Nasional
Share this on:

Sekolah Lima Hari Diprotes Wapres, DPR Minta Dibatalkan

  • Sekolah Lima Hari Diprotes Wapres, DPR Minta Dibatalkan
  • Sekolah Lima Hari Diprotes Wapres, DPR Minta Dibatalkan

JAKARTA - Kemendikbud resmi merilis Peraturan Menteri (Permendikbud) Nomor 23 tahun 2017, kemarin. Dengan dikeluarkannya Permendikbud ini, maka kebijakan sekolah selama 5x8 jam seminggu telah resmi berlaku.

Dalam permen, disebutkan bahwa hari sekolah berlangsung selama 8 jam sehari selama lima hari dalam seminggu. Atau jika ditotal adalah 40 jam seminggu.

Dalam durasi sepanjang itu, peserta didik hanya diberi kesempatan beristirahat selama setengah jam atau 2,5 jam selama seminggu. Namun, sekolah diperbolehkan untuk menambah waktu istirahat sesuai kebutuhan.

Pro kontra kebijakan sekolah 5x8 jam ini masih terus berdatangan. Mitra Kemendikbud di Komisi X DPR sendiri belum satu suara. Sebagian anggota meminta kebijakan dibatalkan. Sementara lainnya, mengusulkan agar kebijakan 8 jam belajar di sekolah diberlakukan opsional. Artinya, tidak diwajibkan.

Anggota Komisi X Arzetty Bilbina menuturkan, banyak kekhawatiran yang muncul atas diberlakukannya kebijakan ini. Paling utama adalah hilangnya waktu anak untuk bertemu dengan orang tua. "Karena tidak semua orang tua kerja kantoran kan. Ada juga yang full sebagai ibu rumah tangga," ujarnya dalam rapat kerja dengan Mendikbud di DPR kemarin.

Selain itu, kebijakan ini akan membatasi anak untuk bisa menempuh pendidikan non formal. Seperti kegiatan keagamaan di diniyah. Padahal, biasanya usai pulang sekolah mereka akan mengaji di diniyah. "Oleh karenanya, pak. Mohon dipertimbangkan lagi," katanya.

Berbeda dengan Arzetty, Wakil Ketua Komisi X Ferdiansyah meminta kebijakan ini dijadikan opsional. Tidak berlaku wajib bagi seluruh sekolah di Indonesia. Pasalnya, masih banyak sekolah yang melakukan kegiatan belajar mengajarnya secara bergantian/shift pagi-siang. "Bagi yang sudah siap jalan. Yang belum jangan dipaksakan," ujarnya.

Suara juga datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia menegaskan kebijakan full day school (FDS) lima hari itu tidak bisa begitu saja diputuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Sebab, melibatkan nasib tak kurang 50 juta siswa mulai dari SD, SMP, dan SMA. Keputusan tersebut harus melibatkan Presiden Joko Widodo.

"Jadi tentu nanti presiden yang mengundang ratas (rapat terbatas) untuk memutuskan saya kira. Ini kalau soal yang begini tidak boleh diputuskan hanya di tingkat menteri," ujar JK di kantor Wapres, kemarin (13/6).

Namun, sejauh ini belum ada ratas yang secara khusus membahas penerapan FDS itu. Meskipun tahun ajaran baru tinggal sebulan lagi. "Iya betul (tahun ajaran baru sebulan lagi) nanti presiden yang bicara," tegas dia.

JK mengungkapkan tidak semua sekolah bisa menjalankan program FDS. Terutama sekolah-sekolah di desa. Salah satu masalah utamanya adalah belum semua sekolah terutama yang di desa punya kantin yang menyediakan makan siang.

"Siapa bikin dapur di sekolah? Ada gak ruang makannya? Itu yang paling sederhana, di samping yang lain-lain," tegas dia.

Bukan kali ini saja Muhadjir berseberangan dengan JK dalam urusan pendidikan nasional. Sebelumnya mereka terlibat dalam pembahasan ujian nasional (Unas). Berdasarkan kajian Kemendikbud dibawah Muhadjir, Unas tahun ini semestinya dimoratorium atau dihendikan sementara terlebih dahulu.

Tapi, JK yang sejak awal menjadi motor penggerak Unas terus menyakinkan pentingnya unas yang diberlakukan secara menyeluruh. Pada akhirnya, Unas tetap berjalan sesuai pertimbagan JK.

Dalam perkara FDS, sejatinya sudah pernah ada polemik dan prokontra pada akhir 2016 lalu saat ide itu muncul dari Muhadjir. Saat itu, JK juga langsung merespon kalau belum saatnya diterapkan secara nasional. Program tersebut bisa dilakukan secara opsional. Bukan keharusan bagi sekolah. (mia/jun/tau/jpg)


Berita Sebelumnya

#OTTRecehan Sindir KPK
#OTTRecehan Sindir KPK

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Akom Beri Sinyal (Lagi) Soal Keterlibatan Setnov

Akom Beri Sinyal (Lagi) Soal Keterlibatan Setnov

Dugaan keterlibatan Ketua DPR Setya Novanto dalam korupsi e-KTP kembali menguat di persidangan Andi Agustinus alias Andi Narogong.


Dahulukan Aturan Rapor dan Hari Sekolah

Dahulukan Aturan Rapor dan Hari Sekolah

Mendikbud Muhadjir Effendy angkat suara terkait regulasi baru turunan Peraturan Presiden (Perpres) 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.


Korban First Travel Minta Kasusnya Diambil Alih Pemerintah

Korban First Travel Minta Kasusnya Diambil Alih Pemerintah

Jamaah First Travel (FT) meminta pemerintah untuk mengambil alih mekanisme ganti rugi yang seharusnya merupakan kewajiban FT.


Pemenang Praperadilan Bisa Jadi Tersangka Lagi

Pemenang Praperadilan Bisa Jadi Tersangka Lagi

Angin segar datang untuk KPK jika hendak mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terhadap Ketua DPR Setya Novanto.


Pertegas TNI Tidak Boleh Berpolitik Praktis

Pertegas TNI Tidak Boleh Berpolitik Praktis

Jelang peringatan ulang tahun ke-72 TNI hari ini (5/10), militer dinilai ingin kembali ke ranah politik.


Pansus Angket KPK Kunjungi Kapolri, DPR Harus Diperingatkan

Pansus Angket KPK Kunjungi Kapolri, DPR Harus Diperingatkan

Kontroversi dibalik putusan praperadilan dan penyakit misterius Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) mengundang keprihatinan banyak pihak.


Setnov Sudah Sehat?

Setnov Sudah Sehat?

Indikasi Ketua DPR Setya Novanto pura-pura sakit alias malingering untuk menghindari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menguat.


Statusnya Bukan Tersangka Lagi, KPK Tetap Larang Setnov ke Luar Negeri

Statusnya Bukan Tersangka Lagi, KPK Tetap Larang Setnov ke Luar Negeri

Posisi Ketua DPR Setya Novanto dalam pusaran kasus korupsi pengadaan e-KTP dipastikan belum aman meski menang dalam praperadilan.


Jokowi: Kekejaman PKI Jangan Terulang Lagi

Jokowi: Kekejaman PKI Jangan Terulang Lagi

Presiden Joko Widodo memimpin langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, kemarin (1/10).


Kembalikan Kepercayaan Publik, KPK Harus Sidik Lagi Setnov

Kembalikan Kepercayaan Publik, KPK Harus Sidik Lagi Setnov

Langkah KPK untuk kembali menjerat Ketua DPR Setya Novanto dalam dugaan korupsi e-KTP tengah dinanti publik saat ini.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!