Nasional
Share this on:

Presiden Jokowi Ingin Kultur Hukum Dibenahi

  • Presiden Jokowi Ingin Kultur Hukum Dibenahi
  • Presiden Jokowi Ingin Kultur Hukum Dibenahi

JAKARTA - Penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka yang berujung pada penahanan menjadi salah satu topik yang dibicarakan di Istana Merdeka. Hal itu terjadi pada momen pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan para pemimpin redaksi media massa nasional, Senin (31/11) sore.

Dalam pertemuan selama sekitar dua jam itu, beberapa pimpinan media secara tegas menyampaikan tidak jelasnya penegakan hukum di Indonesia. Contohnya, penetapan tersangka dan penahanan terhadap Dahlan Iskan. Kerugian negara belum dihitung, tetapi Dahlan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Sorotan utama ditujukan kepada jaksa agung. ”Jaksa agung itu nggak ada kerjanya. Cuma kalau mau reshuffle aja ramai-ramai soal hukuman mati. Tapi, setelah selesai reshuffle, tidak ada lagi,” ujar Lestyanta R. Bhaskoro dari Koran Tempo.

Presiden Jokowi menyimak dengan saksama apa yang diungkapkan Bhaskoro. Sambil menyimak, sesekali Jokowi mencatatnya di secarik kertas. Menurut Bhaskoro, Dahlan adalah mantan menteri BUMN, tapi diperlakukan seperti itu oleh kejaksaan yang terkesan mencari-cari kesalahan. Dia menegaskan, Kejaksaan Agung perlu direformasi.

”Lembaga lain sudah melakukan reformasi, tapi Kejaksaan Agung belum,” katanya.

Ungkapan Bhaskoro tersebut ditimpali Totok Suryanto dari TVOne yang menyampaikan kegelisahan yang hampir serupa. Apa tanggapan Jokowi? ”Saya setuju bahwa kita harus membenahi aparat hukum. Baik di kejaksaan maupun kepolisian,” ungkapnya.

Jokowi juga menyoroti buruknya kultur hukum di Indonesia. Menurut dia, jika kultur itu belum dibenahi, tidak akan ada perbaikan di lembaga penegak hukum. ”Apakah proses rekrutmennya sudah betul? Apakah proses mutasinya sudah benar?” ucapnya.

Di tempat lain, Wakil Ketua DPR Fadli Zon kembali menyampaikan simpati atas kasus yang membelit Dahlan Iskan. Dia menilai, kasus yang menimpa Dahlan membuktikan bahwa hukum belum bisa menjadi panglima karena bisa menjadi alat bagi penguasa untuk menjatuhkan siapa pun.

’’Kasus yang sudah lebih dari 10 tahun dicari-cari, yang di depan mata tidak diusut,’’ ungkap Fadli saat berkunjung ke kantor Jawa Pos (induk radartegal.com) Jakarta, kemarin.

Menurut dia, penahanan Dahlan juga layak dikritik. Sebab, belum ada audit resmi terkait dengan kerugian negara yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena itu, ketika Dahlan kemudian langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejaksaan Tinggi Jatim, Fadli menilai kejaksaan sangat tergesa-gesa.

”Itu bentuk kesewenang-wenangan,” tegasnya.

Wakil ketua umum Partai Gerindra itu juga menyebut sosok Kepala Kejati Jatim Maruli Hutagalung yang tidak bebas dari masalah. Hal tersebut terkait dengan dugaan keterlibatan Maruli dalam kasus korupsi dana bansos yang menjerat mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

”Saya pikir, itu juga harus diungkap dan dituntaskan secara hukum,” tandasnya. (bay/c5/nw/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Tabrak Gunung, Pesawat Kargo Hancur
Tabrak Gunung, Pesawat Kargo Hancur

Berita Sejenis

Lima Hari Sekolah Batal Diterapkan

Lima Hari Sekolah Batal Diterapkan

Sekolah lima hari dalam sepekan sedianya tinggal dijalankan. Namun Presiden Joko Widodo mengambil langkah tegas.


Langkah Hukum Lawan Hak Angket DPR terhadap KPK

Langkah Hukum Lawan Hak Angket DPR terhadap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan suntikan moril dari para pakar hukum tata negara.


PMK Diteken, THR dan Gaji ke-13 Cair Minggu Ini

PMK Diteken, THR dan Gaji ke-13 Cair Minggu Ini

Presiden Joko Widodo baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) terkait Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS.


Buruan... Tiket Kereta Api Tambahan Kembali Dijual 14 Juni Nanti

Buruan... Tiket Kereta Api Tambahan Kembali Dijual 14 Juni Nanti

Ada kabar gembira bagi calon pemudik yang ingin pulang ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.


Soal Kriminalisasi Ulama, Komnas HAM Minta Presiden Turun Tangan

Soal Kriminalisasi Ulama, Komnas HAM Minta Presiden Turun Tangan

Komisi Nasional untuk HAM melayangkan permintaan resmi pada presiden untuk menyelesaikan kriminalisasi ulama terhadap Rizieq Syihab.


Fatwa MUI, Medsos Haram untuk Ghibah, Fitnah, dan Namimah

Fatwa MUI, Medsos Haram untuk Ghibah, Fitnah, dan Namimah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial (medsos).


Dihukum Tiga Tahun, Penulis Buku Jokowi Undercover Banding

Dihukum Tiga Tahun, Penulis Buku Jokowi Undercover Banding

Langkah Bambang Tri tegap ketika memasuki ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Blora, kemarin.


Empat Prajurit Gugur, Jokowi Tetap ke Natuna

Empat Prajurit Gugur, Jokowi Tetap ke Natuna

Kabar duka datang dari lokasi latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI di Tanjung Datuk, Natuna, Kepulauan Riau (Kepri).


Jokowi: Lihat Saja

Jokowi: Lihat Saja

Presiden Jokowi berpendapat bahwa aksi protes berulang seperti Aksi Simpati 55 dia anggap sebagai urusan yang tidak produktif.


Kasus SKL BLBI, Rizal Ramli Diperiksa

Kasus SKL BLBI, Rizal Ramli Diperiksa

KPK tampaknya ingin mengusut tuntas skandal mega korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari akarnya.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!