Nasional
Share this on:

Pemerintah Gagas Larangan Guru Beri PR Siswanya

  • Pemerintah Gagas Larangan Guru Beri PR Siswanya
  • Pemerintah Gagas Larangan Guru Beri PR Siswanya

JAKARTA - Setelah menggagas sistem pendidikan full day school (FDS), pemerintah melalui Kementrian pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali menyiapkan kebijakan lanjutan. Yakni kebijakan terkait larangan guru memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswanya.

Ini seperti yang diungkapkan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Kemendikbud Wowon Widaryat. Menurutnya, program tersebut sangat berkaitan dengan penerapan FDS.

”Kebijakan itu sedang kita kaji, kita akan lihat bagaimana hasil penerapan Pemerintah Daerah(Pemda) Purwakarta,” ujar Wowon Widaryat, kemarin.

Wowon mengatakan, siswa sudah tidak perlu lagi diberikan PR. Pasalnya, pada program penguatan karakter siswa sudah mengikuti kegiatan belajar mengajar dan ekstrakurikuler (ekskul) pada program FDS.

Ia menambahkan, penguatan karakter, siswa dapat mengikuti kegiatan olahraga, seni hingga kebudayaan. ”Untuk FDS, siswa tidak seharian di sekolah. Misalkan saja ekskul olahraga, siswa bisa menggunakan sarana Gelanggang Olahraga Remaja (GOR), ekskul budaya bisa di museum," jelasnya.

Terkait pelaksanaan FDS, masih ujar Wowon Kemendikbud tengah melakukan pendataan dan evaluasi, baik itu soal kesiapan SDM guru hingga sarana dan prasarana (Sarpras).

Saat ini, diungkapkan Wowon sedikitnya ada 500 sekolah yang terdiri dari 250 SD dan 250 SMP menjadi piloting penerapan FDS. ”Tahun depan jumlah itu akan kami tingkatkan. Kendala selama ini hanya pada soal pemahaman masyarakat saja,” katanya. (nas/sam/jpnn)


Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

PGRI Keberatan Syarat Baru Pencairan TPG

PGRI Keberatan Syarat Baru Pencairan TPG

Persyaratan bagi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) semakin berat.


Pemerintah Garansi Harga Komoditas Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru

Pemerintah Garansi Harga Komoditas Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru

Kementerian Pertanian menjamin stok sembako utama stabil sampai akhir tahun 2017 baik pada masa Natal maupun Tahun Baru.


Pimen Kiye, 3,4 Juta Jiwa Penduduk Indonesia Masih Buta Aksara

Pimen Kiye, 3,4 Juta Jiwa Penduduk Indonesia Masih Buta Aksara

Program keaksaraan pemerintah berjalan cukup baik. Saat ini untuk usia produktif (15-59 tahun) populasi orang buta aksara di Indonesia tinggal 2,07 persen.


Lima Hari Sekolah, Tugas Guru Makin Banyak

Lima Hari Sekolah, Tugas Guru Makin Banyak

Kesempatan bertemu dengan jajaran Dewan Pertimbangan MUI kemarin (23/8), tidak disia-siakan Mendikbud Muhadjir Effendy.


Anggaran Pendidikan Naik Rp14,2 Triliun

Anggaran Pendidikan Naik Rp14,2 Triliun

Pemerintah terus menjaga tren kenaikan anggaran fungsi pendidikan. Di dalam rancangan APBN 2018 ditetapkan anggaran fungsi pendidikan Rp440,9 triliun.


Madrasah Diniyah Tak Bisa Dijadikan Ekskul

Madrasah Diniyah Tak Bisa Dijadikan Ekskul

Kebijakan lima hari sekolah (LHS) di internal pemerintah masih alot.


Garam Impor Tiba 10 Agustus

Garam Impor Tiba 10 Agustus

Dalam waktu dekat, pemerintah akan segera mendatangkan 75 ribu ton garam bahan baku untuk mengatasi kelangkaan garam di tanah air.


Dosen Anggota HTI, Tetap Jadi PNS atau Dipecat

Dosen Anggota HTI, Tetap Jadi PNS atau Dipecat

Pemerintah secara resmi telah mencabut izin organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).


Pengelolaan SMA/SMK Gagal Dikembalikan ke Pemkot/Pemkab

Pengelolaan SMA/SMK Gagal Dikembalikan ke Pemkot/Pemkab

Upaya untuk mengembalikan kewenangan mengelola SMA/SMK dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) ke Pemerintah Kabupaten/kota gagal terwujud.


Mendagri: Perppu Ormas Hasil Kajian yang Tidak Sederhana

Mendagri: Perppu Ormas Hasil Kajian yang Tidak Sederhana

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah menghormati hak masyarakat yang menolak Perppu Ormas.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!