Nasional
Share this on:

Langkah Hukum Lawan Hak Angket DPR terhadap KPK

  • Langkah Hukum Lawan Hak Angket DPR terhadap KPK
  • Langkah Hukum Lawan Hak Angket DPR terhadap KPK

Mahfud MD. Foto: dok/JPNN.com

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan suntikan moril dari para pakar hukum tata negara. Dukungan itu terkait serangan DPR yang menggulirkan hak angket terhadap KPK.

Berdasar hasil kajian para ahli tersebut, pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket dinilai cacat hukum. ?Subjeknya keliru, objeknya keliru, arena prosedurnya salah,? kata Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Mahfud MD di gedung KPK, kemarin.

Menurut Mahfud, secara historis, subjek hak angket adalah pemerintah atau eksekutif, bukan yudikatif (penegak hukum) seperti KPK. Lalu, dari objeknya, hak angket digunakan untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah.

Hal itu disebutkan dalam pasal 79 ayat 3 UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD). Di ketentuan itu, yang masuk dalam kategori pemerintah antara lain presiden, wakil presiden, para menteri, jaksa agung, kapolri dan lembaga pemerintah non kementerian, seperti basarnas, LIPI, wantimpres.

?Di luar itu, seperti KPK bukan lembaga pemerintah,? ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Selain keliru subjek dan objek, Mahfud juga menilai prosedur pembuatan pansus melanggar UU. Sebab, ada semacam paksaan didalam pembentukannya.

?Masih ada (fraksi) yang tidak setuju, sebentar dulu lalu tiba-tiba diketok (disetujui pembentukan pansus),? terangnya.

Selain itu, isi hak angket DPR terhadap KPK juga dinilai salah. Menurutnya, sesuai aturan, hak angket itu mestinya menyangkut satu hal penting, strategis dan mempunyai pengaruh luas di kalangan masyarakat.

?Kalau ini pentingnya apa? Urusan Miryam yang mengaku ditekan itu kan hal biasa saja, tidak ada yang gawat disitu,? tuturnya.

Atas hasil kajian itu, asosiasi pengajar hukum tata negara yang berjumlah 132 orang meminta DPR bertindak sesuai perundang-undangan. Sebab, menurut mereka, tindakan diluar ketentuan hukum hanya akan berdampak pada rusaknya tatanan negara dan hukum tanah air.

?Kami mengimbau agar KPK tidak mengikuti kehendak panitia angket,? imbuhnya.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyatakan, pihaknya belum melihat indikasi suap menyuap dalam pembentukan pansus hak angket tersebut. Sejauh ini, kata dia, motivasi hak angket berawal saat rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR beberapa waktu lalu.

?Mereka meminta rekaman-rekaman pemeriksaan Miryam,? terangnya.

Apakah akan ada langkah hukum dari hak angket DPR? Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan langkah tersebut rencananya akan dilakukan para pakar hukum tata negara. ?Langkah hukum itu sangat kami nantikan karena sangat bermanfaat bagi kami, kemudian bisa menentukan sikap di waktu-waktu mendatang,? paparnya. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kejar Target, Lusa RUU Terorisme Diketok

Kejar Target, Lusa RUU Terorisme Diketok

Pembahasan RUU Antiterorisme terus dikebut. DPR menarget Jumat akhir pekan ini atau lusa (25/5) sudah bisa membawa RUU tersebut ke paripurna untuk kemudian dike


Ada 2 SPDP, Ombudsman Periksa Novel Baswedan

Ada 2 SPDP, Ombudsman Periksa Novel Baswedan

Komisioner Ombudsman RI (ORI) Andrianus Meliala memeriksa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, kemarin (15/5).


Wakapolri: Videokan Polisi di Jalan, Kalau Benar Langsung Saya Pecat

Wakapolri: Videokan Polisi di Jalan, Kalau Benar Langsung Saya Pecat

Presiden Jokowi memerintahkan langsung Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin memberantas praktik pemalakan terhadap para sopir truk.


Dieksekusi ke Sukamiskin, Waspadai Jika Setnov Ajukan PK

Dieksekusi ke Sukamiskin, Waspadai Jika Setnov Ajukan PK

Mantan ketua DPR Setya Novanto (Setnov) mulai menjalani masa pemidanaan, kemarin (4/5).


Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengesekusi terpidana kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto (Setnov).


KPK Telusuri Aliran Dana ke DPD Golkar Jateng

KPK Telusuri Aliran Dana ke DPD Golkar Jateng

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya menelusuri dugaan adanya dana korupsi e-KTP yang mengalir ke DPD I Partai Golkar Jawa Tengah (Jateng).


Divonis 15 tahun, Setnov Siapkan Banding

Divonis 15 tahun, Setnov Siapkan Banding

Kubu Setya Novanto (Setnov) sepertinya bakal melakukan perlawanan terhadap vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.


KPK Segera Usut TPPU Setnov

KPK Segera Usut TPPU Setnov

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih punya pekerjaan rumah (PR) setelah putusan Setnov dibacakan.


Ojek Online Tuntut Kenaikan Tarif dan Revisi Undang-Undang

Ojek Online Tuntut Kenaikan Tarif dan Revisi Undang-Undang

Para pengemudi ojek online masih terus menuntut hak dan perlindungan.


Status Boediono Segera Diputuskan

Status Boediono Segera Diputuskan

Status hukum mantan Wakil Presiden RI Boediono dan para mantan pejabat tinggi BI dalam skandal megakorupsi Bank Century segera mendapat kepastian.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!