Nasional
Share this on:

Lima Hari Sekolah Bukan Program yang Dipaksakan

  • Lima Hari Sekolah Bukan Program yang Dipaksakan
  • Lima Hari Sekolah Bukan Program yang Dipaksakan

JAKARTA - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin menuturkan sebaiknya kebijakan full day school itu ditata terlebih dahulu sebelum diterapkan. Karena potensi untuk mematikan madrasah diniyah (madin) begitu tinggi.

"Kalau full day madin akan jadi korban. Jadi mesti ini ditata ulang," ujar KH Ma'ruf di kantor MUI, sore kemarin.

Sebenarnya dia hendak bertemu dengan Mendikbud Muhadjir di kantor tersebut. Tapi, ditunda dan diagendakan pertemuan pada hari ini (14/6). Lebih lanjut, KH Ma'ruf berharap ada sinergi antara sekolah formal dan Madin.

Misalnya, Madin diterapkan di sekolah setelah salat dhuhur sekitar pukul 13.00. Bila madin hilang, bakal banyak orang yang protes. Tapi, memang kemungkinan ada kendala, karena pelajaran yang semestinya pada Sabtu dipindah ke lima hari tersebut.

"Solusinya diterapkan di daerah tertentu dulu tapi tetap koordinasi. Jadi yang sesudah dhuhur itu tadinya oleh madrasah diniyah. Madinnya dimasukan (ke sekolah), sehingga programnya menyatu," tegasnya

Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy bersikukuh bahwa model sekolah FDS ini sudah mendapat lampu hijau dari Presiden. Bahkan, dia diminta melakukan piloting untuk uji coba terlebih dahulu tahun lalu. "Karenanya, waktu itu dipilih 1.500 sekolah," ujarnya, kemarin.

Untuk implementasi kebijakan tahun ini, sudah ada sekitar 9.300 sekolah di 11 provinsi yang mengajukan. Jumlah ini jauh lebih besar dari terget 5.000 sekolah sebelumnya.

"Kebijakan ini tidak dipaksakan. Boleh saja kalau ada yang menolak. Seperti UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) saja, ada yang nolak karena alasan komputer," jelasnya. Meski, pada akhirnya jumlah peserta UNBK jauh lebih banyak daripada ujian tulis dengan memanfaatkan sumber pendidikan lain.

Selain itu, lanjut dia, penentuan mana saja sekolah yang akan menerapkan kebijakan ini bukan dilakukan oleh pihaknya. Tapi, sepenuhnya berada di tangan dinas pendidikan setempat yang notabenenya paling tahu soal kondisi masing-masing sekolah.

Disinggung soal kekhawatiran hilangnya peran diniyah dan kegiatan religi lain akibat kebijakan ini, Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menampik tegas. Kebijakan ini, kata dia, justru akan mensinkonkan program penguatan karakter antara sekolah dan kegiatan diniyah dan kegiatan keagamaan lain.

"Ya kan 8 jam ini bukan berarti isinya full pelajaran. Tidak," ungkapnya.

Dia mencontohkan hari sekolah yang sudah dilakukan di Kabupaten Siak, Riau. Di sana, pihak sekolah sudah bekerja sama dengan pihak madrasah tempat anak-anak biasa mengaji. Sehingga, usai mendapat mata pelajaran di kelas, langsung digantikan dengan pendidikan keagamaan madrasah.

"Modelnya, setelah selesai, mereka ada pemberian makanan oleh pemda. Kemudian, diganti oleh ustadz-ustadz untuk pendidikan diniyah," jelasnya.

Beda lagi dengan di Pasuruan, Jawa Timur. Usai kegiatan belajar mengajar di kelas, anak-anak akan diarahkan menuju diniyah untuk memperoleh pendidikan keagamaan. "Saya juga usulkan agar nilai mata pelajaran agama nanti turut mempertimbangkan nilai dari pelajaran di diniyah. Jadi tidak sepenuhnya yang dari sekolah saja," paparnya.

Sementara, soal permakanan bagi anak di sekolah, Kemendikbud akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Kementerian kesehatan serta komite sekolah. Sehingga, makanan anak-anak bisa terjamin tanpa harus membebani orang tua siswa.

"Kemenkes kan juga ada program pemberian makanan tambahan bagi anak ya. Nanti akan kita maksimalkan. Tapi ya jangan dibayangkan sepert boarding school yang ada dapur dan lainnya," ungkapnya. (mia/jun/tau/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Perangi Hoax, Dorong Verifikasi Media Online

Perangi Hoax, Dorong Verifikasi Media Online

Maraknya berita hoax yang tersebar melalui media online membuat Dewan Pers terus menggaungkan verifikasi terhadap media online.


Dahulukan Aturan Rapor dan Hari Sekolah

Dahulukan Aturan Rapor dan Hari Sekolah

Mendikbud Muhadjir Effendy angkat suara terkait regulasi baru turunan Peraturan Presiden (Perpres) 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.


Sertifikasi Halal Harus Tetap Lewat MUI

Sertifikasi Halal Harus Tetap Lewat MUI

Kemenag menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih memegang peranan yang sangat vital sertifikasi halal.


Korban First Travel Minta Kasusnya Diambil Alih Pemerintah

Korban First Travel Minta Kasusnya Diambil Alih Pemerintah

Jamaah First Travel (FT) meminta pemerintah untuk mengambil alih mekanisme ganti rugi yang seharusnya merupakan kewajiban FT.


Densus Tipikor Tidak Punya Kewenangan Baru

Densus Tipikor Tidak Punya Kewenangan Baru

Densus tindak pidana korupsi (Densus Tipikor) yang direncanakan beroperasi Desember ini bakal memperkuat pemberantasan korupsi.


Kapolri: Polisi Tidak Berpolitik Praktis

Kapolri: Polisi Tidak Berpolitik Praktis

Jenderal aktif di Polri kian banyak yang akan terjun bebas ke dunia politik.


Prihatin Kasusnya Belum Tuntas, Kiai NU Dukung Novel

Prihatin Kasusnya Belum Tuntas, Kiai NU Dukung Novel

Rasa simpati atas insiden penyiraman air keras yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan terus mengalir.


Jika First Travel Dipailitkan, Jamaah Cuma Dapat Rp200 Ribu

Jika First Travel Dipailitkan, Jamaah Cuma Dapat Rp200 Ribu

Proposal perdamaian yang diajukan oleh First Travel (FT) dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) masih menggantung.


Per 31 Oktober, Registrasi Nomor HP Pakai NIK atau KK

Per 31 Oktober, Registrasi Nomor HP Pakai NIK atau KK

Kominfo akan memberlakukan registrasi nomor pelanggan yang divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tanggal 31 Oktober 2017.


Enam Bulan Kasus Novel Masih Gelap

Enam Bulan Kasus Novel Masih Gelap

Rasa simpati atas insiden penyiraman air keras yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan masih terus disuarakan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!