Nasional
Share this on:

Sekolah Lima Hari Diprotes Wapres, DPR Minta Dibatalkan

  • Sekolah Lima Hari Diprotes Wapres, DPR Minta Dibatalkan
  • Sekolah Lima Hari Diprotes Wapres, DPR Minta Dibatalkan

JAKARTA - Kemendikbud resmi merilis Peraturan Menteri (Permendikbud) Nomor 23 tahun 2017, kemarin. Dengan dikeluarkannya Permendikbud ini, maka kebijakan sekolah selama 5x8 jam seminggu telah resmi berlaku.

Dalam permen, disebutkan bahwa hari sekolah berlangsung selama 8 jam sehari selama lima hari dalam seminggu. Atau jika ditotal adalah 40 jam seminggu.

Dalam durasi sepanjang itu, peserta didik hanya diberi kesempatan beristirahat selama setengah jam atau 2,5 jam selama seminggu. Namun, sekolah diperbolehkan untuk menambah waktu istirahat sesuai kebutuhan.

Pro kontra kebijakan sekolah 5x8 jam ini masih terus berdatangan. Mitra Kemendikbud di Komisi X DPR sendiri belum satu suara. Sebagian anggota meminta kebijakan dibatalkan. Sementara lainnya, mengusulkan agar kebijakan 8 jam belajar di sekolah diberlakukan opsional. Artinya, tidak diwajibkan.

Anggota Komisi X Arzetty Bilbina menuturkan, banyak kekhawatiran yang muncul atas diberlakukannya kebijakan ini. Paling utama adalah hilangnya waktu anak untuk bertemu dengan orang tua. "Karena tidak semua orang tua kerja kantoran kan. Ada juga yang full sebagai ibu rumah tangga," ujarnya dalam rapat kerja dengan Mendikbud di DPR kemarin.

Selain itu, kebijakan ini akan membatasi anak untuk bisa menempuh pendidikan non formal. Seperti kegiatan keagamaan di diniyah. Padahal, biasanya usai pulang sekolah mereka akan mengaji di diniyah. "Oleh karenanya, pak. Mohon dipertimbangkan lagi," katanya.

Berbeda dengan Arzetty, Wakil Ketua Komisi X Ferdiansyah meminta kebijakan ini dijadikan opsional. Tidak berlaku wajib bagi seluruh sekolah di Indonesia. Pasalnya, masih banyak sekolah yang melakukan kegiatan belajar mengajarnya secara bergantian/shift pagi-siang. "Bagi yang sudah siap jalan. Yang belum jangan dipaksakan," ujarnya.

Suara juga datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia menegaskan kebijakan full day school (FDS) lima hari itu tidak bisa begitu saja diputuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Sebab, melibatkan nasib tak kurang 50 juta siswa mulai dari SD, SMP, dan SMA. Keputusan tersebut harus melibatkan Presiden Joko Widodo.

"Jadi tentu nanti presiden yang mengundang ratas (rapat terbatas) untuk memutuskan saya kira. Ini kalau soal yang begini tidak boleh diputuskan hanya di tingkat menteri," ujar JK di kantor Wapres, kemarin (13/6).

Namun, sejauh ini belum ada ratas yang secara khusus membahas penerapan FDS itu. Meskipun tahun ajaran baru tinggal sebulan lagi. "Iya betul (tahun ajaran baru sebulan lagi) nanti presiden yang bicara," tegas dia.

JK mengungkapkan tidak semua sekolah bisa menjalankan program FDS. Terutama sekolah-sekolah di desa. Salah satu masalah utamanya adalah belum semua sekolah terutama yang di desa punya kantin yang menyediakan makan siang.

"Siapa bikin dapur di sekolah? Ada gak ruang makannya? Itu yang paling sederhana, di samping yang lain-lain," tegas dia.

Bukan kali ini saja Muhadjir berseberangan dengan JK dalam urusan pendidikan nasional. Sebelumnya mereka terlibat dalam pembahasan ujian nasional (Unas). Berdasarkan kajian Kemendikbud dibawah Muhadjir, Unas tahun ini semestinya dimoratorium atau dihendikan sementara terlebih dahulu.

Tapi, JK yang sejak awal menjadi motor penggerak Unas terus menyakinkan pentingnya unas yang diberlakukan secara menyeluruh. Pada akhirnya, Unas tetap berjalan sesuai pertimbagan JK.

Dalam perkara FDS, sejatinya sudah pernah ada polemik dan prokontra pada akhir 2016 lalu saat ide itu muncul dari Muhadjir. Saat itu, JK juga langsung merespon kalau belum saatnya diterapkan secara nasional. Program tersebut bisa dilakukan secara opsional. Bukan keharusan bagi sekolah. (mia/jun/tau/jpg)


Berita Sebelumnya

#OTTRecehan Sindir KPK
#OTTRecehan Sindir KPK

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Garansi Usut Legislator Penerima Uang

KPK Garansi Usut Legislator Penerima Uang

KPK meminta publik untuk bersabar terkait hilangnya sebagian nama anggota DPR periode 2009-2014 dalam surat dakwaan Setya Novanto.


Hari Ini Sidang Praperadilan, Waspadai Manuver Setnov

Hari Ini Sidang Praperadilan, Waspadai Manuver Setnov

Agenda sidang perdana Ketua DPR (nonaktif) Setya Novanto (Setnov) yang digelar hari ini (13/12) harus mendapat perhatian khusus.


Hadi Ajak Kapolri Ngopi

Hadi Ajak Kapolri Ngopi

Hari pertama mejabat sebagai Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto langsung disibukkan dengan berbagai agenda.


Jokowi Ditagih Janji Penyelesaian Kasus HAM

Jokowi Ditagih Janji Penyelesaian Kasus HAM

Penyelesaian kasus-kasus hak asasi manusia (HAM) masa lalu kembali dipertanyakan dalam peringatan hari HAM Internasional, kemarin (10/12).


Berkas Kasus Setnov Sudah 90 Persen

Berkas Kasus Setnov Sudah 90 Persen

Perkara Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) bakal segera dilimpahkan ke tahap penuntutan.


Dikepung Banjir, Pacitan ”Terisolasi”

Dikepung Banjir, Pacitan ”Terisolasi”

Hujan deras yang tanpa henti yang mengguyur Pacitan sepanjang hari kemarin (29/11) mengakibatkan banjir bandang di lokasi.


Lulus Sekolah, Seribuan Pilot Indonesia Malah Nganggur

Lulus Sekolah, Seribuan Pilot Indonesia Malah Nganggur

Selesai pendidikan diharapkan akan mendapatkan kerja yang layak. Namun sayangnya harapan itu tak bisa dirasakan semua pilot.


Diperiksa KPK, Setnov Tutup Mulut

Diperiksa KPK, Setnov Tutup Mulut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar dibikin pusing oleh Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).


Nomor Ponsel Tak Sesuai NIK, Bisa Minta Diblokir

Nomor Ponsel Tak Sesuai NIK, Bisa Minta Diblokir

Kemenkominfo menyerahkan fitur pengecekan nomor induk kependudukan (NIK) kepada masing-masing operator kartu SIM.


Kapolri Minta Jangan Bawa Isu SARA di Pilkada Serentak

Kapolri Minta Jangan Bawa Isu SARA di Pilkada Serentak

Pilkada serentak 2018 yang kian dekat membuat Kapolri Jenderal Tito Karnavian khawatir.



Kolom

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!