Nasional
Share this on:

Pedang Pemberian Raja Salman Untuk Kapolri Dicek KPK

  • Pedang Pemberian Raja Salman Untuk Kapolri Dicek KPK
  • Pedang Pemberian Raja Salman Untuk Kapolri Dicek KPK

JAKARTA - Pedang pemberian Raja Salman Abdulaziz al-Saud untuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin. Penyerahan itu merupakan bentuk kepatuhan orang nomor satu di Polri itu untuk melaporkan gratifikasi.

Koordinator Sekretaris Pribadi Kapolri Kombes Dadang Hartanto yang menyerahkan pedang itu ke KPK. Pedang itu diberikan Raja Salman pada Sabtu kemarin.

?Saya datang dengan maksud menyampaikan laporan gratifikasi, ini merupakan bentuk kepatuhan Pak Kapolri,? kata Dadang di gedung KPK, kemarin.

Dadang mengatakan, pedang tersebut tidak berlapis emas seperti informasi yang beredar selama ini. Pedang itu hanya cendera mata biasa berwarna perak. Hanya, bungkus pedang sepanjang 1 meter itu saja yang berwarna keemasan.

?Informasi yang berkembang, cendera mata ini pedang emas,? tuturnya.

Harga pedang tersebut, kata Dadang, diperkirakan hanya mencapai Rp 10 juta. Namun, untuk kepastian nominal itu, pihak kepolisian menyerahkan kepada KPK agar diteliti. Baik itu material bahan pedang sampai harga aslinya.

?Nanti akan dicek, dalam beberapa hari ke depan akan dinilai KPK. Apakah dikembalikan atau tetap di sini adalah keputusan KPK,? imbuhnya.

Setiap cendera mata yang didapatkan pejabat Polri akan diinventarisasi untuk institusi Polri. Selanjutnya, cendera mata itu akan dipajang di museum, ruang perjamuan, atau di ruang tamu gedung Polri.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan pemberian pedang merupakan pertukaran cendera mata biasa. Sebab, saat menerima pedang, kapolri juga menyerahkan plakat kepada Raja Salman sebagai gantinya. Hanya, lantaran harga pedang ditaksir besar, maka sewajarnya dilaporkan ke KPK.

?Mengenai keaslian ini emas atau tidak, nanti akan dicek di bagian gratifikasi, biasanya butuh waktu 10-15 hari menyelesaikan laporan,? ungkapnya.

Setelah dicek, KPK akan menentukan apakah pedang itu bisa disimpan di museum Polri atau tidak. (tyo/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Sebentar Lagi Beras Impor 500 Ribu Ton Datang

Sebentar Lagi Beras Impor 500 Ribu Ton Datang

Impor beras yang dibuka pemerintah untuk stabilkan harga dan menambah stok tidak bisa selesai dalam waktu dekat.


Korupsi E-KTP, KPK Sasar Politikus PKB

Korupsi E-KTP, KPK Sasar Politikus PKB

Berbeda dengan Mabes Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melanjutkan proses hukum yang menyeret calon kepala daerah.


Sekarang, PNS Bisa Cuti Dampingi Istri Melahirkan

Sekarang, PNS Bisa Cuti Dampingi Istri Melahirkan

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melansir aturan baru tentang tata cara pemberian cuti PNS.


KPK Tahan Paksa Dokter yang Tangani Setnov

KPK Tahan Paksa Dokter yang Tangani Setnov

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil langkah tegas terhadap dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo.


Ajukan Justice Collaborator, Setnov Siap Buka-bukaan

Ajukan Justice Collaborator, Setnov Siap Buka-bukaan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin.


Azwar Anas Kembalikan Mandat ke PDI Perjuangan

Azwar Anas Kembalikan Mandat ke PDI Perjuangan

Setelah diterpa isu tak sedap, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas memilih untuk mengembalikan mandat ke PDI Perjuangan.


Ajukan Rp2 Triliun untuk Pelototi Medsos

Ajukan Rp2 Triliun untuk Pelototi Medsos

Anggaran khusus untuk operasional Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bakal diajukan ke DPR.


2017, PHK Capai 50 Ribu Orang

2017, PHK Capai 50 Ribu Orang

Serikat Buruh menilai tahun 2017 pemerintah masih gagal mewujudkan janji untuk mensejahterakan kaum buruh.


Ayo KPK, Kejar Terus Sjamsul Nursalim

Ayo KPK, Kejar Terus Sjamsul Nursalim

KPK diminta tidak tebang pilih terkait penanganan skandal dugaan korupsi surat keterangan lunas (SKL) bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).


Mantan Wapres Diperiksa KPK 6 Jam

Mantan Wapres Diperiksa KPK 6 Jam

Skandal korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) semakin memanas.



Berita Hari Ini

Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!