Nasional
Share this on:

Tahun Ini, UU Tentang Ojek Kelar

  • Tahun Ini, UU Tentang Ojek Kelar
  • Tahun Ini, UU Tentang Ojek Kelar

JAKARTA - Pemerintah bersama DPR bakal membuat payung hukum bagi angkutan roda dua. Targetnya, tahun ini ada aturan yang bisa menjadi landasan operasional ojek itu. Seperti diwartakan, hingga kini angkutan roda dua berjalan tanpa payung hukum.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menuturkan, kebutuhan angkutan roda dua tidak bisa dinafikkan lantaran lekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk pesan makanan dan panggil tukang pijat.

?Ini kita semua menggunakan. Jadi memang dibutuhkan,? ujarnya, kemarin.

Namun, di sisi lain belum ada aturan yang menjadi payung hukumnya. Dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) pun masih belum mengakomodasi. Karena itu, pemerintah belum bisa mengatur. ?Melihat urgensi kebutuhan, mereka itu sudah menjadi penghidupan untuk masyarakat,? ungkapnya.

Pemerintah bekerja sama dengan DPR untuk menenetukan seperti apa nanti bentuk payung hukum itu. Banyak opsi yang bisa masuk dalam list, seperti peraturan menteri perhubungan, peraturan pengganti undang-undang, atau lainnya.

?Permenhub bisa, tapi kalau sudah ada undang-undangnya,? jelasnya.

Budi pun membuka ruang untuk revisi UU LLAJ bersama Komisi V DPR demi mengakomodasi angkutan roda dua. ?Saya senang sekali. Kalau bisa dipayungi oleh undang-undang akan bagus,? ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis mengungkapkan, anggota sudah sepakat merevisi UU No 2/2009 tentang LLAJ. Apakah nanti dilakukan revisi terbatas atau secara keseluruhan.

?Kita minta pemerintah lakukan itu. Apakah inisiatif pemerintah atau DPR, yang jelas harus lakukan kajian,? timpalnya.

Diakuinya, saat ini aturan angkutan roda dua diatur pemda melalui peraturan kepala daerah. Seperti pemerintah Bogor dan Depok. Namun, perlu aturan jangka panjang untuk mengatur roda dua itu. Dalam revisi ini nanti, kendaraan roda dua tetap dituntut mengedepankan prinsip keamanan dan keselamatan. Tentunya juga, harga yang terjangkau.

Di tempat terpisah, pengamat transportasi Darmaningtyas menuturkan, ada risiko cukup besar bila angkutan roda dua dilegalkan sebagai angkutan umum dalam UU LLAJ. Yakni keselamatan penumpang maupun sopir. ?Saya sih tidak setuju revisi ini. Dari jumlah kecelakaan di jalan, 80 persennya itu disumbang angkutan roda dua,? ujarnya.

Kata dia, banyak hal yang jadi pertanyaan bila revisi itu dilakukan. Pertama, terkait kontrol angkutan roda dua. Kedua, soal tanggung jawab keselamatan saat di jalan. ?Kalau angkutan umum jelas kontrolnya lewat perizinan. Nah, kalau yang ojek baik pangkalan maupun online itu ngontrolnya bagaimana tanyanya.

Fenomena angkutan roda dua itu sejatinya hanya sementara. Kemunculannya yang membeludak lantaran angkutan massal yang masih belum maksimal. Karena itu, akan lebih bijak bila pembangunan dan pembenahan angkutan umum yang dikebut ketimbang revisi aturan untuk mengakomodasi angkutan roda dua.

?Ini kan muncul setelah becak dilarang. Intinya, yang harus segera dibenahi itu angkutan umumnya,? jelasnya. (mia/oki/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

OTT Pungli Jabar Tertinggi
OTT Pungli Jabar Tertinggi

Berita Sejenis

Densus Tipikor Tidak Punya Kewenangan Baru

Densus Tipikor Tidak Punya Kewenangan Baru

Densus tindak pidana korupsi (Densus Tipikor) yang direncanakan beroperasi Desember ini bakal memperkuat pemberantasan korupsi.


Uji Publik Aturan Taksi Online Dikebut

Uji Publik Aturan Taksi Online Dikebut

Uji publik revisi Peraturan Menteri (PM) 26/2017 kembali dihelat. Kali ini dilakukan di Jakarta.


Pertegas TNI Tidak Boleh Berpolitik Praktis

Pertegas TNI Tidak Boleh Berpolitik Praktis

Jelang peringatan ulang tahun ke-72 TNI hari ini (5/10), militer dinilai ingin kembali ke ranah politik.


Kembalikan Kepercayaan Publik, KPK Harus Sidik Lagi Setnov

Kembalikan Kepercayaan Publik, KPK Harus Sidik Lagi Setnov

Langkah KPK untuk kembali menjerat Ketua DPR Setya Novanto dalam dugaan korupsi e-KTP tengah dinanti publik saat ini.


Wow... Antrean Haji Sudah Tembus 36 Tahun

Wow... Antrean Haji Sudah Tembus 36 Tahun

Kuota haji 2017 sudah kembali normal. Indonesia dapat jatah 211 ribu, plus kuota tambahan 10 ribu jamaah.


Sekarang Sarjana Nontarbiyah Bisa Jadi Guru Agama

Sekarang Sarjana Nontarbiyah Bisa Jadi Guru Agama

Persaingan untuk menjadi guru agama Islam tahun depan bakal semakin ketat. Pasalnya Kementerian Agama (Kemenag) membuat regulasi baru.


Praperadilan Setnov, KPK Setorkan 200 Bukti

Praperadilan Setnov, KPK Setorkan 200 Bukti

Sidang praperadilan Ketua DPR Setya Novanto bakal kembali digelar hari ini (25/9).


Pemerintah Garansi Harga Komoditas Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru

Pemerintah Garansi Harga Komoditas Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru

Kementerian Pertanian menjamin stok sembako utama stabil sampai akhir tahun 2017 baik pada masa Natal maupun Tahun Baru.


Harga Beras Kemasan Harus Sesuai HET

Harga Beras Kemasan Harus Sesuai HET

Menyusul diberlakukannya HET mulai saat ini, seluruh beras premium baik curah maupun kemasan tidak boleh lagi dijual melebihi HET.


Daftar CPNS, Cek Dulu NIK Anda

Daftar CPNS, Cek Dulu NIK Anda

Pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) resmi 17.928 formasi dibuka hari ini (11/9).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!