Nasional
Share this on:

Rumdin Bupati Klaten Dikosek KPK, Uang Miliaran Ditaruh di Lemari

  • Rumdin Bupati Klaten Dikosek KPK, Uang Miliaran Ditaruh di Lemari
  • Rumdin Bupati Klaten Dikosek KPK, Uang Miliaran Ditaruh di Lemari

JAKARTA - Uang hasil suap pengisian jabatan yang mengalir ke Bupati Klaten Sri Hartini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Hal itu terungkap dari hasil penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu (1/1) dan Senin (2/1) di Klaten. KPK menyita uang sebesar Rp3 miliar dari Rp 200 juta dari penggeledahan itu.

Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah menjelaskan, uang Rp3 miliar tersebut merupakan hasil penggeledahan hari pertama di rumah dinas (rumdin) Sri Hartini. Uang itu ditemukan di sebuah lemari di ruangan yang ditempati anak Sri, Andi Purnomo. Sementara itu, uang Rp200 juta disita penyidik KPK saat melakukan penggeledahan di kamar rumdin bupati di hari yang sama.

Penggeledahan itu merupakan tindaklanjut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Jumat (30/12). Sri Hartini tertangkap basah menerima suap Rp2 miliar yang dimasukkan dalam dua kardus. Uang suap itu diterima dari Suramlan, salah seorang PNS di lingkungan pemkab setempat. Ditemukan pula uang USD 100 dari OTT itu. Selain Sri, KPK juga mengamankan tujuh tersangka lain.

Dengan demikian, total uang yang diamankan KPK sampai penggeledahan terakhir terkait kasus dugaan suap pengisian jabatan tersebut mencapai Rp 5,2 miliar dan USD 100. ?Jumlahnya (hasil penggeledahan) lebih besar daripada yang kami temukan saat OTT (operasi tangkap tangkap tangan),? ujarnya.

Febri mengatakan, selain uang miliaran rupiah, penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen di rumdin bupati. Dokumen itu digunakan untuk melengkapi bukti-bukti yang saat ini tengah dikumpulkan penyidik.

?Temuan uang juga akan kami dalami bersama dengan dokumen yang kami sita, apakah terkait dengan perkara ini (suap pengisian jabatan, Red),? jelas mantan aktivis ICW ini.

Selama dua hari, KPK juga menggeledah 5 lokasi lain yang berkaitan dengan perkara suap jabatan di lingkungan Pemkab Klaten. Diantaranya, kantor bupati, rumah pribadi Sri Hartini, rumah salah seorang saksi, kantor inspektorat dan kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Selain itu, KPK juga meminta keterangan 40 saksi yang memiliki keterkaitan dalam kasus tersebut.

Menurut Febri, semua temuan dan keterangan para saksi di lapangan masih akan didalami. Dengan demikian, KPK belum bisa menentukan apakah ada tersangka lain yang terlibat dalam perkara ?dagang? jabatan itu. ?Terutama terkait uang yang kami temukan di kamar anak bupati (Andi Purnomo). Kami akan dalami,? bebernya.

Anak kandung bupati itu juga diketahui sebagai politisi PDIP. ?(Andi Purnomo) diduga terlibat, tapi pemeriksaan masih akan terus berjalan,? ujarnya.

Febri menerangkan, semua pihak dan saksi yang telah diperiksa akan didalami keterlibatannya dalam kasus tersebut. Sayang, Febri tidak memerinci siapa saja saksi yang diperiksa itu. Dia juga tidak menerangkan adanya indikasi pemberi suap lain yang berkaitan dengan kasus pengisian jabatan.

?Masih akan didalami lebih lanjut apakah termasuk memberi atau dimintai uang,? imbuhnya.

Namun, Febri menyebutkan tidak tertutup kemungkinan adanya indikasi itu. Sebab, jumlah uang yang ditemukan cukup besar. ?Indikasi kuat sumber dana tidak berasal dari satu dua orang saja,? tandasnya. (tyo/jpg)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?

Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?

PDI Perjuangan menyoroti penindakan yang dilakukan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).


Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

Ketua DPR Bambang Soesatyo akhirnya memenuhi panggilan KPK sebagai saksi perkara kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), kemarin (8/6).


Wali Kota Blitar Serahkan Diri, Giliran Bupati Nonaktif Tulungagung Menghilang

Wali Kota Blitar Serahkan Diri, Giliran Bupati Nonaktif Tulungagung Menghilang

Setelah sempat dikabarkan menghilang, Wali Kota Blitar M. Samanhudi Anwar (MSA) akhirnya menyerahkan diri, kemarin.


Tim Penyusun R-KUHP Bantah Lemahkan KPK

Tim Penyusun R-KUHP Bantah Lemahkan KPK

Tim penyusun Revisi KUHP (R-KUHP) pemerintah akhirnya angkat suara soal polemik masuknya delik korupsi dalam R-KUHP.


Bupati Purbalingga Akhirnya Resmi Tersangka

Bupati Purbalingga Akhirnya Resmi Tersangka

KPK akhirnya menetapkan Bupati Purbalingga H Tasdi sebagai tersangka setelah terkena operasi tangkap tangan, Senin (4/6).


Risma: THR Nggak Ada Dananya, Mau Pakai Uang Siapa?

Risma: THR Nggak Ada Dananya, Mau Pakai Uang Siapa?

Bukan hanya daerah dengan APBD kecil yang kebingungan membayar THR sesuai surat edaran Mendagri.


Dikuntit dari Purwokerto, KPK Tabrak Mobil Pejabat lalu Tangkap Bupati Purbalingga

Dikuntit dari Purwokerto, KPK Tabrak Mobil Pejabat lalu Tangkap Bupati Purbalingga

Praktik korupsi masih marak terjadi jelang Lebaran.


Kata Pemerintah THR PNS Naik Bukan Kebijakan Politis

Kata Pemerintah THR PNS Naik Bukan Kebijakan Politis

Semakin tebalnya uang tunjangan hari raya (THR) yang diterima PNS, TNI, dan Polri serta pensiunan dinilai bermuatan politis.


Ada 2 SPDP, Ombudsman Periksa Novel Baswedan

Ada 2 SPDP, Ombudsman Periksa Novel Baswedan

Komisioner Ombudsman RI (ORI) Andrianus Meliala memeriksa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, kemarin (15/5).


Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengesekusi terpidana kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto (Setnov).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!