Nasional
Share this on:

Pak Presiden, Teknis Pendidikan Tidak Bisa Diseragamkan

  • Pak Presiden, Teknis Pendidikan Tidak Bisa Diseragamkan
  • Pak Presiden, Teknis Pendidikan Tidak Bisa Diseragamkan

Wakil Ketua KPAI Susanto.

JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Presiden Jokowi untuk segera bertindak menanggapi kontroversi Lima Hari Sekolah yang tengah menghangat.

?Presiden harus segera mengambil langkah, membiarkan polemik berlarut-larut bisa berdampak buruk bagi anak,? kata Susanto, Ketua KPAI dalam pernyataan resminya, kemarin.

Susanto menyebut bahwa pihaknya telah melakukan telaah terhadap Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah.

Menurut KPAI, teknis pendidikan tidak dapat disama ratakan. dalam pasal 51 UU nomor 20 tahun 2013 tentang Sisdiknas, disebutkan bahwa pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan dengan menejemen berbasis sekolah/madrasah.

?Sejak ada UU Sisdiknas, maka daerah memiliki otonomi penuh, termasuk memilih lama belajar,? katanya.

Seharusnya menurut Susanto teknis pembelajaran menjadi domain kewenangan Pemprov dan pemerintah Kabupatne/Kota. Sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Selain itu, kata Susanto, 40 Jam per minggu berpotensi melanggar UU perlindungan anak. Hak anak untuk memiliki waktu yang seimbang untuk bertemu dengan orang tua maupun bermain dan belajar dengan teman sebaya di luar jam pelajaran tidak tercukupi.

Dalam hemat KPAI, Pemerintah seharusnya lebih berkonsentrasi untuk memenuhi 8 standar nasional pendidikan berupa pemerataan fasilitas, sarana dan prasarana, pendidik yang berkualitas, serta sekolah ramah anak. (tau/jpg)


Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Setnov Mangkir Lagi, KPK Pikirkan Langkah Lanjutan

Setnov Mangkir Lagi, KPK Pikirkan Langkah Lanjutan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KOK) Agus Rahardjo menjelaskan, bila Setnov tidak hadir pemeriksaan, maka akan ada evaluasi yang harus ditempuh.


Perbaikan Jaminan Kesehatan Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Perbaikan Jaminan Kesehatan Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Kalangan pekerja mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki sistem layanan Jaminan sosial kesehatan yang dianggap masih buruk dan banyak salah sasaran.


Tarif Batas Atas-Bawah Taksi Online Segera Diterapkan

Tarif Batas Atas-Bawah Taksi Online Segera Diterapkan

Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 diakui Kementerian perhubungan tidak akan mudah.


Kelompok Penyekap Izinkan Ibu-Ibu Berbelanja, Negosiasi Masih Mampet

Kelompok Penyekap Izinkan Ibu-Ibu Berbelanja, Negosiasi Masih Mampet

Memasuki hari keempat penyekapan 1.300 orang warga desa Banti, Timika, Papua, TNI dan Polri belum bisa menjalin komunikasi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata.


Jokowi: Hentikan Tindakan Tanpa Bukti

Jokowi: Hentikan Tindakan Tanpa Bukti

Keinginan Presiden Joko Widodo untuk melindungi KPK terbentur banyak hal.


Registrasi Sim Card Bisa Deteksi Data Ganda

Registrasi Sim Card Bisa Deteksi Data Ganda

Program registrasi kartu prabayar dinilai pemerintah berhasil, meski program itu belum tuntas dilaksanakan.


Amarah Presiden Wapres Tidak Mempan pada Menteri

Amarah Presiden Wapres Tidak Mempan pada Menteri

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (inpres) untuk mencegah kegaduhan dalam proses pengambilan kebijakan.


MK Kabulkan Penganut Kepercayaan Tertulis di KTP

MK Kabulkan Penganut Kepercayaan Tertulis di KTP

Perjuangan para penghayat kepercayaan untuk bisa diperlakukan sama dalam data kependudukan menuai hasil.


Jadi Saksi Andi Narogong, Setnov Sering Jawab Tidak Tahu

Jadi Saksi Andi Narogong, Setnov Sering Jawab Tidak Tahu

Jawaban tidak tahu dan tidak ingat, berkali-kali dilontarkan Ketua DPR Setya Novanto aat membalas pertanyaan hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.


Jokowi: Tol Non Tunai Masih Transisi

Jokowi: Tol Non Tunai Masih Transisi

Sejumlah problem di gate tol tidak menyurutkan optimisme pemerintah dalam penerapan pembayaran non tunai.



Kolom

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!