Nasional
Share this on:

Pengalihan Kewenangan, Nasib Guru Non-PNS Tetap Terjamin

  • Pengalihan Kewenangan, Nasib Guru Non-PNS Tetap Terjamin
  • Pengalihan Kewenangan, Nasib Guru Non-PNS Tetap Terjamin

JAKARTA - Pengalihan kewenagan SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, memunculkan kekhawatiran nasib guru non-PNS. Pemerintah menegaskan pengalihan kewenangan itu tidak serta-merta membuat guru non-PNS diberhentikan. Sebab pengalihan kewengan juga terkait dengan pengelolaan guru.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, semua guru SMA dan SMK diserahkan dari kabupaten/kota ke provinsi. Baik itu guru PNS maupun non-PNS, katanya di Jakarta kemarin.

Hamid pernah mengatakan pemerintah provinsi dapat melakukan penghitungan ulang jumlah guru non-PNS di daerah masing-masing. Sehingga bisa ditentukan kebutuhan anggaran untuk pembayaran gaji. Juga untuk mengetahui daerah mana saja yang kekurangan guru.

Guru SMA dan SMK non-PNS juga tidak perlu khawatir tentang tunjangan profesi guru (TPG). Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan, para guru tidak perlu risau. Dia menjelaskan untuk guru PNS, gajinya sudah dialihkan dari dana alokasi umum (DAU) kabupaten/kota ke provinsi.

Sementara itu untuk pembayaran TPG non-PNS, pejabat yang akrab disapa Pranata itu mengatakan sudah dialokasikan tahun ini. Apalagi untuk TPG guru non-PNS uangnya ada di Kemendikbud, katanya.

Pranata menjelaskan untuk membayar TPG non-PNS guru SMA dan SMK tahun ini, dialokasikan Rp1,4 triliun untuk 61 ribuan orang. Sedangkan untuk gaji guru honorer SMA dan SMK sebaiknya dikoordinasikan lagi. Sebab selama ini kebanyakan guru honorer itu direkrut oleh pihak sekolah sendiri.

Pemerintah provinsi selaku pengelola SMA dan SMK berhak untuk mengetahui rekam jejak rekrutmen guru di SMA dan SMK. Apakah benar-benar dilakukan karena sekolah mengalami kekurangan guru.

Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek mengatakan, meski pengalihan urusan SMA dan SMK dilakukan untuk kelembagaan negara, namun bukan berarti nasib guru honorer non-PNS yang direkrut kabupaten/kota dibiarkan. Sebab diakuinya, jumlahnya tidak sedikit dan dibutuhkan sekolah.

Karenanya, status guru honorer juga bisa ikut dialihkan ke pemerintah provinsi. ?Sepanjang dibutuhkan, dia dapat beralih,? ujarnya.

Lantas, bagaimana jika provinsi tidak sanggup bayar? Doni mengatakan, pemerintah kabupaten/kota diperbolehkan memberi bantuan pembiayaan melalui anggaran program dan kegiatan. Hal itu, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mendagri (Permendagri) 109 tahun 2016, sebagai pengganti Permendagri 31 tahun 2016 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

?Ditambah juga dengan perintah Mendagri melalui radiogram tanggal 30 Desember 2016 ke pemerintah provinsi,? imbuhnya.(wan/far/dee/jpg)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Catat, Ini Aturan Resmi bagi PNS saat Bermedsos

Catat, Ini Aturan Resmi bagi PNS saat Bermedsos

Kemenpan mengeluarkan aturan khusus bagi aparatur sipil negara (ASN/PNS) dalam beraktivitas di dunia media sosial (medsos).


Pelunasan Tahap Kedua, Tetap Wajib Cek Kesehatan

Pelunasan Tahap Kedua, Tetap Wajib Cek Kesehatan

Kemenag rencananya mulai umumkan nama calon jamaah haji (CJH) berhak lunas biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahap kedua kemarin (11/5).


Mulai Tahun Ini, Prioritaskan Pengangkatan Guru Honorer

Mulai Tahun Ini, Prioritaskan Pengangkatan Guru Honorer

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa instansinya bakal menjadikan persoalan guru sebagai prioritas untuk diselesaikan


Kasus Guru SMK Tampar Murid Harus Dituntaskan

Kasus Guru SMK Tampar Murid Harus Dituntaskan

Aksi kekerasan di dalam lingkungan sekolah kembali terjadi. Tiga hari terakhir viral video guru salah satu SMK swasata di Purwokerto, Jawa Tengah, menampar muri


Pemberi Gratifikasi Zumi Zola Ditelusuri KPK

Pemberi Gratifikasi Zumi Zola Ditelusuri KPK

Pasca menahan Gubernur Jambi non aktif Zumi Zola Zulkifli, KPK terus mendalami kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait sejumlah proyek di Jambi.


Alhamdulillah, Akhirnya Guru Honorer Bisa Jadi PNS atau PPPK

Alhamdulillah, Akhirnya Guru Honorer Bisa Jadi PNS atau PPPK

Kabar gembira untuk guru honorer yang selama ini mengajar di sekolah.


Pimen Kiye... 1,6 Juta PNS Hanya Juru Ketik

Pimen Kiye... 1,6 Juta PNS Hanya Juru Ketik

Peningkatan iklim usaha dan pelayanan publik tengah menjadi fokus pemerintah.


Nasib Kapolres Banggai, Antara Pidana dan Etika

Nasib Kapolres Banggai, Antara Pidana dan Etika

Pengusutan dugaan kekerasan berlebihan yang terjadi kala eksekusi lahan di Banggai makin panas.


Gaji Pensiunan Dirjen Diharapkan Lebih dari Rp4 Juta

Gaji Pensiunan Dirjen Diharapkan Lebih dari Rp4 Juta

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur kembali menggaungkan rencana untuk mengubah sistem pensiun PNS.


Ingat! Cuti Bersama PNS Diatur Keppres

Ingat! Cuti Bersama PNS Diatur Keppres

Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri mengenai libur nasional dan cuti bersama memang sudah diteken September 2017 lalu.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!