Nasional
Share this on:

Presiden Putuskankan Unas Tetap Ada Tahun Depan

  • Presiden Putuskankan Unas Tetap Ada Tahun Depan
  • Presiden Putuskankan Unas Tetap Ada Tahun Depan

JAKARTA - Para siswa tingkat akhir dipastikan bakal menghadapi ujian nasional (unas) tahun depan. Dalam Rapat Terbatas di Kantor Presiden kemarin, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk tetap mengadakan unas. Meskipun demikian, proposal moratorium yang diajukan Mendikbud Muhadjir Effendy tidak seluruhnya ditolak.

Hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) rupanya menjadi acuan Presiden dalam memutuskan pelaksanaan unas tahun ini. Presiden menjelaskan, hasil laporan survei PISA menunjukkan peringkat Indonesia meningkat. Sebelumnya, pada 2012 Indonesia berada di peringkat 71 dari 72 negara yang disurvei. Sementara, pada 2015, peringkat Indonesia naik menjadi 64. (lihat grafis).

’’Baik sains, membaca, matematika, kelihatan sekali melompat tinggi,’’ ujarnya. Kenaikan tujuh peringkat dalam tiga tahun itu menurut Presiden merupakan peningkatan yang cukup tajam. Bila hal itu berlanjut, maka pada 2030 diperkirakan pendiikan Indonesia akan mampu setara dengan negara-negara anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

Karena itulah, kenaikan peringkat itu juga dijadikan pertimbangan. Sebab, di saat peringkat pendidikan di sejumlah negara mengalami penurunan, Indonesia justru naik. ’’Ini juga perlu dipertimbangkan oleh Mendikbud, sebagai salah satu pegangan,’’ tambah ayah tiga anak itu.

Pada akhirnya, ratas tersebut menghasilkan keputusan Unas tetap diadakan. Sementara, ujian sekolah berstandard nasional (USBN) yang ada dalam proposal Kemendikbud diakomodir. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, Unas tetap digelar dengan sejumlah perbaikan. Di antaranya, perbaikan kualitas guru.

Unas digelar seperti tahun lalu, menggunakan tiga mata pelajaran utama, yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, ditambah mapel sesuai jurusan. Kemudian, USBN diadakan dengan menggunakan kisi-kisi nasional di luar mapel yang diujikan dalam unas. ’’Sehingga nantinya ada penyempurnaan terhadap hal itu (USBN),’’ ujarnya.

Pramono menuturkan, melalui unas diharapkan ada pemerataan kualitas antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. ’’Kalau kemudian ini tidak dijalankan, bisa menimbulkan kesenjangan baru antara sekolah yang bagus dan tidak bagus,’’ lanjut politikus PDIP itu. Terutama antara sekolah di Jawa dan luar Jawa.

Apakah itu berarti Unas juga akan tetap menjadi penentu kelulusan, Pramono tidak memberikan jawaban pasti. ’’Yang sekarang ini berlaku, tetap diberlakukan,’’ tambahnya. Unas tetap berlaku, kemudian ditambahkan USBN yang dikelola daerah dengan kisi-kisi nasional.

Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy menolak berkomentar atas keputusan yang diambil dalam ratas tersebut. Dengan tetap berlakunya Unas, maka pihaknya tinggal melanjutkan karena programnya sudah ada.

Disinggung mengenai perbaikan kualitas guru, pihaknya menyebuktkan sejumlah langkah. Di antaranya, dengan mengadakan workshop. ’’Termasuk melibatkan guru untuk membikin soal dengan muatan standard nasional,’’ ujarnya. Para guru itu akan berada di bawah kendali Badan Standard Nasional Pendiikan (BSNP) dan diawasi oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendiikan (LPMP).

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menyinggung soal pentingnya unas untuk menjaga mutu pendiikan. Unas dengan standar tertentu akan menjadi penjaga mutu dari jenjang ke jenjang. Mulai dari SD hingga ke jenjang perguruan tinggi.

”Kalau dulu butuh productivity yang kurang itu karena inputnya SMA kurang. SMA menuduh SMP, SMP menuduh SD, lama-lama SD menuduh TK. Karena itu kita perbaiki antara lain Unas supaya ada standartnya negeri ini,” ujar JK saat pembukaan visiting world class professor diaspora di Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi kemarin (19/12).

Dengan standar yang lebih baku itu semua pihak yang berkecimpung dalam dunia pendiikan akan lebih fokus dalam menghasilkan tamatan yang lebih baik. Tidak ada yang seenaknya dalam mengurusi pendiikan. karena masing-masing jenjang punya standar. ”Apa standarnya tamatan SMA, apa satandanya tamat SMP,” imbuh JK.

Dia menyatakan dengan lulusan pendiikan menengah yang kuat akan lebih mudah untuk perbaikan jenjang perguruan tinggi. Mahasiswa tidak akan bingung lagi dengan paradigma pendiikan liberal dan pendiikan yang mendahulukan skill. ”Untuk mencapai liberal dan skill tanpa dasar pendiikan menengah yang kuat juga kita tidak bsa mencapai itu,” terang dia.

Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri mengatakan, perlu ada pengambilan keputusan yang lebih baik di internal pemerintah. Sehingga tidak memunculkan kesan mempermainkan guru, siswa, dan orangtua murid. ’’Munculnya wacana moratorium unas, jelas membuat semua pihak terkait dagdigdug. Sebab informasinya simpang siur,’’ kata dia.

Karena sudah keluar keputusan unas tetap lanjut, dia berharap pemerintah konsentrasi pada pengawasan penyelenggaraan di sekolah. Praktek kecurangan seperti contek di sekolah, harus dicegah. Pengawas yang main-main dalam mengawasi ujian harus ditindak.

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti merasa bingung terhadap pengambilan keputusan unas oleh Presiden Jokowi. Dia mengakui setelah memimpin puncak Hari Guru Nasional (HGN) 2016 di Bogor beberapa waktu lalu, Jokowi cenderung menggunakan istilah desentralisasi unas. Dengan demikian unas dilaksanakan di daerah-daerah. ’’Saya jadi bingung,’’ katanya.

Retno mengatakan FSGI sangat menyangkan keputusan unas tetap dilanjutkan. Dia menegaskan sikap FSGI sudah tegas yakni mendukung rencana Kemendikbud menjalankan moratorium unas. Apalagi dia merasa alasan moratorium sangat substantif bukan sekedar urusan teknis.

Diantaranya adalah selama 12 tahun penyelenggaraan unas, tidak terbukti berkolerasi dengan peningkatan kualitas pendiikan. Baginya fungsi unas sebagai pemetaan juga tidak muncul. ’’Yang muncul justru pemetaan ketidakjujuran unas,’’ jelasnya.

Menurut guru SMAN 13 Jakarta itu telah terjadi kekeliruan fatal dalam penyelenggaraan unas. Diantaranya adalah unas dipaksakan untuk menjadi alat ukur segalanya. Mulai dari alat ukur guru, siswa, dan sekolah. Retno mengatakan pemerintah seharusnya melihat kelemahan-kelemahan unas selama ini, sebelum memutuskan melanjutkan penyelenggaran ujian tahunan itu. (byu/jun/wan/jpg)


Berita Sebelumnya

Uang Baru Lebih Aman dari Pemalsuan
Uang Baru Lebih Aman dari Pemalsuan

Berita Berikutnya

Semua Keberatan Ahok Ditolak Jaksa
Semua Keberatan Ahok Ditolak Jaksa

Berita Sejenis

Tol Jakarta-Probolinggo Tak Putus 2019 Nanti

Tol Jakarta-Probolinggo Tak Putus 2019 Nanti

Penambahan 1.800 kilometer jalan tol hingga 2019 sudah di depan mata. Satu persatu ruas tol trans jawa maupun trans sumatera diselesaikan.


JK: Modus Koruptor Makin Canggih

JK: Modus Koruptor Makin Canggih

Maraknya kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret sejumlah kepala daerah mengundang keprihatinan Wakil Presiden Jusuf Kalla.


Pemerintah Garansi Harga Komoditas Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru

Pemerintah Garansi Harga Komoditas Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru

Kementerian Pertanian menjamin stok sembako utama stabil sampai akhir tahun 2017 baik pada masa Natal maupun Tahun Baru.


Gedung Penuh, Putri Presiden Jokowi Menikah Rabu

Gedung Penuh, Putri Presiden Jokowi Menikah Rabu

Misteri pernikahan anak kedua Presiden Joko Widodo Kahiyang Ayu akhirnya terpecahkan juga.


BPJS Tanggung Pelayanan NICU dan PICU

BPJS Tanggung Pelayanan NICU dan PICU

Bagi rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, tidak ada alasan untuk menolak pasien.


Polisi Yakin Aset First Travel Masih Banyak

Polisi Yakin Aset First Travel Masih Banyak

Polisi yakin masih ada aset lain milik First Travel. Karena itu, penyidik masih berupaya untuk mengendus semua aset.


Tak Ada Kuota Khusus bagi 4.300 Dosen

Tak Ada Kuota Khusus bagi 4.300 Dosen

Penegerian puluhan kampus swasta oleh Kemenristekdikti menyisakan masalah.


Kajian Ilmiah di Pantura Jateng, Cantrang Tak Rusak Terumbu Karang

Kajian Ilmiah di Pantura Jateng, Cantrang Tak Rusak Terumbu Karang

Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) mengirimkan hasil kajian mereka tentang alat tangkap cantrang ke Kantor Staf Presiden (KSP), kemarin (8/9).


Pimen Kiye, 3,4 Juta Jiwa Penduduk Indonesia Masih Buta Aksara

Pimen Kiye, 3,4 Juta Jiwa Penduduk Indonesia Masih Buta Aksara

Program keaksaraan pemerintah berjalan cukup baik. Saat ini untuk usia produktif (15-59 tahun) populasi orang buta aksara di Indonesia tinggal 2,07 persen.


Pakai Kereta Semicepat, Jakarta-Surabaya hanya Lima Jam

Pakai Kereta Semicepat, Jakarta-Surabaya hanya Lima Jam

Rencana pembangunan fasilitas KA semicepat Jakarta-Surabaya bakal dipastikan dalam satu bulan ke depan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!