam persidangan kali ini relatif lebih sedikit dari biasanya. Walau begitu, Polisi tidak mengendurkan pengamanan sama sekali.

"Kami tetap siagakan ribuan personil, mereka disebar di beberapa pos. Akses Jalan menuju. Ragunan juga kembali ditutup," terang Kabid Humas Polda Metrojaya, Kombes Argo Yuwono di lokasi. (bry/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Status Boediono Segera Diputuskan

Status Boediono Segera Diputuskan

Status hukum mantan Wakil Presiden RI Boediono dan para mantan pejabat tinggi BI dalam skandal megakorupsi Bank Century segera mendapat kepastian.


Polisi Dalami Pengaduan Kasus Sukmawati

Polisi Dalami Pengaduan Kasus Sukmawati

Puisi berjudul Ibu Indonesia yang dibacakan oleh Sukmawati Soekarnoputri, Jumat (30/3) tampaknya bakal bergulir ke proses hukum.


KBRI Pastikan Proses Hukum Kasus Enen Terus Berjalan

KBRI Pastikan Proses Hukum Kasus Enen Terus Berjalan

Seorang WNI bernama Enen Cahyati (48), ditemukan tewas di sebuah kamar di Hometown Suite Hotel, Phnom Penh, Kamboja, Minggu (28/3).


PK Ditolak, Ahok Harus Jalani Sisa Hukuman

PK Ditolak, Ahok Harus Jalani Sisa Hukuman

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).


Mantan Ketua DPR Diduga Cuci Uang E-KTP

Mantan Ketua DPR Diduga Cuci Uang E-KTP

Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat tambahan alat bukti untuk membuktikan kesalahan Setya Novanto (Setnov).


KPK Disarankan Tetapkan Tersangka usai Pilkada

KPK Disarankan Tetapkan Tersangka usai Pilkada

Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan tersangka untuk peserta pilkada dinilai akan berdampak besar.


Zumi Zola Ngaku Dipaksa Dewan

Zumi Zola Ngaku Dipaksa Dewan

Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli pasang badan menghadapi proses hukum yang bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Perlindungan Hukum Guru Harus Lebih Jelas

Perlindungan Hukum Guru Harus Lebih Jelas

KekerasanN yang berujung meninggalnya guru SMAN 1 Torjun, Sampang, kemarin tidak boleh terulang.


Gugat Cerai, Kesabaran Ahok Habis setelah Tujuh Tahun

Gugat Cerai, Kesabaran Ahok Habis setelah Tujuh Tahun

Basuki Tjahaja Purnama sudah bersabar sangat lama. Selama tujuh tahun, dia menunggu istrinya, Veronica Tan, mengakhiri hubungan terlarang dengan Julianto Tio.


Korupsi E-KTP, KPK Sasar Politikus PKB

Korupsi E-KTP, KPK Sasar Politikus PKB

Berbeda dengan Mabes Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melanjutkan proses hukum yang menyeret calon kepala daerah.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!