Nasional
Share this on:

Pengalihan Kewenangan, Nasib Guru Non-PNS Tetap Terjamin

  • Pengalihan Kewenangan, Nasib Guru Non-PNS Tetap Terjamin
  • Pengalihan Kewenangan, Nasib Guru Non-PNS Tetap Terjamin

Pengalihan kewenagan SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, memunculkan kekhawatiran nasib guru non-PNS.

JAKARTA - Pengalihan kewenagan SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, memunculkan kekhawatiran nasib guru non-PNS. Pemerintah menegaskan pengalihan kewenangan itu tidak serta-merta membuat guru non-PNS diberhentikan. Sebab pengalihan kewengan juga terkait dengan pengelolaan guru.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, semua guru SMA dan SMK diserahkan dari kabupaten/kota ke provinsi. ’’Baik itu guru PNS maupun non-PNS,’’ katanya di Jakarta kemarin.

Hamid pernah mengatakan pemerintah provinsi dapat melakukan penghitungan ulang jumlah guru non-PNS di daerah masing-masing. Sehingga bisa ditentukan kebutuhan anggaran untuk pembayaran gaji. Juga untuk mengetahui daerah mana saja yang kekurangan guru.

Guru SMA dan SMK non-PNS juga tidak perlu khawatir tentang tunjangan profesi guru (TPG). Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan, para guru tidak perlu risau. Dia menjelaskan untuk guru PNS, gajinya sudah dialihkan dari dana alokasi umum (DAU) kabupaten/kota ke provinsi.

Sementara itu untuk pembayaran TPG non-PNS, pejabat yang akrab disapa Pranata itu mengatakan sudah dialokasikan tahun ini. ’’Apalagi untuk TPG guru non-PNS uangnya ada di Kemendikbud,’’ katanya.

Pranata menjelaskan untuk membayar TPG non-PNS guru SMA dan SMK tahun ini, dialokasikan Rp1,4 triliun untuk 61 ribuan orang. Sedangkan untuk gaji guru honorer SMA dan SMK sebaiknya dikoordinasikan lagi. Sebab selama ini kebanyakan guru honorer itu direkrut oleh pihak sekolah sendiri.

Pemerintah provinsi selaku pengelola SMA dan SMK berhak untuk mengetahui rekam jejak rekrutmen guru di SMA dan SMK. Apakah benar-benar dilakukan karena sekolah mengalami kekurangan guru.

Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek mengatakan, meski pengalihan urusan SMA dan SMK dilakukan untuk kelembagaan negara, namun bukan berarti nasib guru honorer non-PNS yang direkrut kabupaten/kota dibiarkan. Sebab diakuinya, jumlahnya tidak sedikit dan dibutuhkan sekolah.

Karenanya, status guru honorer juga bisa ikut dialihkan ke pemerintah provinsi. “Sepanjang dibutuhkan, dia dapat beralih,” ujarnya.

Lantas, bagaimana jika provinsi tidak sanggup bayar? Doni mengatakan, pemerintah kabupaten/kota diperbolehkan memberi bantuan pembiayaan melalui anggaran program dan kegiatan. Hal itu, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mendagri (Permendagri) 109 tahun 2016, sebagai pengganti Permendagri 31 tahun 2016 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

“Ditambah juga dengan perintah Mendagri melalui radiogram tanggal 30 Desember 2016 ke pemerintah provinsi,” imbuhnya.(wan/far/dee/jpg)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Hitung Ulang Sebaran PNS

Hitung Ulang Sebaran PNS

Rencana distribusi guru ke kawasan perbatasan dan daerah minim pengajar mulai mendapatkan bentuknya.


Honor Guru Non-PNS Bisa Ditalangi dari SPP

Honor Guru Non-PNS Bisa Ditalangi dari SPP

Ada secercah cahaya bagi guru-guru non-PNS SMA/SMK sederajat yang hingga kini masih gigit jari soal honor yang belum diterima.


Kemendikbud Buka Akses Lulusan Politeknik Jadi Guru SMK

Kemendikbud Buka Akses Lulusan Politeknik Jadi Guru SMK

Kekeurangan guru produktif di SMK cukup besar, mencapai 18 ribu orang. Pemerintah berupaya menutupnya dengan beberapa skenario.


Nasib Situs Penyebar Berita Hoax Diputuskan Pekan Kedua Januari

Nasib Situs Penyebar Berita Hoax Diputuskan Pekan Kedua Januari

Upaya membersihkan jagat internet dan media sosial di Indonesia dari informasi bohong (hoax) menunjukkan perkembangan yang signifikan.


Perbaiki Kualitas Guru, Kemendikbud Siap Jalankan Unas

Perbaiki Kualitas Guru, Kemendikbud Siap Jalankan Unas

Tahun ini bisa dibilang rekor persiapan ujian nasional (unas) paling buruk.


Presiden Putuskankan Unas Tetap Ada Tahun Depan

Presiden Putuskankan Unas Tetap Ada Tahun Depan

Para siswa tingkat akhir dipastikan bakal menghadapi ujian nasional (unas) tahun depan.


Wapres Pastikan Unas Tetap Ada

Wapres Pastikan Unas Tetap Ada

Tarik ulur penyelenggaraan Ujian Nasional (Unas) 2017 bakal semakin panjang.


Nasib Unas 2017, Ada di Tangan Jokowi Pekan Ini

Nasib Unas 2017, Ada di Tangan Jokowi Pekan Ini

Presiden Joko Widodo menyambut baik hasil kajian Kemendikbud terkait penyelenggaraan ujian nasional.


Nasib Ahok Akan Ditentukan Pekan Depan

Nasib Ahok Akan Ditentukan Pekan Depan

Kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal menemui babak baru.


Kabar Gembira bagi Guru, Anggaran TPG Capai Rp70 Triliun

Kabar Gembira bagi Guru, Anggaran TPG Capai Rp70 Triliun

Guru sasaran penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) tidak perlu risau.



Kolom

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!