Nasional
Share this on:

Negara Abaikan Kasus Munir

  • Negara Abaikan Kasus Munir
  • Negara Abaikan Kasus Munir

JAKARTA - Pemerintah masih menyimpan rapat-rapat dokumen tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir. Padahal sudah ada perintah untuk membuka dokumen terebut ke publik. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pun mendesak pemerintah segera mengumumkan dokumen tersebut.

Kepala Bidang Advokasi KontraS Putri Kanesia menuturkan, jalan yang diambil pemerintah malah membawa perintah pembukaan dokumen Munir itu ke pengadilan. KontraS menganggap upaya tersebut tidak menunjukan itikad baik dalam penegakan kasus HAM di Indonesia.

?Hari ini dokumennya ada, tapi negara tidak segera membukanya,? ujar Putri dalam diskusi tentang keterbukaan informasi publik, kemarin.

Dia menuturkan, saat ini kasus TPF Munir telah sampai pada kasasi di Mahkamah Agung. Tapi, KontraS sebagai pemohon kasasi belum mendapatkan informasi lebih lengkap dari MA terkait lanjutan proses hukum itu. Padahal, memori kasasi sudah diserahkan akhir April lalu.

?Kami segera surati MA untuk meminta kejelasan dalam waktu dekat ini,? imbuh dia.

Kasus TPF Munir merupakan salah satu dokumen penting untuk membuka seluruh peristiwa pembuhuhan 12 tahun lalu. Tim yang dibentuk berdasar Keppres 111/2004 tentang Tim Pencari Fakta Meninggalnya Munir itu telah selesai bertugas. Berdasar Keppres serupa, hasil TPF itu diumumkan ke publik.

Tapi, itikad baik tersebut tidak terwujud sampai sekarang. KontraS yang menang di sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) tapi kalah di tingkat banding di PTUN Jakarta. Mereka berjuang untuk mendapatkan keadilan demi terbukanya kasus tersebut.

Senasib dengan KontraS, Greenpeace Indonesia juga mengalami hal serupa. Pada September 2016 mereka mengajukan sengketa informasi terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK). Informasi yang dimohonkan berupa data kehutanan. Tapi Kementerian LHK tidak memberikan data tersebut hingga akhirnya disengketakan di KIP.

Sama dengan KontraS, mereka menang di KIP. Tapi kalah di tingkat banding di PTUN. ?Harapan kami di MA bisa menang. MA bisa melihat kembali kenapa waktu itu KIP melihat data itu sebagai informasi publik,? ujar Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Ratri Kusumohartono. (jun/oki/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Sekarang, PNS Bisa Cuti Dampingi Istri Melahirkan

Sekarang, PNS Bisa Cuti Dampingi Istri Melahirkan

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melansir aturan baru tentang tata cara pemberian cuti PNS.


Ajukan Rp2 Triliun untuk Pelototi Medsos

Ajukan Rp2 Triliun untuk Pelototi Medsos

Anggaran khusus untuk operasional Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bakal diajukan ke DPR.


Keberatan Setnov Ditolak Seluruhnya

Keberatan Setnov Ditolak Seluruhnya

Nota keberatan yang disampaikan penasihat hukum terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP Setya Novanto (Setnov) ditolak.


Tertipu, 1.800 Calon Jamaah Umrah Gagal Terbang

Tertipu, 1.800 Calon Jamaah Umrah Gagal Terbang

Kasus penipuan travel umrah Hannien Tour (HT) membuka fakta bahwa kejahatan umrah tidak melulu terjadi di paket umrah murah.


Mulai 2018, Tarif Minimal Umrah Rp20 Juta

Mulai 2018, Tarif Minimal Umrah Rp20 Juta

Akibat kasus penipuan oleh First Travel yang menawarkan jasa umrah berbiaya murah, Kemenag berniat menetapkan batas minimal biaya umrah.


Kasus BLBI Lanjut Terus

Kasus BLBI Lanjut Terus

Perkara dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) bantuan liquiditas Bank Indonesia (BLBI) terus berjalan.


Usul 250 Ribu CPNS Baru, 212 Ribu Daerah se Indonesia

Usul 250 Ribu CPNS Baru, 212 Ribu Daerah se Indonesia

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) membuka kemungkinan adanya tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru tahun depan.


Sopir yang Bikin Setnov Tabrak Tiang Listrik Diperiksa KPK

Sopir yang Bikin Setnov Tabrak Tiang Listrik Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memulai penyelidikan kasus dugaan menghalangi pengusutan kasus kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).


Jokowi Ditagih Janji Penyelesaian Kasus HAM

Jokowi Ditagih Janji Penyelesaian Kasus HAM

Penyelesaian kasus-kasus hak asasi manusia (HAM) masa lalu kembali dipertanyakan dalam peringatan hari HAM Internasional, kemarin (10/12).


UU ASN Akan Direvisi, Honorer K2 Bisa Jadi Segera Diangkat PNS

UU ASN Akan Direvisi, Honorer K2 Bisa Jadi Segera Diangkat PNS

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) akan direvisi Januari 2018 mendatang.



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!