Nasional
Share this on:

Presiden Jokowi Ingin Kultur Hukum Dibenahi

  • Presiden Jokowi Ingin Kultur Hukum Dibenahi
  • Presiden Jokowi Ingin Kultur Hukum Dibenahi

JAKARTA - Penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka yang berujung pada penahanan menjadi salah satu topik yang dibicarakan di Istana Merdeka. Hal itu terjadi pada momen pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan para pemimpin redaksi media massa nasional, Senin (31/11) sore.

Dalam pertemuan selama sekitar dua jam itu, beberapa pimpinan media secara tegas menyampaikan tidak jelasnya penegakan hukum di Indonesia. Contohnya, penetapan tersangka dan penahanan terhadap Dahlan Iskan. Kerugian negara belum dihitung, tetapi Dahlan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Sorotan utama ditujukan kepada jaksa agung. ”Jaksa agung itu nggak ada kerjanya. Cuma kalau mau reshuffle aja ramai-ramai soal hukuman mati. Tapi, setelah selesai reshuffle, tidak ada lagi,” ujar Lestyanta R. Bhaskoro dari Koran Tempo.

Presiden Jokowi menyimak dengan saksama apa yang diungkapkan Bhaskoro. Sambil menyimak, sesekali Jokowi mencatatnya di secarik kertas. Menurut Bhaskoro, Dahlan adalah mantan menteri BUMN, tapi diperlakukan seperti itu oleh kejaksaan yang terkesan mencari-cari kesalahan. Dia menegaskan, Kejaksaan Agung perlu direformasi.

”Lembaga lain sudah melakukan reformasi, tapi Kejaksaan Agung belum,” katanya.

Ungkapan Bhaskoro tersebut ditimpali Totok Suryanto dari TVOne yang menyampaikan kegelisahan yang hampir serupa. Apa tanggapan Jokowi? ”Saya setuju bahwa kita harus membenahi aparat hukum. Baik di kejaksaan maupun kepolisian,” ungkapnya.

Jokowi juga menyoroti buruknya kultur hukum di Indonesia. Menurut dia, jika kultur itu belum dibenahi, tidak akan ada perbaikan di lembaga penegak hukum. ”Apakah proses rekrutmennya sudah betul? Apakah proses mutasinya sudah benar?” ucapnya.

Di tempat lain, Wakil Ketua DPR Fadli Zon kembali menyampaikan simpati atas kasus yang membelit Dahlan Iskan. Dia menilai, kasus yang menimpa Dahlan membuktikan bahwa hukum belum bisa menjadi panglima karena bisa menjadi alat bagi penguasa untuk menjatuhkan siapa pun.

’’Kasus yang sudah lebih dari 10 tahun dicari-cari, yang di depan mata tidak diusut,’’ ungkap Fadli saat berkunjung ke kantor Jawa Pos (induk radartegal.com) Jakarta, kemarin.

Menurut dia, penahanan Dahlan juga layak dikritik. Sebab, belum ada audit resmi terkait dengan kerugian negara yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena itu, ketika Dahlan kemudian langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejaksaan Tinggi Jatim, Fadli menilai kejaksaan sangat tergesa-gesa.

”Itu bentuk kesewenang-wenangan,” tegasnya.

Wakil ketua umum Partai Gerindra itu juga menyebut sosok Kepala Kejati Jatim Maruli Hutagalung yang tidak bebas dari masalah. Hal tersebut terkait dengan dugaan keterlibatan Maruli dalam kasus korupsi dana bansos yang menjerat mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

”Saya pikir, itu juga harus diungkap dan dituntaskan secara hukum,” tandasnya. (bay/c5/nw/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Tabrak Gunung, Pesawat Kargo Hancur
Tabrak Gunung, Pesawat Kargo Hancur

Berita Sejenis

Pak Presiden, Teknis Pendidikan Tidak Bisa Diseragamkan

Pak Presiden, Teknis Pendidikan Tidak Bisa Diseragamkan

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Presiden Jokowi untuk segera bertindak menanggapi kontroversi Lima Hari Sekolah yang tengah menghangat.


Presiden: Full Day School Tidak Wajib

Presiden: Full Day School Tidak Wajib

Presiden Joko Widodo kembali angkat bicara mengenai polemik sekolah lima hari atau yang popular dengan sebutan full day school.


Hingga Agustus, Sudah 36 Bandar Narkoba Tewas Didor

Hingga Agustus, Sudah 36 Bandar Narkoba Tewas Didor

Bandar narkotika harus berhenti menyasar Indonesia bila tidak ingin merasakan timah panas aparat.


Dibubarkan, Pekan Depan HTI Ajukan Gugatan ke PTUN

Dibubarkan, Pekan Depan HTI Ajukan Gugatan ke PTUN

Perlawanan terhadap keputusan Ditjen AHU Kemenkumham yang mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berlanjut.


Presiden Perintahkan Kepolri Segera Cari Pelaku Penyiraman Novel

Presiden Perintahkan Kepolri Segera Cari Pelaku Penyiraman Novel

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan pihaknya belum menentukan sikap terkait keinginan Polri membentuk tim gabungan bersama lembaga antirasuah.


Kemenag Siapkan 1.000 Kursi CPNS Dosen

Kemenag Siapkan 1.000 Kursi CPNS Dosen

Kemenag bakal menyusul Kementerian Hukum dan HAM serta Mahkamah Agung untuk merekrut CPNS baru.


Aturan Bypass Pembubaran Ormas, HTI Ajukan Gugatan ke MK

Aturan Bypass Pembubaran Ormas, HTI Ajukan Gugatan ke MK

Pemerintah menghapus sejumlah pasal yang mengatur mekanisme pemberian sanksi serta pencabutan status badan hukum ormas.


Diteken, Perppu Ormas Kemunduran Demokrasi

Diteken, Perppu Ormas Kemunduran Demokrasi

Presiden dikabarkan telah menandatangani perppu yang bakal mengatur sejumlah hal terkait ormas, termasuk pembubarannya.


Tito: Jika Pensiun Dini, Saya Ingin Jadi Guru, Peneliti

Tito: Jika Pensiun Dini, Saya Ingin Jadi Guru, Peneliti

Kapolri Jenderal Tito Karnavian kembali menyatakan keinginan untuk pensiun dini.


Kasus Kaesang Mentok, Wakapolri: Laporan Ndeso Mengada-ada

Kasus Kaesang Mentok, Wakapolri: Laporan Ndeso Mengada-ada

Laporan dugaan ujaran kebencian dengan terlapor Kaesang, putra Presiden Jokowi mentok.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!