Nasional
Share this on:

Terbukti Menyuap, Teman Bisnis Ipar Jokowi Divonis 3 Tahun

  • Terbukti Menyuap, Teman Bisnis Ipar Jokowi Divonis 3 Tahun
  • Terbukti Menyuap, Teman Bisnis Ipar Jokowi Divonis 3 Tahun

JAKARTA - Rekan bisnis Arif Budi Sulistyo (adik ipar Presiden Joko Widodo), Ramapanicker Rajamohanan Nair pasrah menerima putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin (17/4). Country Director PT EK Prima (EKP) Ekspor Indonesia tersebut divonis 3 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 5 bulan penjara.

Ketua majelis hakim John Halasan Butar-Butar menyebut Rajamohanan terbukti menyuap Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Handang Soekarno sebesar Rp1,9 miliar. Suap itu terkait pengurusan masalah pajak PT EKP.

”Yang meringankan, terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya,” ujar John.

Vonis hakim memang lebih ringan dibanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yakni, 4 tahun penjara. Jaksa pun masih pikir-pikir dengan vonis tersebut.

”Kami masih pikir-pikir dulu,” ujar ketua tim JPU KPK Ali Fikri kepada Jawa Pos (induk radartegal.com). Pertimbangan-pertimbangan hakim atas vonis itu masih akan dipelajari.

Lantas bagaimana dengan keterkaitan adik ipar Jokowi di perkara tersebut? Ali menyatakan secara umum analisa JPU mengenai peran Arif diakui hakim. Majelis hakim menyebut bahwa kasus suap yang terungkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada November lalu itu merupakan ujung dari rangkaian besar yang dimulai dari Arif, selaku rekan bisnis Rajamohanan.

Nah, dari situ, jaksa bakal berupaya mengungkap lebih jauh peran para saksi yang terlibat dalam rangkaian besar itu di sidang terdakwa Handang.

Langkah tersebut untuk mengungkap siapa saja sebenarnya yang masuk daftar penerima uang Rp1,9 miliar dari Rajamohanan. Sejauh ini, fakta persidangan belum satu pun yang mengungkap secara nyata kemana saja uang tersebut dialirkan.

”Jadi kan pertimbangan hakim sudah jelas bahwa maksud dari pemberian ini adalah ke Pak Handang dan Pak Haniv (Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus),” terang Ali. Dari pertimbangan itu, fakta pemberian uang ke Haniv yang belum terungkap di persidangan. ”Dari rangkaian faktanya, nanti akan mengarah ke sana (Haniv, Red),” imbuhnya.

Menurut Ali, peran Haniv dan para saksi lain, termasuk ipar Jokowi sebagai penghubung sulit dilepaskan dari rangkaian peristiwa suap. Apalagi, commitment fee yang disepakati antara Handang dan Rajamohanan berjumlah Rp6 miliar. Artinya, masih ada sisa Rp4 miliar yang belum diberikan ke Handang.

”Makanya ini nanti akan kami dalami lagi sebenarnya uang itu untuk siapa saja,” tuturnya. (tyo/jpg)


Berita Sejenis

Pak Presiden, Teknis Pendidikan Tidak Bisa Diseragamkan

Pak Presiden, Teknis Pendidikan Tidak Bisa Diseragamkan

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Presiden Jokowi untuk segera bertindak menanggapi kontroversi Lima Hari Sekolah yang tengah menghangat.


Jika Terbukti Pesta Sabu, Tiga Oknum Polisi Terancam Dipecat

Jika Terbukti Pesta Sabu, Tiga Oknum Polisi Terancam Dipecat

Tiga anggota Kepolisian Daerah (Polda) Jateng, diamankan petugas Direktorat Reserse Narkoba (Dit Resnarkoba) Polda Jateng.


Mendag Anulir HET Beras Rp9.500 per Kilogram

Mendag Anulir HET Beras Rp9.500 per Kilogram

Kalangan pelaku usaha komoditas beras sempat resah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 tahun 2017 tentang harga eceran tertinggi (HET).


Proyek Kereta Cepat Mundur ke 2018

Proyek Kereta Cepat Mundur ke 2018

Proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya mengalami penundaan setidaknya hingga tahun 2018 mendatang.


16 Ormas Gugat Perppu Ormas

16 Ormas Gugat Perppu Ormas

Setelah sempat tertunda sehari, Hizbut Tahrir Indonesia kemarin (18/7) mendaftarkan gugatannya terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas di MK.


Jutaan Blangko E-KTP Ngendon di Daerah

Jutaan Blangko E-KTP Ngendon di Daerah

Suksenya lelang dan produksi blangko E-KTP awal tahun ini tidak lantas membuat masyarakat bisa segera memiliki KTP fisik.


Asing Tak Boleh Masuk ke Perikanan Tangkap

Asing Tak Boleh Masuk ke Perikanan Tangkap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pertambahan jumlah stok ikan hingga mencapai 20 Juta ton dalam 3 tahun ke depan.


Mudik Tahun Depan, Bisa Lewat Tol Jakarta-Semarang

Mudik Tahun Depan, Bisa Lewat Tol Jakarta-Semarang

Musim mudik 2017 baru saja berakhir. Namun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah bergegas memersiapkan infrastruktur.


Cegah Antrean dan Macet, Rest Area Cipali Akan Diperluas

Cegah Antrean dan Macet, Rest Area Cipali Akan Diperluas

Manajemen rekayasa lalu lintas mudik dari tahun ke tahun berubah.


Kasus Kaesang Mentok, Wakapolri: Laporan Ndeso Mengada-ada

Kasus Kaesang Mentok, Wakapolri: Laporan Ndeso Mengada-ada

Laporan dugaan ujaran kebencian dengan terlapor Kaesang, putra Presiden Jokowi mentok.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!