Nasional
Share this on:

Semua Keberatan Ahok Ditolak Jaksa

  • Semua Keberatan Ahok Ditolak Jaksa
  • Semua Keberatan Ahok Ditolak Jaksa

JAKARTA - Sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin. Sidang yang mengagendakan pembacaan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap eksepsi atau nota keberatan dari Gubernur DKI Jakarta nonaktif pada sidang perdana sebelumnya tersebut, padat dengan penolakan JPU.

Ketua tim JPU Ali Mukartono menegaskan penolakannya terhadap seluruh eksepsi yang disampaikan Ahok pada persidangan sebelumnya. Di hadapan majelis hakim dan puluhan masyarakat yang memenuhi ruang sidang kemarin, dia mengatakan bahwa yang disampaikan Ahok tersebut tidak bersifat materiil atas tuduhan yang menjeratnya.

"Sementara dari kuasa hukum, keberatan lebih ditujukan ke syarat formil, tentang seputar pemahaman konsituen berlaku yakni UU nomor 1/PNPS/ 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama,? kata Ali dalam persidangan.

Ali juga menyinggung eksepsi Ahok terkait pernyataannya saat berkampanye di Kepulauan Seribu yang diakui Ahok tidak memiliki niat melecehkan surah Al-Maidah 51, serta beberapa tulisan Ahok di buku Mengubah Indonesia dalam sub bab Berlindung di Balik Ayat Suci.

Bagian tersebut tertulis bahwa Surah Al-Maidah 51 untuk memecah belah rakyat dengan roh kolonialisme. Di dalam penolakannya, Ali menilai buku terbitan tahun 2008 tersebut justru dapat memecah belah masyarakat.

?Pernyataan isi dalam buku yang ditulis Ahok justru menimbulkan perpecahan. Intinya anak bangsa terutama adalah agama Islam. Apakah hak terdakwa tidak suka dengan ayat Alquran dalam hal ini adalah surat Al-Maidah ayat 51 lantaran karena tidak mengimaninya, tetapi jangankan terdakwa, siapapun tidak boleh untuk menyampaikan hal tersebut,? ujar Ali.

Selain itu, jaksa menyinggung pernyataan Ahok yang mengaku bahwa ayat tersebut disampaikan untuk lawan politiknya yang takut bersaing menggunakan program andalan. Ali berpendapat, Ahok merasa paling benar. Menurut Ali, merupakan hak kandidat kepala daerah lainnya untuk menggunakan cara apapun. Syaratnya, cara tersebut harus sesuai perundang-undangan.

?Kalau tidak melanggar perundang-undangan, tidak dapat dipersalahkan. Terdakwa (Ahok) menempatkan seolah tidak ada orang lain yang lebih baik dari terdakwa,? ucap Ali.

Setelah pembacaan tanggapan JPU, majelis hakim akan mempertimbangkan pendapat JPU kemudian mengambil keputusan apakah menerima tanggapan JPU atau sebaliknya. Persidangan tersebut akan dilanjutkan Selasa pekan depan (27/12). (dod/agm/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Lulus Sekolah, Seribuan Pilot Indonesia Malah Nganggur

Lulus Sekolah, Seribuan Pilot Indonesia Malah Nganggur

Selesai pendidikan diharapkan akan mendapatkan kerja yang layak. Namun sayangnya harapan itu tak bisa dirasakan semua pilot.


Semua Proyek Di Desa Dikerjakan Swakelola

Semua Proyek Di Desa Dikerjakan Swakelola

Pemerintah tengah menyusun panduan pelaksanaan program padat karya dalam alokasi dana desa yang akan mulai berlaku pada tahun 2018 mendatang.


Cukai Naik, Industri Rokok Keberatan

Cukai Naik, Industri Rokok Keberatan

Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero) Jawa Timur Sulami Bahar mengaku keberatan dengan rencana kenaikan tarif cukai.


PGRI Keberatan Syarat Baru Pencairan TPG

PGRI Keberatan Syarat Baru Pencairan TPG

Persyaratan bagi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) semakin berat.


Polisi Yakin Aset First Travel Masih Banyak

Polisi Yakin Aset First Travel Masih Banyak

Polisi yakin masih ada aset lain milik First Travel. Karena itu, penyidik masih berupaya untuk mengendus semua aset.


Akbar Faizal Bantah Tekan Miryam

Akbar Faizal Bantah Tekan Miryam

Akbar Faizal, anggota Komisi III DPR merasa keberatan namanya disebut dalam kasus yang menjerat Miryam S Haryani, tersangka kasus korupsi e-KTP.


Gerindra Keluar dari Pansus Angket

Gerindra Keluar dari Pansus Angket

Pansus Hak Angket KPK mulai tidak kompak. Tidak semua fraksi yang telah bergabung dalam panitia khusus itu bertahan.


Kasasi Ditolak, Hukuman Jessica Bisa Tetap 20 Tahun

Kasasi Ditolak, Hukuman Jessica Bisa Tetap 20 Tahun

Upaya pengajuan kasasi oleh Jessica Kumala Wongo ke Mahkamah Agung (MA) akhirnya kandas.


#OTTRecehan Sindir KPK

#OTTRecehan Sindir KPK

Reaksi kontroversial ditunjukan sejumlah jaksa pasca OTT yang dilakukan KPK terhadap Kepala Kasi III Intelijen Kejati Bengkulu Parlin Purba.


Hari Ini, Alasan Pencabutan Banding Ahok Akan Terungkap

Hari Ini, Alasan Pencabutan Banding Ahok Akan Terungkap

Keluarga Basuki T. Purnama (Ahok) mencabut memori banding yang sudah diajukan Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika kemarin.



Kolom

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!