Nasional
Share this on:

Langkah Hukum Lawan Hak Angket DPR terhadap KPK

  • Langkah Hukum Lawan Hak Angket DPR terhadap KPK
  • Langkah Hukum Lawan Hak Angket DPR terhadap KPK

Mahfud MD. Foto: dok/JPNN.com

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan suntikan moril dari para pakar hukum tata negara. Dukungan itu terkait serangan DPR yang menggulirkan hak angket terhadap KPK.

Berdasar hasil kajian para ahli tersebut, pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket dinilai cacat hukum. ?Subjeknya keliru, objeknya keliru, arena prosedurnya salah,? kata Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Mahfud MD di gedung KPK, kemarin.

Menurut Mahfud, secara historis, subjek hak angket adalah pemerintah atau eksekutif, bukan yudikatif (penegak hukum) seperti KPK. Lalu, dari objeknya, hak angket digunakan untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah.

Hal itu disebutkan dalam pasal 79 ayat 3 UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD). Di ketentuan itu, yang masuk dalam kategori pemerintah antara lain presiden, wakil presiden, para menteri, jaksa agung, kapolri dan lembaga pemerintah non kementerian, seperti basarnas, LIPI, wantimpres.

?Di luar itu, seperti KPK bukan lembaga pemerintah,? ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Selain keliru subjek dan objek, Mahfud juga menilai prosedur pembuatan pansus melanggar UU. Sebab, ada semacam paksaan didalam pembentukannya.

?Masih ada (fraksi) yang tidak setuju, sebentar dulu lalu tiba-tiba diketok (disetujui pembentukan pansus),? terangnya.

Selain itu, isi hak angket DPR terhadap KPK juga dinilai salah. Menurutnya, sesuai aturan, hak angket itu mestinya menyangkut satu hal penting, strategis dan mempunyai pengaruh luas di kalangan masyarakat.

?Kalau ini pentingnya apa? Urusan Miryam yang mengaku ditekan itu kan hal biasa saja, tidak ada yang gawat disitu,? tuturnya.

Atas hasil kajian itu, asosiasi pengajar hukum tata negara yang berjumlah 132 orang meminta DPR bertindak sesuai perundang-undangan. Sebab, menurut mereka, tindakan diluar ketentuan hukum hanya akan berdampak pada rusaknya tatanan negara dan hukum tanah air.

?Kami mengimbau agar KPK tidak mengikuti kehendak panitia angket,? imbuhnya.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyatakan, pihaknya belum melihat indikasi suap menyuap dalam pembentukan pansus hak angket tersebut. Sejauh ini, kata dia, motivasi hak angket berawal saat rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR beberapa waktu lalu.

?Mereka meminta rekaman-rekaman pemeriksaan Miryam,? terangnya.

Apakah akan ada langkah hukum dari hak angket DPR? Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan langkah tersebut rencananya akan dilakukan para pakar hukum tata negara. ?Langkah hukum itu sangat kami nantikan karena sangat bermanfaat bagi kami, kemudian bisa menentukan sikap di waktu-waktu mendatang,? paparnya. (tyo/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Wow, Transaksi Jual Beli Jabatan Tembus Rp160 Triliun

Wow, Transaksi Jual Beli Jabatan Tembus Rp160 Triliun

Praktik jual beli pegawai dan aparatur sipil negara (ASN) bakal lebih mudah terendus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Bos Reklamasi Serahkan Berkas-berkas ke KPK

Bos Reklamasi Serahkan Berkas-berkas ke KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan bukti-bukti dalam penyelidikan indikasi rasuah reklamasi Teluk Jakarta.


Setnov Mangkir Lagi, KPK Pikirkan Langkah Lanjutan

Setnov Mangkir Lagi, KPK Pikirkan Langkah Lanjutan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KOK) Agus Rahardjo menjelaskan, bila Setnov tidak hadir pemeriksaan, maka akan ada evaluasi yang harus ditempuh.



Wali Kota Cantik Diperiksa KPK Lagi

Wali Kota Cantik Diperiksa KPK Lagi

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany tampak buru-buru saat keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pukul 17.22, kemarin.


Jika Setnov Mangkir Lagi, KPK Harus Berani Jemput Paksa

Jika Setnov Mangkir Lagi, KPK Harus Berani Jemput Paksa

Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) secara paksa kian menguat.


Divonis Lima Tahun, Miryam pun Dicopot dari DPR

Divonis Lima Tahun, Miryam pun Dicopot dari DPR

Berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam S. Haryani yang sempat dicabut pada persidangan Irman dan Sugiharto 23 Maret lalu.


Setnov Absen Lagi, Kuasa Hukumnya Gugat UU KPK

Setnov Absen Lagi, Kuasa Hukumnya Gugat UU KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut untuk putar otak menghadapi strategi Ketua DPR Setya Novanto.


Setnov Ditetapkan Tersangka Lagi

Setnov Ditetapkan Tersangka Lagi

KPK akhirnya mengumumkan secara resmi bahwa Ketua DPR Setnov sebagai tersangka dugaan korupsi e-KTP untuk kedua kalinya, kemarin.


Jokowi: Hentikan Tindakan Tanpa Bukti

Jokowi: Hentikan Tindakan Tanpa Bukti

Keinginan Presiden Joko Widodo untuk melindungi KPK terbentur banyak hal.



Kolom

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!