Nasional
Share this on:

Nasib Situs Penyebar Berita Hoax Diputuskan Pekan Kedua Januari

  • Nasib Situs Penyebar Berita Hoax Diputuskan Pekan Kedua Januari
  • Nasib Situs Penyebar Berita Hoax Diputuskan Pekan Kedua Januari

Upaya membersihkan jagat internet dan media sosial di Indonesia dari informasi bohong (hoax) menunjukkan perkembangan yang signifikan.

JAKARTA - Upaya membersihkan jagat internet dan media sosial di Indonesia dari informasi bohong (hoax) dan fitnah belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Meski begitu, pemerintah masih yakin upaya pembersihan itu akan membuahkan hasil.

Salah satunya dimulai dari membersihkan situs non pers yang mengklaim sebagai media massa. ’’Kominfo sudah berkomunikasi dengan Dewan Pers soal itu,’’ terang Menkominfo Rudiantara saat dikonfirmasi.

Pihaknya sudah memiliki pandangan yang sama dengan Dewan Pers mengenai kriteria media online yang memang benar-benar lembaga pers. Sebab, tidak semua media online yang ada saat ini merupakan lembaga pers.

Dia menjelaskan, pers tunduk pada ketentuan dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Salah satu syarat sebuah media disebut lembaga pers adalah berbadan hukum.

Selain itu, juga mencantumkan alamat yang jelas beserta nama penanggung jawabnya. Dia memperkirakan, saat ini ada lebih dari 10 ribu situs yang mengklaim sebagai media online.

’’Tetapi, yang mengikuti kaidah Undang-undang Pers hanya sekitar 500. Nah, yang 10 ribu ini mau diapain,’’ lanjutnya.

Untuk saat ini, pembahasan mengenai media tersebut masih terus berlangsung. Diharapkan, pada pekan pertama atau kedua Januari sudah ada keputusan.

Umumnya, media non pers lebih sering bermain di sektor media sosial. Media tersebut membuat sebuah akun di media sosial, kemudian memposting tautan ke situsnya. Sebagian media tersebut dijadikan alat pro untuk memfitnah pihak tertentu.

Yang jelas, pemerintah akan menutup akses netizen Indonesia terhadap situs-situs yang menyebarkan berita hoax. Selama ini, yang paling banyak ditutup aksesnya oleh Kemenkominfo adalah situs porno. Jumlahnya sudah mencapai ratusan ribu.

Bahkan, Rudi mengklaim pihaknya sudah menutup akses terhadap sebuah platform media sosial yang banyak menampilkan video vulgar. ’’Founder-nya sudah ketemu saya, dia minta untuk dibuka lagi,’’ ucap Rudi. Sang pendiri media sosial itu berjanji membuka perusahaan di Indonesia, kemudian menghilangkan konten-konten lama yang vulgar.

Disinggung apakah media online penyebar berita hoax juga akan ditutup oleh pemerintah, Rudi menyatakan tidak tahu. ’’Saya bukan ahli Pers. Yang paling tahu apakah media online ini masuk kategori yang sesuai UU Pers atau tidak itu ya Dewan Pers,’’ ujar Mentreri kelahiran Bogor itu.

Rudi juga mengajak netizen untuk aktif melaporkan situs-situs dengan konten yang melanggar aturan. Di antaranya, menyebarkan kebencian, ajakan kekerasan, hingga terorisme. Ada dua alamat email yang disediakan. Masing-masing aduankonten@bnpt.go.id dan aduankonten@mail.kominfo.go.id.

Netizen bisa mengusulkan nama dan alamat web radikal untuk diblokir oleh pemerintah. nanti, pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo akan menelusuri apakah benar konten tersebut melanggar UU. Bila terbukti benar, barulah bisa ditindak.

Sementara Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa permasalahan informasi yang tidak benar atau hoax itu akan direspon serius kedepan. Untuk itu akan dilakukan penguatan di tiga lembaga Polri, yakni Divhumas, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) serta Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam).

”Peran ketiganya akan dikombinasikan,” ujarnya.

Untuk Divhumas, lanjutnya, akan dibentuk Biro Multimedia yang akan dipimpin seorang jenderal berbintang satu. Tugas dari biro tersebut adalah menetralisir dan mengklarifikasi berita-berita yang muncul. ”Biro ini juga memberikan edukasi pada masyarakat untuk penggunaan medsos,” jelasnya.

Penguatan di Bareskrim dilakukan dengan meningkatkan status Subdit Cyber yang saat ini berada di bawah Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) menjadi direktorat tersendiri. ”Direktorat ini dipimpin seorang jenderal berbintang satu,” ungkapnya.

Tugas direktorat ini untuk melakukan penegakan hukum pada kejahatan cyber. Semua berita hoax yang merugikan itu akan diselidiki direktorat tersebut. ”Semua sedang proses sekarang,” papar mantan Kapolda Papua tersebut.

Untuk Baintelkam, lanjutnya, juga dibentuk Direktur Kontra Intelijen yang menangani medsos. “Tugasnya menangkal propaganda dan melakukan penegakan hukum menjadi partner dari Direktorat Cyber Crime,” jelasnya. (byu/idr/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Tak Cuma Sembako, Sapi Juga Diduga Dibagikan Jelang Coblosan

Tak Cuma Sembako, Sapi Juga Diduga Dibagikan Jelang Coblosan

Satu hari menjelang pencoblosan Pilgub DKI 2017 putaran kedua kemarin, ada aksi bagi-bagi sembako dan sapi di Kepulauan Seribu.


Soal Aliran Dana, Tommy Tak Penuhi Panggilan Polisi

Soal Aliran Dana, Tommy Tak Penuhi Panggilan Polisi

Putra dari mantan Presiden kedua RI, Tommy Soeharto tak memenuhi panggilan penyidik.


Wow... Bocoran USBN Dijual Rp10 Juta

Wow... Bocoran USBN Dijual Rp10 Juta

Kemendikbud sempat menyebut bahwa bocoran soal ujian sekolah berstandar nasional (USBN) adalah hoax atau palsu.


Pererat Kerjasama, Indonesia-Arab Teken 4 MoU Baru

Pererat Kerjasama, Indonesia-Arab Teken 4 MoU Baru

Indonesia dan Arab Saudi menandatangani empat perjanjian baru terkait peningkatan kerjasama kedua negara.


Putaran Kedua, Figur Paslon jadi Kunci Kemenangan

Putaran Kedua, Figur Paslon jadi Kunci Kemenangan

Hampir pasti Pilkada DKI Jakarta akan memasuki putaran kedua yang mulai bergulir awal Maret.


Kejadian Juni 2016 Dilaporkan Januari 2017, Munarman Jadi Tersangka

Kejadian Juni 2016 Dilaporkan Januari 2017, Munarman Jadi Tersangka

Juru Bicara FPI Munarman ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Bali, terkait kasus dugaan penghinaan terhadap pecalang.


Dokter Spesialis Wajib Kerja di Daerah

Dokter Spesialis Wajib Kerja di Daerah

Terhitung mulai 12 Januari 2016, lulusan dokter spesialis diwajibkan untuk mengabdi di daerah.


Prihatinkan Merajalelanya Hoax, PDIP Kritik Cuitan SBY

Prihatinkan Merajalelanya Hoax, PDIP Kritik Cuitan SBY

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY kembali membuat suasana perpolitikan makin panas.


Pengalihan Kewenangan, Nasib Guru Non-PNS Tetap Terjamin

Pengalihan Kewenangan, Nasib Guru Non-PNS Tetap Terjamin

Pengalihan kewenagan SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, memunculkan kekhawatiran nasib guru non-PNS.


Polri Kejar Pemilik Akun Penyebar Hoax Uang Rupiah

Polri Kejar Pemilik Akun Penyebar Hoax Uang Rupiah

Bareskrim Polri berupaya mengejar pemilik akun media sosial yang menyebarkan hoax bahwa uang rupiah cetakan baru dicetak di perusahaan swasta.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!