Nasional
Share this on:

Sekolah Lima Hari Diprotes Wapres, DPR Minta Dibatalkan

  • Sekolah Lima Hari Diprotes Wapres, DPR Minta Dibatalkan
  • Sekolah Lima Hari Diprotes Wapres, DPR Minta Dibatalkan

JAKARTA - Kemendikbud resmi merilis Peraturan Menteri (Permendikbud) Nomor 23 tahun 2017, kemarin. Dengan dikeluarkannya Permendikbud ini, maka kebijakan sekolah selama 5x8 jam seminggu telah resmi berlaku.

Dalam permen, disebutkan bahwa hari sekolah berlangsung selama 8 jam sehari selama lima hari dalam seminggu. Atau jika ditotal adalah 40 jam seminggu.

Dalam durasi sepanjang itu, peserta didik hanya diberi kesempatan beristirahat selama setengah jam atau 2,5 jam selama seminggu. Namun, sekolah diperbolehkan untuk menambah waktu istirahat sesuai kebutuhan.

Pro kontra kebijakan sekolah 5x8 jam ini masih terus berdatangan. Mitra Kemendikbud di Komisi X DPR sendiri belum satu suara. Sebagian anggota meminta kebijakan dibatalkan. Sementara lainnya, mengusulkan agar kebijakan 8 jam belajar di sekolah diberlakukan opsional. Artinya, tidak diwajibkan.

Anggota Komisi X Arzetty Bilbina menuturkan, banyak kekhawatiran yang muncul atas diberlakukannya kebijakan ini. Paling utama adalah hilangnya waktu anak untuk bertemu dengan orang tua. "Karena tidak semua orang tua kerja kantoran kan. Ada juga yang full sebagai ibu rumah tangga," ujarnya dalam rapat kerja dengan Mendikbud di DPR kemarin.

Selain itu, kebijakan ini akan membatasi anak untuk bisa menempuh pendidikan non formal. Seperti kegiatan keagamaan di diniyah. Padahal, biasanya usai pulang sekolah mereka akan mengaji di diniyah. "Oleh karenanya, pak. Mohon dipertimbangkan lagi," katanya.

Berbeda dengan Arzetty, Wakil Ketua Komisi X Ferdiansyah meminta kebijakan ini dijadikan opsional. Tidak berlaku wajib bagi seluruh sekolah di Indonesia. Pasalnya, masih banyak sekolah yang melakukan kegiatan belajar mengajarnya secara bergantian/shift pagi-siang. "Bagi yang sudah siap jalan. Yang belum jangan dipaksakan," ujarnya.

Suara juga datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia menegaskan kebijakan full day school (FDS) lima hari itu tidak bisa begitu saja diputuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Sebab, melibatkan nasib tak kurang 50 juta siswa mulai dari SD, SMP, dan SMA. Keputusan tersebut harus melibatkan Presiden Joko Widodo.

"Jadi tentu nanti presiden yang mengundang ratas (rapat terbatas) untuk memutuskan saya kira. Ini kalau soal yang begini tidak boleh diputuskan hanya di tingkat menteri," ujar JK di kantor Wapres, kemarin (13/6).

Namun, sejauh ini belum ada ratas yang secara khusus membahas penerapan FDS itu. Meskipun tahun ajaran baru tinggal sebulan lagi. "Iya betul (tahun ajaran baru sebulan lagi) nanti presiden yang bicara," tegas dia.

JK mengungkapkan tidak semua sekolah bisa menjalankan program FDS. Terutama sekolah-sekolah di desa. Salah satu masalah utamanya adalah belum semua sekolah terutama yang di desa punya kantin yang menyediakan makan siang.

"Siapa bikin dapur di sekolah? Ada gak ruang makannya? Itu yang paling sederhana, di samping yang lain-lain," tegas dia.

Bukan kali ini saja Muhadjir berseberangan dengan JK dalam urusan pendidikan nasional. Sebelumnya mereka terlibat dalam pembahasan ujian nasional (Unas). Berdasarkan kajian Kemendikbud dibawah Muhadjir, Unas tahun ini semestinya dimoratorium atau dihendikan sementara terlebih dahulu.

Tapi, JK yang sejak awal menjadi motor penggerak Unas terus menyakinkan pentingnya unas yang diberlakukan secara menyeluruh. Pada akhirnya, Unas tetap berjalan sesuai pertimbagan JK.

Dalam perkara FDS, sejatinya sudah pernah ada polemik dan prokontra pada akhir 2016 lalu saat ide itu muncul dari Muhadjir. Saat itu, JK juga langsung merespon kalau belum saatnya diterapkan secara nasional. Program tersebut bisa dilakukan secara opsional. Bukan keharusan bagi sekolah. (mia/jun/tau/jpg)

Berita Sebelumnya

#OTTRecehan Sindir KPK
#OTTRecehan Sindir KPK

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kata Pemerintah THR PNS Naik Bukan Kebijakan Politis

Kata Pemerintah THR PNS Naik Bukan Kebijakan Politis

Semakin tebalnya uang tunjangan hari raya (THR) yang diterima PNS, TNI, dan Polri serta pensiunan dinilai bermuatan politis.


Kejar Target, Lusa RUU Terorisme Diketok

Kejar Target, Lusa RUU Terorisme Diketok

Pembahasan RUU Antiterorisme terus dikebut. DPR menarget Jumat akhir pekan ini atau lusa (25/5) sudah bisa membawa RUU tersebut ke paripurna untuk kemudian dike


Dieksekusi ke Sukamiskin, Waspadai Jika Setnov Ajukan PK

Dieksekusi ke Sukamiskin, Waspadai Jika Setnov Ajukan PK

Mantan ketua DPR Setya Novanto (Setnov) mulai menjalani masa pemidanaan, kemarin (4/5).


Tambahan Cuti Lebaran Belum Pasti

Tambahan Cuti Lebaran Belum Pasti

Pemerintah membuat masyarakat kebingungan. Rangkaian cuti bersama pada momen Hari Raya Idul Fitri tiba-tiba hendak mereka ubah.


323.669 Orang Berebut Sekolah Kedinasan

323.669 Orang Berebut Sekolah Kedinasan

Pendaftaran sekolah kedinasan yang terpusat dan online resmi ditutup Senin malam (30/4) lalu.


Nomor Belum Diregistrasi, Besok Kartu Diblokir Total

Nomor Belum Diregistrasi, Besok Kartu Diblokir Total

Masa toleransi registrasi Kartu Prabayar resmi berakhir hari ini (30/4).


Aliran Massa Udara Basah Picu Cuaca Ekstrem

Aliran Massa Udara Basah Picu Cuaca Ekstrem

Beberapa hari terakhir muncul cuaca ekstrem di sejumlah daerah. Seperti hujan disertai angin puting beliung di Jogjakarta dan Minahasa.


Siap-siap Nilai Penyebar Soal UN Dibatalkan

Siap-siap Nilai Penyebar Soal UN Dibatalkan

Aksi membocorkan soal ujian nasional berbasis komputer (UNBK) ditanggapi serius oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.


Tak Bisa Lagi Andalkan Devisa

Tak Bisa Lagi Andalkan Devisa

Rupiah yang melemah dalam beberapa hari terakhir menyebabkan Bank Indonesia (BI) semakin aktif melakukan intervensi pasar.


Server UNBK Down, Kemendikbud Berkilah karena Peserta Lebih Banyak

Server UNBK Down, Kemendikbud Berkilah karena Peserta Lebih Banyak

Hari pertama ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tingkat SMP di beberapa daerah molor. Peserta ujian tak bisa mengakses soal.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!