Nasional
Share this on:

Presiden Jokowi Ingin Kultur Hukum Dibenahi

  • Presiden Jokowi Ingin Kultur Hukum Dibenahi
  • Presiden Jokowi Ingin Kultur Hukum Dibenahi

JAKARTA - Penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka yang berujung pada penahanan menjadi salah satu topik yang dibicarakan di Istana Merdeka. Hal itu terjadi pada momen pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan para pemimpin redaksi media massa nasional, Senin (31/11) sore.

Dalam pertemuan selama sekitar dua jam itu, beberapa pimpinan media secara tegas menyampaikan tidak jelasnya penegakan hukum di Indonesia. Contohnya, penetapan tersangka dan penahanan terhadap Dahlan Iskan. Kerugian negara belum dihitung, tetapi Dahlan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Sorotan utama ditujukan kepada jaksa agung. ?Jaksa agung itu nggak ada kerjanya. Cuma kalau mau reshuffle aja ramai-ramai soal hukuman mati. Tapi, setelah selesai reshuffle, tidak ada lagi,? ujar Lestyanta R. Bhaskoro dari Koran Tempo.

Presiden Jokowi menyimak dengan saksama apa yang diungkapkan Bhaskoro. Sambil menyimak, sesekali Jokowi mencatatnya di secarik kertas. Menurut Bhaskoro, Dahlan adalah mantan menteri BUMN, tapi diperlakukan seperti itu oleh kejaksaan yang terkesan mencari-cari kesalahan. Dia menegaskan, Kejaksaan Agung perlu direformasi.

?Lembaga lain sudah melakukan reformasi, tapi Kejaksaan Agung belum,? katanya.

Ungkapan Bhaskoro tersebut ditimpali Totok Suryanto dari TVOne yang menyampaikan kegelisahan yang hampir serupa. Apa tanggapan Jokowi? ?Saya setuju bahwa kita harus membenahi aparat hukum. Baik di kejaksaan maupun kepolisian,? ungkapnya.

Jokowi juga menyoroti buruknya kultur hukum di Indonesia. Menurut dia, jika kultur itu belum dibenahi, tidak akan ada perbaikan di lembaga penegak hukum. ?Apakah proses rekrutmennya sudah betul? Apakah proses mutasinya sudah benar ucapnya.

Di tempat lain, Wakil Ketua DPR Fadli Zon kembali menyampaikan simpati atas kasus yang membelit Dahlan Iskan. Dia menilai, kasus yang menimpa Dahlan membuktikan bahwa hukum belum bisa menjadi panglima karena bisa menjadi alat bagi penguasa untuk menjatuhkan siapa pun.

Kasus yang sudah lebih dari 10 tahun dicari-cari, yang di depan mata tidak diusut, ungkap Fadli saat berkunjung ke kantor Jawa Pos (induk radartegal.com) Jakarta, kemarin.

Menurut dia, penahanan Dahlan juga layak dikritik. Sebab, belum ada audit resmi terkait dengan kerugian negara yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena itu, ketika Dahlan kemudian langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejaksaan Tinggi Jatim, Fadli menilai kejaksaan sangat tergesa-gesa.

?Itu bentuk kesewenang-wenangan,? tegasnya.

Wakil ketua umum Partai Gerindra itu juga menyebut sosok Kepala Kejati Jatim Maruli Hutagalung yang tidak bebas dari masalah. Hal tersebut terkait dengan dugaan keterlibatan Maruli dalam kasus korupsi dana bansos yang menjerat mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

?Saya pikir, itu juga harus diungkap dan dituntaskan secara hukum,? tandasnya. (bay/c5/nw/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Tabrak Gunung, Pesawat Kargo Hancur
Tabrak Gunung, Pesawat Kargo Hancur

Berita Sejenis

Zumi Zola Ngaku Dipaksa Dewan

Zumi Zola Ngaku Dipaksa Dewan

Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli pasang badan menghadapi proses hukum yang bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Jokowi Prihatinkan Kekerasan terhadap Guru

Jokowi Prihatinkan Kekerasan terhadap Guru

Kasus penganiayaan berujung kematian yang dilakukan siswa terhadap gurunya Ahmad Budi Cahyono di Sampang, Madura memantik Presiden Joko Widodo ikut mengomentari


SBY Membantah, lalu Laporkan Pengacara Setnov

SBY Membantah, lalu Laporkan Pengacara Setnov

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya mengambil sikap terhadap penyebutan namanya dalam kasus korupsi e-KTP.


Perlindungan Hukum Guru Harus Lebih Jelas

Perlindungan Hukum Guru Harus Lebih Jelas

KekerasanN yang berujung meninggalnya guru SMAN 1 Torjun, Sampang, kemarin tidak boleh terulang.


Tidak Ada Sanksi Akademik untuk Peng’kartu kuning’ Presiden

Tidak Ada Sanksi Akademik untuk Peng’kartu kuning’ Presiden

Perayaan Dies Natalis Universitas Indonesia (UI) ke-68 mendadak ramai menjadi pembicaraan publik.


Disebut Namanya, SBY Perlu Klarifikasi

Disebut Namanya, SBY Perlu Klarifikasi

Munculnya nama mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam persidangan Setya Novanto (Setnov) membuat publik penasaran.


Rusia Ingin Pengadaan Sukhoi Segera Tuntas

Rusia Ingin Pengadaan Sukhoi Segera Tuntas

Pengadaan pesawat tempur Sukhoi SU-35 menjadi salah satu topik yang dibicarakan oleh Menko Polhukam Wiranto dengan utusan presiden Rusia.


Korupsi E-KTP, KPK Sasar Politikus PKB

Korupsi E-KTP, KPK Sasar Politikus PKB

Berbeda dengan Mabes Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melanjutkan proses hukum yang menyeret calon kepala daerah.


Ajukan Justice Collaborator, Setnov Siap Buka-bukaan

Ajukan Justice Collaborator, Setnov Siap Buka-bukaan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin.


Keberatan Setnov Ditolak Seluruhnya

Keberatan Setnov Ditolak Seluruhnya

Nota keberatan yang disampaikan penasihat hukum terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP Setya Novanto (Setnov) ditolak.



Berita Hari Ini

hari pers

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!