Nasional
Share this on:

Kuasa Hukum Ahok: Tuntunan JPU Dinilai Ragu-ragu

  • Kuasa Hukum Ahok: Tuntunan JPU Dinilai Ragu-ragu
  • Kuasa Hukum Ahok: Tuntunan JPU Dinilai Ragu-ragu

JAKARTA - Sidang ke-19 terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali digelar di Gedung Kementrian Pertanian (Kementan) Jakarta Selatan, kemarin (20/4).

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dipimpim Ali Mukartono menuntut Ahok dengan kurungan penjara selama satu tahun dengan masa percobaan dua tahun.

JPU berpendapat, dari pemeriksaan bukti serta saksi-saksi di persidangan, Ahok terbukti dengan sadar dan sengaja menyebar kebencian dengan kata-katanya dalam video di Kepulauan Seribu yang diunggah hingga menjadi polemik tersebut.

Ahok dijerat dengan Pasal 156a KUHP dan Pasal 156 KUHP tentang penodaan agama. Sidang selanjutnya diagendakan kembali pada Selasa (25/4). Dalam sidang tersebut Ahok tampak kecewa dan tidak mengeluarkan satu kata pun.

Ditemui usai sidang, tim kuasa hukum Ahok mengatakan, tuntutan yang memasukan tahap percobaan menandakan keragu raguan dari JPU.

"Dalam perkara seheboh ini, JPU menuntut hukuman percobaan. Hal itu menunjukan JPU ragu-ragu. Jaksa sendiri menyebut ada keringan dalam kasus ini karena peranan Buni Yani yang membuat masalah ini menyeruak," terang salah satu kuasa hukum Ahok, Wayan Sudirta kepada wartawan.

Dengan peranan Buni Yani dalam kasus ini, menurut dia Ahok tidak bersalah dan wajar jika dibebaskan. Apalagi, seseorang yang bisa dipidana ialah, jika orang tersebut memenuhi kriteria melawan hukum.

"Jadi pertanyaannya ialah, apakah Pak Basuki memiliki usaha melawan hukum. Ditambah kasus ini karena Pak Basuki yang merupakan pejabat negara berpidato dihadapan warganya. Seorang pejabat negara tentunya tidak mungkin melakukan perbuatan melawan hukum," ujar dia.

Tugas dia sebagai pejabat negara yang bicara di publik, sambung dia, juga diatur oleh undang-undang. "Dalam pasal 50 KUHP juga mengatur orang yang menjalankan perintah undang-undang tidak boleh dihukum," jelas dia.

Kuasa hukum Ahok lainnya, Teguh Samudra mengatakan, pada sidang ke dua mendatang, pihaknya akan mengupas seluruh hal yang menjadi pembahasan dalam sidang kali ini. "Kami tentunya ingin Pak Basuki bebas, " kata dia.

Sementara itu, di luar Gedung Kementan, masa yang hadir dalam persidangan kali ini relatif lebih sedikit dari biasanya. Walau begitu, Polisi tidak mengendurkan pengamanan sama sekali.

"Kami tetap siagakan ribuan personil, mereka disebar di beberapa pos. Akses Jalan menuju. Ragunan juga kembali ditutup," terang Kabid Humas Polda Metrojaya, Kombes Argo Yuwono di lokasi. (bry/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jadi Tahanan KPK, Presiden Minta Setnov Ikuti Proses Hukum

Jadi Tahanan KPK, Presiden Minta Setnov Ikuti Proses Hukum

Presiden Joko Widodo yang gerah karena terus ditanya mengenai kasus yang membelit Setnov akhirnya bersuara lebih tegas.


Setnov Absen Lagi, Kuasa Hukumnya Gugat UU KPK

Setnov Absen Lagi, Kuasa Hukumnya Gugat UU KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut untuk putar otak menghadapi strategi Ketua DPR Setya Novanto.


Registrasi Sim Card Bisa Deteksi Data Ganda

Registrasi Sim Card Bisa Deteksi Data Ganda

Program registrasi kartu prabayar dinilai pemerintah berhasil, meski program itu belum tuntas dilaksanakan.


Status Hukum Pemilik Pabrik Kembang Api Ditentukan Hari Ini

Status Hukum Pemilik Pabrik Kembang Api Ditentukan Hari Ini

Pemeriksaan kepada pemilik pabrik kembang api PT Panca Buana Cahaya Sukses, Indra Liyono, berjalan tertutup.


23 Lembaga Dibubarkan, Negara Hemat Rp25 Triliun

23 Lembaga Dibubarkan, Negara Hemat Rp25 Triliun

Jumlah lembaga non struktural (LNS) berupa badan maupun komisi dinilai sangat gemuk. Sehingga sejak 2014 lalu pemerintah rajin melakukan pengeprasan.


Dasar Hukum Densus Tipikor Disoal

Dasar Hukum Densus Tipikor Disoal

Polemik pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terus mencuat.


Pertegas TNI Tidak Boleh Berpolitik Praktis

Pertegas TNI Tidak Boleh Berpolitik Praktis

Jelang peringatan ulang tahun ke-72 TNI hari ini (5/10), militer dinilai ingin kembali ke ranah politik.


Dipicu Hoax, Massa Kepung Gedung YLBHI

Dipicu Hoax, Massa Kepung Gedung YLBHI

Pengepungan gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Jakarta pada Sabtu (16/9) dan Minggu (17/9) malam menuai kecaman.


Biaya Isi Ulang Uang Elektronik Bebani Masyarakat

Biaya Isi Ulang Uang Elektronik Bebani Masyarakat

Rencana pengenaan biaya isi ulang kartu uang elektronik dinilai kurang tepat. Pasalnya, biaya isi ulang itu bakal membebani masyarakat.


Kelulusan Ujian Komputer CPNS Minim

Kelulusan Ujian Komputer CPNS Minim

Seleksi kompetensi dasar (SKD) berbasis komputer CPNS 2017 baru berlangsung di Kementerian Hukum dan HAM.



Kolom

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!