Nasional
Share this on:

Tahun Ini, UU Tentang Ojek Kelar

  • Tahun Ini, UU Tentang Ojek Kelar
  • Tahun Ini, UU Tentang Ojek Kelar

JAKARTA - Pemerintah bersama DPR bakal membuat payung hukum bagi angkutan roda dua. Targetnya, tahun ini ada aturan yang bisa menjadi landasan operasional ojek itu. Seperti diwartakan, hingga kini angkutan roda dua berjalan tanpa payung hukum.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menuturkan, kebutuhan angkutan roda dua tidak bisa dinafikkan lantaran lekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk pesan makanan dan panggil tukang pijat.

?Ini kita semua menggunakan. Jadi memang dibutuhkan,? ujarnya, kemarin.

Namun, di sisi lain belum ada aturan yang menjadi payung hukumnya. Dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) pun masih belum mengakomodasi. Karena itu, pemerintah belum bisa mengatur. ?Melihat urgensi kebutuhan, mereka itu sudah menjadi penghidupan untuk masyarakat,? ungkapnya.

Pemerintah bekerja sama dengan DPR untuk menenetukan seperti apa nanti bentuk payung hukum itu. Banyak opsi yang bisa masuk dalam list, seperti peraturan menteri perhubungan, peraturan pengganti undang-undang, atau lainnya.

?Permenhub bisa, tapi kalau sudah ada undang-undangnya,? jelasnya.

Budi pun membuka ruang untuk revisi UU LLAJ bersama Komisi V DPR demi mengakomodasi angkutan roda dua. ?Saya senang sekali. Kalau bisa dipayungi oleh undang-undang akan bagus,? ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis mengungkapkan, anggota sudah sepakat merevisi UU No 2/2009 tentang LLAJ. Apakah nanti dilakukan revisi terbatas atau secara keseluruhan.

?Kita minta pemerintah lakukan itu. Apakah inisiatif pemerintah atau DPR, yang jelas harus lakukan kajian,? timpalnya.

Diakuinya, saat ini aturan angkutan roda dua diatur pemda melalui peraturan kepala daerah. Seperti pemerintah Bogor dan Depok. Namun, perlu aturan jangka panjang untuk mengatur roda dua itu. Dalam revisi ini nanti, kendaraan roda dua tetap dituntut mengedepankan prinsip keamanan dan keselamatan. Tentunya juga, harga yang terjangkau.

Di tempat terpisah, pengamat transportasi Darmaningtyas menuturkan, ada risiko cukup besar bila angkutan roda dua dilegalkan sebagai angkutan umum dalam UU LLAJ. Yakni keselamatan penumpang maupun sopir. ?Saya sih tidak setuju revisi ini. Dari jumlah kecelakaan di jalan, 80 persennya itu disumbang angkutan roda dua,? ujarnya.

Kata dia, banyak hal yang jadi pertanyaan bila revisi itu dilakukan. Pertama, terkait kontrol angkutan roda dua. Kedua, soal tanggung jawab keselamatan saat di jalan. ?Kalau angkutan umum jelas kontrolnya lewat perizinan. Nah, kalau yang ojek baik pangkalan maupun online itu ngontrolnya bagaimana tanyanya.

Fenomena angkutan roda dua itu sejatinya hanya sementara. Kemunculannya yang membeludak lantaran angkutan massal yang masih belum maksimal. Karena itu, akan lebih bijak bila pembangunan dan pembenahan angkutan umum yang dikebut ketimbang revisi aturan untuk mengakomodasi angkutan roda dua.

?Ini kan muncul setelah becak dilarang. Intinya, yang harus segera dibenahi itu angkutan umumnya,? jelasnya. (mia/oki/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

OTT Pungli Jabar Tertinggi
OTT Pungli Jabar Tertinggi

Berita Sejenis

Gaji Naik, Permintaan Tenaga IT Meningkat

Gaji Naik, Permintaan Tenaga IT Meningkat

Pada tahun 2018, permintaan terhadap tenaga teknologi dan informatika (IT) akan semakin tinggi.


Jelang Natal dan Tahun Baru, Kemenhub Siapkan Ramp Chek

Jelang Natal dan Tahun Baru, Kemenhub Siapkan Ramp Chek

Selain lebaran, arus lalu lintas yang cukup padat juga terjadi saat Natal dan tahun baru.


Divonis Lima Tahun, Miryam pun Dicopot dari DPR

Divonis Lima Tahun, Miryam pun Dicopot dari DPR

Berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam S. Haryani yang sempat dicabut pada persidangan Irman dan Sugiharto 23 Maret lalu.


Tarif Batas Atas-Bawah Taksi Online Segera Diterapkan

Tarif Batas Atas-Bawah Taksi Online Segera Diterapkan

Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 diakui Kementerian perhubungan tidak akan mudah.


Jelang Libur Akhir Tahun, Harga Gabah Petani Naik

Jelang Libur Akhir Tahun, Harga Gabah Petani Naik

Menuju akhir tahun 2017, harga beras dan gabah mengalami kenaikan tipis di tingkat hulu atau di tingkat petani.


Lima Tahun, 17 Hakim Kena OTT KPK

Lima Tahun, 17 Hakim Kena OTT KPK

Kasus tindak pidana korupsi melibatkan pimpinan dan pegawai lembaga peradilan membuat Komisi Yudisial (KY) bertindak lebih jauh.


Semua Proyek Di Desa Dikerjakan Swakelola

Semua Proyek Di Desa Dikerjakan Swakelola

Pemerintah tengah menyusun panduan pelaksanaan program padat karya dalam alokasi dana desa yang akan mulai berlaku pada tahun 2018 mendatang.


Kemendikbud Minta Seragam Sekolah Tak Bercadar

Kemendikbud Minta Seragam Sekolah Tak Bercadar

Kemendikbud meminta sekolah menerapkan ketentuan seragam sesuai Permendikbud 45/2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah.


Status Hukum Pemilik Pabrik Kembang Api Ditentukan Hari Ini

Status Hukum Pemilik Pabrik Kembang Api Ditentukan Hari Ini

Pemeriksaan kepada pemilik pabrik kembang api PT Panca Buana Cahaya Sukses, Indra Liyono, berjalan tertutup.


Ditangkap KPK, Bupati Nganjuk Sedang Siapkan Istrinya Nyabup

Ditangkap KPK, Bupati Nganjuk Sedang Siapkan Istrinya Nyabup

Rekor operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun lalu akhirnya pecah.



Kolom

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!