Nasional
Share this on:

Pedang Pemberian Raja Salman Untuk Kapolri Dicek KPK

  • Pedang Pemberian Raja Salman Untuk Kapolri Dicek KPK
  • Pedang Pemberian Raja Salman Untuk Kapolri Dicek KPK

JAKARTA - Pedang pemberian Raja Salman Abdulaziz al-Saud untuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin. Penyerahan itu merupakan bentuk kepatuhan orang nomor satu di Polri itu untuk melaporkan gratifikasi.

Koordinator Sekretaris Pribadi Kapolri Kombes Dadang Hartanto yang menyerahkan pedang itu ke KPK. Pedang itu diberikan Raja Salman pada Sabtu kemarin.

?Saya datang dengan maksud menyampaikan laporan gratifikasi, ini merupakan bentuk kepatuhan Pak Kapolri,? kata Dadang di gedung KPK, kemarin.

Dadang mengatakan, pedang tersebut tidak berlapis emas seperti informasi yang beredar selama ini. Pedang itu hanya cendera mata biasa berwarna perak. Hanya, bungkus pedang sepanjang 1 meter itu saja yang berwarna keemasan.

?Informasi yang berkembang, cendera mata ini pedang emas,? tuturnya.

Harga pedang tersebut, kata Dadang, diperkirakan hanya mencapai Rp 10 juta. Namun, untuk kepastian nominal itu, pihak kepolisian menyerahkan kepada KPK agar diteliti. Baik itu material bahan pedang sampai harga aslinya.

?Nanti akan dicek, dalam beberapa hari ke depan akan dinilai KPK. Apakah dikembalikan atau tetap di sini adalah keputusan KPK,? imbuhnya.

Setiap cendera mata yang didapatkan pejabat Polri akan diinventarisasi untuk institusi Polri. Selanjutnya, cendera mata itu akan dipajang di museum, ruang perjamuan, atau di ruang tamu gedung Polri.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan pemberian pedang merupakan pertukaran cendera mata biasa. Sebab, saat menerima pedang, kapolri juga menyerahkan plakat kepada Raja Salman sebagai gantinya. Hanya, lantaran harga pedang ditaksir besar, maka sewajarnya dilaporkan ke KPK.

?Mengenai keaslian ini emas atau tidak, nanti akan dicek di bagian gratifikasi, biasanya butuh waktu 10-15 hari menyelesaikan laporan,? ungkapnya.

Setelah dicek, KPK akan menentukan apakah pedang itu bisa disimpan di museum Polri atau tidak. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Solusi Pengangkatan Honorer Belum Jelas

Solusi Pengangkatan Honorer Belum Jelas

Untuk kesekian kalinya, pembahasan revisi Undang-Undang 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) diperpanjang, kemarin.


Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun

Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun

Lebaran tahun ini benar-benar memberi berkah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri. Baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun.


Kejar Target, Lusa RUU Terorisme Diketok

Kejar Target, Lusa RUU Terorisme Diketok

Pembahasan RUU Antiterorisme terus dikebut. DPR menarget Jumat akhir pekan ini atau lusa (25/5) sudah bisa membawa RUU tersebut ke paripurna untuk kemudian dike


Mudik, Toilet di Rest Area Tol Gratis

Mudik, Toilet di Rest Area Tol Gratis

Untuk menghindari tumpukan dan antrian di rest area, PT Jasa Marga telah menyiapkan pengaturan khusus yakni menejemen lalu lintas di dalam rest area.


Ada 2 SPDP, Ombudsman Periksa Novel Baswedan

Ada 2 SPDP, Ombudsman Periksa Novel Baswedan

Komisioner Ombudsman RI (ORI) Andrianus Meliala memeriksa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, kemarin (15/5).


Usut Tuntas Calo Anggaran

Usut Tuntas Calo Anggaran

Menyusul hasil Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan empat orang tersangka terkait pemberian gratifikasi.


Mudik Mendatang, Disiapkan Rest Area Tambahan Setiap 10-20 Kilometer

Mudik Mendatang, Disiapkan Rest Area Tambahan Setiap 10-20 Kilometer

Kesiapan jalur tol fungsional untuk arus mudik lebaran terus dikebut.


Asyik... Lebaran Kali Ini, Mobil Dinas Boleh buat Mudik

Asyik... Lebaran Kali Ini, Mobil Dinas Boleh buat Mudik

Pemerintah terus mengobral kebijakan untuk membuat perayaan Lebaran tahun ini lebih meriah.


Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengesekusi terpidana kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto (Setnov).


Mulai Tahun Ini, Prioritaskan Pengangkatan Guru Honorer

Mulai Tahun Ini, Prioritaskan Pengangkatan Guru Honorer

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa instansinya bakal menjadikan persoalan guru sebagai prioritas untuk diselesaikan



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!