Nasional
Share this on:

Polri Siap Evaluasi, BPK Tidak Dorong Kenaikan Tarif STNK

  • Polri Siap Evaluasi, BPK Tidak Dorong Kenaikan Tarif STNK
  • Polri Siap Evaluasi, BPK Tidak Dorong Kenaikan Tarif STNK

JAKARTA - Polemik kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti STNK dan SIM terus bergulir. Pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar kenaikan tarif PNBP tidak memberatkan direspon cepat oleh Polri. Korps Bhayangkara memastikan siap bila ada rencana evaluasi terhadap kenaikan tarif STNK dan SIM tersebut.

Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan bahwa memang ada permintaan dari Presiden Jokowi untuk kenaikan tarif itu tidak memberatkan masyarakat. Karena saat ini peraturan tersebut sudah berlaku, maka Polri siap mengikuti bila ada evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

?Nantikan ada evaluasi terkait kebijakan tersebut, tapi polisi bukan yang memutuskan. Kami siap saja mengikuti apapun hasil evaluasi itu,? terangnya ditemui di kantor Divhumas Mabes Polri.

Evaluasi tersebut tentu merupakan kewenangan dari pemerintah yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya. ?Kita lihat nanti, kenaikan ini kan bukan usulan Polri. Jadi, tidak bisa hanya Polri yang memutuskan,? tutur mantan Kapolda Banten tersebut.

Sementara Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menjelaskan, sebenarnya tidak ada masalah untuk kebijakan kenaikan tarif PNBP yang di dalamnya ada STNK dan SIM. Hanya saja, memang ada kekurangan terkait konsultasi publiknya.

?Tidak dilakukan konsultasi publik, sehingga aspirasi masyarakat tidak tertampung,? tuturnya.

Karena itu mungkin sekali bila dalam evaluasi itu dibahas terkait konsultasi publiknya. Perlu ada solusi untuk itu, misalnya dengan memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat. ?Ya, harus dijelaskan semua secara detil untuk kebijakan tersebut,? tegasnya.

Dia menambahkan, persoalan komunikasi pemerintah yang belum baik tersebut tentu perlu untuk diperbaiki. Sebenarnya, Presiden Jokowi tidak mengetahui kenaikan sebanyak itu bukan masalah. ?Sebab, seorang presiden itu mengurus banyak hal. Tentu tidak semua diingat,? ungkapnya.

Hanya, peran lembaga kementerian itu yang seharusnya lebih aktif. Dia menuturkan, kementerian itu yang harusnya mengambil peran untuk sosialisasi kebijakan pemerintah. ?Kalau tidak kementerian ya Juru Bicaranya lah harus aktif,? tuturnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut bahwa kenaikan tarif ini merupakan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menemukan adanya kenaikan harga material pembuat dokumen kendaraan. ?Maka, akan terus merugi bila tarifnya tidak dinaikkan,? ujarnya.

Sementara, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi sendiri justru menampik pernyataan Kapolri yang menyebut kenaikan tarif STNK merupakan masukan dari BPK. Dia menegaskan, BPK selama ini tidak pernah mendorong Polri untuk menaikkan tarif tersebut. ?Kenaikan tarif (STNK) itu murni dari eksekutif, bukan dari kami (BPK),? ujarnya saat dihubungi Jawa Pos (induk radartegal.com), kemarin.

Soal PNPB dari STNK dan SIM yang menjadi temuan BPK, Qosasi belum bisa menjelaskan secara detail. Hanya, pihaknya memastikan, dalam temuan PNPB itu tidak ada saran atau masukan dari BPK yang mengarah pada usulan kenaikan tarif STNK.

?Jadi begini, intinya (dari temuan BPK) kami tidak mendorong kenaikan (tarif STNK), tapi kalau temuan (PNPB) memang harus dilihat lagi,? ujar Qosasi yang kemarin berada di Magelang ini. (idr/tyo/jpg)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Ambruknya Jembatan Widang Tak Akan Ganggu Mudik

Ambruknya Jembatan Widang Tak Akan Ganggu Mudik

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) optimis jika ambruknya Jembatan Widang di Tuban Jawa Timur tidak akan mengganggu arus mudik.


Mahfud MD: Mari Doakan Pak Boediono

Mahfud MD: Mari Doakan Pak Boediono

Mantan Ketua MK Mahfud MD tidak yakin Wakil Presiden RI 2009–2014 Boediono benar-benar terlibat dalam kasus korupsi bailout Bank Century pada 2008.


Tol Jakarta-Surabaya Siap Digunakan untuk Mudik

Tol Jakarta-Surabaya Siap Digunakan untuk Mudik

Mudik lebaran memang masih lama. Namun kementerian terkait telah melakukan berbagai persiapan.


Dana Abu Tours Tinggal Rp2 Miliar

Dana Abu Tours Tinggal Rp2 Miliar

Aset Abu Tours yang tersisa tidak cukup lagi untuk mengembalikan dana jamaah. Termasuk untuk memberangkatkan jamaah yang belum umrah.


Ganggu Kedaulatan, Indonesia Siap Perang

Ganggu Kedaulatan, Indonesia Siap Perang

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menjawab tegas peringatan Tentara Pembebasan Nasional–Papua Barat (TPN – PB).


Penghasilan Minim, Ojol Tuntut Kenaikan Tarif

Penghasilan Minim, Ojol Tuntut Kenaikan Tarif

Aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan pengemudi ojek online (Ojol) di kawasan Monas kemarin (27/3) mendapat respon dari istana.


Tol Ngawi-Wilangan Siap Dioperasionalisasikan Kamis Lusa

Tol Ngawi-Wilangan Siap Dioperasionalisasikan Kamis Lusa

Ruas tol Ngawi-Kertosono seksi 1-3 (Ngawi-Wilangan) akan diresmikan Kamis (29/3) mendatang.


Tarif Tol di Indonesia Kemahalan

Tarif Tol di Indonesia Kemahalan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mempertimbangkan opsi memperpanjang konsesi untuk Badan Pengelola Jalan Tol (BPTJ).


Aman di Kediri, Muncul Kasus Serupa di Jakarta

Aman di Kediri, Muncul Kasus Serupa di Jakarta

Kasus saldo nasabah hilang misterius tidak hanya terjadi di Kediri


Bawang Putih 300 Ton Diduga Mengandung Penyakit Cacing

Bawang Putih 300 Ton Diduga Mengandung Penyakit Cacing

Di tengah kenaikan harga bawang putih, terdapat sebuah kasus penyalahgunaan impor bibit bawang putih yang dijual ke pasaran.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!