Nasional
Share this on:

Negara Abaikan Kasus Munir

  • Negara Abaikan Kasus Munir
  • Negara Abaikan Kasus Munir

JAKARTA - Pemerintah masih menyimpan rapat-rapat dokumen tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir. Padahal sudah ada perintah untuk membuka dokumen terebut ke publik. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pun mendesak pemerintah segera mengumumkan dokumen tersebut.

Kepala Bidang Advokasi KontraS Putri Kanesia menuturkan, jalan yang diambil pemerintah malah membawa perintah pembukaan dokumen Munir itu ke pengadilan. KontraS menganggap upaya tersebut tidak menunjukan itikad baik dalam penegakan kasus HAM di Indonesia.

?Hari ini dokumennya ada, tapi negara tidak segera membukanya,? ujar Putri dalam diskusi tentang keterbukaan informasi publik, kemarin.

Dia menuturkan, saat ini kasus TPF Munir telah sampai pada kasasi di Mahkamah Agung. Tapi, KontraS sebagai pemohon kasasi belum mendapatkan informasi lebih lengkap dari MA terkait lanjutan proses hukum itu. Padahal, memori kasasi sudah diserahkan akhir April lalu.

?Kami segera surati MA untuk meminta kejelasan dalam waktu dekat ini,? imbuh dia.

Kasus TPF Munir merupakan salah satu dokumen penting untuk membuka seluruh peristiwa pembuhuhan 12 tahun lalu. Tim yang dibentuk berdasar Keppres 111/2004 tentang Tim Pencari Fakta Meninggalnya Munir itu telah selesai bertugas. Berdasar Keppres serupa, hasil TPF itu diumumkan ke publik.

Tapi, itikad baik tersebut tidak terwujud sampai sekarang. KontraS yang menang di sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) tapi kalah di tingkat banding di PTUN Jakarta. Mereka berjuang untuk mendapatkan keadilan demi terbukanya kasus tersebut.

Senasib dengan KontraS, Greenpeace Indonesia juga mengalami hal serupa. Pada September 2016 mereka mengajukan sengketa informasi terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK). Informasi yang dimohonkan berupa data kehutanan. Tapi Kementerian LHK tidak memberikan data tersebut hingga akhirnya disengketakan di KIP.

Sama dengan KontraS, mereka menang di KIP. Tapi kalah di tingkat banding di PTUN. ?Harapan kami di MA bisa menang. MA bisa melihat kembali kenapa waktu itu KIP melihat data itu sebagai informasi publik,? ujar Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Ratri Kusumohartono. (jun/oki/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Catat, Ini Aturan Resmi bagi PNS saat Bermedsos

Catat, Ini Aturan Resmi bagi PNS saat Bermedsos

Kemenpan mengeluarkan aturan khusus bagi aparatur sipil negara (ASN/PNS) dalam beraktivitas di dunia media sosial (medsos).


Dituntut Jaksa Penjara 20 Tahun, Bos Travel Nangis

Dituntut Jaksa Penjara 20 Tahun, Bos Travel Nangis

Anniesa Hasibuan, salah satu terdakwa kasus penipuan berkedok biro haji dan umroh First Travel tidak mampu menyembunyikan kesedihannya.


Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengesekusi terpidana kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto (Setnov).


Pelaku Penyadapan Rini-Sofyan Bisa Diketahui

Pelaku Penyadapan Rini-Sofyan Bisa Diketahui

Kasus penyadapan percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Dirut PLN Sofyan Basyir segera bergulir di kepolisian.


Pengadaan Kantong Sembako Gunakan Dana Operasional Presiden

Pengadaan Kantong Sembako Gunakan Dana Operasional Presiden

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno angkat bicara terkait polemik pembagian sumbangan oleh Presiden Joko Widodo.


Kasus Guru SMK Tampar Murid Harus Dituntaskan

Kasus Guru SMK Tampar Murid Harus Dituntaskan

Aksi kekerasan di dalam lingkungan sekolah kembali terjadi. Tiga hari terakhir viral video guru salah satu SMK swasata di Purwokerto, Jawa Tengah, menampar muri


Pemberi Gratifikasi Zumi Zola Ditelusuri KPK

Pemberi Gratifikasi Zumi Zola Ditelusuri KPK

Pasca menahan Gubernur Jambi non aktif Zumi Zola Zulkifli, KPK terus mendalami kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait sejumlah proyek di Jambi.


Percepat Revisi UU Perkawinan

Percepat Revisi UU Perkawinan

Kasus dua siswa SMP yang memenangkan permohonan ke Pengadilan Agama Bantaeng Sulawesi Selatan untuk melangsungkan pernikahan.


Mahfud MD: Mari Doakan Pak Boediono

Mahfud MD: Mari Doakan Pak Boediono

Mantan Ketua MK Mahfud MD tidak yakin Wakil Presiden RI 2009–2014 Boediono benar-benar terlibat dalam kasus korupsi bailout Bank Century pada 2008.


Sudah Setahun, Kasus Novel Masih Gelap

Sudah Setahun, Kasus Novel Masih Gelap

Kabut misteri masih menyelimuti kasus penyiraman air keras penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!