Nasional
Share this on:

Pengalihan Kewenangan, Nasib Guru Non-PNS Tetap Terjamin

  • Pengalihan Kewenangan, Nasib Guru Non-PNS Tetap Terjamin
  • Pengalihan Kewenangan, Nasib Guru Non-PNS Tetap Terjamin

JAKARTA - Pengalihan kewenagan SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, memunculkan kekhawatiran nasib guru non-PNS. Pemerintah menegaskan pengalihan kewenangan itu tidak serta-merta membuat guru non-PNS diberhentikan. Sebab pengalihan kewengan juga terkait dengan pengelolaan guru.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, semua guru SMA dan SMK diserahkan dari kabupaten/kota ke provinsi. Baik itu guru PNS maupun non-PNS, katanya di Jakarta kemarin.

Hamid pernah mengatakan pemerintah provinsi dapat melakukan penghitungan ulang jumlah guru non-PNS di daerah masing-masing. Sehingga bisa ditentukan kebutuhan anggaran untuk pembayaran gaji. Juga untuk mengetahui daerah mana saja yang kekurangan guru.

Guru SMA dan SMK non-PNS juga tidak perlu khawatir tentang tunjangan profesi guru (TPG). Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan, para guru tidak perlu risau. Dia menjelaskan untuk guru PNS, gajinya sudah dialihkan dari dana alokasi umum (DAU) kabupaten/kota ke provinsi.

Sementara itu untuk pembayaran TPG non-PNS, pejabat yang akrab disapa Pranata itu mengatakan sudah dialokasikan tahun ini. Apalagi untuk TPG guru non-PNS uangnya ada di Kemendikbud, katanya.

Pranata menjelaskan untuk membayar TPG non-PNS guru SMA dan SMK tahun ini, dialokasikan Rp1,4 triliun untuk 61 ribuan orang. Sedangkan untuk gaji guru honorer SMA dan SMK sebaiknya dikoordinasikan lagi. Sebab selama ini kebanyakan guru honorer itu direkrut oleh pihak sekolah sendiri.

Pemerintah provinsi selaku pengelola SMA dan SMK berhak untuk mengetahui rekam jejak rekrutmen guru di SMA dan SMK. Apakah benar-benar dilakukan karena sekolah mengalami kekurangan guru.

Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek mengatakan, meski pengalihan urusan SMA dan SMK dilakukan untuk kelembagaan negara, namun bukan berarti nasib guru honorer non-PNS yang direkrut kabupaten/kota dibiarkan. Sebab diakuinya, jumlahnya tidak sedikit dan dibutuhkan sekolah.

Karenanya, status guru honorer juga bisa ikut dialihkan ke pemerintah provinsi. ?Sepanjang dibutuhkan, dia dapat beralih,? ujarnya.

Lantas, bagaimana jika provinsi tidak sanggup bayar? Doni mengatakan, pemerintah kabupaten/kota diperbolehkan memberi bantuan pembiayaan melalui anggaran program dan kegiatan. Hal itu, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mendagri (Permendagri) 109 tahun 2016, sebagai pengganti Permendagri 31 tahun 2016 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

?Ditambah juga dengan perintah Mendagri melalui radiogram tanggal 30 Desember 2016 ke pemerintah provinsi,? imbuhnya.(wan/far/dee/jpg)


Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jokowi: Tol Non Tunai Masih Transisi

Jokowi: Tol Non Tunai Masih Transisi

Sejumlah problem di gate tol tidak menyurutkan optimisme pemerintah dalam penerapan pembayaran non tunai.


Nasib Arif Budiman di Tangan Pimpinan KPK

Nasib Arif Budiman di Tangan Pimpinan KPK

Dugaan pelanggaran etika pegawai yang dilakukan Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aris Budiman terus berlanjut.


23 Lembaga Dibubarkan, Negara Hemat Rp25 Triliun

23 Lembaga Dibubarkan, Negara Hemat Rp25 Triliun

Jumlah lembaga non struktural (LNS) berupa badan maupun komisi dinilai sangat gemuk. Sehingga sejak 2014 lalu pemerintah rajin melakukan pengeprasan.


Sertifikasi Halal Harus Tetap Lewat MUI

Sertifikasi Halal Harus Tetap Lewat MUI

Kemenag menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih memegang peranan yang sangat vital sertifikasi halal.


Densus Tipikor Tidak Punya Kewenangan Baru

Densus Tipikor Tidak Punya Kewenangan Baru

Densus tindak pidana korupsi (Densus Tipikor) yang direncanakan beroperasi Desember ini bakal memperkuat pemberantasan korupsi.


Statusnya Bukan Tersangka Lagi, KPK Tetap Larang Setnov ke Luar Negeri

Statusnya Bukan Tersangka Lagi, KPK Tetap Larang Setnov ke Luar Negeri

Posisi Ketua DPR Setya Novanto dalam pusaran kasus korupsi pengadaan e-KTP dipastikan belum aman meski menang dalam praperadilan.


Sekarang Sarjana Nontarbiyah Bisa Jadi Guru Agama

Sekarang Sarjana Nontarbiyah Bisa Jadi Guru Agama

Persaingan untuk menjadi guru agama Islam tahun depan bakal semakin ketat. Pasalnya Kementerian Agama (Kemenag) membuat regulasi baru.


PGRI Keberatan Syarat Baru Pencairan TPG

PGRI Keberatan Syarat Baru Pencairan TPG

Persyaratan bagi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) semakin berat.


Lima Hari Sekolah, Tugas Guru Makin Banyak

Lima Hari Sekolah, Tugas Guru Makin Banyak

Kesempatan bertemu dengan jajaran Dewan Pertimbangan MUI kemarin (23/8), tidak disia-siakan Mendikbud Muhadjir Effendy.


Dosen Anggota HTI, Tetap Jadi PNS atau Dipecat

Dosen Anggota HTI, Tetap Jadi PNS atau Dipecat

Pemerintah secara resmi telah mencabut izin organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).



Kolom

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!