Nasional
Share this on:

PGRI Keberatan Syarat Baru Pencairan TPG

  • PGRI Keberatan Syarat Baru Pencairan TPG
  • PGRI Keberatan Syarat Baru Pencairan TPG

Ilustrasi.

JAKARTA - Persyaratan bagi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) semakin berat. Di antaranya adalah wajib memiliki nilai hasil penilaian kinerja minimal baik.

Persaturan Guru Republik Indonesia (PGRI) keberatan terhadap semakin banyaknya syarat guru mendapatkan TPG. Ketentuan baru persyaratan mendapatkan TPG itu tertuang dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) 19/2017 tentang Guru.

Di ayat keempat pasal 15 dirinci ada delapan syarat mendapatkan TPG. Persyaratan yang berpotensi membuat repot para guru adalah, harus mendapatkan nilai hasil penilaian kinerja minimal baik.

Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi mengatakan ketentuan TPG dibayarkan sesuai kinerja guru itu sangat menyakitkan. Selain itu kabar bahwa pembayaran TPG dikaitkan dengan nilai uji kompetensi guru (UKG) juga meresahkan guru.

Saya akan sampaikan protes langsung ke jajaran Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, katanya di Jakarta, kemarin.

Unifah menuturkan birokrasi pembayaran TPG sebaiknya dilakukan dengan sederhana, adil, dan akuntable. Sehingga tidak sampai merepotkan guru dan berpotensi mengganggu tugas utamanya mengajar di dalam kelas. Dia berharap syarat mendapatkan TPG disederhanakan paling banyak tiga poin saja.

Yakni guru harus memiliki nomor register, mendapatkan sertifikat profesi guru, dan memenuhi beban jam mengajar. Itu saja sudah cukup. Sama seperti syarat mendapatkan tunjangan profesi untuk dosen, jelasnya.

Unifah mengatakan syarat beban kerja itu sudah termasuk dengan kinerja guru dalam mengajar. Sehingga tidak perlu lagi dibuat persyaratan mendapatkan nilai evaluasi kinerja minimal baik. Dia khawatir ke depan banyak guru yang sudah memenuhi jam mengajar, tetapi tidak mendapatkan TPG karena nilai evaluasi kinerja itu.

Menurut Unifah PGRI tidak mempersoalkan bahwa kinerja guru perlu dievaluasi. Sehingga ada perbaikan dalam proses pembelajaran ke depannya. Tetapi evaluasi kinerja guru itu jangan sampai menganggu pembayaran TPG, tegasnya.

Sekretaris Ditjen GTK Kemendikbud Nurzaman mengomentari sikap PGRI terkait syarat-syarat pembayaran TPG itu. Dia meluruskan beredarkan kabar bahwa pencairan TPG dikaitkan dengan nilai UKG. Ini tidak benar. Kemendikbud tidak pernah mengkaitkan UKG dengan TPG, katanya.

Kemudian Nurzaman mengomentari soal syarat mendapatkan nilai evaluasi kinerja minimal baik untuk mendapatkan TPG. Dia mengatakan penilaian itu nantinya dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Penilaian dilakukan sekali dalam setahun.

Nurzaman menegaskan syarat ini belum akan diterapkan sekarang. Sebab saat ini Kemendikbud masih menyempurnakan instrumen penilaian kinerja guru terlebih dahulu.

Tahun depan anggaran TPG untuk guru PNS daerah (PNSD) mencapai Rp58,3 triliun untuk 3,9 juta guru. Angka ini naik Rp5,5 triliun dibandingkan anggaran 2017 yang tercatat Rp52,8 triliun.

Anggaran TPG juga ada di Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp11,6 triliun untuk 257.209 guru. Kemudian anggaran TPG untuk guru non PNS yang dipegang Kemendikbud berjumlah Rp4,8 triliun untuk 222.204 guru non PNS. (wan/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Dahulukan Aturan Rapor dan Hari Sekolah

Dahulukan Aturan Rapor dan Hari Sekolah

Mendikbud Muhadjir Effendy angkat suara terkait regulasi baru turunan Peraturan Presiden (Perpres) 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.


Densus Tipikor Tidak Punya Kewenangan Baru

Densus Tipikor Tidak Punya Kewenangan Baru

Densus tindak pidana korupsi (Densus Tipikor) yang direncanakan beroperasi Desember ini bakal memperkuat pemberantasan korupsi.


Pemenang Praperadilan Bisa Jadi Tersangka Lagi

Pemenang Praperadilan Bisa Jadi Tersangka Lagi

Angin segar datang untuk KPK jika hendak mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terhadap Ketua DPR Setya Novanto.


KPK Kecewa, Terbitkan Sprindik Baru

KPK Kecewa, Terbitkan Sprindik Baru

KPK kecewa terhadap putusan hakim tunggal PN Jakarta Selatan, Cepi Iskandar dengan mengabulkan praperadilan yang dilayangkan Setya Nivanto.


KA Jayabaya Premium, Kereta Api Ekonomi Rasa Eksekutif

KA Jayabaya Premium, Kereta Api Ekonomi Rasa Eksekutif

Ada alternatif baru untuk pulang pergi ke Surabaya-Jakarta. Kereta api Jayakarya Premium siap melayani penumpang mulai kemarin.


Lagi, KPK Tetapkan Tersangka Baru E-KTP

Lagi, KPK Tetapkan Tersangka Baru E-KTP

Satu persatu pihak yang diduga terlibat dalam korupsi berjamaah mega proyek e-KTP ditetapkan tersangka oleh KPK.


Sekarang Sarjana Nontarbiyah Bisa Jadi Guru Agama

Sekarang Sarjana Nontarbiyah Bisa Jadi Guru Agama

Persaingan untuk menjadi guru agama Islam tahun depan bakal semakin ketat. Pasalnya Kementerian Agama (Kemenag) membuat regulasi baru.


Pemerintah Garansi Harga Komoditas Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru

Pemerintah Garansi Harga Komoditas Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru

Kementerian Pertanian menjamin stok sembako utama stabil sampai akhir tahun 2017 baik pada masa Natal maupun Tahun Baru.


Kelulusan Ujian Komputer CPNS Minim

Kelulusan Ujian Komputer CPNS Minim

Seleksi kompetensi dasar (SKD) berbasis komputer CPNS 2017 baru berlangsung di Kementerian Hukum dan HAM.


Akbar Faizal Bantah Tekan Miryam

Akbar Faizal Bantah Tekan Miryam

Akbar Faizal, anggota Komisi III DPR merasa keberatan namanya disebut dalam kasus yang menjerat Miryam S Haryani, tersangka kasus korupsi e-KTP.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!