Nasional
Share this on:

Ongkos Naik Haji 2017 Diusulkan Rp35,7 Juta

  • Ongkos Naik Haji 2017 Diusulkan Rp35,7 Juta
  • Ongkos Naik Haji 2017 Diusulkan Rp35,7 Juta

JAKARTA - Pemerintah mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) senilai Rp35,7 juta untuk ibadah haji 1438 Hijriyah. Anggota DPR pun sepertinya menyambut positif usulan tersebut. Mereka berjanji bisa mengetok keputusan final dari BPIH 2017 April nanti.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, kenaikan BPIH yang dibebankan ke jamaah memang harus naik. Hal tersebut dikarenakan inflasi yang dan nilai tukar riyal yang terus melonjak. Apalagi, kuota haji reguler tahun ini kembali menjadi 204 ribu jiwa.

Apalagi harga avtur naik tahun ini. Itu membuat biaya pesawat yang menjadi komponen terbesar ikut naik, jelasnya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi VIII di Jakarta, kemarin.

Dalam rapat tersebut, Kementerian Agama mengusulkan BPIH senilai Rp35,74 per jamaah. Nilai tersebut naik sebanyak 3,1 persen dibanding BPIH 2016 senilai Rp34,64 juta. Dalam usulan tersebut pemerintah membebankan penuh biaya tiket pesawat dan biaya hidup jamaah senilai Rp30,1 juta.

Sedangkan biaya pemondokan di Makkah dan Madina memang mendapatkan potongan. Beban pemondokan makkah yang mulanya Rp16 juta dipotong menjadi Rp5,3 juta. Kemudian, biaya pemondokan Madinah dipotong dari Rp3,1 juta menjadi hanya Rp357 ribu.

Harus dipahami ini masih usulan yang menjadi tugas dari pemerintah. Untuk keputusannya ada di pihak DPR yang diputuskand alam rapat panja (panitia kerja, Red), ungkapnya. Dia juga berharap legislatif bisa segera menyelesaikan diskusi dalam tiga minggu ke depan sehingga pemerintah bisa segera melakukan proses selanjutnya.

Namun, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid memperkirakan bahwa pembahasan di tingkat panja sendiri bakal memakan waktu lebih dari satu bulan. Hal tersebut karena minggu depan DPR bakal melalui masa reses mulai minggu depan. Padahal, rapat perdana panja bakal dilaksanakan, Kamis (16/2) nanti.

Selesai reses mungkin Maret nanti. Ya setidaknya, April sudah kami rampungkan dan bisa diputuskan, jelasnya.

Terkait nilai BPIH yang dibebankan kepada jamaah, dia mengapresiasi nilai yang diusulkan oleh pemerintah. Dia juga menilai bahwa kenaikan biaya haji memang tak terelakkan dalam kondisi ekonomi saat ini. Namun, dia mengaku masih ada beberapa komponen yang bisa diubah untuk menjadi lebih baik.

Secara nilai total kami sudah setuju. Namun, ada beberapa yang harus diubah agar jamaah bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik, jelasnya.

Salah satu yang diperhatikan adalah biaya hidup bagi jamaah. Biaya yang biasa dikembalikan sebagai uang saku jamaah tersebut memang dianggarkan turun dari SAR 1.500 (Rp5,6 juta) menjadi SAR 1.000 (Rp3,5 juta). Dia menerangkan bahwa DPR juga bakal memanggil Pertamina agar bisa memberikan avtur harga khusus untuk menekan komponen biaya tiket.

Kami juga merasa ada harga konsumsi yang terlalu mahal. Misalnya, konsumsi di Armina yang meningkat dari SAR 225 per jamaah menjadi SAR 340 tahun ini. Hal ini akan kami teliti sehingga meski harga totalnya sama tapi biaya hidup disana kembali seperti semula ungkapnya.

Sementara itu, Pengamat Haji Dadi Darmadi menanggapi usulan pemerintah memang terkesan konservatif. Mereka lebih memilih untuk menurunkan atau setidaknya menekan kenaikan BPIH yang dibebankan kepada jamaah. Hal tersebut diakui memang menjadi jurus ampuh yang menyenangkan baik legislatif ataupun masyarakat.

Namun, lanjut dia, pemerintah harusnya memperhatikan sisi lain dari pelayanan ibadah haji. Menurutnya, jamaah haji masuk dalam kategori orang mampu sehingga besaran biaya haji bukan menjadi perhatian nomor satu mereka. Namun, pelayanan yang mereka dapatkan justru dinilai lebih berarti.

Jamaah haji bisa memahami jika ada kenaikan ada biaya yang mahal. Asal, memang hotel yang ditinggali bagus dan dekat dengan tempat ibadah. Atau bus yang mereka naiki nyaman, ungkapnya. (bil/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

BOS Mandek, Setengah Juta Siswa Kesetaraan Terancam Putus Sekolah

BOS Mandek, Setengah Juta Siswa Kesetaraan Terancam Putus Sekolah

Pemerintah gencar merekrut anak putus sekolah kembali bersekolah.


Lebih dari 202 Juta Nomor Sudah Registrasi

Lebih dari 202 Juta Nomor Sudah Registrasi

Hingga 10 Februari, sudah lebih dari 202 juta SIM card prabayar yang beredar di Indonesia telah teregistrasi.


Pembatalan Keberangkatan Haji Dibuka Lagi

Pembatalan Keberangkatan Haji Dibuka Lagi

Setelah ditutup selama 20 hari, Kementerian Agama (Kemenag) membuka lagi layanan proses pembatalan haji reguler.


Taksi Online, Bisnis dengan Kesenangan Sesat

Taksi Online, Bisnis dengan Kesenangan Sesat

Kisruh Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 108/2017 mendapat tanggapan pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno.


Tarif Listrik Dijanjikan Tak Naik Lagi

Tarif Listrik Dijanjikan Tak Naik Lagi

Kementerian ESDM tengah mempertimbangkan untuk mengkaji formula baru dengan memasukkan harga batu bara acuan (HBA) dalam penetapan tarif tenaga listrik.


80 Ribu Taksi Online Terancam Tilang

80 Ribu Taksi Online Terancam Tilang

Kepatuhan pengemudi taksi online untuk menjalankan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108/2017 sangat rendah.


Subsidi Ditambah Rp405 Miliar, Ongkos Haji Tetap Naik

Subsidi Ditambah Rp405 Miliar, Ongkos Haji Tetap Naik

Besaran kenaikan biaya haji 2018 bergantung dari seberapa banyak dana subsidi yang disiapkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).


Ongkos Haji Tahun Ini Rp35 Juta

Ongkos Haji Tahun Ini Rp35 Juta

Meski baru sebatas hitungan awal, calon jamaah yang berangkat tahun ini siap-siap antisipasi kenaikan ongkos haji.


Puti Paling Sedikit, Harta Gus Ipul Naik

Puti Paling Sedikit, Harta Gus Ipul Naik

Pemilihan gubernur (pilgub) Jatim masih memasuki tahap perbaikan berkas pasangan calon (paslon).


Empat Bandar Buruan Mabes Divonis Mati

Empat Bandar Buruan Mabes Divonis Mati

Daftar terpidana mati di Lampung semakin panjang. Jika pada 2017 mencapai 14 orang, saat ini, pekan kedua 2018, jumlah tersebut bertambah menjadi 18 terpidana m



Berita Hari Ini

hari pers

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!