Nasional
Share this on:

PGRI Keberatan Syarat Baru Pencairan TPG

  • PGRI Keberatan Syarat Baru Pencairan TPG
  • PGRI Keberatan Syarat Baru Pencairan TPG

Ilustrasi.

JAKARTA - Persyaratan bagi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) semakin berat. Di antaranya adalah wajib memiliki nilai hasil penilaian kinerja minimal baik.

Persaturan Guru Republik Indonesia (PGRI) keberatan terhadap semakin banyaknya syarat guru mendapatkan TPG. Ketentuan baru persyaratan mendapatkan TPG itu tertuang dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) 19/2017 tentang Guru.

Di ayat keempat pasal 15 dirinci ada delapan syarat mendapatkan TPG. Persyaratan yang berpotensi membuat repot para guru adalah, harus mendapatkan nilai hasil penilaian kinerja minimal baik.

Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi mengatakan ketentuan TPG dibayarkan sesuai kinerja guru itu sangat menyakitkan. Selain itu kabar bahwa pembayaran TPG dikaitkan dengan nilai uji kompetensi guru (UKG) juga meresahkan guru.

Saya akan sampaikan protes langsung ke jajaran Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, katanya di Jakarta, kemarin.

Unifah menuturkan birokrasi pembayaran TPG sebaiknya dilakukan dengan sederhana, adil, dan akuntable. Sehingga tidak sampai merepotkan guru dan berpotensi mengganggu tugas utamanya mengajar di dalam kelas. Dia berharap syarat mendapatkan TPG disederhanakan paling banyak tiga poin saja.

Yakni guru harus memiliki nomor register, mendapatkan sertifikat profesi guru, dan memenuhi beban jam mengajar. Itu saja sudah cukup. Sama seperti syarat mendapatkan tunjangan profesi untuk dosen, jelasnya.

Unifah mengatakan syarat beban kerja itu sudah termasuk dengan kinerja guru dalam mengajar. Sehingga tidak perlu lagi dibuat persyaratan mendapatkan nilai evaluasi kinerja minimal baik. Dia khawatir ke depan banyak guru yang sudah memenuhi jam mengajar, tetapi tidak mendapatkan TPG karena nilai evaluasi kinerja itu.

Menurut Unifah PGRI tidak mempersoalkan bahwa kinerja guru perlu dievaluasi. Sehingga ada perbaikan dalam proses pembelajaran ke depannya. Tetapi evaluasi kinerja guru itu jangan sampai menganggu pembayaran TPG, tegasnya.

Sekretaris Ditjen GTK Kemendikbud Nurzaman mengomentari sikap PGRI terkait syarat-syarat pembayaran TPG itu. Dia meluruskan beredarkan kabar bahwa pencairan TPG dikaitkan dengan nilai UKG. Ini tidak benar. Kemendikbud tidak pernah mengkaitkan UKG dengan TPG, katanya.

Kemudian Nurzaman mengomentari soal syarat mendapatkan nilai evaluasi kinerja minimal baik untuk mendapatkan TPG. Dia mengatakan penilaian itu nantinya dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Penilaian dilakukan sekali dalam setahun.

Nurzaman menegaskan syarat ini belum akan diterapkan sekarang. Sebab saat ini Kemendikbud masih menyempurnakan instrumen penilaian kinerja guru terlebih dahulu.

Tahun depan anggaran TPG untuk guru PNS daerah (PNSD) mencapai Rp58,3 triliun untuk 3,9 juta guru. Angka ini naik Rp5,5 triliun dibandingkan anggaran 2017 yang tercatat Rp52,8 triliun.

Anggaran TPG juga ada di Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp11,6 triliun untuk 257.209 guru. Kemudian anggaran TPG untuk guru non PNS yang dipegang Kemendikbud berjumlah Rp4,8 triliun untuk 222.204 guru non PNS. (wan/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

PGRI Minta Pendaftaran CPNS Ditunda

PGRI Minta Pendaftaran CPNS Ditunda

Pengumuman kuota sekaligus tata cara pendaftaran CPNS baru 2018 rencananya dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) hari ini (19/9).


Ketatnya Syarat Kesehatan Tekan Jumlah Jamaah Meninggal

Ketatnya Syarat Kesehatan Tekan Jumlah Jamaah Meninggal

Musim haji berakhir sekitar dua pekan lagi. Sebagian besar jamaah haji sudah pulang ke Tanah Air.


Data NIK Tidak Muncul, Segera Lapor Dinas Dukcapil

Data NIK Tidak Muncul, Segera Lapor Dinas Dukcapil

Pendaftaran CPNS baru tahun lalu, diwarnai keluhan soal input NIK (nomor induk kependudukan).


Anggaran Ganti Rugi Menunggu Presiden

Anggaran Ganti Rugi Menunggu Presiden

Pemerintah belum memutuskan lagi pencairan sisa dana talangan untuk ganti rugi korban luapan Lumpur Lapindo.


Separo Kuota CPNS untuk Guru dan Dosen

Separo Kuota CPNS untuk Guru dan Dosen

Prioritas pemerintah dalam rekrutmen CPNS baru tahun ini tetap pada pendidik.


Siap-siap, Pemerintah Buka Lowongan 238.015 CPNS Baru

Siap-siap, Pemerintah Buka Lowongan 238.015 CPNS Baru

Pemerintah akhirnya menetapkan besaran kuota CPNS baru 2018. Total kuota yang disiapkan mencapai 238.015 kursi.


Validasi Kebutuhan CPNS Belum Tuntas

Validasi Kebutuhan CPNS Belum Tuntas

Kabar peneriman CPNS baru 2018 semakin santer. Pemerintah mengingatkan supaya masyarakat waspada terhadap praktik penipuan maupun berita bohong alias hoax.


Kepala Daerah Tersangka Tetap Wajib Dilantik

Kepala Daerah Tersangka Tetap Wajib Dilantik

Kepala daerah terpilih yang menjadi tersangka kasus pidana bukan hal yang baru di Indonesia.


Kapolda Papua yang Baru Diminta Tangani KKSB

Kapolda Papua yang Baru Diminta Tangani KKSB

Polri menggelar serah terima jabatan (Sertijab) tujuh perwira tinggi (pati) kemarin (20/8) di ruang Rupatama Mabes Polri.


Soal Pencucian Uang, Kejar Keterlibatan Petugas Lapas

Soal Pencucian Uang, Kejar Keterlibatan Petugas Lapas

Kasus pencucian uangsindikat bandar narkoba kelas kakap yang baru diungkap BNN menjadi pintu masuk untuk mengejar keterlibatan petugas lapas.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!