Nasional
Share this on:

Tahun Ini, UU Tentang Ojek Kelar

  • Tahun Ini, UU Tentang Ojek Kelar
  • Tahun Ini, UU Tentang Ojek Kelar

JAKARTA - Pemerintah bersama DPR bakal membuat payung hukum bagi angkutan roda dua. Targetnya, tahun ini ada aturan yang bisa menjadi landasan operasional ojek itu. Seperti diwartakan, hingga kini angkutan roda dua berjalan tanpa payung hukum.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menuturkan, kebutuhan angkutan roda dua tidak bisa dinafikkan lantaran lekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk pesan makanan dan panggil tukang pijat.

?Ini kita semua menggunakan. Jadi memang dibutuhkan,? ujarnya, kemarin.

Namun, di sisi lain belum ada aturan yang menjadi payung hukumnya. Dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) pun masih belum mengakomodasi. Karena itu, pemerintah belum bisa mengatur. ?Melihat urgensi kebutuhan, mereka itu sudah menjadi penghidupan untuk masyarakat,? ungkapnya.

Pemerintah bekerja sama dengan DPR untuk menenetukan seperti apa nanti bentuk payung hukum itu. Banyak opsi yang bisa masuk dalam list, seperti peraturan menteri perhubungan, peraturan pengganti undang-undang, atau lainnya.

?Permenhub bisa, tapi kalau sudah ada undang-undangnya,? jelasnya.

Budi pun membuka ruang untuk revisi UU LLAJ bersama Komisi V DPR demi mengakomodasi angkutan roda dua. ?Saya senang sekali. Kalau bisa dipayungi oleh undang-undang akan bagus,? ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis mengungkapkan, anggota sudah sepakat merevisi UU No 2/2009 tentang LLAJ. Apakah nanti dilakukan revisi terbatas atau secara keseluruhan.

?Kita minta pemerintah lakukan itu. Apakah inisiatif pemerintah atau DPR, yang jelas harus lakukan kajian,? timpalnya.

Diakuinya, saat ini aturan angkutan roda dua diatur pemda melalui peraturan kepala daerah. Seperti pemerintah Bogor dan Depok. Namun, perlu aturan jangka panjang untuk mengatur roda dua itu. Dalam revisi ini nanti, kendaraan roda dua tetap dituntut mengedepankan prinsip keamanan dan keselamatan. Tentunya juga, harga yang terjangkau.

Di tempat terpisah, pengamat transportasi Darmaningtyas menuturkan, ada risiko cukup besar bila angkutan roda dua dilegalkan sebagai angkutan umum dalam UU LLAJ. Yakni keselamatan penumpang maupun sopir. ?Saya sih tidak setuju revisi ini. Dari jumlah kecelakaan di jalan, 80 persennya itu disumbang angkutan roda dua,? ujarnya.

Kata dia, banyak hal yang jadi pertanyaan bila revisi itu dilakukan. Pertama, terkait kontrol angkutan roda dua. Kedua, soal tanggung jawab keselamatan saat di jalan. ?Kalau angkutan umum jelas kontrolnya lewat perizinan. Nah, kalau yang ojek baik pangkalan maupun online itu ngontrolnya bagaimana tanyanya.

Fenomena angkutan roda dua itu sejatinya hanya sementara. Kemunculannya yang membeludak lantaran angkutan massal yang masih belum maksimal. Karena itu, akan lebih bijak bila pembangunan dan pembenahan angkutan umum yang dikebut ketimbang revisi aturan untuk mengakomodasi angkutan roda dua.

?Ini kan muncul setelah becak dilarang. Intinya, yang harus segera dibenahi itu angkutan umumnya,? jelasnya. (mia/oki/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

OTT Pungli Jabar Tertinggi
OTT Pungli Jabar Tertinggi

Berita Sejenis

Empat Kandidat Berpeluang Pimpin Pertamina

Empat Kandidat Berpeluang Pimpin Pertamina

Lengsernya Elia Massa Manik membuka peluang munculnya sosok baru untuk menahkodai BUMN yang tahun lalu meraup laba Rp32,24 triliun ini.


Kaget Melihat Wajah Setnov “Berhijab” Selimut

Kaget Melihat Wajah Setnov “Berhijab” Selimut

Indikasi adanya rekayasa dalam perawatan Setya Novanto (Setnov) di Rumah Sakit Medika Permata Hijau 16 November tahun lalu semakin terang.


Cuti Lebaran Ditambah Tiga Hari

Cuti Lebaran Ditambah Tiga Hari

Revisi surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri tentang cuti bersama dan libur nasional kemarin diteken.


Pemerintah Cermati Fluktuasi Harga Minyak

Pemerintah Cermati Fluktuasi Harga Minyak

Pada perdagangan akhir pekan lalu indeks harga minyak dunia berada pada level tertinggi selama 3 tahun terakhir menjadi USD 67,39 per barel.


Mudik ke Semarang? Tak Perlu Lagi Keluar di Brexit

Mudik ke Semarang? Tak Perlu Lagi Keluar di Brexit

Kementerian PUPR Menargetkan sebagian ruas tol Pemalang-Batang yang masih dalam tahap pembangunan bisa dilalui pemudik pada Lebaran tahun 2018.


Buruan, Tiket Kereta Tambahan Mudik Mulai Dijual Hari Ini

Buruan, Tiket Kereta Tambahan Mudik Mulai Dijual Hari Ini

Hari ini PT Kereta Api Indonesia mulai menjual tiket untuk kereta tambahan periode perjalanan masa mudik lebaran.


Keppres BPIH Terbit, Pelunasan Dibuka Pekan Depan

Keppres BPIH Terbit, Pelunasan Dibuka Pekan Depan

Setelah ditunggu beberapa hari, Keputusan Presiden (Kappres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler 2018 telah terbit.


Begini Model Baru Perhitungan Skor Ujian SBM PTN

Begini Model Baru Perhitungan Skor Ujian SBM PTN

Siswa SMA/MA yang mulai ujian hari ini, diantaranya ada yang berniat masuk PTN.


Eksodus Tenaga Kerja Asing Sulit Diawasi

Eksodus Tenaga Kerja Asing Sulit Diawasi

Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) masih menuai penolakan.


Mantan Kapolres Brebes Jabat Deputi Bidang Penindakan KPK

Mantan Kapolres Brebes Jabat Deputi Bidang Penindakan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melantik deputi bidang penindakan dan direktur penuntutan hari ini (6/4).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!