Nasional
Share this on:

Mantan Menkes Kembalikan Uang Korupsi Rp1,35 Miliar

  • Mantan Menkes Kembalikan Uang Korupsi Rp1,35 Miliar
  • Mantan Menkes Kembalikan Uang Korupsi Rp1,35 Miliar

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari (dok JPNN)

JAKARTA - Kendati belum ada vonis dalam kasus dugaan korupsi alat kesehatan yang menjerat mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, namun dia membuat keputusan yang cukup mengejutkan. Siti Fadilah mengembalikan uang yang diduga hasil korupsi senilai Rp1,35 miliar. Uang tersebut berstatus dititipkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan bahwa terdakwa memang mengembalikan uang senilai Rp1,35 miliar. Namun, statusnya masih penitipan ke KPK. ?Status penitipan karena belum ada putusan pengadilan,? jelasnya.

Setelah terdapat putusan pengadilan, maka uang itu baru diproses untuk dikembalikan ke negara. Semua pengembalian ini dicatat dan didokumentasikan dengan baik. ?Semua tentu diproses,? paparnya ditemui di gedung KPK kemarin.

Proses menunggu putusan ini juga mempengaruhi proses pengembangan kasus dugaan korupsi alat kesehatan tersebut. Pemeriksaan saksi-saksi juga harus menunggu putusan tersebut. ?Jadi, kami ya berharap putusannya,? ujarnya.

Yang pasti, setelah putusan itu akan ada pihak-pihak lain yang dikembangkan. termasuk semua aliran dana senilai Rp 6,3 miliar tersebut. ?dananyadilihat seperti aliran ke Sutrisno Bachir Foundation,? paparnya.

Dalam persidangan sebelumnya, Siti Fadilah membantah semua tuntutan jaksa KPK, terkait hal tersebut, Febri mengaku tidak masalah. Menurutnya, terdakwa memiliki hak untuk melakukan pembelaan.

?Namun, tentunya semua itu diserahkan pada pengadilan. Kalau bersalah berapa vonisnya dan bagaimana konstruksinya. Pertimbangan hakim dalam menentukan pasal seperti apa,? paparnya.

Sementara itu, kuasa hukum Siti Fadilah Supari, Achmad Cholidin menuturkan bahwa pengembalian uang Rp1,35 miliar itu sudah disebutkan secara detail dalam pleidoi yang dibacakan sendiri oleh klien dia.

Pengembalian uang tersebut semata-mata karena putusan hukum perkara Rustam Syarifudin Pakaya yang telah berkekuatan tetap pada 2012. Meskipun, dia menyebutkan dalam persidangan Siti Fadilah tidak terbukti punya hubungan dengan Rustam dan PT Graha Ismaya.

?Yang dikembalikan Rp1,350 miliar, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017,? ujar Cholidin saat dikonfirmasi kemarin (8/6). Tapi, berita acara serah terima di KPK baru dibuat pada Selasa (6/6).

Sesuai surat tuntutan Jaksa KPK, Siti diduga menerima gratifikasi sebesar Rp1,9 miliar. Perinciannya Rp500 juta dari Direktur PT Graha Ismaya Sri Wahyuningsih. Sedangkan sisanya, Rp1,4 miliar dari Rustam Syarifudin Pakaya yang mendapatkan uang tersebut dari Direktur Utama PT Graha Ismaya Masrizal Achmad Syarif.

Cholidin mengungkapkan bahwa sisa uang Rp500 juta tersebut tidak akan dikembalikan. Dia menyebutkan pengembalian uang tersebut bukan berarti Siti menerima uang yang diduga suap itu. ?Semata-mata ini karena putusan Rustam Pakaya,? tandas dia. (idr/jun/jpg)



Berita Sejenis

Akom Beri Sinyal (Lagi) Soal Keterlibatan Setnov

Akom Beri Sinyal (Lagi) Soal Keterlibatan Setnov

Dugaan keterlibatan Ketua DPR Setya Novanto dalam korupsi e-KTP kembali menguat di persidangan Andi Agustinus alias Andi Narogong.


Dasar Hukum Densus Tipikor Disoal

Dasar Hukum Densus Tipikor Disoal

Polemik pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terus mencuat.


Densus Tipikor Tidak Punya Kewenangan Baru

Densus Tipikor Tidak Punya Kewenangan Baru

Densus tindak pidana korupsi (Densus Tipikor) yang direncanakan beroperasi Desember ini bakal memperkuat pemberantasan korupsi.


Prihatin Kasusnya Belum Tuntas, Kiai NU Dukung Novel

Prihatin Kasusnya Belum Tuntas, Kiai NU Dukung Novel

Rasa simpati atas insiden penyiraman air keras yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan terus mengalir.


Enam Bulan Kasus Novel Masih Gelap

Enam Bulan Kasus Novel Masih Gelap

Rasa simpati atas insiden penyiraman air keras yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan masih terus disuarakan.


KPK Telusuri Alur Penyiapan Suap

KPK Telusuri Alur Penyiapan Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan Kasus dugaan suap perizinan Transmart Cilegon belum berkembang secara signifikan.


Setnov Sudah Sehat?

Setnov Sudah Sehat?

Indikasi Ketua DPR Setya Novanto pura-pura sakit alias malingering untuk menghindari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menguat.


Statusnya Bukan Tersangka Lagi, KPK Tetap Larang Setnov ke Luar Negeri

Statusnya Bukan Tersangka Lagi, KPK Tetap Larang Setnov ke Luar Negeri

Posisi Ketua DPR Setya Novanto dalam pusaran kasus korupsi pengadaan e-KTP dipastikan belum aman meski menang dalam praperadilan.


Kembalikan Kepercayaan Publik, KPK Harus Sidik Lagi Setnov

Kembalikan Kepercayaan Publik, KPK Harus Sidik Lagi Setnov

Langkah KPK untuk kembali menjerat Ketua DPR Setya Novanto dalam dugaan korupsi e-KTP tengah dinanti publik saat ini.


Lagi, KPK Tetapkan Tersangka Baru E-KTP

Lagi, KPK Tetapkan Tersangka Baru E-KTP

Satu persatu pihak yang diduga terlibat dalam korupsi berjamaah mega proyek e-KTP ditetapkan tersangka oleh KPK.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!