Nasional
Share this on:

Penangkapan Mantan Jenderal yang Diduga makar Sudah Benar

  • Penangkapan Mantan Jenderal yang Diduga makar Sudah Benar
  • Penangkapan Mantan Jenderal yang Diduga makar Sudah Benar

JAKARTA - Beredarnya video dari Dragon TV berjudul Perwira Tinggi TNI AD Marah Atas Penangkapan Kivlan Zein di media sosial (medsos) yang diunggah pada Minggu (4/12) kemarin dinilai sangat provokatif dan meresahkan masyarakat. Mabes TNI menegaskan bahwa berita tersebut tidak benar atau hoax.

Demikian dikatakan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Wuryanto di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim), kemarin (6/12). Lebih lanjut Wuryanto mengatakan bahwa dalam menanggapi beredarnya video berdurasi 3 menit 30 detik yang diunggah di Youtube Dragon TV perlu dilakukan penelusuran. Mengingat channel tersebut tidak menginduk pada Dragon TV Tiongkok.

?Dimana pemberitaan tersebut sepihak dan belum ada konfirmasi kepada pejabat yang berwenang di TNI, khususnya TNI AD,? kata Wuryanto.

Dia menjelaskan bahwa Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein dan Brigjen TNI (Purn) Adityawarman Thaha merupakan pensiunan TNI, dan saat ini statusnya sebagai warga sipil biasa seperti Warga Negara Indonesia (WNI) lainnya. ?Perlakuan terhadap kedua purnawirawan tersebut pada hakikatnya sama dengan warga negara sipil lainnya, sehingga penangkapan dilakukan oleh Polri itu sudah benar,? ucapnya.

?Sebelum dilakukan penangkapan, pihak Polri selalu melakukan koordinasi dan komunikasi serta saling tukar menukar informasi dengan TNI. Pada prinsipnya, TNI mendukung apa yang dilakukan oleh Polri,? ujar Wuryanto menambahkan.

Sekadar informasi, dalam pemberitaan tersebut disebutkan pula penangkapan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya di rumahnya, pada Jumat pagi hari (2/12), yang dipublikasikan menurut persepsi Dragon TV telah memicu ketersinggungan jajaran Perwira Tinggi dan Menengah TNI AD. Penangkapan sesepuh TNI AD tersebut dianggap telah menuduh bahwa keperpihakan TNI AD pada rakyat memiliki tujuan makar pada pemerintah.

?Narasi dalam video tersebut secara sengaja diunggah untuk menggiring persepsi masyarakat dengan tujuan membenturkan institusi TNI dan Polri serta Lembaga Kepresidenan, sekali lagi TNI menegaskan, bahwa isu berita tersebut tidak benar atau hoax, hal ini sangat berbahaya karena ada upaya mengadu domba antara TNI ? Polri dan masyarakat lainnya,? tandasnya.

Menanggapi penangkapan dua Jenderal Purnawirawan TNI yang seolah-olah mengingatkan peristiwa kelam G30S/PKI, Wuryanto secara tegasw menyatakan bahwa konteksnya sangat jauh berbeda dengan kondisi saat ini. ?Pada peristiwa G30S/PKI, PKI lah yang menculik para Jenderal TNI AD dan melaksanakan upaya makar. Sedangkan penangkapan kedua purnawirawan tersebut, dilakukan oleh institusi yang sah dan tentu dengan alasan yang kuat sesuai peraturan perundangan yang berlaku,? jelas Wuryanto.

Dia menambahkan, peristiwa sejarah tentang upaya makar kepada negara dapat dilakukan oleh siapapun termasuk oknum TNI. Sebagai contoh di antaranya Kolonel Maludin Simbolon pada pemberontakan PRRI di Padang, Letkol Untung Sutopo dalam G30S/PKI di Madiun, Letkol Abdul Kahar Muzakkar pada peristiwa DI/TII di Sulawesi, dan Letda Ibnu Hadjar pada peristiwa DI/TII di Kalimantan.

Peristiwa sejarah tersebut, lanjutnya, membuktikan bahwa siapapun yang melakukan itu dicap sebagai penghianat bangsa, termasuk pada peristiwa penculikan terhadap para Jenderal dalam G30S/PKI beberapa tahun yang silam. Siapapun yang akan melakukan makar kepada pemerintah yang sah akan berhadapan dengan seluruh komponen bangsa dan TNI-Polri sebagai garda terdepan.

?Mencermati pemberitaan dan peristiwa sejarah kelam bangsa Indonesia, saya menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada dan selektif lagi dalam memilah dan memilih informasi yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertangggung jawab, melalui media massa khususnya media sosial,? tutup Wuryanto.

Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divhumas Mabes Polri Kombespol Martinus Sitompul menjelaskan bahwa terkait maka itu ada satu bukti kuat yang dimiliki kepolisian. Yakni, sebuah dokumen yang menjadi catatan untuk penyidik. ?Masih ada yang lainnya,? jelasnya.

Ada juga video ajakan untuk melakukan makar. Serta, sebuah bukti transfer dari seseorang ke seseorang yang lainnya. ?Ini menjadi indikasi adanya perencanakan pemufakatan jahat dengan mengajak orang menduduki gedung DPR,? terangnya.

Saat ini sedang dikonstruksikan secara hukum bagaimana pidana makar yang dilakukan sejumlah orang tersebut. Tentunya, kedepan segera akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. ?Semua bukti dan keterangan lengkap langsung dilimpahkan,? jelasnya.

Sementara Direktur Eksekutif Partnership for Advancing Democracy and Integrity (Padi) M. Zuhdan menilai bahwa kasus makar ini seharusnya sejak awal dijelaskan duduk perkaranya. Sehingga, tidak semua orang kemudian saling menuding. ?Seakan-akan itu ada yang menganggap gerakan masyarakat itu makar. Padahal, masalahnya berbeda. Semua itu sejak awal harusnya dipertegas,? tuturnya.

Dia mengatakan, tentunya dengan sudah adanya beberapa orang yang ditangkap tersebut, Polri juga perlu untuk lebih terbuka. Siapa pelaku utama yang mengarahkan semua ini tentu harus diketahui. ?Jangan sampai isu makar ini digunakan untuk menyerang pihak lain lagi,? ujarnya. (dod/idr/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Diduga Overload, Kapal Motor Oleng lalu Terbalik

Diduga Overload, Kapal Motor Oleng lalu Terbalik

Kapal Motor (KM) Sinar Bangun yang berlayar dari Pelabuhan Simanindo, Toba Samosir, tujuan Tiga Ras, Simalungun, Sumatera Utara, terbalik.


MUI Berharap Urusan Diplomasi Ditangani Kemenlu

MUI Berharap Urusan Diplomasi Ditangani Kemenlu

Kunjungan Yahya Cholil Staquf, yang notabene anggota Wantimpres Presiden Joko Widodo, ke Israel terus menjadi sorotan.


Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?

Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?

PDI Perjuangan menyoroti penindakan yang dilakukan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).


Pemudik Roda Dua dan Pribadi Turun

Pemudik Roda Dua dan Pribadi Turun

Puncak arus mudik pertama yang diperkirakan Kementerian Perhubungan bisa dianggap lancar. Jumlah pemudik dengan kendaraan roda dua pun berkurang.


Sekolah Negeri Butuh 988.133 Guru PNS

Sekolah Negeri Butuh 988.133 Guru PNS

Kebutuhan guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) di sekolah negeri berjumlah 988.133 orang.


Pengalihan APBD untuk THR Disoal

Pengalihan APBD untuk THR Disoal

Ujung polemik aturan pemberian tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) yang dikeluhkan pemerintah daerah (pemda) masih gelap.


Kasus Pornografi Rizieq Berpotensi Di-SP3

Kasus Pornografi Rizieq Berpotensi Di-SP3

Kasus chat pornografi yang menjerat Habib Rizieq Shihab (HRS) berpotensi dihentikan.


Diduga Dilecehkan, Via Vallen Enggan Berkomentar

Diduga Dilecehkan, Via Vallen Enggan Berkomentar

Pedangdut Via Vallen baru saja mendapat peristiwa kurang mengenakkan.


Risma: THR Nggak Ada Dananya, Mau Pakai Uang Siapa?

Risma: THR Nggak Ada Dananya, Mau Pakai Uang Siapa?

Bukan hanya daerah dengan APBD kecil yang kebingungan membayar THR sesuai surat edaran Mendagri.


Sanksi Ketat Menanti PNS yang Sebar Pengujar Kebencian

Sanksi Ketat Menanti PNS yang Sebar Pengujar Kebencian

ASN, baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kerja (PPPK), sebaiknya berhati-hati dalam mengemukakan opini di media sosial.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!