Nasional
Share this on:

Negara Abaikan Kasus Munir

  • Negara Abaikan Kasus Munir
  • Negara Abaikan Kasus Munir

JAKARTA - Pemerintah masih menyimpan rapat-rapat dokumen tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir. Padahal sudah ada perintah untuk membuka dokumen terebut ke publik. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pun mendesak pemerintah segera mengumumkan dokumen tersebut.

Kepala Bidang Advokasi KontraS Putri Kanesia menuturkan, jalan yang diambil pemerintah malah membawa perintah pembukaan dokumen Munir itu ke pengadilan. KontraS menganggap upaya tersebut tidak menunjukan itikad baik dalam penegakan kasus HAM di Indonesia.

”Hari ini dokumennya ada, tapi negara tidak segera membukanya,” ujar Putri dalam diskusi tentang keterbukaan informasi publik, kemarin.

Dia menuturkan, saat ini kasus TPF Munir telah sampai pada kasasi di Mahkamah Agung. Tapi, KontraS sebagai pemohon kasasi belum mendapatkan informasi lebih lengkap dari MA terkait lanjutan proses hukum itu. Padahal, memori kasasi sudah diserahkan akhir April lalu.

”Kami segera surati MA untuk meminta kejelasan dalam waktu dekat ini,” imbuh dia.

Kasus TPF Munir merupakan salah satu dokumen penting untuk membuka seluruh peristiwa pembuhuhan 12 tahun lalu. Tim yang dibentuk berdasar Keppres 111/2004 tentang Tim Pencari Fakta Meninggalnya Munir itu telah selesai bertugas. Berdasar Keppres serupa, hasil TPF itu diumumkan ke publik.

Tapi, itikad baik tersebut tidak terwujud sampai sekarang. KontraS yang menang di sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) tapi kalah di tingkat banding di PTUN Jakarta. Mereka berjuang untuk mendapatkan keadilan demi terbukanya kasus tersebut.

Senasib dengan KontraS, Greenpeace Indonesia juga mengalami hal serupa. Pada September 2016 mereka mengajukan sengketa informasi terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK). Informasi yang dimohonkan berupa data kehutanan. Tapi Kementerian LHK tidak memberikan data tersebut hingga akhirnya disengketakan di KIP.

Sama dengan KontraS, mereka menang di KIP. Tapi kalah di tingkat banding di PTUN. ”Harapan kami di MA bisa menang. MA bisa melihat kembali kenapa waktu itu KIP melihat data itu sebagai informasi publik,” ujar Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Ratri Kusumohartono. (jun/oki/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Auditor BPK Terima Suap Lagi

Auditor BPK Terima Suap Lagi

Integritas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memeriksa laporan keuangan kementerian/lembaga negara kembali harus dipertanyakan.


Sejumlah Mobil Mewah Aset Djoko Susilo Akan Dilelang KPK

Sejumlah Mobil Mewah Aset Djoko Susilo Akan Dilelang KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali membuka lelang eksekusi barang rampasan kasus rasuah. Mayoritas aset yang dilelang berupa kendaraan.


RS Mitra Keluarga Kalideres Harnya Disanksi Teguran Tertulis

RS Mitra Keluarga Kalideres Harnya Disanksi Teguran Tertulis

Hasil investigasi yang dilakukan Kemenkes atas kasus kematian bayi Tiara Debora dilaporkan ke Komisi IX DPR kemarin (13/9).


Kasus First Travel, Polisi Sita Sejumlah Tas Mewah Anniesa

Kasus First Travel, Polisi Sita Sejumlah Tas Mewah Anniesa

Bareskrim terus berupaya mengumpulkan aset Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan yang diduga dibeli dengan uang jamaah.


Beasiswa untuk 360 Anak Muda Belajar di Tiongkok

Beasiswa untuk 360 Anak Muda Belajar di Tiongkok

Perasaan Hani Puspitaningrum Nur Mamuri campur aduk ketika dirinya bisa duduk bersimpu dihadapan mantan ibu negara, Sinta Nuriyah.


Kapolri Ingatkan Terorisme di Dunia Maya

Kapolri Ingatkan Terorisme di Dunia Maya

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menganggap terorisme masih menjadi momok yang mengancam keamanan negara.


Kasus Korupsi KTP-el, Ganjar Pranowo Kembali Diperiksa

Kasus Korupsi KTP-el, Ganjar Pranowo Kembali Diperiksa

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin.


Kasus Tertangkapnya Bunda Sitha, Petahana Rawan Korupsi Transaksional

Kasus Tertangkapnya Bunda Sitha, Petahana Rawan Korupsi Transaksional

Terbongkarnya dugaan suap Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno membuat integritas kepala daerah dalam pilkada serentak 2018 mendatang tercoreng.


Giliran Pengacara Kondang Elza Syarief yang Diancam

Giliran Pengacara Kondang Elza Syarief yang Diancam

Penanganan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) kembali menebar teror bagi para saksi.


Selain Wali Kota Tegal, Ada Empat Orang Lain yang Ditangkap KPK

Selain Wali Kota Tegal, Ada Empat Orang Lain yang Ditangkap KPK

Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan ada kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi di Jawa Tengah.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!