Nasional
Share this on:

Terbukti Menyuap, Teman Bisnis Ipar Jokowi Divonis 3 Tahun

  • Terbukti Menyuap, Teman Bisnis Ipar Jokowi Divonis 3 Tahun
  • Terbukti Menyuap, Teman Bisnis Ipar Jokowi Divonis 3 Tahun

JAKARTA - Rekan bisnis Arif Budi Sulistyo (adik ipar Presiden Joko Widodo), Ramapanicker Rajamohanan Nair pasrah menerima putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin (17/4). Country Director PT EK Prima (EKP) Ekspor Indonesia tersebut divonis 3 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 5 bulan penjara.

Ketua majelis hakim John Halasan Butar-Butar menyebut Rajamohanan terbukti menyuap Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Handang Soekarno sebesar Rp1,9 miliar. Suap itu terkait pengurusan masalah pajak PT EKP.

?Yang meringankan, terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya,? ujar John.

Vonis hakim memang lebih ringan dibanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yakni, 4 tahun penjara. Jaksa pun masih pikir-pikir dengan vonis tersebut.

?Kami masih pikir-pikir dulu,? ujar ketua tim JPU KPK Ali Fikri kepada Jawa Pos (induk radartegal.com). Pertimbangan-pertimbangan hakim atas vonis itu masih akan dipelajari.

Lantas bagaimana dengan keterkaitan adik ipar Jokowi di perkara tersebut? Ali menyatakan secara umum analisa JPU mengenai peran Arif diakui hakim. Majelis hakim menyebut bahwa kasus suap yang terungkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada November lalu itu merupakan ujung dari rangkaian besar yang dimulai dari Arif, selaku rekan bisnis Rajamohanan.

Nah, dari situ, jaksa bakal berupaya mengungkap lebih jauh peran para saksi yang terlibat dalam rangkaian besar itu di sidang terdakwa Handang.

Langkah tersebut untuk mengungkap siapa saja sebenarnya yang masuk daftar penerima uang Rp1,9 miliar dari Rajamohanan. Sejauh ini, fakta persidangan belum satu pun yang mengungkap secara nyata kemana saja uang tersebut dialirkan.

?Jadi kan pertimbangan hakim sudah jelas bahwa maksud dari pemberian ini adalah ke Pak Handang dan Pak Haniv (Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus),? terang Ali. Dari pertimbangan itu, fakta pemberian uang ke Haniv yang belum terungkap di persidangan. ?Dari rangkaian faktanya, nanti akan mengarah ke sana (Haniv, Red),? imbuhnya.

Menurut Ali, peran Haniv dan para saksi lain, termasuk ipar Jokowi sebagai penghubung sulit dilepaskan dari rangkaian peristiwa suap. Apalagi, commitment fee yang disepakati antara Handang dan Rajamohanan berjumlah Rp6 miliar. Artinya, masih ada sisa Rp4 miliar yang belum diberikan ke Handang.

?Makanya ini nanti akan kami dalami lagi sebenarnya uang itu untuk siapa saja,? tuturnya. (tyo/jpg)


Berita Sejenis

Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun

Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun

Lebaran tahun ini benar-benar memberi berkah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri. Baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun.


Alhamdulillah, Awal Puasa Tahun Ini Serempak

Alhamdulillah, Awal Puasa Tahun Ini Serempak

Seperti prediksi sebelumnya, tidak ada perbedaan dalam penetapan 1 Ramadan 1439 H/2018 M.


Nilai Turun tapi Asli

Nilai Turun tapi Asli

Nilai ujian nasional (Unas) SMA/SMK selalu turun dalam tiga tahun.


Wakapolri: Videokan Polisi di Jalan, Kalau Benar Langsung Saya Pecat

Wakapolri: Videokan Polisi di Jalan, Kalau Benar Langsung Saya Pecat

Presiden Jokowi memerintahkan langsung Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin memberantas praktik pemalakan terhadap para sopir truk.


Dituntut Jaksa Penjara 20 Tahun, Bos Travel Nangis

Dituntut Jaksa Penjara 20 Tahun, Bos Travel Nangis

Anniesa Hasibuan, salah satu terdakwa kasus penipuan berkedok biro haji dan umroh First Travel tidak mampu menyembunyikan kesedihannya.


Kemendikbud Kaji Unas Kembali Jadi Penentu Kelulusan

Kemendikbud Kaji Unas Kembali Jadi Penentu Kelulusan

Di balik berturut merosotnya rata-rata nilai unas, tahun ini dan tahun lalu, Kemendikbud melakukan sejumlah evaluasi.


Asyik... Lebaran Kali Ini, Mobil Dinas Boleh buat Mudik

Asyik... Lebaran Kali Ini, Mobil Dinas Boleh buat Mudik

Pemerintah terus mengobral kebijakan untuk membuat perayaan Lebaran tahun ini lebih meriah.


Mulai Tahun Ini, Prioritaskan Pengangkatan Guru Honorer

Mulai Tahun Ini, Prioritaskan Pengangkatan Guru Honorer

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa instansinya bakal menjadikan persoalan guru sebagai prioritas untuk diselesaikan


Tak Perlu Cemas Sistem Baru Scoring SBM PTN

Tak Perlu Cemas Sistem Baru Scoring SBM PTN

Tahun ini panitia SBM PTN menerapkan sistem baru penilaian atau scoring hasil ujian tulis.


Perpres Baru Permudah Tenaga Kerja Asing Masuk

Perpres Baru Permudah Tenaga Kerja Asing Masuk

Kajian dan ivestigasi Ombudsman Republik Indonesia (IRI) soal TKA memang belum menyentuh Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!