Nasional
Share this on:

Pak Presiden, Teknis Pendidikan Tidak Bisa Diseragamkan

  • Pak Presiden, Teknis Pendidikan Tidak Bisa Diseragamkan
  • Pak Presiden, Teknis Pendidikan Tidak Bisa Diseragamkan

Wakil Ketua KPAI Susanto.

JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Presiden Jokowi untuk segera bertindak menanggapi kontroversi Lima Hari Sekolah yang tengah menghangat.

?Presiden harus segera mengambil langkah, membiarkan polemik berlarut-larut bisa berdampak buruk bagi anak,? kata Susanto, Ketua KPAI dalam pernyataan resminya, kemarin.

Susanto menyebut bahwa pihaknya telah melakukan telaah terhadap Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah.

Menurut KPAI, teknis pendidikan tidak dapat disama ratakan. dalam pasal 51 UU nomor 20 tahun 2013 tentang Sisdiknas, disebutkan bahwa pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan dengan menejemen berbasis sekolah/madrasah.

?Sejak ada UU Sisdiknas, maka daerah memiliki otonomi penuh, termasuk memilih lama belajar,? katanya.

Seharusnya menurut Susanto teknis pembelajaran menjadi domain kewenangan Pemprov dan pemerintah Kabupatne/Kota. Sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Selain itu, kata Susanto, 40 Jam per minggu berpotensi melanggar UU perlindungan anak. Hak anak untuk memiliki waktu yang seimbang untuk bertemu dengan orang tua maupun bermain dan belajar dengan teman sebaya di luar jam pelajaran tidak tercukupi.

Dalam hemat KPAI, Pemerintah seharusnya lebih berkonsentrasi untuk memenuhi 8 standar nasional pendidikan berupa pemerataan fasilitas, sarana dan prasarana, pendidik yang berkualitas, serta sekolah ramah anak. (tau/jpg)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Kejar Target, Lusa RUU Terorisme Diketok

Kejar Target, Lusa RUU Terorisme Diketok

Pembahasan RUU Antiterorisme terus dikebut. DPR menarget Jumat akhir pekan ini atau lusa (25/5) sudah bisa membawa RUU tersebut ke paripurna untuk kemudian dike


Alhamdulillah, Awal Puasa Tahun Ini Serempak

Alhamdulillah, Awal Puasa Tahun Ini Serempak

Seperti prediksi sebelumnya, tidak ada perbedaan dalam penetapan 1 Ramadan 1439 H/2018 M.


Wakapolri: Videokan Polisi di Jalan, Kalau Benar Langsung Saya Pecat

Wakapolri: Videokan Polisi di Jalan, Kalau Benar Langsung Saya Pecat

Presiden Jokowi memerintahkan langsung Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin memberantas praktik pemalakan terhadap para sopir truk.


Jangan Kuatir, Kartu Seluler Lama Anda Masih Bisa Diregistrasi

Jangan Kuatir, Kartu Seluler Lama Anda Masih Bisa Diregistrasi

Registrasi kartu seluler memang telah berakhir pada 30 April lalu.


Dituntut Jaksa Penjara 20 Tahun, Bos Travel Nangis

Dituntut Jaksa Penjara 20 Tahun, Bos Travel Nangis

Anniesa Hasibuan, salah satu terdakwa kasus penipuan berkedok biro haji dan umroh First Travel tidak mampu menyembunyikan kesedihannya.


Mulai Tahun Ini, Prioritaskan Pengangkatan Guru Honorer

Mulai Tahun Ini, Prioritaskan Pengangkatan Guru Honorer

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa instansinya bakal menjadikan persoalan guru sebagai prioritas untuk diselesaikan


Pelaku Penyadapan Rini-Sofyan Bisa Diketahui

Pelaku Penyadapan Rini-Sofyan Bisa Diketahui

Kasus penyadapan percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Dirut PLN Sofyan Basyir segera bergulir di kepolisian.


Deklarasi Sam Aliano Presiden Dihadiri 30 Relawan

Deklarasi Sam Aliano Presiden Dihadiri 30 Relawan

Niat pengusaha Sam Aliano untuk menjadi calon presiden 2019 sedikit demi sedikit direalisasikan.


Siap-siap Nilai Penyebar Soal UN Dibatalkan

Siap-siap Nilai Penyebar Soal UN Dibatalkan

Aksi membocorkan soal ujian nasional berbasis komputer (UNBK) ditanggapi serius oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.


Jokowi Sebut Isu TKA Sarat Politik

Jokowi Sebut Isu TKA Sarat Politik

Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait isu Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terus menyerang pemerintah.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!