Nasional
Share this on:

Peras Rp1,5 Miliar, kok Fauzi Hanya Dituntut Dua Tahun

  • Peras Rp1,5 Miliar, kok Fauzi Hanya Dituntut Dua Tahun
  • Peras Rp1,5 Miliar, kok Fauzi Hanya Dituntut Dua Tahun

SIDOARJO - Komitmen memberantas kejahatan korupsi di internal Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menjadi tanda tanya besar. Itu terlihat dari tuntutan yang dilayangkan jaksa penuntut umum (JPU) kepada jaksa Ahmad Fauzi yang memeras Rp 1,5 miliar dari kasus penjualan tanah kas desa di Kalimook, Sumenep.

Tuntutan ringan itu disampaikan JPU dalam lanjutan sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya, kemarin. Sebelum menyampaikan tuntutan, jaksa Erny Maramba sempat mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk membenarkan dan memaafkan ulah Fauzi.

?Meminta agar majelis hakim menyatakan Ahmad Fauzi terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana dua tahun penjara,? ujar Erny.

Hukuman itu, menurut dia, layak diberikan karena Fauzi terbukti melanggar pasal 5 ayat 2 jo pasal 5 ayat 1 huruf a UU Pemberantasan Tipikor. Fauzi, yang dikenal dekat dengan Kajati Jatim Maruli Hutagalung, juga diminta membayar denda Rp50 juta subsider tiga bulan penjara.

Tuntutan rendah tersebut disampaikan setelah JPU menyatakan bahwa ada lima hal yang meringankan Fauzi. Salah satunya, Fauzi dinilai bersikap sopan. Selain itu, dia mengakui kesalahan, belum pernah dihukum, dan menjadi tulang punggung keluarga.

Juga, yang paling penting, uang Rp1,5 miliar yang diterima dari Abdul Manaf belum dia nikmati. Dari lima hal meringankan itu, JPU hanya punya satu alasan yang memberatkan bagi Fauzi.

?Perbuatan terdakwa selaku aparat penegak hukum bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas korupsi,? imbuh Erny.

Tuntutan yang sama persis ditujukan kepada Abdul Manaf, sang pemberi uang suap. Yakni, dua tahun penjara dan denda Rp50 juta.

Tuntutan ringan itu menambah panjang daftar tidak konsistennya jaksa dalam menangani suatu perkara korupsi. Berdasar catatan Jawa Pos (induk radartegal.com), Harjito Mulyono dituntut 2,5 tahun penjara dalam kasus korupsi. Padahal, kerugian negara yang dia sebabkan jauh lebih kecil daripada suap yang didapat Fauzi. Yakni hanya Rp68,6 juta.

Lebih parah lagi jika dibandingkan dengan tuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski sama-sama berasal dari operasi tangkap tangan (OTT), tuntutan jaksa KPK berbeda jauh jika dibandingkan dengan tuntutan JPU terhadap Fauzi.

Sama-sama dari lingkungan penegak hukum, tuntutan yang disampaikan KPK umumnya sepuluh tahun penjara. Contohnya hakim tipikor Bengkulu Janner Purba yang dituntut sepuluh tahun penjara dengan barang bukti Rp 150 juta.

Sidang kemarin juga belum memperjelas status Abdullah, staf TU kejaksaan yang menjadi perantara Fauzi dan Manaf. Setelah sidang, Erny mengatakan bahwa Abdullah berperan sebagai perantara dalam kasus tersebut.

Terkait dengan status Abdullah, pihaknya menyerahkan kepada tim penyidik, apakah cukup bukti untuk membuat perilaku itu dipermasalahkan di pengadilan. Yang jelas, dia menyebut keterangan yang diberikan berdiri sendiri.

?Meski berdiri sendiri, hubungan itu ada. Tidak bisa dibantah,? ucapnya.

Menurut dia, kalau Abdullah dipermasalahkan, penyidik perlu mencari dua alat bukti. Apakah penyidik mau melakukan itu? Dia tidak tahu. Yang pasti, Erny menyatakan bahwa tim penyidik juga sudah mengetahui fakta sidang. (dim/c11/nw/jpg)


Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jelang Natal dan Tahun Baru, Kemenhub Siapkan Ramp Chek

Jelang Natal dan Tahun Baru, Kemenhub Siapkan Ramp Chek

Selain lebaran, arus lalu lintas yang cukup padat juga terjadi saat Natal dan tahun baru.


Dua Perencana Teror Kantor Polisi Ditangkap

Dua Perencana Teror Kantor Polisi Ditangkap

Densus 88 Anti Teror berhasil menangkap dua terduga teroris perencana aksi teror pada Polres Dharmasraya.


Setnov Mangkir Lagi, KPK Pikirkan Langkah Lanjutan

Setnov Mangkir Lagi, KPK Pikirkan Langkah Lanjutan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KOK) Agus Rahardjo menjelaskan, bila Setnov tidak hadir pemeriksaan, maka akan ada evaluasi yang harus ditempuh.


Divonis Lima Tahun, Miryam pun Dicopot dari DPR

Divonis Lima Tahun, Miryam pun Dicopot dari DPR

Berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam S. Haryani yang sempat dicabut pada persidangan Irman dan Sugiharto 23 Maret lalu.


Salah Satu Terduga Teroris Pembakar Polres Dharmasraya Anak Polisi

Salah Satu Terduga Teroris Pembakar Polres Dharmasraya Anak Polisi

Upaya Polri mengetahui identitas dua terduga teroris pembakar Polres Dharmasraya menemukan fakta mengejutkan.


Setnov Absen Lagi, Kuasa Hukumnya Gugat UU KPK

Setnov Absen Lagi, Kuasa Hukumnya Gugat UU KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut untuk putar otak menghadapi strategi Ketua DPR Setya Novanto.


Dua Terduga Teroris Muncul, Polres Dharmasraya Terbakar

Dua Terduga Teroris Muncul, Polres Dharmasraya Terbakar

Aksi teror dengan modus baru terjadi di Polres Dharmasraya kemarin dinihari (12/11).


Tarif Batas Atas-Bawah Taksi Online Segera Diterapkan

Tarif Batas Atas-Bawah Taksi Online Segera Diterapkan

Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 diakui Kementerian perhubungan tidak akan mudah.


Pimpinan KPK Dipolisikan, Febri: Statusnya Terlapor

Pimpinan KPK Dipolisikan, Febri: Statusnya Terlapor

Surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap dua pimpinan Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK) sudah diterbitkan kepolisian Selasa lalu (7/11).


Jelang Libur Akhir Tahun, Harga Gabah Petani Naik

Jelang Libur Akhir Tahun, Harga Gabah Petani Naik

Menuju akhir tahun 2017, harga beras dan gabah mengalami kenaikan tipis di tingkat hulu atau di tingkat petani.



Kolom

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!