Nasional
Share this on:

Polri Siap Evaluasi, BPK Tidak Dorong Kenaikan Tarif STNK

  • Polri Siap Evaluasi, BPK Tidak Dorong Kenaikan Tarif STNK
  • Polri Siap Evaluasi, BPK Tidak Dorong Kenaikan Tarif STNK

Polemik kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti STNK dan SIM terus bergulir.

JAKARTA - Polemik kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti STNK dan SIM terus bergulir. Pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar kenaikan tarif PNBP tidak memberatkan direspon cepat oleh Polri. Korps Bhayangkara memastikan siap bila ada rencana evaluasi terhadap kenaikan tarif STNK dan SIM tersebut.

Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan bahwa memang ada permintaan dari Presiden Jokowi untuk kenaikan tarif itu tidak memberatkan masyarakat. Karena saat ini peraturan tersebut sudah berlaku, maka Polri siap mengikuti bila ada evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

”Nantikan ada evaluasi terkait kebijakan tersebut, tapi polisi bukan yang memutuskan. Kami siap saja mengikuti apapun hasil evaluasi itu,” terangnya ditemui di kantor Divhumas Mabes Polri.

Evaluasi tersebut tentu merupakan kewenangan dari pemerintah yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya. ”Kita lihat nanti, kenaikan ini kan bukan usulan Polri. Jadi, tidak bisa hanya Polri yang memutuskan,” tutur mantan Kapolda Banten tersebut.

Sementara Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menjelaskan, sebenarnya tidak ada masalah untuk kebijakan kenaikan tarif PNBP yang di dalamnya ada STNK dan SIM. Hanya saja, memang ada kekurangan terkait konsultasi publiknya.

”Tidak dilakukan konsultasi publik, sehingga aspirasi masyarakat tidak tertampung,” tuturnya.

Karena itu mungkin sekali bila dalam evaluasi itu dibahas terkait konsultasi publiknya. Perlu ada solusi untuk itu, misalnya dengan memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat. ”Ya, harus dijelaskan semua secara detil untuk kebijakan tersebut,” tegasnya.

Dia menambahkan, persoalan komunikasi pemerintah yang belum baik tersebut tentu perlu untuk diperbaiki. Sebenarnya, Presiden Jokowi tidak mengetahui kenaikan sebanyak itu bukan masalah. ”Sebab, seorang presiden itu mengurus banyak hal. Tentu tidak semua diingat,” ungkapnya.

Hanya, peran lembaga kementerian itu yang seharusnya lebih aktif. Dia menuturkan, kementerian itu yang harusnya mengambil peran untuk sosialisasi kebijakan pemerintah. ”Kalau tidak kementerian ya Juru Bicaranya lah harus aktif,” tuturnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut bahwa kenaikan tarif ini merupakan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menemukan adanya kenaikan harga material pembuat dokumen kendaraan. ”Maka, akan terus merugi bila tarifnya tidak dinaikkan,” ujarnya.

Sementara, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi sendiri justru menampik pernyataan Kapolri yang menyebut kenaikan tarif STNK merupakan masukan dari BPK. Dia menegaskan, BPK selama ini tidak pernah mendorong Polri untuk menaikkan tarif tersebut. ”Kenaikan tarif (STNK) itu murni dari eksekutif, bukan dari kami (BPK),” ujarnya saat dihubungi Jawa Pos (induk radartegal.com), kemarin.

Soal PNPB dari STNK dan SIM yang menjadi temuan BPK, Qosasi belum bisa menjelaskan secara detail. Hanya, pihaknya memastikan, dalam temuan PNPB itu tidak ada saran atau masukan dari BPK yang mengarah pada usulan kenaikan tarif STNK.

”Jadi begini, intinya (dari temuan BPK) kami tidak mendorong kenaikan (tarif STNK), tapi kalau temuan (PNPB) memang harus dilihat lagi,” ujar Qosasi yang kemarin berada di Magelang ini. (idr/tyo/jpg)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Pemerintah Segera Atur Tarif Umrah

Pemerintah Segera Atur Tarif Umrah

Perang tarif umrah saat ini sudah tidak sehat. Sejumlah penyelenggara umrah mematok tarif umrah promo.


Siap-siap, Komisi Kejaksaan Segera Periksa Jaksa Kasus Ahok

Siap-siap, Komisi Kejaksaan Segera Periksa Jaksa Kasus Ahok

Kejanggalan penuntutan jaksa penuntut umum (JPU) sidang dugaan penistaan agama disinyalir tidak terlepas dari peran Jaksa Agung HM. Prasetyo.


Mau Haji Lagi? Tunggu 10 Tahun Mendatang ya...

Mau Haji Lagi? Tunggu 10 Tahun Mendatang ya...

Masyarakat tidak bisa lagi berangkat haji berkali-kali dalam tempo yang singkat.


Dicekal, Setnov Siap Dipanggil KPK

Dicekal, Setnov Siap Dipanggil KPK

Status cekal telah ditetapkan KPK kepada Ketua DPR Setya Novanto, dalam kaitan dugaan keterlibatan kasus korupsi E-KTP.


Ditutut 6 Tahun, Tuntutan Dahlan Tak Sesuai Fakta Sidang

Ditutut 6 Tahun, Tuntutan Dahlan Tak Sesuai Fakta Sidang

Pengabdian dan segala pembelaan Dahlan Iskan benar-benar tidak mampu meluluhkan nurani jaksa penuntut umum Kejati Jatim.


Alhamdulillah... Awal Puasa dan Lebaran Kompak

Alhamdulillah... Awal Puasa dan Lebaran Kompak

Prediksi bahwa tahun ini awal puasa atau 1 Ramadan dan 1 Syawal kompak ternyata tidak meleset.


Tenang, Sampai Juni Harga BBM dan Listrik Tidak Naik

Tenang, Sampai Juni Harga BBM dan Listrik Tidak Naik

Potensi lonjakan inflasi saat Ramadan dan Lebaran pada akhir Mei hingga Juni sudah diantisipasi pemerintah.


Dirugikan Taksi Online? Anda Bisa Ajukan Gugatan

Dirugikan Taksi Online? Anda Bisa Ajukan Gugatan

Poin pemberlakukan tarif batas bawah pada revisi Permenhub 32/2016 menimbulkan kontroversi.


Pegawai Restoran Dipecat gara-gara Kentut

Pegawai Restoran Dipecat gara-gara Kentut

Jangan buang angin sembarangan. Kentut bisa menjadi perkara besar jika dilakukan di waktu dan tempat yang tidak pas.


Malnutrisi Sebabkan Usia Rawat Inap Lebih Panjang

Malnutrisi Sebabkan Usia Rawat Inap Lebih Panjang

Malnutrisi pasien rawat inap di rumah sakit merupakan masalah yang banyak terjadi, tidak hanya di negara berkembang bahkan di negara maju.



Kolom

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!