Nasional
Share this on:

Tahun Ini, UU Tentang Ojek Kelar

  • Tahun Ini, UU Tentang Ojek Kelar
  • Tahun Ini, UU Tentang Ojek Kelar

JAKARTA - Pemerintah bersama DPR bakal membuat payung hukum bagi angkutan roda dua. Targetnya, tahun ini ada aturan yang bisa menjadi landasan operasional ojek itu. Seperti diwartakan, hingga kini angkutan roda dua berjalan tanpa payung hukum.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menuturkan, kebutuhan angkutan roda dua tidak bisa dinafikkan lantaran lekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk pesan makanan dan panggil tukang pijat.

”Ini kita semua menggunakan. Jadi memang dibutuhkan,” ujarnya, kemarin.

Namun, di sisi lain belum ada aturan yang menjadi payung hukumnya. Dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) pun masih belum mengakomodasi. Karena itu, pemerintah belum bisa mengatur. ”Melihat urgensi kebutuhan, mereka itu sudah menjadi penghidupan untuk masyarakat,” ungkapnya.

Pemerintah bekerja sama dengan DPR untuk menenetukan seperti apa nanti bentuk payung hukum itu. Banyak opsi yang bisa masuk dalam list, seperti peraturan menteri perhubungan, peraturan pengganti undang-undang, atau lainnya.

”Permenhub bisa, tapi kalau sudah ada undang-undangnya,” jelasnya.

Budi pun membuka ruang untuk revisi UU LLAJ bersama Komisi V DPR demi mengakomodasi angkutan roda dua. ”Saya senang sekali. Kalau bisa dipayungi oleh undang-undang akan bagus,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis mengungkapkan, anggota sudah sepakat merevisi UU No 2/2009 tentang LLAJ. Apakah nanti dilakukan revisi terbatas atau secara keseluruhan.

”Kita minta pemerintah lakukan itu. Apakah inisiatif pemerintah atau DPR, yang jelas harus lakukan kajian,” timpalnya.

Diakuinya, saat ini aturan angkutan roda dua diatur pemda melalui peraturan kepala daerah. Seperti pemerintah Bogor dan Depok. Namun, perlu aturan jangka panjang untuk mengatur roda dua itu. Dalam revisi ini nanti, kendaraan roda dua tetap dituntut mengedepankan prinsip keamanan dan keselamatan. Tentunya juga, harga yang terjangkau.

Di tempat terpisah, pengamat transportasi Darmaningtyas menuturkan, ada risiko cukup besar bila angkutan roda dua dilegalkan sebagai angkutan umum dalam UU LLAJ. Yakni keselamatan penumpang maupun sopir. ”Saya sih tidak setuju revisi ini. Dari jumlah kecelakaan di jalan, 80 persennya itu disumbang angkutan roda dua,” ujarnya.

Kata dia, banyak hal yang jadi pertanyaan bila revisi itu dilakukan. Pertama, terkait kontrol angkutan roda dua. Kedua, soal tanggung jawab keselamatan saat di jalan. ”Kalau angkutan umum jelas kontrolnya lewat perizinan. Nah, kalau yang ojek baik pangkalan maupun online itu ngontrolnya bagaimana?” tanyanya.

Fenomena angkutan roda dua itu sejatinya hanya sementara. Kemunculannya yang membeludak lantaran angkutan massal yang masih belum maksimal. Karena itu, akan lebih bijak bila pembangunan dan pembenahan angkutan umum yang dikebut ketimbang revisi aturan untuk mengakomodasi angkutan roda dua.

”Ini kan muncul setelah becak dilarang. Intinya, yang harus segera dibenahi itu angkutan umumnya,” jelasnya. (mia/oki/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

OTT Pungli Jabar Tertinggi
OTT Pungli Jabar Tertinggi

Berita Sejenis

Kasasi Ditolak, Hukuman Jessica Bisa Tetap 20 Tahun

Kasasi Ditolak, Hukuman Jessica Bisa Tetap 20 Tahun

Upaya pengajuan kasasi oleh Jessica Kumala Wongo ke Mahkamah Agung (MA) akhirnya kandas.


Sekolah Lima Hari Diprotes Wapres, DPR Minta Dibatalkan

Sekolah Lima Hari Diprotes Wapres, DPR Minta Dibatalkan

Kemendikbud resmi merilis Peraturan Menteri (Permendikbud) Nomor 23 tahun 2017, kemarin.


Dihukum Tiga Tahun, Penulis Buku Jokowi Undercover Banding

Dihukum Tiga Tahun, Penulis Buku Jokowi Undercover Banding

Langkah Bambang Tri tegap ketika memasuki ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Blora, kemarin.


Kemenkeu Pastikan Gaji ke-13 dan 14 Cair

Kemenkeu Pastikan Gaji ke-13 dan 14 Cair

Pemerintah memastikan pencairan gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) atau gaji ke-14, dipastikan cair tahun ini.


Cipinang Didemo Pendukungnya, Ahok Dipindah ke Tahanan Mako Brimob

Cipinang Didemo Pendukungnya, Ahok Dipindah ke Tahanan Mako Brimob

Setelah divonis dua tahun Ahok tidak lagi ditahan di Rutan Klas I Cipinang, Jakarta Timur.


Divonis Dua Tahun, Ahok Tangsung Ditahan di Cipinang

Divonis Dua Tahun, Ahok Tangsung Ditahan di Cipinang

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok divonis dua tahun penjara, Selasa (9/5).


Dapat Tunjangan Kemahalan, Gaji PNS Bakal Bertambah

Dapat Tunjangan Kemahalan, Gaji PNS Bakal Bertambah

Sumber pendapatan PNS bertambah. Mulai tahun ini pemerintah memberikan tunjangan kemahalan bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN).


Mau Haji Lagi? Tunggu 10 Tahun Mendatang ya...

Mau Haji Lagi? Tunggu 10 Tahun Mendatang ya...

Masyarakat tidak bisa lagi berangkat haji berkali-kali dalam tempo yang singkat.


Terbukti Menyuap, Teman Bisnis Ipar Jokowi Divonis 3 Tahun

Terbukti Menyuap, Teman Bisnis Ipar Jokowi Divonis 3 Tahun

Rekan bisnis Arif Budi Sulistyo, Ramapanicker Rajamohanan Nair pasrah menerima putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin (17/4).


Ditutut 6 Tahun, Tuntutan Dahlan Tak Sesuai Fakta Sidang

Ditutut 6 Tahun, Tuntutan Dahlan Tak Sesuai Fakta Sidang

Pengabdian dan segala pembelaan Dahlan Iskan benar-benar tidak mampu meluluhkan nurani jaksa penuntut umum Kejati Jatim.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!