Nasional
Share this on:

Polri Siap Evaluasi, BPK Tidak Dorong Kenaikan Tarif STNK

  • Polri Siap Evaluasi, BPK Tidak Dorong Kenaikan Tarif STNK
  • Polri Siap Evaluasi, BPK Tidak Dorong Kenaikan Tarif STNK

JAKARTA - Polemik kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti STNK dan SIM terus bergulir. Pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar kenaikan tarif PNBP tidak memberatkan direspon cepat oleh Polri. Korps Bhayangkara memastikan siap bila ada rencana evaluasi terhadap kenaikan tarif STNK dan SIM tersebut.

Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan bahwa memang ada permintaan dari Presiden Jokowi untuk kenaikan tarif itu tidak memberatkan masyarakat. Karena saat ini peraturan tersebut sudah berlaku, maka Polri siap mengikuti bila ada evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

?Nantikan ada evaluasi terkait kebijakan tersebut, tapi polisi bukan yang memutuskan. Kami siap saja mengikuti apapun hasil evaluasi itu,? terangnya ditemui di kantor Divhumas Mabes Polri.

Evaluasi tersebut tentu merupakan kewenangan dari pemerintah yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya. ?Kita lihat nanti, kenaikan ini kan bukan usulan Polri. Jadi, tidak bisa hanya Polri yang memutuskan,? tutur mantan Kapolda Banten tersebut.

Sementara Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menjelaskan, sebenarnya tidak ada masalah untuk kebijakan kenaikan tarif PNBP yang di dalamnya ada STNK dan SIM. Hanya saja, memang ada kekurangan terkait konsultasi publiknya.

?Tidak dilakukan konsultasi publik, sehingga aspirasi masyarakat tidak tertampung,? tuturnya.

Karena itu mungkin sekali bila dalam evaluasi itu dibahas terkait konsultasi publiknya. Perlu ada solusi untuk itu, misalnya dengan memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat. ?Ya, harus dijelaskan semua secara detil untuk kebijakan tersebut,? tegasnya.

Dia menambahkan, persoalan komunikasi pemerintah yang belum baik tersebut tentu perlu untuk diperbaiki. Sebenarnya, Presiden Jokowi tidak mengetahui kenaikan sebanyak itu bukan masalah. ?Sebab, seorang presiden itu mengurus banyak hal. Tentu tidak semua diingat,? ungkapnya.

Hanya, peran lembaga kementerian itu yang seharusnya lebih aktif. Dia menuturkan, kementerian itu yang harusnya mengambil peran untuk sosialisasi kebijakan pemerintah. ?Kalau tidak kementerian ya Juru Bicaranya lah harus aktif,? tuturnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut bahwa kenaikan tarif ini merupakan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menemukan adanya kenaikan harga material pembuat dokumen kendaraan. ?Maka, akan terus merugi bila tarifnya tidak dinaikkan,? ujarnya.

Sementara, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi sendiri justru menampik pernyataan Kapolri yang menyebut kenaikan tarif STNK merupakan masukan dari BPK. Dia menegaskan, BPK selama ini tidak pernah mendorong Polri untuk menaikkan tarif tersebut. ?Kenaikan tarif (STNK) itu murni dari eksekutif, bukan dari kami (BPK),? ujarnya saat dihubungi Jawa Pos (induk radartegal.com), kemarin.

Soal PNPB dari STNK dan SIM yang menjadi temuan BPK, Qosasi belum bisa menjelaskan secara detail. Hanya, pihaknya memastikan, dalam temuan PNPB itu tidak ada saran atau masukan dari BPK yang mengarah pada usulan kenaikan tarif STNK.

?Jadi begini, intinya (dari temuan BPK) kami tidak mendorong kenaikan (tarif STNK), tapi kalau temuan (PNPB) memang harus dilihat lagi,? ujar Qosasi yang kemarin berada di Magelang ini. (idr/tyo/jpg)


Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Tiga Ruas Tol Siap Dioperasionalisasikan

Tiga Ruas Tol Siap Dioperasionalisasikan

Ruas terakhir dari tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) akan diresmikan dalam waktu dekat.


Setnov Mangkir Lagi, KPK Pikirkan Langkah Lanjutan

Setnov Mangkir Lagi, KPK Pikirkan Langkah Lanjutan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KOK) Agus Rahardjo menjelaskan, bila Setnov tidak hadir pemeriksaan, maka akan ada evaluasi yang harus ditempuh.


Tarif Tak Naik, Tagihan Listrik Tergantung Pemakaian

Tarif Tak Naik, Tagihan Listrik Tergantung Pemakaian

Rencana pemerintah untuk menyederhanakan kelas golongan pelanggan listrik ditujukan untuk memudahkan masyarakat.


Salah Satu Terduga Teroris Pembakar Polres Dharmasraya Anak Polisi

Salah Satu Terduga Teroris Pembakar Polres Dharmasraya Anak Polisi

Upaya Polri mengetahui identitas dua terduga teroris pembakar Polres Dharmasraya menemukan fakta mengejutkan.


Tarif Batas Atas-Bawah Taksi Online Segera Diterapkan

Tarif Batas Atas-Bawah Taksi Online Segera Diterapkan

Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 diakui Kementerian perhubungan tidak akan mudah.


Kelompok Penyekap Izinkan Ibu-Ibu Berbelanja, Negosiasi Masih Mampet

Kelompok Penyekap Izinkan Ibu-Ibu Berbelanja, Negosiasi Masih Mampet

Memasuki hari keempat penyekapan 1.300 orang warga desa Banti, Timika, Papua, TNI dan Polri belum bisa menjalin komunikasi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata.


KPK Siap Hadapi Setnov

KPK Siap Hadapi Setnov

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi perlawanan kubu pengacara Ketua DPR Setya Novanto terkait dugaan pemalsuan surat.


Seribu Aktuaris Malaysia Siap Serbu Indonesia

Seribu Aktuaris Malaysia Siap Serbu Indonesia

Konon aktuaris adalah profesi dengan gaji menggiurkan di Indonesia.


Amarah Presiden Wapres Tidak Mempan pada Menteri

Amarah Presiden Wapres Tidak Mempan pada Menteri

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (inpres) untuk mencegah kegaduhan dalam proses pengambilan kebijakan.


Dideadline sampai Besok, Pemerintah Ancam Blokir WhatsApp

Dideadline sampai Besok, Pemerintah Ancam Blokir WhatsApp

Aplikasi WhatsApp harus siap bernasib sama seperti telegram. Kemenkominfo memastikan bakal memblokir akses WA di Indonesia.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!