Nasional
Share this on:

Tembak Mati, Percepat Indonesia Bebas Narkotika

  • Tembak Mati, Percepat Indonesia Bebas Narkotika
  • Tembak Mati, Percepat Indonesia Bebas Narkotika

JAKARTA - Polri makin garang memerangi pengedar narkotika. Terbukti, hanya dalam 18 hari pada awal 2017, sudah ada empat pengedar yang meregang nyawa karena timah panas petugas.

Kendati, Korps Bhayangkara memastikan tembak mati itu secara natural muncul di lapangan, tapi diharapkan untuk mempercepat Indonesia bebas narkotika. Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menuturkan bahwa dengan penembakan yang berujung pada kematian pelaku peredaran narkotika itu semoga menjadi shock therapy pada pengedar sehingga menghentikan aktivitasnya.

?Semoga ya jadi pelajaran bagi pengedar lainnya,? tuturnya.

Banyaknya kejadian tembak mati pada pengedar itu bukan merupakan instruksi kepolisian. Namun, tindakan tegas itu telah terukur sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Kondisi petugas menembak pelaku narkotika itu muncul dengan sendirinya karena adanya perlawanan dan upaya melarikan diri.

?Aparat penegak hukum mengetahui apa yang harus dilakukan saat menghadapi pengedar yang melawan atau melarikan diri. Mereka penyidik yang berpengalaman, tidak perlu harus diinstruksi,? ungkap mantan Kapolda Banten tersebut.

Yang pasti, Polri mengerahkan tenaga ekstra untuk mempercepat target Indonesia bersih dari narkotika. Kalau bisa, tahun 2017 ini tidak ada lagi narkotika yang beredar di Indonesia. ?Kita ingin secepatnya bebas dari narkotika yang membunuh generasi bangsa,? paparnya.

Namun begitu, persoalan narkotika itu tidak hanya soal peredaran di Indonesia. Diketahui, sebagian besar narkotika itu berasal dari luar negeri, seperti Malaysia, Tiongkok dan Taiwan. ?Sumbernya diupayakan dihentikan, namun pokoknya narkotika yang dibawa masuk ke Indonesia pasti ditindak tegas. Tidak ada pilihan lain, harus ditindak sesuai dengan hukum di negara kita,? ujarnya.

Sementara Kepala Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kombespol Slamet Pribadi menuturkan, penanganan sumber narkotika dari luar negeri, seperti Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan dan Malaysia sebenarnya sudah dilakukan berulang kali. ?Bentuknya share informasi antara negara,? tuturnya.

Namun, masalahnya seperti di Tiongkok itu produksi narkotika memang resmi untuk kebutuhan pengobatan. Namun, ada penyalahgunaan yang dilakukan oleh pengedar. ?Bagaimana pengedar bisa membeli narkotika dari produsen resmi dan menyelundupkan ke Indonesia ini yang kita tidak mengetahui. Namanya juga penjahat,? keluhnya.

Yang juga memicu banyaknya penyelundupan itu karena kjumlah konsumen narkotika di Indonesia yang begitu banyak. Pengedar narkotika mendapatkan untung besar bila bisa dijual di Indonesia.

?Maka, sebenarnya upaya menutup sumber narkotika itu bisa dilakukan dengan penegakan hukum dan menekan jumlah pengguna. Kalau tidak ada pengguna, mau dikirim berapapun ke Indonesia tidak ada yang beli,? tuturnya.

Apalagi, sistem rekrutmen pengedar narkotika itu multi level marketing (MLM). Pengedar merekrut banyak orang yang menjadi bawahannya. ?Sederhananya, bos bandar tidak mengenal kurir dan konsumen. Hanya bandar kecilnya yang mengetahui kurir dan konsumen,? ungkapnya.

Sementara Direktur Eksekutif Partnership for Advancing Democracy and Integrity (PADI) M. Zuhdan menuturkan, upaya menangani kejahatan narkotika ini memang tidak boleh kendor, namun penggunaan senjata api itu juga perlu dipertanggungjawabkan secara transparan.

?Penggunaan setiap peluru itu seharusnya ada semacam laporannya dan pertanggungjawabannya,? ungkapnya.

Bila berkiblat pada basic principle on the use of force and firearms yang menjadi pedoman penggunaan senjata api di eropa dan sebagainya, maka seharusnya petugas kepolisian itu melaporkan setiap buit peluru yang digunakan ke DPR. ?Untuk apa penembakan itu, siapa yang tertembak dan saksinya siapa harus jelas. Kronologisnya harus jelas,? tuturnya.

Bahkan, dalam penembakan yang dilakukan petugas itu ada saksi, seperti rekan, atasan atau masyarakat yang memastikan kebenaran alasan penembakan tersebut. ?Bila, prosedur tersebut dijalankan tentunya, Potensi pelanggaran HAM menjadi minim. petugas juga terlindungi dari kemungkinan melanggar HAM,? jelasnya. (idr/jpg)

Berita Sebelumnya

Hitung Ulang Sebaran PNS
Hitung Ulang Sebaran PNS

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Percepat Revisi UU Perkawinan

Percepat Revisi UU Perkawinan

Kasus dua siswa SMP yang memenangkan permohonan ke Pengadilan Agama Bantaeng Sulawesi Selatan untuk melangsungkan pernikahan.


Buruan, Tiket Kereta Tambahan Mudik Mulai Dijual Hari Ini

Buruan, Tiket Kereta Tambahan Mudik Mulai Dijual Hari Ini

Hari ini PT Kereta Api Indonesia mulai menjual tiket untuk kereta tambahan periode perjalanan masa mudik lebaran.


Kesiapan Mudik Lebaran Terus Dicek

Kesiapan Mudik Lebaran Terus Dicek

Pemerintah terus menyiapkan sarana untuk mudik lebaran nanti. PT Kereta Api Indonesia melakukan pengecekan di sepanjang jalur selatan dan utara Pulau Jawa.


Afrika Butuh Mie Instan Indonesia

Afrika Butuh Mie Instan Indonesia

Hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara di Afrika bakal semakin meningkat.


Pimen Kiye, 1 Juta Data Pengguna Facebook Indonesia Bocor

Pimen Kiye, 1 Juta Data Pengguna Facebook Indonesia Bocor

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiatara memerintahkan Facebook Indonesia untuk mematikan (shut down).


Polisi Dalami Pengaduan Kasus Sukmawati

Polisi Dalami Pengaduan Kasus Sukmawati

Puisi berjudul Ibu Indonesia yang dibacakan oleh Sukmawati Soekarnoputri, Jumat (30/3) tampaknya bakal bergulir ke proses hukum.


Buruan... Naik Kereta Api dari Jakarta Didiskon 15 Persen

Buruan... Naik Kereta Api dari Jakarta Didiskon 15 Persen

PT Kereta Api Indonesia (KAI) kembali menghadirkan program diskon 15 persen bagi penumpang rombongan.


Rumah Emirsyah Satar Disita

Rumah Emirsyah Satar Disita

Upaya KPK menelusuri aliran uang suap yang diterima mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia (Persero) Emirsyah Satar membuahkan hasil.


Ganggu Kedaulatan, Indonesia Siap Perang

Ganggu Kedaulatan, Indonesia Siap Perang

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menjawab tegas peringatan Tentara Pembebasan Nasional–Papua Barat (TPN – PB).


Tarif Tol di Indonesia Kemahalan

Tarif Tol di Indonesia Kemahalan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mempertimbangkan opsi memperpanjang konsesi untuk Badan Pengelola Jalan Tol (BPTJ).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!