Nasional
Share this on:

Terbukti Menyuap, Teman Bisnis Ipar Jokowi Divonis 3 Tahun

  • Terbukti Menyuap, Teman Bisnis Ipar Jokowi Divonis 3 Tahun
  • Terbukti Menyuap, Teman Bisnis Ipar Jokowi Divonis 3 Tahun

JAKARTA - Rekan bisnis Arif Budi Sulistyo (adik ipar Presiden Joko Widodo), Ramapanicker Rajamohanan Nair pasrah menerima putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin (17/4). Country Director PT EK Prima (EKP) Ekspor Indonesia tersebut divonis 3 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 5 bulan penjara.

Ketua majelis hakim John Halasan Butar-Butar menyebut Rajamohanan terbukti menyuap Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Handang Soekarno sebesar Rp1,9 miliar. Suap itu terkait pengurusan masalah pajak PT EKP.

?Yang meringankan, terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya,? ujar John.

Vonis hakim memang lebih ringan dibanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yakni, 4 tahun penjara. Jaksa pun masih pikir-pikir dengan vonis tersebut.

?Kami masih pikir-pikir dulu,? ujar ketua tim JPU KPK Ali Fikri kepada Jawa Pos (induk radartegal.com). Pertimbangan-pertimbangan hakim atas vonis itu masih akan dipelajari.

Lantas bagaimana dengan keterkaitan adik ipar Jokowi di perkara tersebut? Ali menyatakan secara umum analisa JPU mengenai peran Arif diakui hakim. Majelis hakim menyebut bahwa kasus suap yang terungkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada November lalu itu merupakan ujung dari rangkaian besar yang dimulai dari Arif, selaku rekan bisnis Rajamohanan.

Nah, dari situ, jaksa bakal berupaya mengungkap lebih jauh peran para saksi yang terlibat dalam rangkaian besar itu di sidang terdakwa Handang.

Langkah tersebut untuk mengungkap siapa saja sebenarnya yang masuk daftar penerima uang Rp1,9 miliar dari Rajamohanan. Sejauh ini, fakta persidangan belum satu pun yang mengungkap secara nyata kemana saja uang tersebut dialirkan.

?Jadi kan pertimbangan hakim sudah jelas bahwa maksud dari pemberian ini adalah ke Pak Handang dan Pak Haniv (Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus),? terang Ali. Dari pertimbangan itu, fakta pemberian uang ke Haniv yang belum terungkap di persidangan. ?Dari rangkaian faktanya, nanti akan mengarah ke sana (Haniv, Red),? imbuhnya.

Menurut Ali, peran Haniv dan para saksi lain, termasuk ipar Jokowi sebagai penghubung sulit dilepaskan dari rangkaian peristiwa suap. Apalagi, commitment fee yang disepakati antara Handang dan Rajamohanan berjumlah Rp6 miliar. Artinya, masih ada sisa Rp4 miliar yang belum diberikan ke Handang.

?Makanya ini nanti akan kami dalami lagi sebenarnya uang itu untuk siapa saja,? tuturnya. (tyo/jpg)



Berita Sejenis

Cegah Kemacetan, 22-25 Desember Truk Melintas Dibatasi

Cegah Kemacetan, 22-25 Desember Truk Melintas Dibatasi

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan aturan pembatasan operasional bagi kendaraan pengangkut barang selama libur Natal dan Tahun Baru 2018.


Usul 250 Ribu CPNS Baru, 212 Ribu Daerah se Indonesia

Usul 250 Ribu CPNS Baru, 212 Ribu Daerah se Indonesia

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) membuka kemungkinan adanya tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru tahun depan.


Tahun ini, Natal dan Tahun Baru Lebih Rawan Macet

Tahun ini, Natal dan Tahun Baru Lebih Rawan Macet

Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru membuat Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri lebih waspada.


Terduga Teroris Diduga Beli Senjata untuk Latihan Militer

Terduga Teroris Diduga Beli Senjata untuk Latihan Militer

Penangkapan berantai pada terduga teroris jelang Natal dan tahun baru menemukan fakta baru.


Regulasi Ruwet Celah Korupsi

Regulasi Ruwet Celah Korupsi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi.


Jokowi Ditagih Janji Penyelesaian Kasus HAM

Jokowi Ditagih Janji Penyelesaian Kasus HAM

Penyelesaian kasus-kasus hak asasi manusia (HAM) masa lalu kembali dipertanyakan dalam peringatan hari HAM Internasional, kemarin (10/12).


Ijazah SMP SMA Bupati Eltinus Omaleng Terbukti Palsu

Ijazah SMP SMA Bupati Eltinus Omaleng Terbukti Palsu

MA mengabulkan gugatan yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Mimika terkait dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng.


Gaji Naik, Permintaan Tenaga IT Meningkat

Gaji Naik, Permintaan Tenaga IT Meningkat

Pada tahun 2018, permintaan terhadap tenaga teknologi dan informatika (IT) akan semakin tinggi.


Jelang Natal dan Tahun Baru, Kemenhub Siapkan Ramp Chek

Jelang Natal dan Tahun Baru, Kemenhub Siapkan Ramp Chek

Selain lebaran, arus lalu lintas yang cukup padat juga terjadi saat Natal dan tahun baru.


Divonis Lima Tahun, Miryam pun Dicopot dari DPR

Divonis Lima Tahun, Miryam pun Dicopot dari DPR

Berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam S. Haryani yang sempat dicabut pada persidangan Irman dan Sugiharto 23 Maret lalu.



Berita Hari Ini

Kolom

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!