Nasional
Share this on:

Polemik 5 Ribu Senjata Ilegal Belum Klir

  • Polemik 5 Ribu Senjata Ilegal Belum Klir
  • Polemik 5 Ribu Senjata Ilegal Belum Klir

JAKARTA - Penyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait 5 ribu senjata ilegal, kendati telah coba diluruskan Menkopolhukam Wiranto masih memunculkan tanda tanya. Pasalnya, ada ketidakcocokan antara pernyataan Panglima TNI dengan Menkopolhukam, yakni jumlah senjata dan soal legalitas.

Panglima menyebut senjata yang masuk 5 ribu pucuk. Namun, Menkopolhukam hanya menjelaskan adanya 5 ratus pucuk senjata yang dibeli Badan Intelijen Negara (BIN) dari Pindad. Panglima pun menyebut ribuan senjata itu ilegal. Namun, Menkopolhukam menjelaskan bahwa 500 senjata pesanan BIN legal.

Dengan begitu bisa disumsikan adanya dua kemungkinan, yakni Panglima TNI dan Menkopolhukam membicarakan dua pengadaan senjata yang berbeda atau justru ada salah satu yang mendapatkan informasi yang kurang lengkap. Selain BIN, lembaga manakah yang sedang melakukan pengadaan senjata?

Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan mekanisme pengadaan senjata di luar TNI itu melalui rekomendasi dari Polri. Ada sejumlah lembaga yang bisa mengadakan senjata dan harus mendapatkan rekomendasi dari Polri, di antaranya Badan Narkotika Nasional (BNN), BIN, Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT), Bea Cukai dan Satpol PP.

?Spesifikasi senjata itu berbeda dengan militer,? terangnya.

Kalau untuk 500 senjata yang dibeli BIN itu juga sudah melalui proses rekomendasi Polri. bahkan, prosedurnya sebelum senjata diserahkan ke BIN, harus diidentifikasi terlebih dahulu oleh Polri. ?Setelah itu baru diserahkan ke BIN,? ujarnya.

Apakah ada lembaga lain yang melakukan pengadaan senjata belakangan ini? Dia mengatakan bahwa selain BIN, ada dua lembaga yang melakukan pengadaan senjata. Yakni, Polri dan BNN. ?Untuk Polri sendiri sedang dalam proses. Jumlah senjatanya yang akan dibeli 15 ribu pucuk,? tuturnya.

5 ribu pucuk itu berasal dari Pindad dan 10 ribu pucuk berasal dari luar negeri. Keputusan membeli 10 ribu pucuk dari luar negeri itu juga karena terdesak, akibat Pindad tidak mampu untuk memenuhi pesanan 10 ribu pucuk untuk melengkapi menjadi 15 ribu pucuk.

?15 ribu pucuk itu pun bukan senjata serbu, melainkan senjata law enforcement. Senjata yang sifatnya untuk melumpuhkan,? paparnya.

Untuk pengadaan senjata BNN sendiri pengadaannya sudah selesai pada tahun lalu. Jumlahnya cukup banyak karena untuk digunakan oleh BNN di setiap daerah.

?Kalau BNPT kurang tahu persis. Tapi, ada juga Satpol PP dan Bea Cukai yang mengadakan amunisi. Hal itu dikarenakan mereka berlatih,? jelasnya.

Sementara sumber Jawa Pos (induk radartegal.com) menyebut, untuk pengadaan senjata di BNN jelas bukan merupakan senjata dengan spesifikasi militer. Yang dimaksud Panglima TNI itu, bukan merupakan senjata yang dibeli BNN.

Pertama, karena BNN bukan lembaga yang memiliki kepentingan politis. Kedua, memang lembaga lain yang dimaksud Panglima TNI.

Sementara Deputi Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari tidak ingin berkomentar terkait masalah pengadaan senjata. ?Besok saja ya, tanya Pak Budi Waseso,? paparnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai, Komisi III tidak pernah mengetahui adanya rincian anggaran pembelian senjata oleh BNN. Menurut Bambang, pembahasan yang dilakukan antara Komisi III dengan BNN selama ini hanya berlangsung sebatas mekanisme yang diatur dalam UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

?Kami di Komisi III tidak masuk di pembahasan satuan tiga, itu perintah UU MD3,? ungkap Bambang.

Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad menambahkan, dari sejumlah pembahasan di Komisi III, hanya Polri yang sudah meminta persetujuan DPR terkait pembelian senjata. Sejauh ini, Polri berencana membeli 5.000 pucuk senjata api dari PT Pindad.

Selain itu, ada juga rencana untuk melakukan impor sebanyak 10.000 senjata dari luar negeri. ?Rencana Polri ini hal yang wajar,? papar Dasco.

Sementara untuk BNN, Dasco menyebutkan, belum mendengar adanya pembelian senjata dari institusi yang dipimpin Budi Waseso itu. Jika memang benar adanya, tentu ada evaluasi dalam pembahasan anggaran untuk BNN.

?Penambahan (alokasi anggaran senjata) itu harus ada persetujuan di APBN atau kalau mereka mau coba alokasikan itu harus dengan persetujuan mitra kerja, harus minta ke komisi III DPR,? tandasnya. (idr/bay/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Tukin 120 Ribu Guru PNS Kemenag Macet

Tukin 120 Ribu Guru PNS Kemenag Macet

Penganggaran untuk tunjangan guru PNS di Kementerian Agama (Kemenag) menyisakan masalah.


Formasi Detail CPNS Belum Semua Diterima Instansi

Formasi Detail CPNS Belum Semua Diterima Instansi

Aktivasi website untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan dibuka kurang dari sepuluh hari lagi.


Anggaran Ganti Rugi Menunggu Presiden

Anggaran Ganti Rugi Menunggu Presiden

Pemerintah belum memutuskan lagi pencairan sisa dana talangan untuk ganti rugi korban luapan Lumpur Lapindo.


Masih Ada Terduga Teroris Dikejar

Masih Ada Terduga Teroris Dikejar

Pengejaran terhadap kelompok Rajendra ternyata belum usai.


Terpuruk, Rupiah Nyaris Sentuh Rp15 ribu

Terpuruk, Rupiah Nyaris Sentuh Rp15 ribu

Sejak awal pekan ini, kinerja rupiah terus memburuk. Pada Senin (3/9) lalu, pada penutupan perdagangan, nilai tukar rupiah terpuruk di angka Rp14.816 per dolar


Validasi Kebutuhan CPNS Belum Tuntas

Validasi Kebutuhan CPNS Belum Tuntas

Kabar peneriman CPNS baru 2018 semakin santer. Pemerintah mengingatkan supaya masyarakat waspada terhadap praktik penipuan maupun berita bohong alias hoax.


Jokowi Belum Buka Dokumen Kasus Munir

Jokowi Belum Buka Dokumen Kasus Munir

Aktor intelektual di balik kematian aktivis Munir tak kunjung diproses hukum hingga terpidana pembunuhannya, Pollycarpus Budihari Priyanto.


Dua Mahasiswa Curi 4 Ribu Data kartu Kredit

Dua Mahasiswa Curi 4 Ribu Data kartu Kredit

Tersangka pencurian data kartu kredit DSC dan AR masih bisa tersenyum saat difoto polisi pasca ditangkap petugas.


Ganti dengan Tagar #2019PrabowoPresiden

Ganti dengan Tagar #2019PrabowoPresiden

Partai Gerindra tidak ingin berlarut-larut dengan polemik gerakan #2019GantiPresiden.


SUGBK Siap Meski Belum 100 Persen

SUGBK Siap Meski Belum 100 Persen

H-2 menjelang opening ceremony Asian Games 2018, masih terlihat penyelesaian beberapa venue pertandingan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!