Nasional
Share this on:

Langkah Hukum Lawan Hak Angket DPR terhadap KPK

  • Langkah Hukum Lawan Hak Angket DPR terhadap KPK
  • Langkah Hukum Lawan Hak Angket DPR terhadap KPK

Mahfud MD. Foto: dok/JPNN.com

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan suntikan moril dari para pakar hukum tata negara. Dukungan itu terkait serangan DPR yang menggulirkan hak angket terhadap KPK.

Berdasar hasil kajian para ahli tersebut, pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket dinilai cacat hukum. ”Subjeknya keliru, objeknya keliru, arena prosedurnya salah,” kata Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Mahfud MD di gedung KPK, kemarin.

Menurut Mahfud, secara historis, subjek hak angket adalah pemerintah atau eksekutif, bukan yudikatif (penegak hukum) seperti KPK. Lalu, dari objeknya, hak angket digunakan untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah.

Hal itu disebutkan dalam pasal 79 ayat 3 UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD). Di ketentuan itu, yang masuk dalam kategori pemerintah antara lain presiden, wakil presiden, para menteri, jaksa agung, kapolri dan lembaga pemerintah non kementerian, seperti basarnas, LIPI, wantimpres.

”Di luar itu, seperti KPK bukan lembaga pemerintah,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Selain keliru subjek dan objek, Mahfud juga menilai prosedur pembuatan pansus melanggar UU. Sebab, ada semacam paksaan didalam pembentukannya.

”Masih ada (fraksi) yang tidak setuju, sebentar dulu lalu tiba-tiba diketok (disetujui pembentukan pansus),” terangnya.

Selain itu, isi hak angket DPR terhadap KPK juga dinilai salah. Menurutnya, sesuai aturan, hak angket itu mestinya menyangkut satu hal penting, strategis dan mempunyai pengaruh luas di kalangan masyarakat.

”Kalau ini pentingnya apa? Urusan Miryam yang mengaku ditekan itu kan hal biasa saja, tidak ada yang gawat disitu,” tuturnya.

Atas hasil kajian itu, asosiasi pengajar hukum tata negara yang berjumlah 132 orang meminta DPR bertindak sesuai perundang-undangan. Sebab, menurut mereka, tindakan diluar ketentuan hukum hanya akan berdampak pada rusaknya tatanan negara dan hukum tanah air.

”Kami mengimbau agar KPK tidak mengikuti kehendak panitia angket,” imbuhnya.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyatakan, pihaknya belum melihat indikasi suap menyuap dalam pembentukan pansus hak angket tersebut. Sejauh ini, kata dia, motivasi hak angket berawal saat rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR beberapa waktu lalu.

”Mereka meminta rekaman-rekaman pemeriksaan Miryam,” terangnya.

Apakah akan ada langkah hukum dari hak angket DPR? Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan langkah tersebut rencananya akan dilakukan para pakar hukum tata negara. ”Langkah hukum itu sangat kami nantikan karena sangat bermanfaat bagi kami, kemudian bisa menentukan sikap di waktu-waktu mendatang,” paparnya. (tyo/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Praperadilan Setnov, KPK Setorkan 200 Bukti

Praperadilan Setnov, KPK Setorkan 200 Bukti

Sidang praperadilan Ketua DPR Setya Novanto bakal kembali digelar hari ini (25/9).


Dilelang KPK, Jeep Djoko Susilo Terjual Rp460 Juta

Dilelang KPK, Jeep Djoko Susilo Terjual Rp460 Juta

Senyum Ridha Giwangkara mengembang. Itu setelah dia dipastikan membawa pulang mobil Jeep Wrangler 4.OL AT keluaran 2007.


Antisipasi Erupsi Gunung Agung, Ibu Hamil Didata

Antisipasi Erupsi Gunung Agung, Ibu Hamil Didata

Antisipasi terhadap kemungkinan erupsi Gunung Agung terus dilakukan. Tenda-tenda di titik-titik pengungsian telah didirikan.


Dipicu Hoax, Massa Kepung Gedung YLBHI

Dipicu Hoax, Massa Kepung Gedung YLBHI

Pengepungan gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Jakarta pada Sabtu (16/9) dan Minggu (17/9) malam menuai kecaman.


Ketahuilah, Begini Berbagai Modus Kecurangan yang Rugikan Pasien BPJS

Ketahuilah, Begini Berbagai Modus Kecurangan yang Rugikan Pasien BPJS

Dapat pengakuan atau tidak, pelayanan sejumlah rumah sakit terhadap pasien BPJS masih jauh dari kata baik.


Sejumlah Mobil Mewah Aset Djoko Susilo Akan Dilelang KPK

Sejumlah Mobil Mewah Aset Djoko Susilo Akan Dilelang KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali membuka lelang eksekusi barang rampasan kasus rasuah. Mayoritas aset yang dilelang berupa kendaraan.


Kelulusan Ujian Komputer CPNS Minim

Kelulusan Ujian Komputer CPNS Minim

Seleksi kompetensi dasar (SKD) berbasis komputer CPNS 2017 baru berlangsung di Kementerian Hukum dan HAM.


RS Mitra Keluarga Kalideres Harnya Disanksi Teguran Tertulis

RS Mitra Keluarga Kalideres Harnya Disanksi Teguran Tertulis

Hasil investigasi yang dilakukan Kemenkes atas kasus kematian bayi Tiara Debora dilaporkan ke Komisi IX DPR kemarin (13/9).


Setnov Kirim Surat ke KPK Agar Tidak Diperiksa

Setnov Kirim Surat ke KPK Agar Tidak Diperiksa

Surat Setya Novanto yang dikirim ke KPK menimbulkan polemik.


Mata Kanan Novel Sempurna, Fokus ke Mata Kiri

Mata Kanan Novel Sempurna, Fokus ke Mata Kiri

KPK mendapat kabar baik dari tim dokter yang merawat Novel Baswedan di Singapura.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!