Nasional
Share this on:

Langkah Hukum Lawan Hak Angket DPR terhadap KPK

  • Langkah Hukum Lawan Hak Angket DPR terhadap KPK
  • Langkah Hukum Lawan Hak Angket DPR terhadap KPK

Mahfud MD. Foto: dok/JPNN.com

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan suntikan moril dari para pakar hukum tata negara. Dukungan itu terkait serangan DPR yang menggulirkan hak angket terhadap KPK.

Berdasar hasil kajian para ahli tersebut, pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket dinilai cacat hukum. ?Subjeknya keliru, objeknya keliru, arena prosedurnya salah,? kata Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Mahfud MD di gedung KPK, kemarin.

Menurut Mahfud, secara historis, subjek hak angket adalah pemerintah atau eksekutif, bukan yudikatif (penegak hukum) seperti KPK. Lalu, dari objeknya, hak angket digunakan untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah.

Hal itu disebutkan dalam pasal 79 ayat 3 UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD). Di ketentuan itu, yang masuk dalam kategori pemerintah antara lain presiden, wakil presiden, para menteri, jaksa agung, kapolri dan lembaga pemerintah non kementerian, seperti basarnas, LIPI, wantimpres.

?Di luar itu, seperti KPK bukan lembaga pemerintah,? ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Selain keliru subjek dan objek, Mahfud juga menilai prosedur pembuatan pansus melanggar UU. Sebab, ada semacam paksaan didalam pembentukannya.

?Masih ada (fraksi) yang tidak setuju, sebentar dulu lalu tiba-tiba diketok (disetujui pembentukan pansus),? terangnya.

Selain itu, isi hak angket DPR terhadap KPK juga dinilai salah. Menurutnya, sesuai aturan, hak angket itu mestinya menyangkut satu hal penting, strategis dan mempunyai pengaruh luas di kalangan masyarakat.

?Kalau ini pentingnya apa? Urusan Miryam yang mengaku ditekan itu kan hal biasa saja, tidak ada yang gawat disitu,? tuturnya.

Atas hasil kajian itu, asosiasi pengajar hukum tata negara yang berjumlah 132 orang meminta DPR bertindak sesuai perundang-undangan. Sebab, menurut mereka, tindakan diluar ketentuan hukum hanya akan berdampak pada rusaknya tatanan negara dan hukum tanah air.

?Kami mengimbau agar KPK tidak mengikuti kehendak panitia angket,? imbuhnya.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyatakan, pihaknya belum melihat indikasi suap menyuap dalam pembentukan pansus hak angket tersebut. Sejauh ini, kata dia, motivasi hak angket berawal saat rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR beberapa waktu lalu.

?Mereka meminta rekaman-rekaman pemeriksaan Miryam,? terangnya.

Apakah akan ada langkah hukum dari hak angket DPR? Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan langkah tersebut rencananya akan dilakukan para pakar hukum tata negara. ?Langkah hukum itu sangat kami nantikan karena sangat bermanfaat bagi kami, kemudian bisa menentukan sikap di waktu-waktu mendatang,? paparnya. (tyo/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KY Usul 58 Hakim Disanksi

KY Usul 58 Hakim Disanksi

Komisi Yudisial (KY) mengusulkan agar Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi terhadap 58 hakim.


Korupsi E-KTP, KPK Sasar Politikus PKB

Korupsi E-KTP, KPK Sasar Politikus PKB

Berbeda dengan Mabes Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melanjutkan proses hukum yang menyeret calon kepala daerah.


Airlangga Pilih Bamsoet Gantikan Setnov

Airlangga Pilih Bamsoet Gantikan Setnov

Bambang Soesatyo atau yang lebih akrab disapa Bamsoet lebih dipilih Ketua Umum Parai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon ketua DPR RI menggantikan Setya Nov


KPK Tahan Paksa Dokter yang Tangani Setnov

KPK Tahan Paksa Dokter yang Tangani Setnov

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil langkah tegas terhadap dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo.


Luhut dan Susi Diminta ‘Berdamai’

Luhut dan Susi Diminta ‘Berdamai’

Anggota Komisi IV DPR Zainut Tauhid Sa'adi meminta agar polemik antara Luhut Binsar Panjaitan dengan Susi Pudjiastuti disudahi.


Ajukan Justice Collaborator, Setnov Siap Buka-bukaan

Ajukan Justice Collaborator, Setnov Siap Buka-bukaan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin.


Majelis Hakim Sidang Cerai Ahok Terbentuk

Majelis Hakim Sidang Cerai Ahok Terbentuk

Pemicu gugatan cerai Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terhadap istrinya, Veronica Tan, masih menjadi misteri.


Ajukan Rp2 Triliun untuk Pelototi Medsos

Ajukan Rp2 Triliun untuk Pelototi Medsos

Anggaran khusus untuk operasional Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bakal diajukan ke DPR.


Keberatan Setnov Ditolak Seluruhnya

Keberatan Setnov Ditolak Seluruhnya

Nota keberatan yang disampaikan penasihat hukum terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP Setya Novanto (Setnov) ditolak.


Ayo KPK, Kejar Terus Sjamsul Nursalim

Ayo KPK, Kejar Terus Sjamsul Nursalim

KPK diminta tidak tebang pilih terkait penanganan skandal dugaan korupsi surat keterangan lunas (SKL) bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!