Nasional
Share this on:

Presiden Jokowi Ingin Kultur Hukum Dibenahi

  • Presiden Jokowi Ingin Kultur Hukum Dibenahi
  • Presiden Jokowi Ingin Kultur Hukum Dibenahi

JAKARTA - Penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka yang berujung pada penahanan menjadi salah satu topik yang dibicarakan di Istana Merdeka. Hal itu terjadi pada momen pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan para pemimpin redaksi media massa nasional, Senin (31/11) sore.

Dalam pertemuan selama sekitar dua jam itu, beberapa pimpinan media secara tegas menyampaikan tidak jelasnya penegakan hukum di Indonesia. Contohnya, penetapan tersangka dan penahanan terhadap Dahlan Iskan. Kerugian negara belum dihitung, tetapi Dahlan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Sorotan utama ditujukan kepada jaksa agung. ?Jaksa agung itu nggak ada kerjanya. Cuma kalau mau reshuffle aja ramai-ramai soal hukuman mati. Tapi, setelah selesai reshuffle, tidak ada lagi,? ujar Lestyanta R. Bhaskoro dari Koran Tempo.

Presiden Jokowi menyimak dengan saksama apa yang diungkapkan Bhaskoro. Sambil menyimak, sesekali Jokowi mencatatnya di secarik kertas. Menurut Bhaskoro, Dahlan adalah mantan menteri BUMN, tapi diperlakukan seperti itu oleh kejaksaan yang terkesan mencari-cari kesalahan. Dia menegaskan, Kejaksaan Agung perlu direformasi.

?Lembaga lain sudah melakukan reformasi, tapi Kejaksaan Agung belum,? katanya.

Ungkapan Bhaskoro tersebut ditimpali Totok Suryanto dari TVOne yang menyampaikan kegelisahan yang hampir serupa. Apa tanggapan Jokowi? ?Saya setuju bahwa kita harus membenahi aparat hukum. Baik di kejaksaan maupun kepolisian,? ungkapnya.

Jokowi juga menyoroti buruknya kultur hukum di Indonesia. Menurut dia, jika kultur itu belum dibenahi, tidak akan ada perbaikan di lembaga penegak hukum. ?Apakah proses rekrutmennya sudah betul? Apakah proses mutasinya sudah benar ucapnya.

Di tempat lain, Wakil Ketua DPR Fadli Zon kembali menyampaikan simpati atas kasus yang membelit Dahlan Iskan. Dia menilai, kasus yang menimpa Dahlan membuktikan bahwa hukum belum bisa menjadi panglima karena bisa menjadi alat bagi penguasa untuk menjatuhkan siapa pun.

Kasus yang sudah lebih dari 10 tahun dicari-cari, yang di depan mata tidak diusut, ungkap Fadli saat berkunjung ke kantor Jawa Pos (induk radartegal.com) Jakarta, kemarin.

Menurut dia, penahanan Dahlan juga layak dikritik. Sebab, belum ada audit resmi terkait dengan kerugian negara yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena itu, ketika Dahlan kemudian langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejaksaan Tinggi Jatim, Fadli menilai kejaksaan sangat tergesa-gesa.

?Itu bentuk kesewenang-wenangan,? tegasnya.

Wakil ketua umum Partai Gerindra itu juga menyebut sosok Kepala Kejati Jatim Maruli Hutagalung yang tidak bebas dari masalah. Hal tersebut terkait dengan dugaan keterlibatan Maruli dalam kasus korupsi dana bansos yang menjerat mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

?Saya pikir, itu juga harus diungkap dan dituntaskan secara hukum,? tandasnya. (bay/c5/nw/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Tabrak Gunung, Pesawat Kargo Hancur
Tabrak Gunung, Pesawat Kargo Hancur

Berita Sejenis

Jokowi Ditagih Janji Penyelesaian Kasus HAM

Jokowi Ditagih Janji Penyelesaian Kasus HAM

Penyelesaian kasus-kasus hak asasi manusia (HAM) masa lalu kembali dipertanyakan dalam peringatan hari HAM Internasional, kemarin (10/12).


Penyidikan Lengkap, Kasus Malah Dihentikan

Penyidikan Lengkap, Kasus Malah Dihentikan

Dampak praperadilan pada proses hukum tidak hanya besar, namun terkadang juga membingungkan.


Foto di Masjidil Haram Tak Perlu Dilarang, Cukup Dibatasi

Foto di Masjidil Haram Tak Perlu Dilarang, Cukup Dibatasi

Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban Din Syamsuddin tidak sepenuhnya setuju larangan foto di Masjidil Haram.


AU Paling Pas Jadi Panglima TNI

AU Paling Pas Jadi Panglima TNI

Masa Jabatan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tinggal empat bulan lagi. Sejumlah pihak pun mendesak Presiden agar segera mengajukan pengganti.


Jadi Tahanan KPK, Presiden Minta Setnov Ikuti Proses Hukum

Jadi Tahanan KPK, Presiden Minta Setnov Ikuti Proses Hukum

Presiden Joko Widodo yang gerah karena terus ditanya mengenai kasus yang membelit Setnov akhirnya bersuara lebih tegas.


Jokowi: Hentikan Tindakan Tanpa Bukti

Jokowi: Hentikan Tindakan Tanpa Bukti

Keinginan Presiden Joko Widodo untuk melindungi KPK terbentur banyak hal.


Amarah Presiden Wapres Tidak Mempan pada Menteri

Amarah Presiden Wapres Tidak Mempan pada Menteri

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (inpres) untuk mencegah kegaduhan dalam proses pengambilan kebijakan.


Jokowi: Tol Non Tunai Masih Transisi

Jokowi: Tol Non Tunai Masih Transisi

Sejumlah problem di gate tol tidak menyurutkan optimisme pemerintah dalam penerapan pembayaran non tunai.


Status Hukum Pemilik Pabrik Kembang Api Ditentukan Hari Ini

Status Hukum Pemilik Pabrik Kembang Api Ditentukan Hari Ini

Pemeriksaan kepada pemilik pabrik kembang api PT Panca Buana Cahaya Sukses, Indra Liyono, berjalan tertutup.


Anies-Sandi Diskusikan Wajah Jakarta dengan Jokowi

Anies-Sandi Diskusikan Wajah Jakarta dengan Jokowi

Pembangunan DKI Jakarta menjadi bahasan utama saat Presiden Joko Widodo memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno kemarin (25/10).



Kolom

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!