Nasional
Share this on:

Ongkos Naik Haji 2017 Diusulkan Rp35,7 Juta

  • Ongkos Naik Haji 2017 Diusulkan Rp35,7 Juta
  • Ongkos Naik Haji 2017 Diusulkan Rp35,7 Juta

JAKARTA - Pemerintah mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) senilai Rp35,7 juta untuk ibadah haji 1438 Hijriyah. Anggota DPR pun sepertinya menyambut positif usulan tersebut. Mereka berjanji bisa mengetok keputusan final dari BPIH 2017 April nanti.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, kenaikan BPIH yang dibebankan ke jamaah memang harus naik. Hal tersebut dikarenakan inflasi yang dan nilai tukar riyal yang terus melonjak. Apalagi, kuota haji reguler tahun ini kembali menjadi 204 ribu jiwa.

’’Apalagi harga avtur naik tahun ini. Itu membuat biaya pesawat yang menjadi komponen terbesar ikut naik,’’ jelasnya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi VIII di Jakarta, kemarin.

Dalam rapat tersebut, Kementerian Agama mengusulkan BPIH senilai Rp35,74 per jamaah. Nilai tersebut naik sebanyak 3,1 persen dibanding BPIH 2016 senilai Rp34,64 juta. Dalam usulan tersebut pemerintah membebankan penuh biaya tiket pesawat dan biaya hidup jamaah senilai Rp30,1 juta.

Sedangkan biaya pemondokan di Makkah dan Madina memang mendapatkan potongan. Beban pemondokan makkah yang mulanya Rp16 juta dipotong menjadi Rp5,3 juta. Kemudian, biaya pemondokan Madinah dipotong dari Rp3,1 juta menjadi hanya Rp357 ribu.

’’Harus dipahami ini masih usulan yang menjadi tugas dari pemerintah. Untuk keputusannya ada di pihak DPR yang diputuskand alam rapat panja (panitia kerja, Red),’’ ungkapnya. Dia juga berharap legislatif bisa segera menyelesaikan diskusi dalam tiga minggu ke depan sehingga pemerintah bisa segera melakukan proses selanjutnya.

Namun, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid memperkirakan bahwa pembahasan di tingkat panja sendiri bakal memakan waktu lebih dari satu bulan. Hal tersebut karena minggu depan DPR bakal melalui masa reses mulai minggu depan. Padahal, rapat perdana panja bakal dilaksanakan, Kamis (16/2) nanti.

’’Selesai reses mungkin Maret nanti. Ya setidaknya, April sudah kami rampungkan dan bisa diputuskan,’’ jelasnya.

Terkait nilai BPIH yang dibebankan kepada jamaah, dia mengapresiasi nilai yang diusulkan oleh pemerintah. Dia juga menilai bahwa kenaikan biaya haji memang tak terelakkan dalam kondisi ekonomi saat ini. Namun, dia mengaku masih ada beberapa komponen yang bisa diubah untuk menjadi lebih baik.

’’Secara nilai total kami sudah setuju. Namun, ada beberapa yang harus diubah agar jamaah bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik,’’ jelasnya.

Salah satu yang diperhatikan adalah biaya hidup bagi jamaah. Biaya yang biasa dikembalikan sebagai uang saku jamaah tersebut memang dianggarkan turun dari SAR 1.500 (Rp5,6 juta) menjadi SAR 1.000 (Rp3,5 juta). Dia menerangkan bahwa DPR juga bakal memanggil Pertamina agar bisa memberikan avtur harga khusus untuk menekan komponen biaya tiket.

’’Kami juga merasa ada harga konsumsi yang terlalu mahal. Misalnya, konsumsi di Armina yang meningkat dari SAR 225 per jamaah menjadi SAR 340 tahun ini. Hal ini akan kami teliti sehingga meski harga totalnya sama tapi biaya hidup disana kembali seperti semula’’ ungkapnya.

Sementara itu, Pengamat Haji Dadi Darmadi menanggapi usulan pemerintah memang terkesan konservatif. Mereka lebih memilih untuk menurunkan atau setidaknya menekan kenaikan BPIH yang dibebankan kepada jamaah. Hal tersebut diakui memang menjadi jurus ampuh yang menyenangkan baik legislatif ataupun masyarakat.

Namun, lanjut dia, pemerintah harusnya memperhatikan sisi lain dari pelayanan ibadah haji. Menurutnya, jamaah haji masuk dalam kategori orang mampu sehingga besaran biaya haji bukan menjadi perhatian nomor satu mereka. Namun, pelayanan yang mereka dapatkan justru dinilai lebih berarti.

’’Jamaah haji bisa memahami jika ada kenaikan ada biaya yang mahal. Asal, memang hotel yang ditinggali bagus dan dekat dengan tempat ibadah. Atau bus yang mereka naiki nyaman,’’ ungkapnya. (bil/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Anggaran Subsidi Rumah Naik Drastis

Anggaran Subsidi Rumah Naik Drastis

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) punya pekerjaan besar dalam melaksanakan program subsidi rumah.


Mendag Anulir HET Beras Rp9.500 per Kilogram

Mendag Anulir HET Beras Rp9.500 per Kilogram

Kalangan pelaku usaha komoditas beras sempat resah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 tahun 2017 tentang harga eceran tertinggi (HET).


Sekali Kawal Sabu, Oknum Polisi Terima Rp125 Juta

Sekali Kawal Sabu, Oknum Polisi Terima Rp125 Juta

Bandar terus berupaya memasukkan narkotika, bahkan dengan merekrut aparat.


16 Ormas Gugat Perppu Ormas

16 Ormas Gugat Perppu Ormas

Setelah sempat tertunda sehari, Hizbut Tahrir Indonesia kemarin (18/7) mendaftarkan gugatannya terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas di MK.


Awas! Ormas Tingkat Kecamatan Juga Diawasi

Awas! Ormas Tingkat Kecamatan Juga Diawasi

Rencana Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk menggungat Perppu 2/2017 tentang ormas batal diajukan ke Mahmakah Konstitusi.


Banyak Protes, Polri Siap Jalankan Perppu Ormas

Banyak Protes, Polri Siap Jalankan Perppu Ormas

Kendati banyak protes atas terbitnya Perppu 2/2017 tentang organisasi masyarakat (Ormas), Polri akan tetap menjalankan amanat perppu tersebut.


Dih... Dana Pendidikan Islam Dipotong Rp1,3 Triliun

Dih... Dana Pendidikan Islam Dipotong Rp1,3 Triliun

Inpres 4/2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2017 membuat Kementerian Agama melakukan efisiensi.


Pemerintah Buka Lowongan 19 Ribu CPNS

Pemerintah Buka Lowongan 19 Ribu CPNS

Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya pemerintah mengumumkan secara resmi lowongan CPNS baru 2017.


Asing Tak Boleh Masuk ke Perikanan Tangkap

Asing Tak Boleh Masuk ke Perikanan Tangkap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pertambahan jumlah stok ikan hingga mencapai 20 Juta ton dalam 3 tahun ke depan.


Mudik Tahun Depan, Bisa Lewat Tol Jakarta-Semarang

Mudik Tahun Depan, Bisa Lewat Tol Jakarta-Semarang

Musim mudik 2017 baru saja berakhir. Namun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah bergegas memersiapkan infrastruktur.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!