Nasional
Share this on:

Polri Siap Evaluasi, BPK Tidak Dorong Kenaikan Tarif STNK

  • Polri Siap Evaluasi, BPK Tidak Dorong Kenaikan Tarif STNK
  • Polri Siap Evaluasi, BPK Tidak Dorong Kenaikan Tarif STNK

Polemik kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti STNK dan SIM terus bergulir.

JAKARTA - Polemik kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti STNK dan SIM terus bergulir. Pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar kenaikan tarif PNBP tidak memberatkan direspon cepat oleh Polri. Korps Bhayangkara memastikan siap bila ada rencana evaluasi terhadap kenaikan tarif STNK dan SIM tersebut.

Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan bahwa memang ada permintaan dari Presiden Jokowi untuk kenaikan tarif itu tidak memberatkan masyarakat. Karena saat ini peraturan tersebut sudah berlaku, maka Polri siap mengikuti bila ada evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

”Nantikan ada evaluasi terkait kebijakan tersebut, tapi polisi bukan yang memutuskan. Kami siap saja mengikuti apapun hasil evaluasi itu,” terangnya ditemui di kantor Divhumas Mabes Polri.

Evaluasi tersebut tentu merupakan kewenangan dari pemerintah yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya. ”Kita lihat nanti, kenaikan ini kan bukan usulan Polri. Jadi, tidak bisa hanya Polri yang memutuskan,” tutur mantan Kapolda Banten tersebut.

Sementara Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menjelaskan, sebenarnya tidak ada masalah untuk kebijakan kenaikan tarif PNBP yang di dalamnya ada STNK dan SIM. Hanya saja, memang ada kekurangan terkait konsultasi publiknya.

”Tidak dilakukan konsultasi publik, sehingga aspirasi masyarakat tidak tertampung,” tuturnya.

Karena itu mungkin sekali bila dalam evaluasi itu dibahas terkait konsultasi publiknya. Perlu ada solusi untuk itu, misalnya dengan memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat. ”Ya, harus dijelaskan semua secara detil untuk kebijakan tersebut,” tegasnya.

Dia menambahkan, persoalan komunikasi pemerintah yang belum baik tersebut tentu perlu untuk diperbaiki. Sebenarnya, Presiden Jokowi tidak mengetahui kenaikan sebanyak itu bukan masalah. ”Sebab, seorang presiden itu mengurus banyak hal. Tentu tidak semua diingat,” ungkapnya.

Hanya, peran lembaga kementerian itu yang seharusnya lebih aktif. Dia menuturkan, kementerian itu yang harusnya mengambil peran untuk sosialisasi kebijakan pemerintah. ”Kalau tidak kementerian ya Juru Bicaranya lah harus aktif,” tuturnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut bahwa kenaikan tarif ini merupakan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menemukan adanya kenaikan harga material pembuat dokumen kendaraan. ”Maka, akan terus merugi bila tarifnya tidak dinaikkan,” ujarnya.

Sementara, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi sendiri justru menampik pernyataan Kapolri yang menyebut kenaikan tarif STNK merupakan masukan dari BPK. Dia menegaskan, BPK selama ini tidak pernah mendorong Polri untuk menaikkan tarif tersebut. ”Kenaikan tarif (STNK) itu murni dari eksekutif, bukan dari kami (BPK),” ujarnya saat dihubungi Jawa Pos (induk radartegal.com), kemarin.

Soal PNPB dari STNK dan SIM yang menjadi temuan BPK, Qosasi belum bisa menjelaskan secara detail. Hanya, pihaknya memastikan, dalam temuan PNPB itu tidak ada saran atau masukan dari BPK yang mengarah pada usulan kenaikan tarif STNK.

”Jadi begini, intinya (dari temuan BPK) kami tidak mendorong kenaikan (tarif STNK), tapi kalau temuan (PNPB) memang harus dilihat lagi,” ujar Qosasi yang kemarin berada di Magelang ini. (idr/tyo/jpg)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

 Fantastis, Raja Salman Booking Hotel Bintang Lima dengan Tarif Sewa Kamar Rp 133 juta per Malam

Fantastis, Raja Salman Booking Hotel Bintang Lima dengan Tarif Sewa Kamar Rp 133 juta per Malam

Kunjungan Kenegaraan Raja Saudi, Salman bin Abdulazis Al Saud, bakal membawa rombongan yang gemuk.


Kasus GNPF, Ujian Profesionalitas Polri

Kasus GNPF, Ujian Profesionalitas Polri

Penegakan hukum di Indonesia sedang mengalami ujian. Setelah berbagai dorongan untuk memproses hukum Basuki Tjahaja Purnama.


Yaqut: Hentikan Upaya-upaya Sudutkan Kiai Ma’ruf

Yaqut: Hentikan Upaya-upaya Sudutkan Kiai Ma’ruf

Jutaan warga Nahdlatul Ulama (NU) diseluruh Indonesia marah. Mereka tidak terima cecaran dan ancaman kepada KH Ma'ruf Amin.


Tembak Mati, Percepat Indonesia Bebas Narkotika

Tembak Mati, Percepat Indonesia Bebas Narkotika

Polri makin garang memerangi pengedar narkotika. Terbukti, hanya dalam 18 hari pada awal 2017, sudah ada empat pengedar yang meregang nyawa.


Mensos Minta Rastra Tidak Dipolitisasi

Mensos Minta Rastra Tidak Dipolitisasi

Jelang pilkada, bantuan sosial (nansos) paling rawan untuk dipolitisasi.


Dua Penyidik Polri Siap Jadi Saksi Kasus Ahok

Dua Penyidik Polri Siap Jadi Saksi Kasus Ahok

Polri memastikan penyidiknya siap menjadi saksi dalam sidang keenam kasus dugaan penistaan agama yang rencananya digelar Selasa (17/01).


Pembebasan Lahan Beres, Tol Batang-Semarang Siap Dilalui Lebaran

Pembebasan Lahan Beres, Tol Batang-Semarang Siap Dilalui Lebaran

Pembebasan lahan menjadi fokus pemerintah untuk mengebut proyek tol trans Jawa maupun Sumatera.


Wow... Satgas Pungli Terima 17 Ribu Pengaduan

Wow... Satgas Pungli Terima 17 Ribu Pengaduan

Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polri tampaknya mulai kewalahan dengan jumlah pengaduan masyarakat.


Polri Kejar Pemilik Akun Penyebar Hoax Uang Rupiah

Polri Kejar Pemilik Akun Penyebar Hoax Uang Rupiah

Bareskrim Polri berupaya mengejar pemilik akun media sosial yang menyebarkan hoax bahwa uang rupiah cetakan baru dicetak di perusahaan swasta.


Siap-siap, Golongan Listrik 900 VA Naik Januari Ini

Siap-siap, Golongan Listrik 900 VA Naik Januari Ini

PT PLN mengungkapkan bahwa ada 12 golongan tarif tenaga listrik yang mengikuti mekanisme tariff adjustment (TA) yang turun per Januari 2017.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!