Nasional
Share this on:

Peras Rp1,5 Miliar, kok Fauzi Hanya Dituntut Dua Tahun

  • Peras Rp1,5 Miliar, kok Fauzi Hanya Dituntut Dua Tahun
  • Peras Rp1,5 Miliar, kok Fauzi Hanya Dituntut Dua Tahun

SIDOARJO - Komitmen memberantas kejahatan korupsi di internal Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menjadi tanda tanya besar. Itu terlihat dari tuntutan yang dilayangkan jaksa penuntut umum (JPU) kepada jaksa Ahmad Fauzi yang memeras Rp 1,5 miliar dari kasus penjualan tanah kas desa di Kalimook, Sumenep.

Tuntutan ringan itu disampaikan JPU dalam lanjutan sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya, kemarin. Sebelum menyampaikan tuntutan, jaksa Erny Maramba sempat mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk membenarkan dan memaafkan ulah Fauzi.

”Meminta agar majelis hakim menyatakan Ahmad Fauzi terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana dua tahun penjara,” ujar Erny.

Hukuman itu, menurut dia, layak diberikan karena Fauzi terbukti melanggar pasal 5 ayat 2 jo pasal 5 ayat 1 huruf a UU Pemberantasan Tipikor. Fauzi, yang dikenal dekat dengan Kajati Jatim Maruli Hutagalung, juga diminta membayar denda Rp50 juta subsider tiga bulan penjara.

Tuntutan rendah tersebut disampaikan setelah JPU menyatakan bahwa ada lima hal yang meringankan Fauzi. Salah satunya, Fauzi dinilai bersikap sopan. Selain itu, dia mengakui kesalahan, belum pernah dihukum, dan menjadi tulang punggung keluarga.

Juga, yang paling penting, uang Rp1,5 miliar yang diterima dari Abdul Manaf belum dia nikmati. Dari lima hal meringankan itu, JPU hanya punya satu alasan yang memberatkan bagi Fauzi.

”Perbuatan terdakwa selaku aparat penegak hukum bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas korupsi,” imbuh Erny.

Tuntutan yang sama persis ditujukan kepada Abdul Manaf, sang pemberi uang suap. Yakni, dua tahun penjara dan denda Rp50 juta.

Tuntutan ringan itu menambah panjang daftar tidak konsistennya jaksa dalam menangani suatu perkara korupsi. Berdasar catatan Jawa Pos (induk radartegal.com), Harjito Mulyono dituntut 2,5 tahun penjara dalam kasus korupsi. Padahal, kerugian negara yang dia sebabkan jauh lebih kecil daripada suap yang didapat Fauzi. Yakni hanya Rp68,6 juta.

Lebih parah lagi jika dibandingkan dengan tuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski sama-sama berasal dari operasi tangkap tangan (OTT), tuntutan jaksa KPK berbeda jauh jika dibandingkan dengan tuntutan JPU terhadap Fauzi.

Sama-sama dari lingkungan penegak hukum, tuntutan yang disampaikan KPK umumnya sepuluh tahun penjara. Contohnya hakim tipikor Bengkulu Janner Purba yang dituntut sepuluh tahun penjara dengan barang bukti Rp 150 juta.

Sidang kemarin juga belum memperjelas status Abdullah, staf TU kejaksaan yang menjadi perantara Fauzi dan Manaf. Setelah sidang, Erny mengatakan bahwa Abdullah berperan sebagai perantara dalam kasus tersebut.

Terkait dengan status Abdullah, pihaknya menyerahkan kepada tim penyidik, apakah cukup bukti untuk membuat perilaku itu dipermasalahkan di pengadilan. Yang jelas, dia menyebut keterangan yang diberikan berdiri sendiri.

”Meski berdiri sendiri, hubungan itu ada. Tidak bisa dibantah,” ucapnya.

Menurut dia, kalau Abdullah dipermasalahkan, penyidik perlu mencari dua alat bukti. Apakah penyidik mau melakukan itu? Dia tidak tahu. Yang pasti, Erny menyatakan bahwa tim penyidik juga sudah mengetahui fakta sidang. (dim/c11/nw/jpg)


Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pemerintah Garansi Harga Komoditas Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru

Pemerintah Garansi Harga Komoditas Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru

Kementerian Pertanian menjamin stok sembako utama stabil sampai akhir tahun 2017 baik pada masa Natal maupun Tahun Baru.


2020, Jumlah Hakim Susut 2.000 Orang

2020, Jumlah Hakim Susut 2.000 Orang

Mahkamah Agung (MA) memprediksi jumlah hakim pada 2020 berkurang dua ribu orang.


Penembakan Bima, Polisi Amankan 4 Orang yang Diduga Teroris

Penembakan Bima, Polisi Amankan 4 Orang yang Diduga Teroris

Aksi penembakan diduga dilakukan kelompok teror menyasar dua anggota polisi di Bima, kemarin.


Pimen Kiye, 3,4 Juta Jiwa Penduduk Indonesia Masih Buta Aksara

Pimen Kiye, 3,4 Juta Jiwa Penduduk Indonesia Masih Buta Aksara

Program keaksaraan pemerintah berjalan cukup baik. Saat ini untuk usia produktif (15-59 tahun) populasi orang buta aksara di Indonesia tinggal 2,07 persen.


Pakai Kereta Semicepat, Jakarta-Surabaya hanya Lima Jam

Pakai Kereta Semicepat, Jakarta-Surabaya hanya Lima Jam

Rencana pembangunan fasilitas KA semicepat Jakarta-Surabaya bakal dipastikan dalam satu bulan ke depan.


Tok, Tok! Dimas Kanjeng Divonis Dua Tahun Lagi

Tok, Tok! Dimas Kanjeng Divonis Dua Tahun Lagi

Dimas Kanjeng Taat Pribadi bakal lebih lama menghuni penjara.


Mulai Idul Adha, HET Beras Rp9.450 Per Kilogram

Mulai Idul Adha, HET Beras Rp9.450 Per Kilogram

Setelah dua minggu melakukan pembahasan tertutup, Kementerian Perdagangan kemarin (24/8) mengumumkan harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditas beras.


Kapal Perang Tabrakan, Indonesia Bantu Cari Sepuluh Pelaut AS

Kapal Perang Tabrakan, Indonesia Bantu Cari Sepuluh Pelaut AS

Lantamal IV Tanjungpinang mengerahkan dua kapal perang guna membantu pencarian korban kecelakaan laut di sebelah timur Selat Malaka kemarin (21/8).


Napi di Indonesia Hanya Dijatah Rp14.700 untuk Tiga Kali Makan Sehari

Napi di Indonesia Hanya Dijatah Rp14.700 untuk Tiga Kali Makan Sehari

Remisi umum untuk 92.816 narapidana (napi) bukan hanya merujuk peraturan.


Reformasi Kejaksaan Dianggap Gagal, Prasetyo Semestinya Mundur

Reformasi Kejaksaan Dianggap Gagal, Prasetyo Semestinya Mundur

Operasi tangkap tangan (OTT) di Pamekasan bukan hanya menyingkap indikasi rasuah pengelolaan dana desa.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!