Nasional
Share this on:

Lima Hari Sekolah Bukan Program yang Dipaksakan

  • Lima Hari Sekolah Bukan Program yang Dipaksakan
  • Lima Hari Sekolah Bukan Program yang Dipaksakan

JAKARTA - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin menuturkan sebaiknya kebijakan full day school itu ditata terlebih dahulu sebelum diterapkan. Karena potensi untuk mematikan madrasah diniyah (madin) begitu tinggi.

"Kalau full day madin akan jadi korban. Jadi mesti ini ditata ulang," ujar KH Ma'ruf di kantor MUI, sore kemarin.

Sebenarnya dia hendak bertemu dengan Mendikbud Muhadjir di kantor tersebut. Tapi, ditunda dan diagendakan pertemuan pada hari ini (14/6). Lebih lanjut, KH Ma'ruf berharap ada sinergi antara sekolah formal dan Madin.

Misalnya, Madin diterapkan di sekolah setelah salat dhuhur sekitar pukul 13.00. Bila madin hilang, bakal banyak orang yang protes. Tapi, memang kemungkinan ada kendala, karena pelajaran yang semestinya pada Sabtu dipindah ke lima hari tersebut.

"Solusinya diterapkan di daerah tertentu dulu tapi tetap koordinasi. Jadi yang sesudah dhuhur itu tadinya oleh madrasah diniyah. Madinnya dimasukan (ke sekolah), sehingga programnya menyatu," tegasnya

Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy bersikukuh bahwa model sekolah FDS ini sudah mendapat lampu hijau dari Presiden. Bahkan, dia diminta melakukan piloting untuk uji coba terlebih dahulu tahun lalu. "Karenanya, waktu itu dipilih 1.500 sekolah," ujarnya, kemarin.

Untuk implementasi kebijakan tahun ini, sudah ada sekitar 9.300 sekolah di 11 provinsi yang mengajukan. Jumlah ini jauh lebih besar dari terget 5.000 sekolah sebelumnya.

"Kebijakan ini tidak dipaksakan. Boleh saja kalau ada yang menolak. Seperti UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) saja, ada yang nolak karena alasan komputer," jelasnya. Meski, pada akhirnya jumlah peserta UNBK jauh lebih banyak daripada ujian tulis dengan memanfaatkan sumber pendidikan lain.

Selain itu, lanjut dia, penentuan mana saja sekolah yang akan menerapkan kebijakan ini bukan dilakukan oleh pihaknya. Tapi, sepenuhnya berada di tangan dinas pendidikan setempat yang notabenenya paling tahu soal kondisi masing-masing sekolah.

Disinggung soal kekhawatiran hilangnya peran diniyah dan kegiatan religi lain akibat kebijakan ini, Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menampik tegas. Kebijakan ini, kata dia, justru akan mensinkonkan program penguatan karakter antara sekolah dan kegiatan diniyah dan kegiatan keagamaan lain.

"Ya kan 8 jam ini bukan berarti isinya full pelajaran. Tidak," ungkapnya.

Dia mencontohkan hari sekolah yang sudah dilakukan di Kabupaten Siak, Riau. Di sana, pihak sekolah sudah bekerja sama dengan pihak madrasah tempat anak-anak biasa mengaji. Sehingga, usai mendapat mata pelajaran di kelas, langsung digantikan dengan pendidikan keagamaan madrasah.

"Modelnya, setelah selesai, mereka ada pemberian makanan oleh pemda. Kemudian, diganti oleh ustadz-ustadz untuk pendidikan diniyah," jelasnya.

Beda lagi dengan di Pasuruan, Jawa Timur. Usai kegiatan belajar mengajar di kelas, anak-anak akan diarahkan menuju diniyah untuk memperoleh pendidikan keagamaan. "Saya juga usulkan agar nilai mata pelajaran agama nanti turut mempertimbangkan nilai dari pelajaran di diniyah. Jadi tidak sepenuhnya yang dari sekolah saja," paparnya.

Sementara, soal permakanan bagi anak di sekolah, Kemendikbud akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Kementerian kesehatan serta komite sekolah. Sehingga, makanan anak-anak bisa terjamin tanpa harus membebani orang tua siswa.

"Kemenkes kan juga ada program pemberian makanan tambahan bagi anak ya. Nanti akan kita maksimalkan. Tapi ya jangan dibayangkan sepert boarding school yang ada dapur dan lainnya," ungkapnya. (mia/jun/tau/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kata Pemerintah THR PNS Naik Bukan Kebijakan Politis

Kata Pemerintah THR PNS Naik Bukan Kebijakan Politis

Semakin tebalnya uang tunjangan hari raya (THR) yang diterima PNS, TNI, dan Polri serta pensiunan dinilai bermuatan politis.


Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun

Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun

Lebaran tahun ini benar-benar memberi berkah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri. Baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun.


Bom Ada yang Diletakan di Perut, Dipangku, dan Diledakan Dalam Mobil

Bom Ada yang Diletakan di Perut, Dipangku, dan Diledakan Dalam Mobil

Aksi bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya, Minggu (13/5) pagi, ternyata adalah satu keluarga.


TPM: Kemarahan Para Napi Akumulatif

TPM: Kemarahan Para Napi Akumulatif

Koordinator Tim Pengacara Muslim (TPM) Achmad Michdan menilai kerusuhan yang terjadi di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, adalah akumulasi kemarahan para napi.


Usut Tuntas Calo Anggaran

Usut Tuntas Calo Anggaran

Menyusul hasil Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan empat orang tersangka terkait pemberian gratifikasi.


Tambahan Cuti Lebaran Belum Pasti

Tambahan Cuti Lebaran Belum Pasti

Pemerintah membuat masyarakat kebingungan. Rangkaian cuti bersama pada momen Hari Raya Idul Fitri tiba-tiba hendak mereka ubah.


323.669 Orang Berebut Sekolah Kedinasan

323.669 Orang Berebut Sekolah Kedinasan

Pendaftaran sekolah kedinasan yang terpusat dan online resmi ditutup Senin malam (30/4) lalu.


Nomor Belum Diregistrasi, Besok Kartu Diblokir Total

Nomor Belum Diregistrasi, Besok Kartu Diblokir Total

Masa toleransi registrasi Kartu Prabayar resmi berakhir hari ini (30/4).


KPK Telusuri Aliran Dana ke DPD Golkar Jateng

KPK Telusuri Aliran Dana ke DPD Golkar Jateng

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya menelusuri dugaan adanya dana korupsi e-KTP yang mengalir ke DPD I Partai Golkar Jawa Tengah (Jateng).


Aliran Massa Udara Basah Picu Cuaca Ekstrem

Aliran Massa Udara Basah Picu Cuaca Ekstrem

Beberapa hari terakhir muncul cuaca ekstrem di sejumlah daerah. Seperti hujan disertai angin puting beliung di Jogjakarta dan Minahasa.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!