Nasional
Share this on:

Presiden Putuskankan Unas Tetap Ada Tahun Depan

  • Presiden Putuskankan Unas Tetap Ada Tahun Depan
  • Presiden Putuskankan Unas Tetap Ada Tahun Depan

Para siswa tingkat akhir dipastikan bakal menghadapi ujian nasional (unas) tahun depan.

JAKARTA - Para siswa tingkat akhir dipastikan bakal menghadapi ujian nasional (unas) tahun depan. Dalam Rapat Terbatas di Kantor Presiden kemarin, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk tetap mengadakan unas. Meskipun demikian, proposal moratorium yang diajukan Mendikbud Muhadjir Effendy tidak seluruhnya ditolak.

Hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) rupanya menjadi acuan Presiden dalam memutuskan pelaksanaan unas tahun ini. Presiden menjelaskan, hasil laporan survei PISA menunjukkan peringkat Indonesia meningkat. Sebelumnya, pada 2012 Indonesia berada di peringkat 71 dari 72 negara yang disurvei. Sementara, pada 2015, peringkat Indonesia naik menjadi 64. (lihat grafis).

’’Baik sains, membaca, matematika, kelihatan sekali melompat tinggi,’’ ujarnya. Kenaikan tujuh peringkat dalam tiga tahun itu menurut Presiden merupakan peningkatan yang cukup tajam. Bila hal itu berlanjut, maka pada 2030 diperkirakan pendiikan Indonesia akan mampu setara dengan negara-negara anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

Karena itulah, kenaikan peringkat itu juga dijadikan pertimbangan. Sebab, di saat peringkat pendidikan di sejumlah negara mengalami penurunan, Indonesia justru naik. ’’Ini juga perlu dipertimbangkan oleh Mendikbud, sebagai salah satu pegangan,’’ tambah ayah tiga anak itu.

Pada akhirnya, ratas tersebut menghasilkan keputusan Unas tetap diadakan. Sementara, ujian sekolah berstandard nasional (USBN) yang ada dalam proposal Kemendikbud diakomodir. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, Unas tetap digelar dengan sejumlah perbaikan. Di antaranya, perbaikan kualitas guru.

Unas digelar seperti tahun lalu, menggunakan tiga mata pelajaran utama, yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, ditambah mapel sesuai jurusan. Kemudian, USBN diadakan dengan menggunakan kisi-kisi nasional di luar mapel yang diujikan dalam unas. ’’Sehingga nantinya ada penyempurnaan terhadap hal itu (USBN),’’ ujarnya.

Pramono menuturkan, melalui unas diharapkan ada pemerataan kualitas antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. ’’Kalau kemudian ini tidak dijalankan, bisa menimbulkan kesenjangan baru antara sekolah yang bagus dan tidak bagus,’’ lanjut politikus PDIP itu. Terutama antara sekolah di Jawa dan luar Jawa.

Apakah itu berarti Unas juga akan tetap menjadi penentu kelulusan, Pramono tidak memberikan jawaban pasti. ’’Yang sekarang ini berlaku, tetap diberlakukan,’’ tambahnya. Unas tetap berlaku, kemudian ditambahkan USBN yang dikelola daerah dengan kisi-kisi nasional.

Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy menolak berkomentar atas keputusan yang diambil dalam ratas tersebut. Dengan tetap berlakunya Unas, maka pihaknya tinggal melanjutkan karena programnya sudah ada.

Disinggung mengenai perbaikan kualitas guru, pihaknya menyebuktkan sejumlah langkah. Di antaranya, dengan mengadakan workshop. ’’Termasuk melibatkan guru untuk membikin soal dengan muatan standard nasional,’’ ujarnya. Para guru itu akan berada di bawah kendali Badan Standard Nasional Pendiikan (BSNP) dan diawasi oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendiikan (LPMP).

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menyinggung soal pentingnya unas untuk menjaga mutu pendiikan. Unas dengan standar tertentu akan menjadi penjaga mutu dari jenjang ke jenjang. Mulai dari SD hingga ke jenjang perguruan tinggi.

”Kalau dulu butuh productivity yang kurang itu karena inputnya SMA kurang. SMA menuduh SMP, SMP menuduh SD, lama-lama SD menuduh TK. Karena itu kita perbaiki antara lain Unas supaya ada standartnya negeri ini,” ujar JK saat pembukaan visiting world class professor diaspora di Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi kemarin (19/12).

Dengan standar yang lebih baku itu semua pihak yang berkecimpung dalam dunia pendiikan akan lebih fokus dalam menghasilkan tamatan yang lebih baik. Tidak ada yang seenaknya dalam mengurusi pendiikan. karena masing-masing jenjang punya standar. ”Apa standarnya tamatan SMA, apa satandanya tamat SMP,” imbuh JK.

Dia menyatakan dengan lulusan pendiikan menengah yang kuat akan lebih mudah untuk perbaikan jenjang perguruan tinggi. Mahasiswa tidak akan bingung lagi dengan paradigma pendiikan liberal dan pendiikan yang mendahulukan skill. ”Untuk mencapai liberal dan skill tanpa dasar pendiikan menengah yang kuat juga kita tidak bsa mencapai itu,” terang dia.

Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri mengatakan, perlu ada pengambilan keputusan yang lebih baik di internal pemerintah. Sehingga tidak memunculkan kesan mempermainkan guru, siswa, dan orangtua murid. ’’Munculnya wacana moratorium unas, jelas membuat semua pihak terkait dagdigdug. Sebab informasinya simpang siur,’’ kata dia.

Karena sudah keluar keputusan unas tetap lanjut, dia berharap pemerintah konsentrasi pada pengawasan penyelenggaraan di sekolah. Praktek kecurangan seperti contek di sekolah, harus dicegah. Pengawas yang main-main dalam mengawasi ujian harus ditindak.

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti merasa bingung terhadap pengambilan keputusan unas oleh Presiden Jokowi. Dia mengakui setelah memimpin puncak Hari Guru Nasional (HGN) 2016 di Bogor beberapa waktu lalu, Jokowi cenderung menggunakan istilah desentralisasi unas. Dengan demikian unas dilaksanakan di daerah-daerah. ’’Saya jadi bingung,’’ katanya.

Retno mengatakan FSGI sangat menyangkan keputusan unas tetap dilanjutkan. Dia menegaskan sikap FSGI sudah tegas yakni mendukung rencana Kemendikbud menjalankan moratorium unas. Apalagi dia merasa alasan moratorium sangat substantif bukan sekedar urusan teknis.

Diantaranya adalah selama 12 tahun penyelenggaraan unas, tidak terbukti berkolerasi dengan peningkatan kualitas pendiikan. Baginya fungsi unas sebagai pemetaan juga tidak muncul. ’’Yang muncul justru pemetaan ketidakjujuran unas,’’ jelasnya.

Menurut guru SMAN 13 Jakarta itu telah terjadi kekeliruan fatal dalam penyelenggaraan unas. Diantaranya adalah unas dipaksakan untuk menjadi alat ukur segalanya. Mulai dari alat ukur guru, siswa, dan sekolah. Retno mengatakan pemerintah seharusnya melihat kelemahan-kelemahan unas selama ini, sebelum memutuskan melanjutkan penyelenggaran ujian tahunan itu. (byu/jun/wan/jpg)

Berita Sebelumnya

Uang Baru Lebih Aman dari Pemalsuan
Uang Baru Lebih Aman dari Pemalsuan

Berita Berikutnya

Semua Keberatan Ahok Ditolak Jaksa
Semua Keberatan Ahok Ditolak Jaksa

Berita Sejenis

Kurangi Bising Politik, Nonaktifkan Segera Ahok

Kurangi Bising Politik, Nonaktifkan Segera Ahok

Kasus yang membelit Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi bahasan dalam pertemuan PP Pemuda Muhammadiyah dengan Presiden Joko Widodo


Ahok Temui Megawati, Ada Apa Ya?

Ahok Temui Megawati, Ada Apa Ya?

Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok) keluar tergesa-gesa dari kantornya di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin.


Jokowi Ogah Dikaitkan Peradilan Ahok

Jokowi Ogah Dikaitkan Peradilan Ahok

Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait curhatan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.


Peras Rp1,5 Miliar, kok Fauzi Hanya Dituntut Dua Tahun

Peras Rp1,5 Miliar, kok Fauzi Hanya Dituntut Dua Tahun

Komitmen memberantas kejahatan korupsi di internal Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menjadi tanda tanya besar.


Tembak Mati, Percepat Indonesia Bebas Narkotika

Tembak Mati, Percepat Indonesia Bebas Narkotika

Polri makin garang memerangi pengedar narkotika. Terbukti, hanya dalam 18 hari pada awal 2017, sudah ada empat pengedar yang meregang nyawa.


Kiota Tambahan Haji Prioritaskan 53 Ribu Jamaah Haji Lansia

Kiota Tambahan Haji Prioritaskan 53 Ribu Jamaah Haji Lansia

Kementerian Agama (Kemenag) masih menyusun skema pembagian tambahan 10 ribu kuota haji tahun ini.


Semester Depan, Sehari Full Belajar Pendidikan Karakter

Semester Depan, Sehari Full Belajar Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter akan masuk bahan ajar sekolah di Indonesia mulai semester depan.


Honor Guru Non-PNS Bisa Ditalangi dari SPP

Honor Guru Non-PNS Bisa Ditalangi dari SPP

Ada secercah cahaya bagi guru-guru non-PNS SMA/SMK sederajat yang hingga kini masih gigit jari soal honor yang belum diterima.


Pengalihan Kewenangan, Nasib Guru Non-PNS Tetap Terjamin

Pengalihan Kewenangan, Nasib Guru Non-PNS Tetap Terjamin

Pengalihan kewenagan SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, memunculkan kekhawatiran nasib guru non-PNS.


Kuota Haji Indonesia Kembali 210 Ribu Jamaah

Kuota Haji Indonesia Kembali 210 Ribu Jamaah

Kuota haji Indonesia akhirnya kembali normal. Pemerintah Arab Saudi mengumumkan penghentian pemangkasan kuota lima tahun terakhir.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!