Nasional
Share this on:

Ongkos Naik Haji 2017 Diusulkan Rp35,7 Juta

  • Ongkos Naik Haji 2017 Diusulkan Rp35,7 Juta
  • Ongkos Naik Haji 2017 Diusulkan Rp35,7 Juta

JAKARTA - Pemerintah mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) senilai Rp35,7 juta untuk ibadah haji 1438 Hijriyah. Anggota DPR pun sepertinya menyambut positif usulan tersebut. Mereka berjanji bisa mengetok keputusan final dari BPIH 2017 April nanti.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, kenaikan BPIH yang dibebankan ke jamaah memang harus naik. Hal tersebut dikarenakan inflasi yang dan nilai tukar riyal yang terus melonjak. Apalagi, kuota haji reguler tahun ini kembali menjadi 204 ribu jiwa.

Apalagi harga avtur naik tahun ini. Itu membuat biaya pesawat yang menjadi komponen terbesar ikut naik, jelasnya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi VIII di Jakarta, kemarin.

Dalam rapat tersebut, Kementerian Agama mengusulkan BPIH senilai Rp35,74 per jamaah. Nilai tersebut naik sebanyak 3,1 persen dibanding BPIH 2016 senilai Rp34,64 juta. Dalam usulan tersebut pemerintah membebankan penuh biaya tiket pesawat dan biaya hidup jamaah senilai Rp30,1 juta.

Sedangkan biaya pemondokan di Makkah dan Madina memang mendapatkan potongan. Beban pemondokan makkah yang mulanya Rp16 juta dipotong menjadi Rp5,3 juta. Kemudian, biaya pemondokan Madinah dipotong dari Rp3,1 juta menjadi hanya Rp357 ribu.

Harus dipahami ini masih usulan yang menjadi tugas dari pemerintah. Untuk keputusannya ada di pihak DPR yang diputuskand alam rapat panja (panitia kerja, Red), ungkapnya. Dia juga berharap legislatif bisa segera menyelesaikan diskusi dalam tiga minggu ke depan sehingga pemerintah bisa segera melakukan proses selanjutnya.

Namun, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid memperkirakan bahwa pembahasan di tingkat panja sendiri bakal memakan waktu lebih dari satu bulan. Hal tersebut karena minggu depan DPR bakal melalui masa reses mulai minggu depan. Padahal, rapat perdana panja bakal dilaksanakan, Kamis (16/2) nanti.

Selesai reses mungkin Maret nanti. Ya setidaknya, April sudah kami rampungkan dan bisa diputuskan, jelasnya.

Terkait nilai BPIH yang dibebankan kepada jamaah, dia mengapresiasi nilai yang diusulkan oleh pemerintah. Dia juga menilai bahwa kenaikan biaya haji memang tak terelakkan dalam kondisi ekonomi saat ini. Namun, dia mengaku masih ada beberapa komponen yang bisa diubah untuk menjadi lebih baik.

Secara nilai total kami sudah setuju. Namun, ada beberapa yang harus diubah agar jamaah bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik, jelasnya.

Salah satu yang diperhatikan adalah biaya hidup bagi jamaah. Biaya yang biasa dikembalikan sebagai uang saku jamaah tersebut memang dianggarkan turun dari SAR 1.500 (Rp5,6 juta) menjadi SAR 1.000 (Rp3,5 juta). Dia menerangkan bahwa DPR juga bakal memanggil Pertamina agar bisa memberikan avtur harga khusus untuk menekan komponen biaya tiket.

Kami juga merasa ada harga konsumsi yang terlalu mahal. Misalnya, konsumsi di Armina yang meningkat dari SAR 225 per jamaah menjadi SAR 340 tahun ini. Hal ini akan kami teliti sehingga meski harga totalnya sama tapi biaya hidup disana kembali seperti semula ungkapnya.

Sementara itu, Pengamat Haji Dadi Darmadi menanggapi usulan pemerintah memang terkesan konservatif. Mereka lebih memilih untuk menurunkan atau setidaknya menekan kenaikan BPIH yang dibebankan kepada jamaah. Hal tersebut diakui memang menjadi jurus ampuh yang menyenangkan baik legislatif ataupun masyarakat.

Namun, lanjut dia, pemerintah harusnya memperhatikan sisi lain dari pelayanan ibadah haji. Menurutnya, jamaah haji masuk dalam kategori orang mampu sehingga besaran biaya haji bukan menjadi perhatian nomor satu mereka. Namun, pelayanan yang mereka dapatkan justru dinilai lebih berarti.

Jamaah haji bisa memahami jika ada kenaikan ada biaya yang mahal. Asal, memang hotel yang ditinggali bagus dan dekat dengan tempat ibadah. Atau bus yang mereka naiki nyaman, ungkapnya. (bil/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Per 31 Oktober, Registrasi Nomor HP Pakai NIK atau KK

Per 31 Oktober, Registrasi Nomor HP Pakai NIK atau KK

Kominfo akan memberlakukan registrasi nomor pelanggan yang divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tanggal 31 Oktober 2017.


Uji Publik Aturan Taksi Online Dikebut

Uji Publik Aturan Taksi Online Dikebut

Uji publik revisi Peraturan Menteri (PM) 26/2017 kembali dihelat. Kali ini dilakukan di Jakarta.


Tiga Provinsi di Pulau Jawa Belum Mencapai Target

Tiga Provinsi di Pulau Jawa Belum Mencapai Target

Pada awal pencanangan kampanye imunisasi Measles-Rubela (MR), pemerintah hanya menargetka 95 persen dari 34 juta anak tervaksin.


Wow... Antrean Haji Sudah Tembus 36 Tahun

Wow... Antrean Haji Sudah Tembus 36 Tahun

Kuota haji 2017 sudah kembali normal. Indonesia dapat jatah 211 ribu, plus kuota tambahan 10 ribu jamaah.


Ditutup, Pendaftar CPNS Tembus 1,2 Juta

Ditutup, Pendaftar CPNS Tembus 1,2 Juta

Pendaftaran CPNS 2017 untuk 61 instansi resmi ditutup tadi malam (25/9) pukul 23.59 WIB.


Dilelang KPK, Jeep Djoko Susilo Terjual Rp460 Juta

Dilelang KPK, Jeep Djoko Susilo Terjual Rp460 Juta

Senyum Ridha Giwangkara mengembang. Itu setelah dia dipastikan membawa pulang mobil Jeep Wrangler 4.OL AT keluaran 2007.


Pemerintah Garansi Harga Komoditas Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru

Pemerintah Garansi Harga Komoditas Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru

Kementerian Pertanian menjamin stok sembako utama stabil sampai akhir tahun 2017 baik pada masa Natal maupun Tahun Baru.


Anggaran Operasional KUA Diusulkan Naik Rp5 Juta per Bulan

Anggaran Operasional KUA Diusulkan Naik Rp5 Juta per Bulan

Dengan beban kerja yang tidak ringan, ternyata anggaran operasional Kantor Urusan Agama (KUA) kecil.


Kelulusan Ujian Komputer CPNS Minim

Kelulusan Ujian Komputer CPNS Minim

Seleksi kompetensi dasar (SKD) berbasis komputer CPNS 2017 baru berlangsung di Kementerian Hukum dan HAM.


Pimen Kiye, 3,4 Juta Jiwa Penduduk Indonesia Masih Buta Aksara

Pimen Kiye, 3,4 Juta Jiwa Penduduk Indonesia Masih Buta Aksara

Program keaksaraan pemerintah berjalan cukup baik. Saat ini untuk usia produktif (15-59 tahun) populasi orang buta aksara di Indonesia tinggal 2,07 persen.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!