Nasional
Share this on:

Kuasa Hukum Ahok: Tuntunan JPU Dinilai Ragu-ragu

  • Kuasa Hukum Ahok: Tuntunan JPU Dinilai Ragu-ragu
  • Kuasa Hukum Ahok: Tuntunan JPU Dinilai Ragu-ragu

JAKARTA - Sidang ke-19 terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali digelar di Gedung Kementrian Pertanian (Kementan) Jakarta Selatan, kemarin (20/4).

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dipimpim Ali Mukartono menuntut Ahok dengan kurungan penjara selama satu tahun dengan masa percobaan dua tahun.

JPU berpendapat, dari pemeriksaan bukti serta saksi-saksi di persidangan, Ahok terbukti dengan sadar dan sengaja menyebar kebencian dengan kata-katanya dalam video di Kepulauan Seribu yang diunggah hingga menjadi polemik tersebut.

Ahok dijerat dengan Pasal 156a KUHP dan Pasal 156 KUHP tentang penodaan agama. Sidang selanjutnya diagendakan kembali pada Selasa (25/4). Dalam sidang tersebut Ahok tampak kecewa dan tidak mengeluarkan satu kata pun.

Ditemui usai sidang, tim kuasa hukum Ahok mengatakan, tuntutan yang memasukan tahap percobaan menandakan keragu raguan dari JPU.

"Dalam perkara seheboh ini, JPU menuntut hukuman percobaan. Hal itu menunjukan JPU ragu-ragu. Jaksa sendiri menyebut ada keringan dalam kasus ini karena peranan Buni Yani yang membuat masalah ini menyeruak," terang salah satu kuasa hukum Ahok, Wayan Sudirta kepada wartawan.

Dengan peranan Buni Yani dalam kasus ini, menurut dia Ahok tidak bersalah dan wajar jika dibebaskan. Apalagi, seseorang yang bisa dipidana ialah, jika orang tersebut memenuhi kriteria melawan hukum.

"Jadi pertanyaannya ialah, apakah Pak Basuki memiliki usaha melawan hukum. Ditambah kasus ini karena Pak Basuki yang merupakan pejabat negara berpidato dihadapan warganya. Seorang pejabat negara tentunya tidak mungkin melakukan perbuatan melawan hukum," ujar dia.

Tugas dia sebagai pejabat negara yang bicara di publik, sambung dia, juga diatur oleh undang-undang. "Dalam pasal 50 KUHP juga mengatur orang yang menjalankan perintah undang-undang tidak boleh dihukum," jelas dia.

Kuasa hukum Ahok lainnya, Teguh Samudra mengatakan, pada sidang ke dua mendatang, pihaknya akan mengupas seluruh hal yang menjadi pembahasan dalam sidang kali ini. "Kami tentunya ingin Pak Basuki bebas, " kata dia.

Sementara itu, di luar Gedung Kementan, masa yang hadir dalam persidangan kali ini relatif lebih sedikit dari biasanya. Walau begitu, Polisi tidak mengendurkan pengamanan sama sekali.

"Kami tetap siagakan ribuan personil, mereka disebar di beberapa pos. Akses Jalan menuju. Ragunan juga kembali ditutup," terang Kabid Humas Polda Metrojaya, Kombes Argo Yuwono di lokasi. (bry/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Korupsi E-KTP, KPK Sasar Politikus PKB

Korupsi E-KTP, KPK Sasar Politikus PKB

Berbeda dengan Mabes Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melanjutkan proses hukum yang menyeret calon kepala daerah.


Ajukan Justice Collaborator, Setnov Siap Buka-bukaan

Ajukan Justice Collaborator, Setnov Siap Buka-bukaan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin.


Majelis Hakim Sidang Cerai Ahok Terbentuk

Majelis Hakim Sidang Cerai Ahok Terbentuk

Pemicu gugatan cerai Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terhadap istrinya, Veronica Tan, masih menjadi misteri.


Pengadilan Upayakan Mediasi Ahok-Veronica

Pengadilan Upayakan Mediasi Ahok-Veronica

Bahtera rumah tangga Basuki Tjahjaja Purnama alias Ahok dan Veronica Tan, terancam hancur.


Keberatan Setnov Ditolak Seluruhnya

Keberatan Setnov Ditolak Seluruhnya

Nota keberatan yang disampaikan penasihat hukum terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP Setya Novanto (Setnov) ditolak.


Setnov Ganti Serang KPK

Setnov Ganti Serang KPK

Kubu Setya Novanto (Setnov) terus mencari celah agar bisa lolos dari jeratan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Episode Terbaru, KPK vs Setnov

Episode Terbaru, KPK vs Setnov

Setnov tidak bisa berkelit ketika ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Yanto memerintahkan JPU KPK membaca surat dakwaan, kemarin (13/12).


Produktivitas Indonesia Kalah Empat Kali Lipat dari Jepang

Produktivitas Indonesia Kalah Empat Kali Lipat dari Jepang

Balai latihan kerja (BLK) yang diambil pemerintah daerah dinilai masih belum bisa meningkatan produktivitas para pekerja.


Penyidikan Lengkap, Kasus Malah Dihentikan

Penyidikan Lengkap, Kasus Malah Dihentikan

Dampak praperadilan pada proses hukum tidak hanya besar, namun terkadang juga membingungkan.


Jadi Tahanan KPK, Presiden Minta Setnov Ikuti Proses Hukum

Jadi Tahanan KPK, Presiden Minta Setnov Ikuti Proses Hukum

Presiden Joko Widodo yang gerah karena terus ditanya mengenai kasus yang membelit Setnov akhirnya bersuara lebih tegas.



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!