Nasional
Share this on:

Polri Siap Evaluasi, BPK Tidak Dorong Kenaikan Tarif STNK

  • Polri Siap Evaluasi, BPK Tidak Dorong Kenaikan Tarif STNK
  • Polri Siap Evaluasi, BPK Tidak Dorong Kenaikan Tarif STNK

JAKARTA - Polemik kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti STNK dan SIM terus bergulir. Pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar kenaikan tarif PNBP tidak memberatkan direspon cepat oleh Polri. Korps Bhayangkara memastikan siap bila ada rencana evaluasi terhadap kenaikan tarif STNK dan SIM tersebut.

Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan bahwa memang ada permintaan dari Presiden Jokowi untuk kenaikan tarif itu tidak memberatkan masyarakat. Karena saat ini peraturan tersebut sudah berlaku, maka Polri siap mengikuti bila ada evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

”Nantikan ada evaluasi terkait kebijakan tersebut, tapi polisi bukan yang memutuskan. Kami siap saja mengikuti apapun hasil evaluasi itu,” terangnya ditemui di kantor Divhumas Mabes Polri.

Evaluasi tersebut tentu merupakan kewenangan dari pemerintah yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya. ”Kita lihat nanti, kenaikan ini kan bukan usulan Polri. Jadi, tidak bisa hanya Polri yang memutuskan,” tutur mantan Kapolda Banten tersebut.

Sementara Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menjelaskan, sebenarnya tidak ada masalah untuk kebijakan kenaikan tarif PNBP yang di dalamnya ada STNK dan SIM. Hanya saja, memang ada kekurangan terkait konsultasi publiknya.

”Tidak dilakukan konsultasi publik, sehingga aspirasi masyarakat tidak tertampung,” tuturnya.

Karena itu mungkin sekali bila dalam evaluasi itu dibahas terkait konsultasi publiknya. Perlu ada solusi untuk itu, misalnya dengan memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat. ”Ya, harus dijelaskan semua secara detil untuk kebijakan tersebut,” tegasnya.

Dia menambahkan, persoalan komunikasi pemerintah yang belum baik tersebut tentu perlu untuk diperbaiki. Sebenarnya, Presiden Jokowi tidak mengetahui kenaikan sebanyak itu bukan masalah. ”Sebab, seorang presiden itu mengurus banyak hal. Tentu tidak semua diingat,” ungkapnya.

Hanya, peran lembaga kementerian itu yang seharusnya lebih aktif. Dia menuturkan, kementerian itu yang harusnya mengambil peran untuk sosialisasi kebijakan pemerintah. ”Kalau tidak kementerian ya Juru Bicaranya lah harus aktif,” tuturnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut bahwa kenaikan tarif ini merupakan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menemukan adanya kenaikan harga material pembuat dokumen kendaraan. ”Maka, akan terus merugi bila tarifnya tidak dinaikkan,” ujarnya.

Sementara, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi sendiri justru menampik pernyataan Kapolri yang menyebut kenaikan tarif STNK merupakan masukan dari BPK. Dia menegaskan, BPK selama ini tidak pernah mendorong Polri untuk menaikkan tarif tersebut. ”Kenaikan tarif (STNK) itu murni dari eksekutif, bukan dari kami (BPK),” ujarnya saat dihubungi Jawa Pos (induk radartegal.com), kemarin.

Soal PNPB dari STNK dan SIM yang menjadi temuan BPK, Qosasi belum bisa menjelaskan secara detail. Hanya, pihaknya memastikan, dalam temuan PNPB itu tidak ada saran atau masukan dari BPK yang mengarah pada usulan kenaikan tarif STNK.

”Jadi begini, intinya (dari temuan BPK) kami tidak mendorong kenaikan (tarif STNK), tapi kalau temuan (PNPB) memang harus dilihat lagi,” ujar Qosasi yang kemarin berada di Magelang ini. (idr/tyo/jpg)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Gerindra Keluar dari Pansus Angket

Gerindra Keluar dari Pansus Angket

Pansus Hak Angket KPK mulai tidak kompak. Tidak semua fraksi yang telah bergabung dalam panitia khusus itu bertahan.


Ada Apa kok Iwan Bule Dimutasi?

Ada Apa kok Iwan Bule Dimutasi?

Gerbong pejabat Polri kembali bergerak. Kemarin (20/7) Kapolri Jenderal Tito Karnavian memutasi 51 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen).


Mendagri: Perppu Ormas Hasil Kajian yang Tidak Sederhana

Mendagri: Perppu Ormas Hasil Kajian yang Tidak Sederhana

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah menghormati hak masyarakat yang menolak Perppu Ormas.


Jutaan Blangko E-KTP Ngendon di Daerah

Jutaan Blangko E-KTP Ngendon di Daerah

Suksenya lelang dan produksi blangko E-KTP awal tahun ini tidak lantas membuat masyarakat bisa segera memiliki KTP fisik.


Banyak Protes, Polri Siap Jalankan Perppu Ormas

Banyak Protes, Polri Siap Jalankan Perppu Ormas

Kendati banyak protes atas terbitnya Perppu 2/2017 tentang organisasi masyarakat (Ormas), Polri akan tetap menjalankan amanat perppu tersebut.


Alhamdulillah... Tarif KA Ekonomi Bersubsidi Batal Naik

Alhamdulillah... Tarif KA Ekonomi Bersubsidi Batal Naik

PT Kereta Api Indonesia (KAI) tiba-tiba membatalkan rencana kenaikan tarif kereta api (KA) ekonomi bersubsidi kemarin (5/7).


Aturan Tarif dan Kuota Tak Siap

Aturan Tarif dan Kuota Tak Siap

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan (PM) 26 Tahun 2017 tidak dalam trayek dipertanyakan.


Mahfud: SMS HT Tidak Mengancam Yulianto

Mahfud: SMS HT Tidak Mengancam Yulianto

Kasus hukum yang tengah menimpa bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) mengundang keprihatinan sejumlah pihak.


Polri Tawari KPK Ikut Usut Kasus Novel

Polri Tawari KPK Ikut Usut Kasus Novel

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan polisi telah mengamankan seorang saksi yang diduga mengetahui pelaku penyerangan Novel Baswedan.


Uang Amien Tidak Terkait Korupsi Alkes

Uang Amien Tidak Terkait Korupsi Alkes

Polemik dugaan penerimaan uang Rp600 juta dari proyek alat kesehatan (alkes) ke rekening Amien Rais menemui titik terang.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!