Nasional
Share this on:

Tahun Ini, UU Tentang Ojek Kelar

  • Tahun Ini, UU Tentang Ojek Kelar
  • Tahun Ini, UU Tentang Ojek Kelar

JAKARTA - Pemerintah bersama DPR bakal membuat payung hukum bagi angkutan roda dua. Targetnya, tahun ini ada aturan yang bisa menjadi landasan operasional ojek itu. Seperti diwartakan, hingga kini angkutan roda dua berjalan tanpa payung hukum.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menuturkan, kebutuhan angkutan roda dua tidak bisa dinafikkan lantaran lekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk pesan makanan dan panggil tukang pijat.

”Ini kita semua menggunakan. Jadi memang dibutuhkan,” ujarnya, kemarin.

Namun, di sisi lain belum ada aturan yang menjadi payung hukumnya. Dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) pun masih belum mengakomodasi. Karena itu, pemerintah belum bisa mengatur. ”Melihat urgensi kebutuhan, mereka itu sudah menjadi penghidupan untuk masyarakat,” ungkapnya.

Pemerintah bekerja sama dengan DPR untuk menenetukan seperti apa nanti bentuk payung hukum itu. Banyak opsi yang bisa masuk dalam list, seperti peraturan menteri perhubungan, peraturan pengganti undang-undang, atau lainnya.

”Permenhub bisa, tapi kalau sudah ada undang-undangnya,” jelasnya.

Budi pun membuka ruang untuk revisi UU LLAJ bersama Komisi V DPR demi mengakomodasi angkutan roda dua. ”Saya senang sekali. Kalau bisa dipayungi oleh undang-undang akan bagus,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis mengungkapkan, anggota sudah sepakat merevisi UU No 2/2009 tentang LLAJ. Apakah nanti dilakukan revisi terbatas atau secara keseluruhan.

”Kita minta pemerintah lakukan itu. Apakah inisiatif pemerintah atau DPR, yang jelas harus lakukan kajian,” timpalnya.

Diakuinya, saat ini aturan angkutan roda dua diatur pemda melalui peraturan kepala daerah. Seperti pemerintah Bogor dan Depok. Namun, perlu aturan jangka panjang untuk mengatur roda dua itu. Dalam revisi ini nanti, kendaraan roda dua tetap dituntut mengedepankan prinsip keamanan dan keselamatan. Tentunya juga, harga yang terjangkau.

Di tempat terpisah, pengamat transportasi Darmaningtyas menuturkan, ada risiko cukup besar bila angkutan roda dua dilegalkan sebagai angkutan umum dalam UU LLAJ. Yakni keselamatan penumpang maupun sopir. ”Saya sih tidak setuju revisi ini. Dari jumlah kecelakaan di jalan, 80 persennya itu disumbang angkutan roda dua,” ujarnya.

Kata dia, banyak hal yang jadi pertanyaan bila revisi itu dilakukan. Pertama, terkait kontrol angkutan roda dua. Kedua, soal tanggung jawab keselamatan saat di jalan. ”Kalau angkutan umum jelas kontrolnya lewat perizinan. Nah, kalau yang ojek baik pangkalan maupun online itu ngontrolnya bagaimana?” tanyanya.

Fenomena angkutan roda dua itu sejatinya hanya sementara. Kemunculannya yang membeludak lantaran angkutan massal yang masih belum maksimal. Karena itu, akan lebih bijak bila pembangunan dan pembenahan angkutan umum yang dikebut ketimbang revisi aturan untuk mengakomodasi angkutan roda dua.

”Ini kan muncul setelah becak dilarang. Intinya, yang harus segera dibenahi itu angkutan umumnya,” jelasnya. (mia/oki/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

OTT Pungli Jabar Tertinggi
OTT Pungli Jabar Tertinggi

Berita Sejenis

Mendag Anulir HET Beras Rp9.500 per Kilogram

Mendag Anulir HET Beras Rp9.500 per Kilogram

Kalangan pelaku usaha komoditas beras sempat resah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 tahun 2017 tentang harga eceran tertinggi (HET).


Proyek Kereta Cepat Mundur ke 2018

Proyek Kereta Cepat Mundur ke 2018

Proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya mengalami penundaan setidaknya hingga tahun 2018 mendatang.


16 Ormas Gugat Perppu Ormas

16 Ormas Gugat Perppu Ormas

Setelah sempat tertunda sehari, Hizbut Tahrir Indonesia kemarin (18/7) mendaftarkan gugatannya terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas di MK.


Awas! Ormas Tingkat Kecamatan Juga Diawasi

Awas! Ormas Tingkat Kecamatan Juga Diawasi

Rencana Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk menggungat Perppu 2/2017 tentang ormas batal diajukan ke Mahmakah Konstitusi.


Jutaan Blangko E-KTP Ngendon di Daerah

Jutaan Blangko E-KTP Ngendon di Daerah

Suksenya lelang dan produksi blangko E-KTP awal tahun ini tidak lantas membuat masyarakat bisa segera memiliki KTP fisik.


Banyak Protes, Polri Siap Jalankan Perppu Ormas

Banyak Protes, Polri Siap Jalankan Perppu Ormas

Kendati banyak protes atas terbitnya Perppu 2/2017 tentang organisasi masyarakat (Ormas), Polri akan tetap menjalankan amanat perppu tersebut.


Dih... Dana Pendidikan Islam Dipotong Rp1,3 Triliun

Dih... Dana Pendidikan Islam Dipotong Rp1,3 Triliun

Inpres 4/2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2017 membuat Kementerian Agama melakukan efisiensi.


Asing Tak Boleh Masuk ke Perikanan Tangkap

Asing Tak Boleh Masuk ke Perikanan Tangkap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pertambahan jumlah stok ikan hingga mencapai 20 Juta ton dalam 3 tahun ke depan.


Mudik Tahun Depan, Bisa Lewat Tol Jakarta-Semarang

Mudik Tahun Depan, Bisa Lewat Tol Jakarta-Semarang

Musim mudik 2017 baru saja berakhir. Namun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah bergegas memersiapkan infrastruktur.


Cegah Antrean dan Macet, Rest Area Cipali Akan Diperluas

Cegah Antrean dan Macet, Rest Area Cipali Akan Diperluas

Manajemen rekayasa lalu lintas mudik dari tahun ke tahun berubah.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!