Nasional
Share this on:

Polri Siap Evaluasi, BPK Tidak Dorong Kenaikan Tarif STNK

  • Polri Siap Evaluasi, BPK Tidak Dorong Kenaikan Tarif STNK
  • Polri Siap Evaluasi, BPK Tidak Dorong Kenaikan Tarif STNK

JAKARTA - Polemik kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti STNK dan SIM terus bergulir. Pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar kenaikan tarif PNBP tidak memberatkan direspon cepat oleh Polri. Korps Bhayangkara memastikan siap bila ada rencana evaluasi terhadap kenaikan tarif STNK dan SIM tersebut.

Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan bahwa memang ada permintaan dari Presiden Jokowi untuk kenaikan tarif itu tidak memberatkan masyarakat. Karena saat ini peraturan tersebut sudah berlaku, maka Polri siap mengikuti bila ada evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

?Nantikan ada evaluasi terkait kebijakan tersebut, tapi polisi bukan yang memutuskan. Kami siap saja mengikuti apapun hasil evaluasi itu,? terangnya ditemui di kantor Divhumas Mabes Polri.

Evaluasi tersebut tentu merupakan kewenangan dari pemerintah yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya. ?Kita lihat nanti, kenaikan ini kan bukan usulan Polri. Jadi, tidak bisa hanya Polri yang memutuskan,? tutur mantan Kapolda Banten tersebut.

Sementara Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menjelaskan, sebenarnya tidak ada masalah untuk kebijakan kenaikan tarif PNBP yang di dalamnya ada STNK dan SIM. Hanya saja, memang ada kekurangan terkait konsultasi publiknya.

?Tidak dilakukan konsultasi publik, sehingga aspirasi masyarakat tidak tertampung,? tuturnya.

Karena itu mungkin sekali bila dalam evaluasi itu dibahas terkait konsultasi publiknya. Perlu ada solusi untuk itu, misalnya dengan memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat. ?Ya, harus dijelaskan semua secara detil untuk kebijakan tersebut,? tegasnya.

Dia menambahkan, persoalan komunikasi pemerintah yang belum baik tersebut tentu perlu untuk diperbaiki. Sebenarnya, Presiden Jokowi tidak mengetahui kenaikan sebanyak itu bukan masalah. ?Sebab, seorang presiden itu mengurus banyak hal. Tentu tidak semua diingat,? ungkapnya.

Hanya, peran lembaga kementerian itu yang seharusnya lebih aktif. Dia menuturkan, kementerian itu yang harusnya mengambil peran untuk sosialisasi kebijakan pemerintah. ?Kalau tidak kementerian ya Juru Bicaranya lah harus aktif,? tuturnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut bahwa kenaikan tarif ini merupakan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menemukan adanya kenaikan harga material pembuat dokumen kendaraan. ?Maka, akan terus merugi bila tarifnya tidak dinaikkan,? ujarnya.

Sementara, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi sendiri justru menampik pernyataan Kapolri yang menyebut kenaikan tarif STNK merupakan masukan dari BPK. Dia menegaskan, BPK selama ini tidak pernah mendorong Polri untuk menaikkan tarif tersebut. ?Kenaikan tarif (STNK) itu murni dari eksekutif, bukan dari kami (BPK),? ujarnya saat dihubungi Jawa Pos (induk radartegal.com), kemarin.

Soal PNPB dari STNK dan SIM yang menjadi temuan BPK, Qosasi belum bisa menjelaskan secara detail. Hanya, pihaknya memastikan, dalam temuan PNPB itu tidak ada saran atau masukan dari BPK yang mengarah pada usulan kenaikan tarif STNK.

?Jadi begini, intinya (dari temuan BPK) kami tidak mendorong kenaikan (tarif STNK), tapi kalau temuan (PNPB) memang harus dilihat lagi,? ujar Qosasi yang kemarin berada di Magelang ini. (idr/tyo/jpg)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Sembako Mulai Naik, Daging Sapi Tembus Rp130.000

Sembako Mulai Naik, Daging Sapi Tembus Rp130.000

H- 4 sebelum lebaran, harga-harga kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan, kemarin. Daging sapi mencatatkan kenaikan paling signifikan.


Jalan Tol Semarang-Solo Satu Tarif

Jalan Tol Semarang-Solo Satu Tarif

Kementerian PUPR dan PT Jasa Marga telah sepakat menetapkan tarif tunggal untuk Jalan Tol Semarang-Solo seksi A, B, dan C.


Kata Pemerintah THR PNS Naik Bukan Kebijakan Politis

Kata Pemerintah THR PNS Naik Bukan Kebijakan Politis

Semakin tebalnya uang tunjangan hari raya (THR) yang diterima PNS, TNI, dan Polri serta pensiunan dinilai bermuatan politis.


Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun

Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun

Lebaran tahun ini benar-benar memberi berkah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri. Baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun.


Alhamdulillah, Awal Puasa Tahun Ini Serempak

Alhamdulillah, Awal Puasa Tahun Ini Serempak

Seperti prediksi sebelumnya, tidak ada perbedaan dalam penetapan 1 Ramadan 1439 H/2018 M.


Terduga Provokator Kerusuhan, Aktif Serukan Teror ke Polisi

Terduga Provokator Kerusuhan, Aktif Serukan Teror ke Polisi

Sekitar pukul 09.00 kemarin (10/5), beberapa polisi tampak memasang garis polisi di sekitar kamar jenazah RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.


Dituntut Jaksa Penjara 20 Tahun, Bos Travel Nangis

Dituntut Jaksa Penjara 20 Tahun, Bos Travel Nangis

Anniesa Hasibuan, salah satu terdakwa kasus penipuan berkedok biro haji dan umroh First Travel tidak mampu menyembunyikan kesedihannya.


Tiga Terduga Teroris Siap Ledakan Bom High Explosive

Tiga Terduga Teroris Siap Ledakan Bom High Explosive

Kelompok teroris masih menggeliat. Kemarin (7/5) Polri mengungkapkan penangkapan tiga terduga teroris di jalan Veteran III, Bogor, Jawa Barat.


Kemendikbud Kaji Unas Kembali Jadi Penentu Kelulusan

Kemendikbud Kaji Unas Kembali Jadi Penentu Kelulusan

Di balik berturut merosotnya rata-rata nilai unas, tahun ini dan tahun lalu, Kemendikbud melakukan sejumlah evaluasi.


Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengesekusi terpidana kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto (Setnov).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!