Nasional
Share this on:

Presiden Jokowi Ingin Kultur Hukum Dibenahi

  • Presiden Jokowi Ingin Kultur Hukum Dibenahi
  • Presiden Jokowi Ingin Kultur Hukum Dibenahi

JAKARTA - Penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka yang berujung pada penahanan menjadi salah satu topik yang dibicarakan di Istana Merdeka. Hal itu terjadi pada momen pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan para pemimpin redaksi media massa nasional, Senin (31/11) sore.

Dalam pertemuan selama sekitar dua jam itu, beberapa pimpinan media secara tegas menyampaikan tidak jelasnya penegakan hukum di Indonesia. Contohnya, penetapan tersangka dan penahanan terhadap Dahlan Iskan. Kerugian negara belum dihitung, tetapi Dahlan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Sorotan utama ditujukan kepada jaksa agung. ?Jaksa agung itu nggak ada kerjanya. Cuma kalau mau reshuffle aja ramai-ramai soal hukuman mati. Tapi, setelah selesai reshuffle, tidak ada lagi,? ujar Lestyanta R. Bhaskoro dari Koran Tempo.

Presiden Jokowi menyimak dengan saksama apa yang diungkapkan Bhaskoro. Sambil menyimak, sesekali Jokowi mencatatnya di secarik kertas. Menurut Bhaskoro, Dahlan adalah mantan menteri BUMN, tapi diperlakukan seperti itu oleh kejaksaan yang terkesan mencari-cari kesalahan. Dia menegaskan, Kejaksaan Agung perlu direformasi.

?Lembaga lain sudah melakukan reformasi, tapi Kejaksaan Agung belum,? katanya.

Ungkapan Bhaskoro tersebut ditimpali Totok Suryanto dari TVOne yang menyampaikan kegelisahan yang hampir serupa. Apa tanggapan Jokowi? ?Saya setuju bahwa kita harus membenahi aparat hukum. Baik di kejaksaan maupun kepolisian,? ungkapnya.

Jokowi juga menyoroti buruknya kultur hukum di Indonesia. Menurut dia, jika kultur itu belum dibenahi, tidak akan ada perbaikan di lembaga penegak hukum. ?Apakah proses rekrutmennya sudah betul? Apakah proses mutasinya sudah benar ucapnya.

Di tempat lain, Wakil Ketua DPR Fadli Zon kembali menyampaikan simpati atas kasus yang membelit Dahlan Iskan. Dia menilai, kasus yang menimpa Dahlan membuktikan bahwa hukum belum bisa menjadi panglima karena bisa menjadi alat bagi penguasa untuk menjatuhkan siapa pun.

Kasus yang sudah lebih dari 10 tahun dicari-cari, yang di depan mata tidak diusut, ungkap Fadli saat berkunjung ke kantor Jawa Pos (induk radartegal.com) Jakarta, kemarin.

Menurut dia, penahanan Dahlan juga layak dikritik. Sebab, belum ada audit resmi terkait dengan kerugian negara yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena itu, ketika Dahlan kemudian langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejaksaan Tinggi Jatim, Fadli menilai kejaksaan sangat tergesa-gesa.

?Itu bentuk kesewenang-wenangan,? tegasnya.

Wakil ketua umum Partai Gerindra itu juga menyebut sosok Kepala Kejati Jatim Maruli Hutagalung yang tidak bebas dari masalah. Hal tersebut terkait dengan dugaan keterlibatan Maruli dalam kasus korupsi dana bansos yang menjerat mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

?Saya pikir, itu juga harus diungkap dan dituntaskan secara hukum,? tandasnya. (bay/c5/nw/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Tabrak Gunung, Pesawat Kargo Hancur
Tabrak Gunung, Pesawat Kargo Hancur

Berita Sejenis

Dasar Hukum Densus Tipikor Disoal

Dasar Hukum Densus Tipikor Disoal

Polemik pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terus mencuat.


Soal Pengadaan Senjata, Perpres jadi Kebijakan Tunggal

Soal Pengadaan Senjata, Perpres jadi Kebijakan Tunggal

TNI mendorong agar kebijakan tunggal pengadaan dan penggunaan senjata api diatur melalui peraturan presiden (perpres).


Pertegas TNI Tidak Boleh Berpolitik Praktis

Pertegas TNI Tidak Boleh Berpolitik Praktis

Jelang peringatan ulang tahun ke-72 TNI hari ini (5/10), militer dinilai ingin kembali ke ranah politik.


Di Depan Gatot, Jokowi Tegaskan Dirinya Panglima Tertinggi

Di Depan Gatot, Jokowi Tegaskan Dirinya Panglima Tertinggi

Polemik pengadaan senjata yang mencuat beberapa waktu belakangan menjadi objek kegaduhan.


Jokowi: Kekejaman PKI Jangan Terulang Lagi

Jokowi: Kekejaman PKI Jangan Terulang Lagi

Presiden Joko Widodo memimpin langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, kemarin (1/10).


Panglima TNI: Jawaban Presiden Tidak Boleh Saya Sampaikan Dong

Panglima TNI: Jawaban Presiden Tidak Boleh Saya Sampaikan Dong

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo angkat bicara soal tudingan pelanggaran undang-undang terkait dengan pernyataannya.


JK: Modus Koruptor Makin Canggih

JK: Modus Koruptor Makin Canggih

Maraknya kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret sejumlah kepala daerah mengundang keprihatinan Wakil Presiden Jusuf Kalla.


Dipicu Hoax, Massa Kepung Gedung YLBHI

Dipicu Hoax, Massa Kepung Gedung YLBHI

Pengepungan gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Jakarta pada Sabtu (16/9) dan Minggu (17/9) malam menuai kecaman.


Gedung Penuh, Putri Presiden Jokowi Menikah Rabu

Gedung Penuh, Putri Presiden Jokowi Menikah Rabu

Misteri pernikahan anak kedua Presiden Joko Widodo Kahiyang Ayu akhirnya terpecahkan juga.


Kelulusan Ujian Komputer CPNS Minim

Kelulusan Ujian Komputer CPNS Minim

Seleksi kompetensi dasar (SKD) berbasis komputer CPNS 2017 baru berlangsung di Kementerian Hukum dan HAM.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!