Nasional
Share this on:

Pemerintah Gagas Larangan Guru Beri PR Siswanya

  • Pemerintah Gagas Larangan Guru Beri PR Siswanya
  • Pemerintah Gagas Larangan Guru Beri PR Siswanya

Setelah menggagas sistem pendidikan full day school (FDS) Kemendikbud kembali menyiapkan kebijakan lanjutan.

JAKARTA - Setelah menggagas sistem pendidikan full day school (FDS), pemerintah melalui Kementrian pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali menyiapkan kebijakan lanjutan. Yakni kebijakan terkait larangan guru memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswanya.

Ini seperti yang diungkapkan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Kemendikbud Wowon Widaryat. Menurutnya, program tersebut sangat berkaitan dengan penerapan FDS.

”Kebijakan itu sedang kita kaji, kita akan lihat bagaimana hasil penerapan Pemerintah Daerah(Pemda) Purwakarta,” ujar Wowon Widaryat, kemarin.

Wowon mengatakan, siswa sudah tidak perlu lagi diberikan PR. Pasalnya, pada program penguatan karakter siswa sudah mengikuti kegiatan belajar mengajar dan ekstrakurikuler (ekskul) pada program FDS.

Ia menambahkan, penguatan karakter, siswa dapat mengikuti kegiatan olahraga, seni hingga kebudayaan. ”Untuk FDS, siswa tidak seharian di sekolah. Misalkan saja ekskul olahraga, siswa bisa menggunakan sarana Gelanggang Olahraga Remaja (GOR), ekskul budaya bisa di museum," jelasnya.

Terkait pelaksanaan FDS, masih ujar Wowon Kemendikbud tengah melakukan pendataan dan evaluasi, baik itu soal kesiapan SDM guru hingga sarana dan prasarana (Sarpras).

Saat ini, diungkapkan Wowon sedikitnya ada 500 sekolah yang terdiri dari 250 SD dan 250 SMP menjadi piloting penerapan FDS. ”Tahun depan jumlah itu akan kami tingkatkan. Kendala selama ini hanya pada soal pemahaman masyarakat saja,” katanya. (nas/sam/jpnn)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Pemerintah Tak Perlu Impor Senjata Lagi

Pemerintah Tak Perlu Impor Senjata Lagi

Selama ini Indonesia membeli alat utama sistem pertahanan dari negara lain seperti Amerika Serikat dan Rusia.


Ongkos Naik Haji 2017 Diusulkan Rp35,7 Juta

Ongkos Naik Haji 2017 Diusulkan Rp35,7 Juta

Pemerintah mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) senilai Rp35,7 juta untuk ibadah haji 1438 Hijriyah.


Hitung Ulang Sebaran PNS

Hitung Ulang Sebaran PNS

Rencana distribusi guru ke kawasan perbatasan dan daerah minim pengajar mulai mendapatkan bentuknya.


Pulau-pulau Indonesia Tak Boleh Dikuasai Swasta

Pulau-pulau Indonesia Tak Boleh Dikuasai Swasta

Tak ingin kecolongan lagi, pemerintah mulai serius urusi pulau-pulau kecil dan terluar.


Tiru Korea Utara, Bela Negara Masuk Kurikulum

Tiru Korea Utara, Bela Negara Masuk Kurikulum

Kontroversi yang sempat mewarnai program bela negara, tak membuat pemerintah goyah pendirian. Bahkan, program tersebut akan diperluas.


Honor Guru Non-PNS Bisa Ditalangi dari SPP

Honor Guru Non-PNS Bisa Ditalangi dari SPP

Ada secercah cahaya bagi guru-guru non-PNS SMA/SMK sederajat yang hingga kini masih gigit jari soal honor yang belum diterima.


Hekal Tentang Rencana Penggunaan Orang Asing sebagai Direksi BUMN

Hekal Tentang Rencana Penggunaan Orang Asing sebagai Direksi BUMN

Rencana pemerintah untuk menggunakan tenaga kerja asing masuk ke jajaran direksi ditentang keras wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal.


Pengalihan Kewenangan, Nasib Guru Non-PNS Tetap Terjamin

Pengalihan Kewenangan, Nasib Guru Non-PNS Tetap Terjamin

Pengalihan kewenagan SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, memunculkan kekhawatiran nasib guru non-PNS.


Pembebasan Lahan Beres, Tol Batang-Semarang Siap Dilalui Lebaran

Pembebasan Lahan Beres, Tol Batang-Semarang Siap Dilalui Lebaran

Pembebasan lahan menjadi fokus pemerintah untuk mengebut proyek tol trans Jawa maupun Sumatera.


Penindakan WNA Belum Sasar Pabrik Asing Skala Besar

Penindakan WNA Belum Sasar Pabrik Asing Skala Besar

Pengawasan dan penindakan warga asing nakal yang dilakukan pemerintah terkesan setengah hati.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!