Nasional
Share this on:

Penangkapan Mantan Jenderal yang Diduga makar Sudah Benar

  • Penangkapan Mantan Jenderal yang Diduga makar Sudah Benar
  • Penangkapan Mantan Jenderal yang Diduga makar Sudah Benar

JAKARTA - Beredarnya video dari Dragon TV berjudul Perwira Tinggi TNI AD Marah Atas Penangkapan Kivlan Zein di media sosial (medsos) yang diunggah pada Minggu (4/12) kemarin dinilai sangat provokatif dan meresahkan masyarakat. Mabes TNI menegaskan bahwa berita tersebut tidak benar atau hoax.

Demikian dikatakan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Wuryanto di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim), kemarin (6/12). Lebih lanjut Wuryanto mengatakan bahwa dalam menanggapi beredarnya video berdurasi 3 menit 30 detik yang diunggah di Youtube Dragon TV perlu dilakukan penelusuran. Mengingat channel tersebut tidak menginduk pada Dragon TV Tiongkok.

?Dimana pemberitaan tersebut sepihak dan belum ada konfirmasi kepada pejabat yang berwenang di TNI, khususnya TNI AD,? kata Wuryanto.

Dia menjelaskan bahwa Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein dan Brigjen TNI (Purn) Adityawarman Thaha merupakan pensiunan TNI, dan saat ini statusnya sebagai warga sipil biasa seperti Warga Negara Indonesia (WNI) lainnya. ?Perlakuan terhadap kedua purnawirawan tersebut pada hakikatnya sama dengan warga negara sipil lainnya, sehingga penangkapan dilakukan oleh Polri itu sudah benar,? ucapnya.

?Sebelum dilakukan penangkapan, pihak Polri selalu melakukan koordinasi dan komunikasi serta saling tukar menukar informasi dengan TNI. Pada prinsipnya, TNI mendukung apa yang dilakukan oleh Polri,? ujar Wuryanto menambahkan.

Sekadar informasi, dalam pemberitaan tersebut disebutkan pula penangkapan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya di rumahnya, pada Jumat pagi hari (2/12), yang dipublikasikan menurut persepsi Dragon TV telah memicu ketersinggungan jajaran Perwira Tinggi dan Menengah TNI AD. Penangkapan sesepuh TNI AD tersebut dianggap telah menuduh bahwa keperpihakan TNI AD pada rakyat memiliki tujuan makar pada pemerintah.

?Narasi dalam video tersebut secara sengaja diunggah untuk menggiring persepsi masyarakat dengan tujuan membenturkan institusi TNI dan Polri serta Lembaga Kepresidenan, sekali lagi TNI menegaskan, bahwa isu berita tersebut tidak benar atau hoax, hal ini sangat berbahaya karena ada upaya mengadu domba antara TNI ? Polri dan masyarakat lainnya,? tandasnya.

Menanggapi penangkapan dua Jenderal Purnawirawan TNI yang seolah-olah mengingatkan peristiwa kelam G30S/PKI, Wuryanto secara tegasw menyatakan bahwa konteksnya sangat jauh berbeda dengan kondisi saat ini. ?Pada peristiwa G30S/PKI, PKI lah yang menculik para Jenderal TNI AD dan melaksanakan upaya makar. Sedangkan penangkapan kedua purnawirawan tersebut, dilakukan oleh institusi yang sah dan tentu dengan alasan yang kuat sesuai peraturan perundangan yang berlaku,? jelas Wuryanto.

Dia menambahkan, peristiwa sejarah tentang upaya makar kepada negara dapat dilakukan oleh siapapun termasuk oknum TNI. Sebagai contoh di antaranya Kolonel Maludin Simbolon pada pemberontakan PRRI di Padang, Letkol Untung Sutopo dalam G30S/PKI di Madiun, Letkol Abdul Kahar Muzakkar pada peristiwa DI/TII di Sulawesi, dan Letda Ibnu Hadjar pada peristiwa DI/TII di Kalimantan.

Peristiwa sejarah tersebut, lanjutnya, membuktikan bahwa siapapun yang melakukan itu dicap sebagai penghianat bangsa, termasuk pada peristiwa penculikan terhadap para Jenderal dalam G30S/PKI beberapa tahun yang silam. Siapapun yang akan melakukan makar kepada pemerintah yang sah akan berhadapan dengan seluruh komponen bangsa dan TNI-Polri sebagai garda terdepan.

?Mencermati pemberitaan dan peristiwa sejarah kelam bangsa Indonesia, saya menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada dan selektif lagi dalam memilah dan memilih informasi yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertangggung jawab, melalui media massa khususnya media sosial,? tutup Wuryanto.

Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divhumas Mabes Polri Kombespol Martinus Sitompul menjelaskan bahwa terkait maka itu ada satu bukti kuat yang dimiliki kepolisian. Yakni, sebuah dokumen yang menjadi catatan untuk penyidik. ?Masih ada yang lainnya,? jelasnya.

Ada juga video ajakan untuk melakukan makar. Serta, sebuah bukti transfer dari seseorang ke seseorang yang lainnya. ?Ini menjadi indikasi adanya perencanakan pemufakatan jahat dengan mengajak orang menduduki gedung DPR,? terangnya.

Saat ini sedang dikonstruksikan secara hukum bagaimana pidana makar yang dilakukan sejumlah orang tersebut. Tentunya, kedepan segera akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. ?Semua bukti dan keterangan lengkap langsung dilimpahkan,? jelasnya.

Sementara Direktur Eksekutif Partnership for Advancing Democracy and Integrity (Padi) M. Zuhdan menilai bahwa kasus makar ini seharusnya sejak awal dijelaskan duduk perkaranya. Sehingga, tidak semua orang kemudian saling menuding. ?Seakan-akan itu ada yang menganggap gerakan masyarakat itu makar. Padahal, masalahnya berbeda. Semua itu sejak awal harusnya dipertegas,? tuturnya.

Dia mengatakan, tentunya dengan sudah adanya beberapa orang yang ditangkap tersebut, Polri juga perlu untuk lebih terbuka. Siapa pelaku utama yang mengarahkan semua ini tentu harus diketahui. ?Jangan sampai isu makar ini digunakan untuk menyerang pihak lain lagi,? ujarnya. (dod/idr/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Sertifikasi Halal Harus Tetap Lewat MUI

Sertifikasi Halal Harus Tetap Lewat MUI

Kemenag menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih memegang peranan yang sangat vital sertifikasi halal.


Korban First Travel Minta Kasusnya Diambil Alih Pemerintah

Korban First Travel Minta Kasusnya Diambil Alih Pemerintah

Jamaah First Travel (FT) meminta pemerintah untuk mengambil alih mekanisme ganti rugi yang seharusnya merupakan kewajiban FT.


Densus Tipikor Tidak Punya Kewenangan Baru

Densus Tipikor Tidak Punya Kewenangan Baru

Densus tindak pidana korupsi (Densus Tipikor) yang direncanakan beroperasi Desember ini bakal memperkuat pemberantasan korupsi.


Kapolri: Polisi Tidak Berpolitik Praktis

Kapolri: Polisi Tidak Berpolitik Praktis

Jenderal aktif di Polri kian banyak yang akan terjun bebas ke dunia politik.


Prihatin Kasusnya Belum Tuntas, Kiai NU Dukung Novel

Prihatin Kasusnya Belum Tuntas, Kiai NU Dukung Novel

Rasa simpati atas insiden penyiraman air keras yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan terus mengalir.


Jika First Travel Dipailitkan, Jamaah Cuma Dapat Rp200 Ribu

Jika First Travel Dipailitkan, Jamaah Cuma Dapat Rp200 Ribu

Proposal perdamaian yang diajukan oleh First Travel (FT) dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) masih menggantung.


Per 31 Oktober, Registrasi Nomor HP Pakai NIK atau KK

Per 31 Oktober, Registrasi Nomor HP Pakai NIK atau KK

Kominfo akan memberlakukan registrasi nomor pelanggan yang divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tanggal 31 Oktober 2017.


Enam Bulan Kasus Novel Masih Gelap

Enam Bulan Kasus Novel Masih Gelap

Rasa simpati atas insiden penyiraman air keras yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan masih terus disuarakan.


The Next Habibie Akui Berbohong

The Next Habibie Akui Berbohong

Nama Dwi Hartanto yang dulu mencuat lantaran punya sederet prestasi di bidang antariksa hingga mendapat julukan The Next Habibie kembali jadi perbincangan.


Setnov Sudah Sehat?

Setnov Sudah Sehat?

Indikasi Ketua DPR Setya Novanto pura-pura sakit alias malingering untuk menghindari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menguat.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!