Nasional
Share this on:

Mantan Menkes Kembalikan Uang Korupsi Rp1,35 Miliar

  • Mantan Menkes Kembalikan Uang Korupsi Rp1,35 Miliar
  • Mantan Menkes Kembalikan Uang Korupsi Rp1,35 Miliar

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari (dok JPNN)

JAKARTA - Kendati belum ada vonis dalam kasus dugaan korupsi alat kesehatan yang menjerat mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, namun dia membuat keputusan yang cukup mengejutkan. Siti Fadilah mengembalikan uang yang diduga hasil korupsi senilai Rp1,35 miliar. Uang tersebut berstatus dititipkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan bahwa terdakwa memang mengembalikan uang senilai Rp1,35 miliar. Namun, statusnya masih penitipan ke KPK. ?Status penitipan karena belum ada putusan pengadilan,? jelasnya.

Setelah terdapat putusan pengadilan, maka uang itu baru diproses untuk dikembalikan ke negara. Semua pengembalian ini dicatat dan didokumentasikan dengan baik. ?Semua tentu diproses,? paparnya ditemui di gedung KPK kemarin.

Proses menunggu putusan ini juga mempengaruhi proses pengembangan kasus dugaan korupsi alat kesehatan tersebut. Pemeriksaan saksi-saksi juga harus menunggu putusan tersebut. ?Jadi, kami ya berharap putusannya,? ujarnya.

Yang pasti, setelah putusan itu akan ada pihak-pihak lain yang dikembangkan. termasuk semua aliran dana senilai Rp 6,3 miliar tersebut. ?dananyadilihat seperti aliran ke Sutrisno Bachir Foundation,? paparnya.

Dalam persidangan sebelumnya, Siti Fadilah membantah semua tuntutan jaksa KPK, terkait hal tersebut, Febri mengaku tidak masalah. Menurutnya, terdakwa memiliki hak untuk melakukan pembelaan.

?Namun, tentunya semua itu diserahkan pada pengadilan. Kalau bersalah berapa vonisnya dan bagaimana konstruksinya. Pertimbangan hakim dalam menentukan pasal seperti apa,? paparnya.

Sementara itu, kuasa hukum Siti Fadilah Supari, Achmad Cholidin menuturkan bahwa pengembalian uang Rp1,35 miliar itu sudah disebutkan secara detail dalam pleidoi yang dibacakan sendiri oleh klien dia.

Pengembalian uang tersebut semata-mata karena putusan hukum perkara Rustam Syarifudin Pakaya yang telah berkekuatan tetap pada 2012. Meskipun, dia menyebutkan dalam persidangan Siti Fadilah tidak terbukti punya hubungan dengan Rustam dan PT Graha Ismaya.

?Yang dikembalikan Rp1,350 miliar, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017,? ujar Cholidin saat dikonfirmasi kemarin (8/6). Tapi, berita acara serah terima di KPK baru dibuat pada Selasa (6/6).

Sesuai surat tuntutan Jaksa KPK, Siti diduga menerima gratifikasi sebesar Rp1,9 miliar. Perinciannya Rp500 juta dari Direktur PT Graha Ismaya Sri Wahyuningsih. Sedangkan sisanya, Rp1,4 miliar dari Rustam Syarifudin Pakaya yang mendapatkan uang tersebut dari Direktur Utama PT Graha Ismaya Masrizal Achmad Syarif.

Cholidin mengungkapkan bahwa sisa uang Rp500 juta tersebut tidak akan dikembalikan. Dia menyebutkan pengembalian uang tersebut bukan berarti Siti menerima uang yang diduga suap itu. ?Semata-mata ini karena putusan Rustam Pakaya,? tandas dia. (idr/jun/jpg)


Berita Sejenis

KPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus AcehKPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus Aceh

KPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus AcehKPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus Aceh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami bukti-bukti dalam kasus dugaan rasuah di Aceh.


KPK Banding Putusan Fredrich

KPK Banding Putusan Fredrich

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan hakim dalam perkara mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi.


Wow... Ada Dugaan Permainan “Garansi” di Kasus Setnov

Wow... Ada Dugaan Permainan “Garansi” di Kasus Setnov

Janji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) Setya Novanto (Setnov) belum terwujud sampai sekarang.


Giliran SDA Ajukan PK

Giliran SDA Ajukan PK

Lama tidak muncul, mantan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali (SDA) kemarin (25/6) terlihat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.


Penahanan Ensm Anggota DPRD Kota Malang Diperpanjang

Penahanan Ensm Anggota DPRD Kota Malang Diperpanjang

Para tersangka suap uang pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kota Malang bakal lebih lama mendekan di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?

Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?

PDI Perjuangan menyoroti penindakan yang dilakukan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).


Tim Penyusun R-KUHP Bantah Lemahkan KPK

Tim Penyusun R-KUHP Bantah Lemahkan KPK

Tim penyusun Revisi KUHP (R-KUHP) pemerintah akhirnya angkat suara soal polemik masuknya delik korupsi dalam R-KUHP.


Risma: THR Nggak Ada Dananya, Mau Pakai Uang Siapa?

Risma: THR Nggak Ada Dananya, Mau Pakai Uang Siapa?

Bukan hanya daerah dengan APBD kecil yang kebingungan membayar THR sesuai surat edaran Mendagri.


Dikuntit dari Purwokerto, KPK Tabrak Mobil Pejabat lalu Tangkap Bupati Purbalingga

Dikuntit dari Purwokerto, KPK Tabrak Mobil Pejabat lalu Tangkap Bupati Purbalingga

Praktik korupsi masih marak terjadi jelang Lebaran.


Rupiah Melemah, Biaya Haji Bengkak Rp550 Miliar

Rupiah Melemah, Biaya Haji Bengkak Rp550 Miliar

Pelamahan nilai rupiah terhadap dolar (USD) dan riyal (SAR) berdampak pada biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2018.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!