Nasional
Share this on:

Sekolah 5 Hari Dijalankan, Pesantren dan Madrasah Bisa Gulung Tikar

  • Sekolah 5 Hari Dijalankan, Pesantren dan Madrasah Bisa Gulung Tikar
  • Sekolah 5 Hari Dijalankan, Pesantren dan Madrasah Bisa Gulung Tikar

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mengkritik program sekolah lima hari yang direncakanan oleh Kemendikbud. Durasi belajar selama 8 jam per hari tersebut dikhawatirkan akan mengganggu pembelajaran di madrasah dan pesantren.

Wakil ketua Umum MUI Zainud Tauhid Saadi mengungkapkan bahwa prakterk pendidikan keagamaan di madrasah (Madrasah Diniyah) sudah lama dilakukan oleh masyarakat. Pengelolaannya pun secara sukarela dan dibiayai secara swadaya.

Pendidikan di madrasah lumrahnya setelah selesai jam pelajaran di sekolah umum baik SD, SMP maupun SMA. ?Kalau jam pelajarannya sampai 8 jam, pendidikan madrasah akan gulung tikar,? katanya.

Padahal, pendidikan di Madrasah Diniyah kata Zain selama ini telah memberikan kontribusi yang tidak ternilai dalam penguatan nilai-nilai keagamaan, pembentukan karakter, dan penanaman akkhlak bagi anak didiknya.

Selain itu, selama ini Madrasah Diniyah basanya dikelola secara mandiri dan sukarela oleh masyarakat. Tidak ada support tetap dari pemerintah. Para guru yang mengajar juga dibayar dengan nilai yang tidak seberapa.

?Para ustad/ustadzah yang mengabdi tanpa pamrih akan kehilangan ladang pengabdiannya, ini akan jadi catatan kelam bagi pendidikan islam di negeri ini,? ungkap Zain.

Meski kebijakan sekolah 5 kali 8 jam tidak buruk, namun Zain meminta Mendikbud Muhadjir Effendy untuk memikirkan kembali kesiapan sekolah-sekolah. Pendidikan selama 8 jam harus diakomodasi dengan sarana dan prasarana pendukung yang nyaman dan memadai. Seperti kantin, sarana ibadah, dan sarana bermain.

Zain juga meminta Mendikbud untuk tidak memaksakan kebijakan sekolah 5 hari kali 8 jam untuk diterapkan serta merta di seluruh wilayah indonesia dalam waktu yang bersamaan. Prosesnya harus bertahap dengan seleksi dan persyaratan yang ketat.

?Misalnya, cuma diberlakukan bagi sekolah yang sudah punya sarana pendukung yang memadai,? ungkapnya.

Daerah juga diberikan opsi untuk menjalankan sistem pendidikan ini, atau memilih menyelenggarakan sistem pendidikan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat.

Sementara itu, Staf Ahli Mendikbud bidang Pendidikan Karakter, Arie Budiman menegaskan, bahwa kekhawatiran madrasah dan pesantren akan gulung tikar tidaklah benar.

Pembelajaran 5 kali 8 jam bertujuan untuk menguatkan pendidikan karakter. Prinsip pendidikan karakter ini adalah sekolah mampu kreatif mengkolaborasikan kurikulum dengan sumber-sumber di luar sekolah.

?Seperti madrasah diniyah, komunitas sastra, sains, seni dan budaya,? kata Arie.

Justru dengan diberlakukannya pendidikan semacam ini, kolaborasi antara sekolah dan madrasah akan semakin erat. ?Jadi waktunya bisa disesuaikan, sangat fleksibel,? pungkasnya. (tau/jpg)


Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Dahulukan Aturan Rapor dan Hari Sekolah

Dahulukan Aturan Rapor dan Hari Sekolah

Mendikbud Muhadjir Effendy angkat suara terkait regulasi baru turunan Peraturan Presiden (Perpres) 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.


PDIP–PKB Optimis Gus Ipul–Anas Menangi Pilgub Jatim

PDIP–PKB Optimis Gus Ipul–Anas Menangi Pilgub Jatim

Koalisi PKB dan PDIP dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim resmi terjadi.


Penggunaan Merkuri Akan Dibatasi

Penggunaan Merkuri Akan Dibatasi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan segera membatasi penggunaan logam berat (merkuri) dalam berbagai fasilitas industri.


Soal Pengadaan Senjata, Perpres jadi Kebijakan Tunggal

Soal Pengadaan Senjata, Perpres jadi Kebijakan Tunggal

TNI mendorong agar kebijakan tunggal pengadaan dan penggunaan senjata api diatur melalui peraturan presiden (perpres).


Pemenang Praperadilan Bisa Jadi Tersangka Lagi

Pemenang Praperadilan Bisa Jadi Tersangka Lagi

Angin segar datang untuk KPK jika hendak mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terhadap Ketua DPR Setya Novanto.


Pengadaan Senjata Satu Pintu di Kemenhan

Pengadaan Senjata Satu Pintu di Kemenhan

Rencana pemerintah menyatukan kebijakan terkait senjata api dan sejenisnya disambut positif oleh sejumlah pihak.


Laporan Terhadap Ketua KPK Bisa Jadi Tak Layak

Laporan Terhadap Ketua KPK Bisa Jadi Tak Layak

Laporan terhadap Ketua KK Agus Rahardjo ternyata dilakukan seseorang bernama Madun Haryadi.


Pertegas TNI Tidak Boleh Berpolitik Praktis

Pertegas TNI Tidak Boleh Berpolitik Praktis

Jelang peringatan ulang tahun ke-72 TNI hari ini (5/10), militer dinilai ingin kembali ke ranah politik.


Pansus Angket KPK Kunjungi Kapolri, DPR Harus Diperingatkan

Pansus Angket KPK Kunjungi Kapolri, DPR Harus Diperingatkan

Kontroversi dibalik putusan praperadilan dan penyakit misterius Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) mengundang keprihatinan banyak pihak.


Jokowi: Kekejaman PKI Jangan Terulang Lagi

Jokowi: Kekejaman PKI Jangan Terulang Lagi

Presiden Joko Widodo memimpin langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, kemarin (1/10).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!