Nasional
Share this on:

Polri Siap Evaluasi, BPK Tidak Dorong Kenaikan Tarif STNK

  • Polri Siap Evaluasi, BPK Tidak Dorong Kenaikan Tarif STNK
  • Polri Siap Evaluasi, BPK Tidak Dorong Kenaikan Tarif STNK

JAKARTA - Polemik kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti STNK dan SIM terus bergulir. Pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar kenaikan tarif PNBP tidak memberatkan direspon cepat oleh Polri. Korps Bhayangkara memastikan siap bila ada rencana evaluasi terhadap kenaikan tarif STNK dan SIM tersebut.

Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan bahwa memang ada permintaan dari Presiden Jokowi untuk kenaikan tarif itu tidak memberatkan masyarakat. Karena saat ini peraturan tersebut sudah berlaku, maka Polri siap mengikuti bila ada evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

?Nantikan ada evaluasi terkait kebijakan tersebut, tapi polisi bukan yang memutuskan. Kami siap saja mengikuti apapun hasil evaluasi itu,? terangnya ditemui di kantor Divhumas Mabes Polri.

Evaluasi tersebut tentu merupakan kewenangan dari pemerintah yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya. ?Kita lihat nanti, kenaikan ini kan bukan usulan Polri. Jadi, tidak bisa hanya Polri yang memutuskan,? tutur mantan Kapolda Banten tersebut.

Sementara Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menjelaskan, sebenarnya tidak ada masalah untuk kebijakan kenaikan tarif PNBP yang di dalamnya ada STNK dan SIM. Hanya saja, memang ada kekurangan terkait konsultasi publiknya.

?Tidak dilakukan konsultasi publik, sehingga aspirasi masyarakat tidak tertampung,? tuturnya.

Karena itu mungkin sekali bila dalam evaluasi itu dibahas terkait konsultasi publiknya. Perlu ada solusi untuk itu, misalnya dengan memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat. ?Ya, harus dijelaskan semua secara detil untuk kebijakan tersebut,? tegasnya.

Dia menambahkan, persoalan komunikasi pemerintah yang belum baik tersebut tentu perlu untuk diperbaiki. Sebenarnya, Presiden Jokowi tidak mengetahui kenaikan sebanyak itu bukan masalah. ?Sebab, seorang presiden itu mengurus banyak hal. Tentu tidak semua diingat,? ungkapnya.

Hanya, peran lembaga kementerian itu yang seharusnya lebih aktif. Dia menuturkan, kementerian itu yang harusnya mengambil peran untuk sosialisasi kebijakan pemerintah. ?Kalau tidak kementerian ya Juru Bicaranya lah harus aktif,? tuturnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut bahwa kenaikan tarif ini merupakan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menemukan adanya kenaikan harga material pembuat dokumen kendaraan. ?Maka, akan terus merugi bila tarifnya tidak dinaikkan,? ujarnya.

Sementara, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi sendiri justru menampik pernyataan Kapolri yang menyebut kenaikan tarif STNK merupakan masukan dari BPK. Dia menegaskan, BPK selama ini tidak pernah mendorong Polri untuk menaikkan tarif tersebut. ?Kenaikan tarif (STNK) itu murni dari eksekutif, bukan dari kami (BPK),? ujarnya saat dihubungi Jawa Pos (induk radartegal.com), kemarin.

Soal PNPB dari STNK dan SIM yang menjadi temuan BPK, Qosasi belum bisa menjelaskan secara detail. Hanya, pihaknya memastikan, dalam temuan PNPB itu tidak ada saran atau masukan dari BPK yang mengarah pada usulan kenaikan tarif STNK.

?Jadi begini, intinya (dari temuan BPK) kami tidak mendorong kenaikan (tarif STNK), tapi kalau temuan (PNPB) memang harus dilihat lagi,? ujar Qosasi yang kemarin berada di Magelang ini. (idr/tyo/jpg)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Gus Ipul Boyongan, Khofifah Buka Posko

Gus Ipul Boyongan, Khofifah Buka Posko

Para kandidat peserta pilgub Jatim sudah siap menghadapi masa kampanye yang dimulai hari ini. Sejumlah aktivitas mereka langsungkan, kemarin.


Ditanya soal Bagi-bagi Duit, Saksi Kompak Jawab Tidak Tahu

Ditanya soal Bagi-bagi Duit, Saksi Kompak Jawab Tidak Tahu

Lanjutan sidang kasus dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto berlangsung sebagaimana mestinya.


Umat Jangan Terprovokasi

Umat Jangan Terprovokasi

Polri harus bergerak cepat mengungkap serangan Suliono di Gereja Katolik Santa Lidwina, kemarin.


Kereta Cepat Jalur Selatan Bisa Sampai Jogja

Kereta Cepat Jalur Selatan Bisa Sampai Jogja

Niat pemerintah pusat membangun kereta api cepat jalur Jakarta - Bandung berpotensi berubah. Rencananya, pembangunan tersebut tidak berhenti di Bandung.


Perlindungan Hukum Guru Harus Lebih Jelas

Perlindungan Hukum Guru Harus Lebih Jelas

KekerasanN yang berujung meninggalnya guru SMAN 1 Torjun, Sampang, kemarin tidak boleh terulang.


Tidak Ada Sanksi Akademik untuk Peng’kartu kuning’ Presiden

Tidak Ada Sanksi Akademik untuk Peng’kartu kuning’ Presiden

Perayaan Dies Natalis Universitas Indonesia (UI) ke-68 mendadak ramai menjadi pembicaraan publik.


Agar Tol Murah, Gugat Pemerintah Dong...

Agar Tol Murah, Gugat Pemerintah Dong...

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai bahwa tingginya tarif tol tidak akan berubah jika tidak ada aksi nyata dari masyarakat.


Mobil Sitaan KPK Dihibahkan ke Lembaga Negara

Mobil Sitaan KPK Dihibahkan ke Lembaga Negara

Satu persatu aset mantan Kepala Korlantas (Kakorlantas) Polri Irjen (Purn) Djoko Susilo yang sudah dirampas negara dilepas KPK.


Tarif Listrik Dijanjikan Tak Naik Lagi

Tarif Listrik Dijanjikan Tak Naik Lagi

Kementerian ESDM tengah mempertimbangkan untuk mengkaji formula baru dengan memasukkan harga batu bara acuan (HBA) dalam penetapan tarif tenaga listrik.


Siap-siap, Setnov Akan Beber Aktor Utama Korupsi E-KTP

Siap-siap, Setnov Akan Beber Aktor Utama Korupsi E-KTP

Jalan Setya Novanto (Setnov) yang mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) belum mulus.



Berita Hari Ini

hari pers

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!