Nasional
Share this on:

Pemerintah Gagas Larangan Guru Beri PR Siswanya

  • Pemerintah Gagas Larangan Guru Beri PR Siswanya
  • Pemerintah Gagas Larangan Guru Beri PR Siswanya

JAKARTA - Setelah menggagas sistem pendidikan full day school (FDS), pemerintah melalui Kementrian pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali menyiapkan kebijakan lanjutan. Yakni kebijakan terkait larangan guru memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswanya.

Ini seperti yang diungkapkan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Kemendikbud Wowon Widaryat. Menurutnya, program tersebut sangat berkaitan dengan penerapan FDS.

?Kebijakan itu sedang kita kaji, kita akan lihat bagaimana hasil penerapan Pemerintah Daerah(Pemda) Purwakarta,? ujar Wowon Widaryat, kemarin.

Wowon mengatakan, siswa sudah tidak perlu lagi diberikan PR. Pasalnya, pada program penguatan karakter siswa sudah mengikuti kegiatan belajar mengajar dan ekstrakurikuler (ekskul) pada program FDS.

Ia menambahkan, penguatan karakter, siswa dapat mengikuti kegiatan olahraga, seni hingga kebudayaan. ?Untuk FDS, siswa tidak seharian di sekolah. Misalkan saja ekskul olahraga, siswa bisa menggunakan sarana Gelanggang Olahraga Remaja (GOR), ekskul budaya bisa di museum," jelasnya.

Terkait pelaksanaan FDS, masih ujar Wowon Kemendikbud tengah melakukan pendataan dan evaluasi, baik itu soal kesiapan SDM guru hingga sarana dan prasarana (Sarpras).

Saat ini, diungkapkan Wowon sedikitnya ada 500 sekolah yang terdiri dari 250 SD dan 250 SMP menjadi piloting penerapan FDS. ?Tahun depan jumlah itu akan kami tingkatkan. Kendala selama ini hanya pada soal pemahaman masyarakat saja,? katanya. (nas/sam/jpnn)


Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Tarif Tak Naik, Tagihan Listrik Tergantung Pemakaian

Tarif Tak Naik, Tagihan Listrik Tergantung Pemakaian

Rencana pemerintah untuk menyederhanakan kelas golongan pelanggan listrik ditujukan untuk memudahkan masyarakat.


Perbaikan Jaminan Kesehatan Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Perbaikan Jaminan Kesehatan Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Kalangan pekerja mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki sistem layanan Jaminan sosial kesehatan yang dianggap masih buruk dan banyak salah sasaran.


Registrasi Sim Card Bisa Deteksi Data Ganda

Registrasi Sim Card Bisa Deteksi Data Ganda

Program registrasi kartu prabayar dinilai pemerintah berhasil, meski program itu belum tuntas dilaksanakan.


Ekonomi Indonesia Jalan di Tempat

Ekonomi Indonesia Jalan di Tempat

Kondisi ekonomi Indonesia tampaknya belum sepenuhnya membaik seperti prediksi pemerintah.


Dideadline sampai Besok, Pemerintah Ancam Blokir WhatsApp

Dideadline sampai Besok, Pemerintah Ancam Blokir WhatsApp

Aplikasi WhatsApp harus siap bernasib sama seperti telegram. Kemenkominfo memastikan bakal memblokir akses WA di Indonesia.


Semua Proyek Di Desa Dikerjakan Swakelola

Semua Proyek Di Desa Dikerjakan Swakelola

Pemerintah tengah menyusun panduan pelaksanaan program padat karya dalam alokasi dana desa yang akan mulai berlaku pada tahun 2018 mendatang.


Jokowi: Tol Non Tunai Masih Transisi

Jokowi: Tol Non Tunai Masih Transisi

Sejumlah problem di gate tol tidak menyurutkan optimisme pemerintah dalam penerapan pembayaran non tunai.


Defisit Rp9 Triliun, Pemerintah Kaji Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Defisit Rp9 Triliun, Pemerintah Kaji Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Pemerintah akan mengambil langkah taktis untuk mengatasi defisif yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.


Dinikmati 28,8 Juta Orang Kaya, Subsidi Elpiji 3 Kg Berpotensi Jebol

Dinikmati 28,8 Juta Orang Kaya, Subsidi Elpiji 3 Kg Berpotensi Jebol

Tahun depan pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi elpiji 3 kg sebesar Rp40 triliun.


Polisi Akan Awasi Penggunaan Dana Desa

Polisi Akan Awasi Penggunaan Dana Desa

Hingga hari ini ada 214 kasus penyelewengan dana desa yang sudah ditindaklanjuti kepolisian. Pemerintah ingin menutup celah penyelewengan tersebut.



Kolom

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!