Nasional
Share this on:

Penangkapan Mantan Jenderal yang Diduga makar Sudah Benar

  • Penangkapan Mantan Jenderal yang Diduga makar Sudah Benar
  • Penangkapan Mantan Jenderal yang Diduga makar Sudah Benar

JAKARTA - Beredarnya video dari Dragon TV berjudul Perwira Tinggi TNI AD Marah Atas Penangkapan Kivlan Zein di media sosial (medsos) yang diunggah pada Minggu (4/12) kemarin dinilai sangat provokatif dan meresahkan masyarakat. Mabes TNI menegaskan bahwa berita tersebut tidak benar atau hoax.

Demikian dikatakan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Wuryanto di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim), kemarin (6/12). Lebih lanjut Wuryanto mengatakan bahwa dalam menanggapi beredarnya video berdurasi 3 menit 30 detik yang diunggah di Youtube Dragon TV perlu dilakukan penelusuran. Mengingat channel tersebut tidak menginduk pada Dragon TV Tiongkok.

?Dimana pemberitaan tersebut sepihak dan belum ada konfirmasi kepada pejabat yang berwenang di TNI, khususnya TNI AD,? kata Wuryanto.

Dia menjelaskan bahwa Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein dan Brigjen TNI (Purn) Adityawarman Thaha merupakan pensiunan TNI, dan saat ini statusnya sebagai warga sipil biasa seperti Warga Negara Indonesia (WNI) lainnya. ?Perlakuan terhadap kedua purnawirawan tersebut pada hakikatnya sama dengan warga negara sipil lainnya, sehingga penangkapan dilakukan oleh Polri itu sudah benar,? ucapnya.

?Sebelum dilakukan penangkapan, pihak Polri selalu melakukan koordinasi dan komunikasi serta saling tukar menukar informasi dengan TNI. Pada prinsipnya, TNI mendukung apa yang dilakukan oleh Polri,? ujar Wuryanto menambahkan.

Sekadar informasi, dalam pemberitaan tersebut disebutkan pula penangkapan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya di rumahnya, pada Jumat pagi hari (2/12), yang dipublikasikan menurut persepsi Dragon TV telah memicu ketersinggungan jajaran Perwira Tinggi dan Menengah TNI AD. Penangkapan sesepuh TNI AD tersebut dianggap telah menuduh bahwa keperpihakan TNI AD pada rakyat memiliki tujuan makar pada pemerintah.

?Narasi dalam video tersebut secara sengaja diunggah untuk menggiring persepsi masyarakat dengan tujuan membenturkan institusi TNI dan Polri serta Lembaga Kepresidenan, sekali lagi TNI menegaskan, bahwa isu berita tersebut tidak benar atau hoax, hal ini sangat berbahaya karena ada upaya mengadu domba antara TNI ? Polri dan masyarakat lainnya,? tandasnya.

Menanggapi penangkapan dua Jenderal Purnawirawan TNI yang seolah-olah mengingatkan peristiwa kelam G30S/PKI, Wuryanto secara tegasw menyatakan bahwa konteksnya sangat jauh berbeda dengan kondisi saat ini. ?Pada peristiwa G30S/PKI, PKI lah yang menculik para Jenderal TNI AD dan melaksanakan upaya makar. Sedangkan penangkapan kedua purnawirawan tersebut, dilakukan oleh institusi yang sah dan tentu dengan alasan yang kuat sesuai peraturan perundangan yang berlaku,? jelas Wuryanto.

Dia menambahkan, peristiwa sejarah tentang upaya makar kepada negara dapat dilakukan oleh siapapun termasuk oknum TNI. Sebagai contoh di antaranya Kolonel Maludin Simbolon pada pemberontakan PRRI di Padang, Letkol Untung Sutopo dalam G30S/PKI di Madiun, Letkol Abdul Kahar Muzakkar pada peristiwa DI/TII di Sulawesi, dan Letda Ibnu Hadjar pada peristiwa DI/TII di Kalimantan.

Peristiwa sejarah tersebut, lanjutnya, membuktikan bahwa siapapun yang melakukan itu dicap sebagai penghianat bangsa, termasuk pada peristiwa penculikan terhadap para Jenderal dalam G30S/PKI beberapa tahun yang silam. Siapapun yang akan melakukan makar kepada pemerintah yang sah akan berhadapan dengan seluruh komponen bangsa dan TNI-Polri sebagai garda terdepan.

?Mencermati pemberitaan dan peristiwa sejarah kelam bangsa Indonesia, saya menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada dan selektif lagi dalam memilah dan memilih informasi yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertangggung jawab, melalui media massa khususnya media sosial,? tutup Wuryanto.

Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divhumas Mabes Polri Kombespol Martinus Sitompul menjelaskan bahwa terkait maka itu ada satu bukti kuat yang dimiliki kepolisian. Yakni, sebuah dokumen yang menjadi catatan untuk penyidik. ?Masih ada yang lainnya,? jelasnya.

Ada juga video ajakan untuk melakukan makar. Serta, sebuah bukti transfer dari seseorang ke seseorang yang lainnya. ?Ini menjadi indikasi adanya perencanakan pemufakatan jahat dengan mengajak orang menduduki gedung DPR,? terangnya.

Saat ini sedang dikonstruksikan secara hukum bagaimana pidana makar yang dilakukan sejumlah orang tersebut. Tentunya, kedepan segera akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. ?Semua bukti dan keterangan lengkap langsung dilimpahkan,? jelasnya.

Sementara Direktur Eksekutif Partnership for Advancing Democracy and Integrity (Padi) M. Zuhdan menilai bahwa kasus makar ini seharusnya sejak awal dijelaskan duduk perkaranya. Sehingga, tidak semua orang kemudian saling menuding. ?Seakan-akan itu ada yang menganggap gerakan masyarakat itu makar. Padahal, masalahnya berbeda. Semua itu sejak awal harusnya dipertegas,? tuturnya.

Dia mengatakan, tentunya dengan sudah adanya beberapa orang yang ditangkap tersebut, Polri juga perlu untuk lebih terbuka. Siapa pelaku utama yang mengarahkan semua ini tentu harus diketahui. ?Jangan sampai isu makar ini digunakan untuk menyerang pihak lain lagi,? ujarnya. (dod/idr/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jenderal Asal Tegal Itu Pamitan Sebelum Sertijab

Jenderal Asal Tegal Itu Pamitan Sebelum Sertijab

Senyum lepas tampak dari wajah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo saat mengunjungi Komando Armada kawasan Timur (Koarmatim).


Produktivitas Indonesia Kalah Empat Kali Lipat dari Jepang

Produktivitas Indonesia Kalah Empat Kali Lipat dari Jepang

Balai latihan kerja (BLK) yang diambil pemerintah daerah dinilai masih belum bisa meningkatan produktivitas para pekerja.


Berkas Dilimpahkan, Sidang Praperadilan Setnov Jalan Terus

Berkas Dilimpahkan, Sidang Praperadilan Setnov Jalan Terus

Hakim tunggal praperadilan Setya Novanto, Kusno, tetap melanjutkan sidang yang diajukan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.


Akhirnya, Berkas Setnov Lengkap Juga

Akhirnya, Berkas Setnov Lengkap Juga

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan sudah merampungkan berkas penyidikan perkara Setya Novanto (Setnov), kemarin.


Dittipikor Fokus Selesaikan 40 Kasus Korupsi

Dittipikor Fokus Selesaikan 40 Kasus Korupsi

Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) berkejaran dengan waktu untuk menyelesaikan kasus korupsi yang ditangani.


PNS Harus Netral saat Pilkada

PNS Harus Netral saat Pilkada

Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 tinggal sudah di depan mata.


KPK Fokus Hadapi Praperadilan Kedua Setnov

KPK Fokus Hadapi Praperadilan Kedua Setnov

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menegaskan bahwa perkara dugaan korupsi e-KTP yang menyeret Setnov terus berjalan.


Tinggal NTT yang Belum Teken Permintaan Munaslub

Tinggal NTT yang Belum Teken Permintaan Munaslub

Suara DPD I atau tingkat provinsi Partai Golongan Karya (Golkar) yang menggaungkan desakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) hampir bulat.


Tercyduk, Ahmad Dhani Janji Datangi Penyidik

Tercyduk, Ahmad Dhani Janji Datangi Penyidik

Drama kasus dugaan ujaran kebencian yang menyeret pentolan Dewa, Ahmad Dhani Prasetyo, memasuki babak baru.


Berkas Kasus Setnov Sudah 90 Persen

Berkas Kasus Setnov Sudah 90 Persen

Perkara Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) bakal segera dilimpahkan ke tahap penuntutan.



Kolom

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!