Nasional
Share this on:

PGRI Keberatan Syarat Baru Pencairan TPG

  • PGRI Keberatan Syarat Baru Pencairan TPG
  • PGRI Keberatan Syarat Baru Pencairan TPG

Ilustrasi.

JAKARTA - Persyaratan bagi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) semakin berat. Di antaranya adalah wajib memiliki nilai hasil penilaian kinerja minimal baik.

Persaturan Guru Republik Indonesia (PGRI) keberatan terhadap semakin banyaknya syarat guru mendapatkan TPG. Ketentuan baru persyaratan mendapatkan TPG itu tertuang dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) 19/2017 tentang Guru.

Di ayat keempat pasal 15 dirinci ada delapan syarat mendapatkan TPG. Persyaratan yang berpotensi membuat repot para guru adalah, harus mendapatkan nilai hasil penilaian kinerja minimal baik.

Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi mengatakan ketentuan TPG dibayarkan sesuai kinerja guru itu sangat menyakitkan. Selain itu kabar bahwa pembayaran TPG dikaitkan dengan nilai uji kompetensi guru (UKG) juga meresahkan guru.

Saya akan sampaikan protes langsung ke jajaran Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, katanya di Jakarta, kemarin.

Unifah menuturkan birokrasi pembayaran TPG sebaiknya dilakukan dengan sederhana, adil, dan akuntable. Sehingga tidak sampai merepotkan guru dan berpotensi mengganggu tugas utamanya mengajar di dalam kelas. Dia berharap syarat mendapatkan TPG disederhanakan paling banyak tiga poin saja.

Yakni guru harus memiliki nomor register, mendapatkan sertifikat profesi guru, dan memenuhi beban jam mengajar. Itu saja sudah cukup. Sama seperti syarat mendapatkan tunjangan profesi untuk dosen, jelasnya.

Unifah mengatakan syarat beban kerja itu sudah termasuk dengan kinerja guru dalam mengajar. Sehingga tidak perlu lagi dibuat persyaratan mendapatkan nilai evaluasi kinerja minimal baik. Dia khawatir ke depan banyak guru yang sudah memenuhi jam mengajar, tetapi tidak mendapatkan TPG karena nilai evaluasi kinerja itu.

Menurut Unifah PGRI tidak mempersoalkan bahwa kinerja guru perlu dievaluasi. Sehingga ada perbaikan dalam proses pembelajaran ke depannya. Tetapi evaluasi kinerja guru itu jangan sampai menganggu pembayaran TPG, tegasnya.

Sekretaris Ditjen GTK Kemendikbud Nurzaman mengomentari sikap PGRI terkait syarat-syarat pembayaran TPG itu. Dia meluruskan beredarkan kabar bahwa pencairan TPG dikaitkan dengan nilai UKG. Ini tidak benar. Kemendikbud tidak pernah mengkaitkan UKG dengan TPG, katanya.

Kemudian Nurzaman mengomentari soal syarat mendapatkan nilai evaluasi kinerja minimal baik untuk mendapatkan TPG. Dia mengatakan penilaian itu nantinya dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Penilaian dilakukan sekali dalam setahun.

Nurzaman menegaskan syarat ini belum akan diterapkan sekarang. Sebab saat ini Kemendikbud masih menyempurnakan instrumen penilaian kinerja guru terlebih dahulu.

Tahun depan anggaran TPG untuk guru PNS daerah (PNSD) mencapai Rp58,3 triliun untuk 3,9 juta guru. Angka ini naik Rp5,5 triliun dibandingkan anggaran 2017 yang tercatat Rp52,8 triliun.

Anggaran TPG juga ada di Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp11,6 triliun untuk 257.209 guru. Kemudian anggaran TPG untuk guru non PNS yang dipegang Kemendikbud berjumlah Rp4,8 triliun untuk 222.204 guru non PNS. (wan/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Fredrich Tetap Tak Terima

Fredrich Tetap Tak Terima

Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi memasuki babak baru.


Tarif Listrik Dijanjikan Tak Naik Lagi

Tarif Listrik Dijanjikan Tak Naik Lagi

Kementerian ESDM tengah mempertimbangkan untuk mengkaji formula baru dengan memasukkan harga batu bara acuan (HBA) dalam penetapan tarif tenaga listrik.


Ongkos Haji Tahun Ini Rp35 Juta

Ongkos Haji Tahun Ini Rp35 Juta

Meski baru sebatas hitungan awal, calon jamaah yang berangkat tahun ini siap-siap antisipasi kenaikan ongkos haji.


Akhirnya, Cantrang Boleh Melaut dangan Syarat

Akhirnya, Cantrang Boleh Melaut dangan Syarat

Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti menemui ribuan massa dari Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI), Rabu (17/1) sore di Monas, Jakarta.


Sekarang, PNS Bisa Cuti Dampingi Istri Melahirkan

Sekarang, PNS Bisa Cuti Dampingi Istri Melahirkan

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melansir aturan baru tentang tata cara pemberian cuti PNS.


Keberatan Setnov Ditolak Seluruhnya

Keberatan Setnov Ditolak Seluruhnya

Nota keberatan yang disampaikan penasihat hukum terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP Setya Novanto (Setnov) ditolak.


Wow... Arus balik Liburan Tembus 104 Ribu Kendaraan

Wow... Arus balik Liburan Tembus 104 Ribu Kendaraan

Puncak arus balik pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2017 terjadi kemarin (1/1).


Jelang Libur Panjang, Pengerjaan Tol Elevated Dihentikan Sementara

Jelang Libur Panjang, Pengerjaan Tol Elevated Dihentikan Sementara

Tidak hanya sektor perhubungan laut yang menjadi perhatian menjelang libur Natal dan tahun baru.


Cegah Kemacetan, 22-25 Desember Truk Melintas Dibatasi

Cegah Kemacetan, 22-25 Desember Truk Melintas Dibatasi

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan aturan pembatasan operasional bagi kendaraan pengangkut barang selama libur Natal dan Tahun Baru 2018.


Usul 250 Ribu CPNS Baru, 212 Ribu Daerah se Indonesia

Usul 250 Ribu CPNS Baru, 212 Ribu Daerah se Indonesia

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) membuka kemungkinan adanya tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru tahun depan.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!