Nasional
Share this on:

Penangkapan Mantan Jenderal yang Diduga makar Sudah Benar

  • Penangkapan Mantan Jenderal yang Diduga makar Sudah Benar
  • Penangkapan Mantan Jenderal yang Diduga makar Sudah Benar

JAKARTA - Beredarnya video dari Dragon TV berjudul Perwira Tinggi TNI AD Marah Atas Penangkapan Kivlan Zein di media sosial (medsos) yang diunggah pada Minggu (4/12) kemarin dinilai sangat provokatif dan meresahkan masyarakat. Mabes TNI menegaskan bahwa berita tersebut tidak benar atau hoax.

Demikian dikatakan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Wuryanto di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim), kemarin (6/12). Lebih lanjut Wuryanto mengatakan bahwa dalam menanggapi beredarnya video berdurasi 3 menit 30 detik yang diunggah di Youtube Dragon TV perlu dilakukan penelusuran. Mengingat channel tersebut tidak menginduk pada Dragon TV Tiongkok.

“Dimana pemberitaan tersebut sepihak dan belum ada konfirmasi kepada pejabat yang berwenang di TNI, khususnya TNI AD,” kata Wuryanto.

Dia menjelaskan bahwa Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein dan Brigjen TNI (Purn) Adityawarman Thaha merupakan pensiunan TNI, dan saat ini statusnya sebagai warga sipil biasa seperti Warga Negara Indonesia (WNI) lainnya. “Perlakuan terhadap kedua purnawirawan tersebut pada hakikatnya sama dengan warga negara sipil lainnya, sehingga penangkapan dilakukan oleh Polri itu sudah benar,” ucapnya.

“Sebelum dilakukan penangkapan, pihak Polri selalu melakukan koordinasi dan komunikasi serta saling tukar menukar informasi dengan TNI. Pada prinsipnya, TNI mendukung apa yang dilakukan oleh Polri,” ujar Wuryanto menambahkan.

Sekadar informasi, dalam pemberitaan tersebut disebutkan pula penangkapan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya di rumahnya, pada Jumat pagi hari (2/12), yang dipublikasikan menurut persepsi Dragon TV telah memicu ketersinggungan jajaran Perwira Tinggi dan Menengah TNI AD. Penangkapan sesepuh TNI AD tersebut dianggap telah menuduh bahwa keperpihakan TNI AD pada rakyat memiliki tujuan makar pada pemerintah.

“Narasi dalam video tersebut secara sengaja diunggah untuk menggiring persepsi masyarakat dengan tujuan membenturkan institusi TNI dan Polri serta Lembaga Kepresidenan, sekali lagi TNI menegaskan, bahwa isu berita tersebut tidak benar atau hoax, hal ini sangat berbahaya karena ada upaya mengadu domba antara TNI – Polri dan masyarakat lainnya,” tandasnya.

Menanggapi penangkapan dua Jenderal Purnawirawan TNI yang seolah-olah mengingatkan peristiwa kelam G30S/PKI, Wuryanto secara tegasw menyatakan bahwa konteksnya sangat jauh berbeda dengan kondisi saat ini. “Pada peristiwa G30S/PKI, PKI lah yang menculik para Jenderal TNI AD dan melaksanakan upaya makar. Sedangkan penangkapan kedua purnawirawan tersebut, dilakukan oleh institusi yang sah dan tentu dengan alasan yang kuat sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” jelas Wuryanto.

Dia menambahkan, peristiwa sejarah tentang upaya makar kepada negara dapat dilakukan oleh siapapun termasuk oknum TNI. Sebagai contoh di antaranya Kolonel Maludin Simbolon pada pemberontakan PRRI di Padang, Letkol Untung Sutopo dalam G30S/PKI di Madiun, Letkol Abdul Kahar Muzakkar pada peristiwa DI/TII di Sulawesi, dan Letda Ibnu Hadjar pada peristiwa DI/TII di Kalimantan.

Peristiwa sejarah tersebut, lanjutnya, membuktikan bahwa siapapun yang melakukan itu dicap sebagai penghianat bangsa, termasuk pada peristiwa penculikan terhadap para Jenderal dalam G30S/PKI beberapa tahun yang silam. Siapapun yang akan melakukan makar kepada pemerintah yang sah akan berhadapan dengan seluruh komponen bangsa dan TNI-Polri sebagai garda terdepan.

“Mencermati pemberitaan dan peristiwa sejarah kelam bangsa Indonesia, saya menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada dan selektif lagi dalam memilah dan memilih informasi yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertangggung jawab, melalui media massa khususnya media sosial,” tutup Wuryanto.

Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divhumas Mabes Polri Kombespol Martinus Sitompul menjelaskan bahwa terkait maka itu ada satu bukti kuat yang dimiliki kepolisian. Yakni, sebuah dokumen yang menjadi catatan untuk penyidik. ”Masih ada yang lainnya,” jelasnya.

Ada juga video ajakan untuk melakukan makar. Serta, sebuah bukti transfer dari seseorang ke seseorang yang lainnya. ”Ini menjadi indikasi adanya perencanakan pemufakatan jahat dengan mengajak orang menduduki gedung DPR,” terangnya.

Saat ini sedang dikonstruksikan secara hukum bagaimana pidana makar yang dilakukan sejumlah orang tersebut. Tentunya, kedepan segera akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. ”Semua bukti dan keterangan lengkap langsung dilimpahkan,” jelasnya.

Sementara Direktur Eksekutif Partnership for Advancing Democracy and Integrity (Padi) M. Zuhdan menilai bahwa kasus makar ini seharusnya sejak awal dijelaskan duduk perkaranya. Sehingga, tidak semua orang kemudian saling menuding. ”Seakan-akan itu ada yang menganggap gerakan masyarakat itu makar. Padahal, masalahnya berbeda. Semua itu sejak awal harusnya dipertegas,” tuturnya.

Dia mengatakan, tentunya dengan sudah adanya beberapa orang yang ditangkap tersebut, Polri juga perlu untuk lebih terbuka. Siapa pelaku utama yang mengarahkan semua ini tentu harus diketahui. ”Jangan sampai isu makar ini digunakan untuk menyerang pihak lain lagi,” ujarnya. (dod/idr/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pak Presiden, Teknis Pendidikan Tidak Bisa Diseragamkan

Pak Presiden, Teknis Pendidikan Tidak Bisa Diseragamkan

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Presiden Jokowi untuk segera bertindak menanggapi kontroversi Lima Hari Sekolah yang tengah menghangat.


98 Situs Jualan Obat Keras Ditutup

98 Situs Jualan Obat Keras Ditutup

Obat-obat penenang yang dibatasi peredarannya makin banyak dijual di situs-situs online.


Presiden: Full Day School Tidak Wajib

Presiden: Full Day School Tidak Wajib

Presiden Joko Widodo kembali angkat bicara mengenai polemik sekolah lima hari atau yang popular dengan sebutan full day school.


NU Tolak Lima Hari Sekolah

NU Tolak Lima Hari Sekolah

PBNU mengeluarkan surat perintah penolakan Program Pendidikan Karakter (PPK) yang dikeluarkan oleh Kemendikbud lewat mekanisme lima hari sekolah.


Hingga Agustus, Sudah 36 Bandar Narkoba Tewas Didor

Hingga Agustus, Sudah 36 Bandar Narkoba Tewas Didor

Bandar narkotika harus berhenti menyasar Indonesia bila tidak ingin merasakan timah panas aparat.


Anak Perusahaan Beras Maknyuss Juga Dibidik

Anak Perusahaan Beras Maknyuss Juga Dibidik

Kasus dugaan pelanggaran standar nasional Indonesia (SNI) yang dilakukan PT IBU terus dikembangkan.


Dibubarkan, Pekan Depan HTI Ajukan Gugatan ke PTUN

Dibubarkan, Pekan Depan HTI Ajukan Gugatan ke PTUN

Perlawanan terhadap keputusan Ditjen AHU Kemenkumham yang mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berlanjut.


Kemenag Resmi Cabut Izin First Travel sebagai Biro Umrah

Kemenag Resmi Cabut Izin First Travel sebagai Biro Umrah

Tamat sudah riwayat First Travel (FT). Kementerian Agama (Kemenag) akhirnya mengeluarkan vonis pencabutan izin travel umrah.


Pengawasan Alokasi Dana Desa Masih Lemah

Pengawasan Alokasi Dana Desa Masih Lemah

Kasus penyelewengan dana desa yang terjadi di Pamekasan membuktikan masih lemahnya pengawasan terhadap alokasi dana desa.


Bolak-balik Diperiksa KPK, Akom Curhat

Bolak-balik Diperiksa KPK, Akom Curhat

Mantan Ketua DPR Ade Komaruddin, sepertinya, sudah lelah meladeni panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!