Nasional
Share this on:

Pedang Pemberian Raja Salman Untuk Kapolri Dicek KPK

  • Pedang Pemberian Raja Salman Untuk Kapolri Dicek KPK
  • Pedang Pemberian Raja Salman Untuk Kapolri Dicek KPK

JAKARTA - Pedang pemberian Raja Salman Abdulaziz al-Saud untuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin. Penyerahan itu merupakan bentuk kepatuhan orang nomor satu di Polri itu untuk melaporkan gratifikasi.

Koordinator Sekretaris Pribadi Kapolri Kombes Dadang Hartanto yang menyerahkan pedang itu ke KPK. Pedang itu diberikan Raja Salman pada Sabtu kemarin.

”Saya datang dengan maksud menyampaikan laporan gratifikasi, ini merupakan bentuk kepatuhan Pak Kapolri,” kata Dadang di gedung KPK, kemarin.

Dadang mengatakan, pedang tersebut tidak berlapis emas seperti informasi yang beredar selama ini. Pedang itu hanya cendera mata biasa berwarna perak. Hanya, bungkus pedang sepanjang 1 meter itu saja yang berwarna keemasan.

”Informasi yang berkembang, cendera mata ini pedang emas,” tuturnya.

Harga pedang tersebut, kata Dadang, diperkirakan hanya mencapai Rp 10 juta. Namun, untuk kepastian nominal itu, pihak kepolisian menyerahkan kepada KPK agar diteliti. Baik itu material bahan pedang sampai harga aslinya.

”Nanti akan dicek, dalam beberapa hari ke depan akan dinilai KPK. Apakah dikembalikan atau tetap di sini adalah keputusan KPK,” imbuhnya.

Setiap cendera mata yang didapatkan pejabat Polri akan diinventarisasi untuk institusi Polri. Selanjutnya, cendera mata itu akan dipajang di museum, ruang perjamuan, atau di ruang tamu gedung Polri.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan pemberian pedang merupakan pertukaran cendera mata biasa. Sebab, saat menerima pedang, kapolri juga menyerahkan plakat kepada Raja Salman sebagai gantinya. Hanya, lantaran harga pedang ditaksir besar, maka sewajarnya dilaporkan ke KPK.

”Mengenai keaslian ini emas atau tidak, nanti akan dicek di bagian gratifikasi, biasanya butuh waktu 10-15 hari menyelesaikan laporan,” ungkapnya.

Setelah dicek, KPK akan menentukan apakah pedang itu bisa disimpan di museum Polri atau tidak. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ada Apa kok Iwan Bule Dimutasi?

Ada Apa kok Iwan Bule Dimutasi?

Gerbong pejabat Polri kembali bergerak. Kemarin (20/7) Kapolri Jenderal Tito Karnavian memutasi 51 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen).


Alhamdulillah... Vaksin MR Bebas dari Unsur Babi

Alhamdulillah... Vaksin MR Bebas dari Unsur Babi

Vaksin MR masih menjadi polemik dimasyarakat. Berbagai alasan keagaaman diutarakan untuk menolak pemberian vaksin tersebut.


Pengelolaan SMA/SMK Gagal Dikembalikan ke Pemkot/Pemkab

Pengelolaan SMA/SMK Gagal Dikembalikan ke Pemkot/Pemkab

Upaya untuk mengembalikan kewenangan mengelola SMA/SMK dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) ke Pemerintah Kabupaten/kota gagal terwujud.


Awas! Ormas Tingkat Kecamatan Juga Diawasi

Awas! Ormas Tingkat Kecamatan Juga Diawasi

Rencana Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk menggungat Perppu 2/2017 tentang ormas batal diajukan ke Mahmakah Konstitusi.


Siapa Susul Setnov? KPK Mulai Penyidikan Baru

Siapa Susul Setnov? KPK Mulai Penyidikan Baru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.


Kemenag Siapkan 1.000 Kursi CPNS Dosen

Kemenag Siapkan 1.000 Kursi CPNS Dosen

Kemenag bakal menyusul Kementerian Hukum dan HAM serta Mahkamah Agung untuk merekrut CPNS baru.


Aturan Bypass Pembubaran Ormas, HTI Ajukan Gugatan ke MK

Aturan Bypass Pembubaran Ormas, HTI Ajukan Gugatan ke MK

Pemerintah menghapus sejumlah pasal yang mengatur mekanisme pemberian sanksi serta pencabutan status badan hukum ormas.


Tito: Jika Pensiun Dini, Saya Ingin Jadi Guru, Peneliti

Tito: Jika Pensiun Dini, Saya Ingin Jadi Guru, Peneliti

Kapolri Jenderal Tito Karnavian kembali menyatakan keinginan untuk pensiun dini.


Yasonna Laoly Akhirnya Penuhi Panggilan KPK, Akom dan Istri Absen

Yasonna Laoly Akhirnya Penuhi Panggilan KPK, Akom dan Istri Absen

Setelah dua kali mangkir dari panggilan Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK), akhirnya Yasonna Hamonangan Laoly kemarin (3/7) datang.


Pemerintah Harus Tegas Tunda Sekolah Lima Hari

Pemerintah Harus Tegas Tunda Sekolah Lima Hari

Rencana pemerintah untuk menunda pelaksanaan sekolah lima hari hingga sore dianggap masih setengah-setengah.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!