Nasional
Share this on:

PMK Diteken, THR dan Gaji ke-13 Cair Minggu Ini

  • PMK Diteken, THR dan Gaji ke-13 Cair Minggu Ini
  • PMK Diteken, THR dan Gaji ke-13 Cair Minggu Ini

JAKARTA - Presiden Joko Widodo baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) terkait Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pencairan kedua tunjangan tersebut harus melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang merupakan aturan pelaksana.

Menurut Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Marwanto Harjowiryono, PMK tersebut sudah diteken oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati. "PMK sudah ditandatangani Bu Menkeu," kata Marwanto, kemarin.

Meski begitu, Marwanto menuturkan, teknis pencairannya masih harus menunggu Satuan Kerja (Satker) mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Setidaknya ada 25 ribu Satker yang harus mengajukan surat tersebut.

"Tapi (pencairannya) menunggu Satker mengajukan SPM ke KPPN. Mudah-mudahan Kamis dan Jumat sudah ada pengajuan tersebut," urainya.

Untuk itu, Marwanto mengimbau pada seluruh Satker agar bisa mengajukan SPM, tepat waktu. Sebab, pencairan kedua tunjangan tersebut bergantung pada pengajuan SPM tersebut. Dia memastikan, jika surat pengajuan sudah diterima, maka proses pencairannya tidak akan memakan waktu lama.

"KPPN bisa mencairkan dana, kalau ada SPM. Proses pembayarannya pun cepat, karena kan sudah online dan langsung masuk rekening. Kecuali di daerah pelosok yang jauh, masih ada yang dikirim via pos," paparnya.

Marwanto pun memastikan, THR dan gaji ke-13 untuk pensiunan PNS dapat dibayarkan sebelum Lebaran. Sementara tunjangan gaji ke-13 bagi PNS aktif, baru akan diberikan pada awal Juli 2017. "Pensiun ke-13 dan THR diberikan sebelum hari raya. Gaji ke-13 diberikan awal Juli ini," imbuhnya.

Sebagai informasi, tahun ini, anggaran untuk pos belanja kedua tunjangan tersebut, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp23 triliun. Dari jumlah tersebut, ada kenaikan tipis untuk anggaran THR dibanding tahun sebelumnya.

Total anggaran THR tahun 2017 ini mencapai Rp8-10 triliun, sementara tahun lalu sebesar Rp6,5 triliun. Kenaikan anggaran tersebut disebabkan sejumlah faktor. Diantaranya, terdapat kenaikan pangkat sehingga gaji pokoknya juga mengalami kenaikan, kemudian adanya penambahan jumlah pegawai baru di beberapa Kementerian/Lembaga (K/L).

"Terdapat kenaikan gaji berkala karena naik pangkat dan jumlah pegawai di beberapa K/L juga bertambah," pungkasnya. (ken/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Dahulukan Aturan Rapor dan Hari Sekolah

Dahulukan Aturan Rapor dan Hari Sekolah

Mendikbud Muhadjir Effendy angkat suara terkait regulasi baru turunan Peraturan Presiden (Perpres) 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.


PDIP–PKB Optimis Gus Ipul–Anas Menangi Pilgub Jatim

PDIP–PKB Optimis Gus Ipul–Anas Menangi Pilgub Jatim

Koalisi PKB dan PDIP dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim resmi terjadi.


Densus Tipikor Tidak Punya Kewenangan Baru

Densus Tipikor Tidak Punya Kewenangan Baru

Densus tindak pidana korupsi (Densus Tipikor) yang direncanakan beroperasi Desember ini bakal memperkuat pemberantasan korupsi.


Penggunaan Merkuri Akan Dibatasi

Penggunaan Merkuri Akan Dibatasi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan segera membatasi penggunaan logam berat (merkuri) dalam berbagai fasilitas industri.


Soal Pengadaan Senjata, Perpres jadi Kebijakan Tunggal

Soal Pengadaan Senjata, Perpres jadi Kebijakan Tunggal

TNI mendorong agar kebijakan tunggal pengadaan dan penggunaan senjata api diatur melalui peraturan presiden (perpres).


Uji Publik Aturan Taksi Online Dikebut

Uji Publik Aturan Taksi Online Dikebut

Uji publik revisi Peraturan Menteri (PM) 26/2017 kembali dihelat. Kali ini dilakukan di Jakarta.


Pengadaan Senjata Satu Pintu di Kemenhan

Pengadaan Senjata Satu Pintu di Kemenhan

Rencana pemerintah menyatukan kebijakan terkait senjata api dan sejenisnya disambut positif oleh sejumlah pihak.


Pertegas TNI Tidak Boleh Berpolitik Praktis

Pertegas TNI Tidak Boleh Berpolitik Praktis

Jelang peringatan ulang tahun ke-72 TNI hari ini (5/10), militer dinilai ingin kembali ke ranah politik.


Pansus Angket KPK Kunjungi Kapolri, DPR Harus Diperingatkan

Pansus Angket KPK Kunjungi Kapolri, DPR Harus Diperingatkan

Kontroversi dibalik putusan praperadilan dan penyakit misterius Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) mengundang keprihatinan banyak pihak.


Senjata Brimob Seharusnya Masuk Halim Perdanakusuma

Senjata Brimob Seharusnya Masuk Halim Perdanakusuma

Polemik tertahannya 280 pucuk stand alone grenade launcher (SAGL) dan 5.932 amunisnya kian panjang.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!