Nasional
Share this on:

Negara Abaikan Kasus Munir

  • Negara Abaikan Kasus Munir
  • Negara Abaikan Kasus Munir

JAKARTA - Pemerintah masih menyimpan rapat-rapat dokumen tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir. Padahal sudah ada perintah untuk membuka dokumen terebut ke publik. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pun mendesak pemerintah segera mengumumkan dokumen tersebut.

Kepala Bidang Advokasi KontraS Putri Kanesia menuturkan, jalan yang diambil pemerintah malah membawa perintah pembukaan dokumen Munir itu ke pengadilan. KontraS menganggap upaya tersebut tidak menunjukan itikad baik dalam penegakan kasus HAM di Indonesia.

?Hari ini dokumennya ada, tapi negara tidak segera membukanya,? ujar Putri dalam diskusi tentang keterbukaan informasi publik, kemarin.

Dia menuturkan, saat ini kasus TPF Munir telah sampai pada kasasi di Mahkamah Agung. Tapi, KontraS sebagai pemohon kasasi belum mendapatkan informasi lebih lengkap dari MA terkait lanjutan proses hukum itu. Padahal, memori kasasi sudah diserahkan akhir April lalu.

?Kami segera surati MA untuk meminta kejelasan dalam waktu dekat ini,? imbuh dia.

Kasus TPF Munir merupakan salah satu dokumen penting untuk membuka seluruh peristiwa pembuhuhan 12 tahun lalu. Tim yang dibentuk berdasar Keppres 111/2004 tentang Tim Pencari Fakta Meninggalnya Munir itu telah selesai bertugas. Berdasar Keppres serupa, hasil TPF itu diumumkan ke publik.

Tapi, itikad baik tersebut tidak terwujud sampai sekarang. KontraS yang menang di sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) tapi kalah di tingkat banding di PTUN Jakarta. Mereka berjuang untuk mendapatkan keadilan demi terbukanya kasus tersebut.

Senasib dengan KontraS, Greenpeace Indonesia juga mengalami hal serupa. Pada September 2016 mereka mengajukan sengketa informasi terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK). Informasi yang dimohonkan berupa data kehutanan. Tapi Kementerian LHK tidak memberikan data tersebut hingga akhirnya disengketakan di KIP.

Sama dengan KontraS, mereka menang di KIP. Tapi kalah di tingkat banding di PTUN. ?Harapan kami di MA bisa menang. MA bisa melihat kembali kenapa waktu itu KIP melihat data itu sebagai informasi publik,? ujar Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Ratri Kusumohartono. (jun/oki/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Wow, Transaksi Jual Beli Jabatan Tembus Rp160 Triliun

Wow, Transaksi Jual Beli Jabatan Tembus Rp160 Triliun

Praktik jual beli pegawai dan aparatur sipil negara (ASN) bakal lebih mudah terendus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



Video Kekerasan Siswa Masih Diselidiki

Video Kekerasan Siswa Masih Diselidiki

Pemukulan di sekolah yang terekam video dan tersebar menambah daftar panjang kasus kekerasan pada anak.


Peraturan Kebiri Terus Digodog

Peraturan Kebiri Terus Digodog

Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terus marak. Salah satu hukuman yang diusulkan adalah kebiri.


Lima Tahun, 17 Hakim Kena OTT KPK

Lima Tahun, 17 Hakim Kena OTT KPK

Kasus tindak pidana korupsi melibatkan pimpinan dan pegawai lembaga peradilan membuat Komisi Yudisial (KY) bertindak lebih jauh.


Polisi Terus Bekerja Usut Penyerangan Novel Baswedan

Polisi Terus Bekerja Usut Penyerangan Novel Baswedan

Kepolisian kembali menegaskan janjinya bakal terus mengusut kasus penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.


Sudah 200 Hari, Kasus Penyerangan Novel Masih Bureng

Sudah 200 Hari, Kasus Penyerangan Novel Masih Bureng

Teror penyerangan air keras yang dialami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan berusia 200 hari, kemarin.


Polisi Akan Awasi Penggunaan Dana Desa

Polisi Akan Awasi Penggunaan Dana Desa

Hingga hari ini ada 214 kasus penyelewengan dana desa yang sudah ditindaklanjuti kepolisian. Pemerintah ingin menutup celah penyelewengan tersebut.


23 Lembaga Dibubarkan, Negara Hemat Rp25 Triliun

23 Lembaga Dibubarkan, Negara Hemat Rp25 Triliun

Jumlah lembaga non struktural (LNS) berupa badan maupun komisi dinilai sangat gemuk. Sehingga sejak 2014 lalu pemerintah rajin melakukan pengeprasan.


Enam Bulan Kasus Novel Masih Gelap

Enam Bulan Kasus Novel Masih Gelap

Rasa simpati atas insiden penyiraman air keras yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan masih terus disuarakan.



Kolom

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!