Nasional
Share this on:

Tahun Ini, UU Tentang Ojek Kelar

  • Tahun Ini, UU Tentang Ojek Kelar
  • Tahun Ini, UU Tentang Ojek Kelar

JAKARTA - Pemerintah bersama DPR bakal membuat payung hukum bagi angkutan roda dua. Targetnya, tahun ini ada aturan yang bisa menjadi landasan operasional ojek itu. Seperti diwartakan, hingga kini angkutan roda dua berjalan tanpa payung hukum.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menuturkan, kebutuhan angkutan roda dua tidak bisa dinafikkan lantaran lekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk pesan makanan dan panggil tukang pijat.

?Ini kita semua menggunakan. Jadi memang dibutuhkan,? ujarnya, kemarin.

Namun, di sisi lain belum ada aturan yang menjadi payung hukumnya. Dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) pun masih belum mengakomodasi. Karena itu, pemerintah belum bisa mengatur. ?Melihat urgensi kebutuhan, mereka itu sudah menjadi penghidupan untuk masyarakat,? ungkapnya.

Pemerintah bekerja sama dengan DPR untuk menenetukan seperti apa nanti bentuk payung hukum itu. Banyak opsi yang bisa masuk dalam list, seperti peraturan menteri perhubungan, peraturan pengganti undang-undang, atau lainnya.

?Permenhub bisa, tapi kalau sudah ada undang-undangnya,? jelasnya.

Budi pun membuka ruang untuk revisi UU LLAJ bersama Komisi V DPR demi mengakomodasi angkutan roda dua. ?Saya senang sekali. Kalau bisa dipayungi oleh undang-undang akan bagus,? ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis mengungkapkan, anggota sudah sepakat merevisi UU No 2/2009 tentang LLAJ. Apakah nanti dilakukan revisi terbatas atau secara keseluruhan.

?Kita minta pemerintah lakukan itu. Apakah inisiatif pemerintah atau DPR, yang jelas harus lakukan kajian,? timpalnya.

Diakuinya, saat ini aturan angkutan roda dua diatur pemda melalui peraturan kepala daerah. Seperti pemerintah Bogor dan Depok. Namun, perlu aturan jangka panjang untuk mengatur roda dua itu. Dalam revisi ini nanti, kendaraan roda dua tetap dituntut mengedepankan prinsip keamanan dan keselamatan. Tentunya juga, harga yang terjangkau.

Di tempat terpisah, pengamat transportasi Darmaningtyas menuturkan, ada risiko cukup besar bila angkutan roda dua dilegalkan sebagai angkutan umum dalam UU LLAJ. Yakni keselamatan penumpang maupun sopir. ?Saya sih tidak setuju revisi ini. Dari jumlah kecelakaan di jalan, 80 persennya itu disumbang angkutan roda dua,? ujarnya.

Kata dia, banyak hal yang jadi pertanyaan bila revisi itu dilakukan. Pertama, terkait kontrol angkutan roda dua. Kedua, soal tanggung jawab keselamatan saat di jalan. ?Kalau angkutan umum jelas kontrolnya lewat perizinan. Nah, kalau yang ojek baik pangkalan maupun online itu ngontrolnya bagaimana tanyanya.

Fenomena angkutan roda dua itu sejatinya hanya sementara. Kemunculannya yang membeludak lantaran angkutan massal yang masih belum maksimal. Karena itu, akan lebih bijak bila pembangunan dan pembenahan angkutan umum yang dikebut ketimbang revisi aturan untuk mengakomodasi angkutan roda dua.

?Ini kan muncul setelah becak dilarang. Intinya, yang harus segera dibenahi itu angkutan umumnya,? jelasnya. (mia/oki/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

OTT Pungli Jabar Tertinggi
OTT Pungli Jabar Tertinggi

Berita Sejenis

Pelamar CPNS 2018 Diprediksi Tembus 10 Juta

Pelamar CPNS 2018 Diprediksi Tembus 10 Juta

Tahun ini pemerintah berencana kembali membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru. Tapi hingga saat ini jadwal dan formasinya belum dilansir.


Larangan Berkunjung ke Israel Efektif Mulai Besok

Larangan Berkunjung ke Israel Efektif Mulai Besok

Akhir Mei lalu pemerintah Israel mengumumkan larangan berkunjung bagi masyarakat Indonesia. Ketentuan larangan kunjungan ini berlaku efektif mulai besok (9/6).


Pelaku Candaan Bom Bisa Dipenjara

Pelaku Candaan Bom Bisa Dipenjara

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan memberi tindakan tegas berupa tuntutan hukum terhadap pelaku yang memberikan informasi palsu tentang bom.


Bangku Kereta Habis, Tiket Bus Bisa Dibeli Online

Bangku Kereta Habis, Tiket Bus Bisa Dibeli Online

Pemerintah berhasil menstabilkan harga kebutuhan pokok sejauh ini.


Solusi Pengangkatan Honorer Belum Jelas

Solusi Pengangkatan Honorer Belum Jelas

Untuk kesekian kalinya, pembahasan revisi Undang-Undang 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) diperpanjang, kemarin.


Catat, Ini Aturan Resmi bagi PNS saat Bermedsos

Catat, Ini Aturan Resmi bagi PNS saat Bermedsos

Kemenpan mengeluarkan aturan khusus bagi aparatur sipil negara (ASN/PNS) dalam beraktivitas di dunia media sosial (medsos).


Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun

Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun

Lebaran tahun ini benar-benar memberi berkah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri. Baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun.


Kejar Target, Lusa RUU Terorisme Diketok

Kejar Target, Lusa RUU Terorisme Diketok

Pembahasan RUU Antiterorisme terus dikebut. DPR menarget Jumat akhir pekan ini atau lusa (25/5) sudah bisa membawa RUU tersebut ke paripurna untuk kemudian dike


Alhamdulillah, Awal Puasa Tahun Ini Serempak

Alhamdulillah, Awal Puasa Tahun Ini Serempak

Seperti prediksi sebelumnya, tidak ada perbedaan dalam penetapan 1 Ramadan 1439 H/2018 M.


Nilai Turun tapi Asli

Nilai Turun tapi Asli

Nilai ujian nasional (Unas) SMA/SMK selalu turun dalam tiga tahun.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!