Nasional
Share this on:

Nasib Unas 2017, Ada di Tangan Jokowi Pekan Ini

  • Nasib Unas 2017, Ada di Tangan Jokowi Pekan Ini
  • Nasib Unas 2017, Ada di Tangan Jokowi Pekan Ini

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik hasil kajian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait penyelenggaraan ujian nasional (unas). Setelah mengikuti puncak Hari Guru Nasional (HGN) 2016 dan HUT PGRI ke-71 di Bogor kemarin, Jokowi menyebut kepastian unas tahun depan ditetapkan di rapat kabinet terbatas pekan ini.

Jokowi memberikan penjelasan soal unas itu didampingi Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, dan Plt Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi. Insyallah pekan depan (pekan ini, red) sudah ada keputusan terkait penyelenggaraan unas, jelasnya.

Dalam paparan kemarin, Jokowi tidak menyebut istilah penghentian, penghapusan, ataupun moratorium. Dia lebih memilih menggunakan istilah unas akan didesentralisasikan ke daerah-daerah. Jokowi menjelaskan keputusan desentralisasi unas harus dibawa dahulu ke rapat kabinet terbatas (ratas). Dia berharap masyarakat bersabar menunggu putusan resmi dari pemerintah.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan dalam desentralisasi unas nantinya, tidak serta merta seluruh persoalan diserahkan ke daerah. Dia mengatakan tetap ada standar nasional yang harus dipenuhi oleh masing-masing penyelenggara. Urusan standar nasional ini ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Muhadjir menjelaskan desentralisasi unas terkait dengan kewenangan pengelolaan pendidikan sesuai jenjang. Yakni untuk pendidikan dasar (SD dan SMP) ada di tangan pemerintah kabupaten dan kota. Sedangkan jenjang pendidikan menengah (SMA dan SMK) ditangani oleh pemerintah provinsi.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mengatakan draft hasil kajian Kemendikbud soal unas sudah disampaikan ke presiden. Saat ratas nanti, Muhadjir akan menyampaikan dampak positif dan negatif moratorium unas. Stres itu hanya dampak sampingan unas saja, jelasnya.

Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang hadir di puncak HGN 2016 dan HUT PGRI ke-71 mendukung rencana pemerintah penghentikan unas. Di dalam unas, anak hanya dinilai satu aspek saja. Sebenarnya tidak boleh seperti itu. Harus menyeluruh, tuturnya.

Rita juga mengakui setiap menjelang unas, siswa dan orangtua dibuat gugup, cemas, dan banyak berpikir. Termasuk juga para siswa mati-matian memperbanyak porsi bimbingan belajar (bimbel). Ketika nanti unas dipasrahkan ke daerah, Rita mengatakan ujian akhir harus membuat siswa rileks dan tidak tetap menjaga kejujuran.

Plt Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi juga memberikan dukungan terhadap kebijakan penghapusan sementara unas. Dia mengatakan anggaran unas yang mencapai Rp500 miliar, bisa dialihkan untuk kegiatan yang penting. Seperti renovasi sekolah rusak dan peningkatan kompetensi guru.

Meskipun nantinya unas dipasrahkan ke daerah, Unfah berharap tetap ada panduan atau acuan dari pemerintah pusat. Sehingga setiap daerah tidak sembarangan dalam membuat soal ujian untuk siswanya. (wan/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kemenhub Ingatkan Peraturan Taksi Online Masih Berlaku

Kemenhub Ingatkan Peraturan Taksi Online Masih Berlaku

Pasca keputusan Mahkamah Agung mengenai Peraturan Menteri Perhubungan nomor 26 tahun 2017, dibeberapa daerah mulai bergejolak.


Dahulukan Aturan Rapor dan Hari Sekolah

Dahulukan Aturan Rapor dan Hari Sekolah

Mendikbud Muhadjir Effendy angkat suara terkait regulasi baru turunan Peraturan Presiden (Perpres) 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.


Densus Tipikor Tidak Punya Kewenangan Baru

Densus Tipikor Tidak Punya Kewenangan Baru

Densus tindak pidana korupsi (Densus Tipikor) yang direncanakan beroperasi Desember ini bakal memperkuat pemberantasan korupsi.


Per 31 Oktober, Registrasi Nomor HP Pakai NIK atau KK

Per 31 Oktober, Registrasi Nomor HP Pakai NIK atau KK

Kominfo akan memberlakukan registrasi nomor pelanggan yang divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tanggal 31 Oktober 2017.


Uji Publik Aturan Taksi Online Dikebut

Uji Publik Aturan Taksi Online Dikebut

Uji publik revisi Peraturan Menteri (PM) 26/2017 kembali dihelat. Kali ini dilakukan di Jakarta.


Pertegas TNI Tidak Boleh Berpolitik Praktis

Pertegas TNI Tidak Boleh Berpolitik Praktis

Jelang peringatan ulang tahun ke-72 TNI hari ini (5/10), militer dinilai ingin kembali ke ranah politik.


Di Depan Gatot, Jokowi Tegaskan Dirinya Panglima Tertinggi

Di Depan Gatot, Jokowi Tegaskan Dirinya Panglima Tertinggi

Polemik pengadaan senjata yang mencuat beberapa waktu belakangan menjadi objek kegaduhan.


Jokowi: Kekejaman PKI Jangan Terulang Lagi

Jokowi: Kekejaman PKI Jangan Terulang Lagi

Presiden Joko Widodo memimpin langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, kemarin (1/10).


Kembalikan Kepercayaan Publik, KPK Harus Sidik Lagi Setnov

Kembalikan Kepercayaan Publik, KPK Harus Sidik Lagi Setnov

Langkah KPK untuk kembali menjerat Ketua DPR Setya Novanto dalam dugaan korupsi e-KTP tengah dinanti publik saat ini.


KA Jayabaya Premium, Kereta Api Ekonomi Rasa Eksekutif

KA Jayabaya Premium, Kereta Api Ekonomi Rasa Eksekutif

Ada alternatif baru untuk pulang pergi ke Surabaya-Jakarta. Kereta api Jayakarya Premium siap melayani penumpang mulai kemarin.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!