Nasional
Share this on:

Tiga Hakim yang Sidangkan Ahok Dimutasi

  • Tiga Hakim yang Sidangkan Ahok Dimutasi
  • Tiga Hakim yang Sidangkan Ahok Dimutasi

JAKARTA - Promosi tiga hakim yang turut menyidang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menunai tanda tanya. Bagaimana tidak? Promosi itu terasa seperti mutasi.

Khususnya bagi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Dwiarso Budi Santiarto. Pasca membacakan putusan terhadap Basuki, dia lantas digeser dari jabatannya. Tim Promosi Mutasi (TPM) Hakim Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung (MA) memindahkan Dwiarso ke Pengadilan Tinggi Denpasar.

Artinya Dwiarso tidak lagi menuduki posisi struktural. Tidak heran banyak yang berpendapat bahwa keputusan itu berkaitan dengan putusan yang dia jatuhkan kepada Basuki. Oleh Dwiarso, gubernur DKI nonaktif yang akrab dipanggil Ahok itu dihukum dua tahun penjara dan langsung ditahan.

Namun demikian, MA membantah keputusan memindahkan Dwiarso terpengaruh putusan tersebut. ”Pak Dwiarso memang sudah layak menjadi hakim tinggi,” kata Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas MA DY. Witanto kepada Jawa Pos (induk radartegal.com), kemarin.

Witanto menjelaskan, pemindahan Dwiarso termasuk promosi. Sebab, dia naik level dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi. ”Angkatan beliau juga sudah banyak yang menjadi hakim tinggi,” ujarnya.

Soal pertanyaan yang muncul lantaran Dwiarso dipindah pasca memutus perkara Ahok, MA tidak banyak komentar. Menurut Witanto wajar bila hal itu menjadi perhatian publik. Sebab, putusan dengan pengumuman TPM Hakim Ditjen Badilum MA memang berdekatan. Hanya terpaut satu hari.

Tapi, Witanto menegaskan bahwa keputusan TPM Hakim Ditjen Badilum MA tidak terpengaruh putusan yang sudah diketuk oleh hakim. Termasuk di antaranya Dwiarso. ”Tidak ada sangkut pautnya,” tegas dia.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, TPM Hakim Ditjen Badilum MA sudah bekerja sejak jauh hari. Setiap profil hakim yang akan dimutasi atau mendapat promosi juga sudah dipantau lama. Namun, demikian draf hasil rapatnya diumumkan selang sehari pasca sidang putusan Ahok.

Selain sudah lama dalam radar TPH Hakim Ditjen Badilum MA, hasil rapat yang menyatakan Dwiarso pindah tugas serupa dengan 388 hakim lainnya. Karena itu, kata Witanto, instansinya memastikan bahwa kepindahan pria kelahiran 14 Maret 1962 itu tidak terpengaruh putusan yang dia bacakan untuk menghukum Ahok.

”Dari segi kepangkatan, golongan, dan masa kerjanya, beliau sudah memenuhi untuk menjadi hakim tinggi,” jelas dia. Selain itu track record yang positif juga turut menjadi pertimbangan.

Witanto menjelaskan, setiap hakim yang bertugas di pengadilan negeri di ibu kota sudah pasti orang pilihan. Sebab, tidak sembarang hakim dapat bertugas di pengadilan negeri klas 1A khusus. Apalagi jika dipercaya sebagai ketua pengadilan negeri. Sudah pasti MA memilih hakim terbaik.

”Menjadi ketua (pengadilan negeri) di Jakarta itu sudah puncaknya,” ucap Witanto. Tahapan selanjutnya bagi hakim yang sudah sampai level itu adalah menjadi hakim tinggi. Karena itu, Dwiarso dipindahkan.

Berkaitan dengan masa kerja yang belum terlampau lama, Witanto menyebutkan bahwa ketua pengadilan negeri di Jakarta memang tidak pernah bertugas lama. ”Jadi, durasinya paling lama satu sampai satu setengah tahun. Ada juga yang enam bulan,” ucap dia.

Mutasi maupun promosi hakim oleh MA pun sudah biasa. Dalam setahun, bisa tiga sampai lima kali terjadi pergeseran posisi hakim. Itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Tidak terkecuali keputusan yang menyeret Dwiarso untuk bertugas di Pengadilan Tinggi Denpasar.

Senada dengan Witanto, Juru Bicara MA Suhadi juga menyebutkan bahwa track record hakim yang bertugas di Jakarta pasti baik. Sebab, kompleksitas perkara di ibu kota lebih tinggi ketimbang wilayah lain.

”Oleh sebab itu, hakim yang ditugaskan di Jakarta hakim yang sudah professional. Dalam artian pengetahuannya cukup, jam terbangnya sudah tinggi, kemudian integritasnya juga bagus,” ungkap pria yang juga menduduki salah satu kursi hakim agung MA itu. Dwiarso sudah masuk kategori tersebut.

Karena itu, MA menilai Dwiarso layak pindah dan mendapat promosi ke pengadilan tinggi. Selain Dwiarso, dua hakim lain yang menyidangkan Ahok dan masuk draf hasil rapat TPM Hakim Ditjen Badilum MA dua hari lalu adalah Jupriyadi dan Abdul Rosyad.

Jupriyadi bakal menduduki posisi baru sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bandung. Sedangkan Abdul Rosyad dipercaya menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Palu.

Berkaitan dengan hal itu Komisi Yudisial (KY) tidak turut berkomentar. Mereka hanya mengimbau agar setiap kelompok yang Ahok menghormati putusan hakim. ”Hentikan semua tindakan yang mengintervensi hakim maupun pengadilan,” ungkap Juru Bicara KY Farid Wajdi.

KY menilai itu merendahkan kehormatan dan keluruhan martabat hakim maupun peradilan di Indonesia. Keterangan itu disampaikan menyusul aksi massa pro Ahok di depan Pengadilan Tinggi Jakarta.

Farid pun meminta agar protes terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara disampaikan melalui koridor yang tepat. ”Gunakanlah proses formil sebagaiman hukum yang berlaku,” terang Farid.

Permohonan penangguhan pemanahan maupun kebertan terhadap subtansi putusan, sambung dia, dapat dilakukan melalui upaya hukum. Sedangkan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dapat disampaikan melalui instansinya.

Pengamat hukum dan praktisi kriminolog Leopold Sudaryono mengatakan, mutasi hakim memang suatu hal yang biasa dilakukan institusi penegak hukum. Langkah itu umumnya untuk penyegaran di internal lembaga. ”Hanya tim TPM MA yang mengetahui pertimbangang-pertimbangannya,” ujarnya kepada Jawa Pos.

Namun, khusus untuk pemindahan tiga hakim yang menyidang Ahok, Leopold menyebut, tidak tertutup kemungkinan muncul pertanyaan dari publik. Mereka secara otomatis akan mengaitkan promosi-mutasi itu dengan keputusan majelis hakim yang menjatuhkan vonis 2 tahun untuk Ahok.

”Kalau promosi berarti yang bersangkutan dinilai oleh MA (Mahkamah Agung) memiliki prestasi yang baik,” ungkap kandidat PhD Kriminologi Australian National University itu. (syn/tyo/jpg)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Napi di Indonesia Hanya Dijatah Rp14.700 untuk Tiga Kali Makan Sehari

Napi di Indonesia Hanya Dijatah Rp14.700 untuk Tiga Kali Makan Sehari

Remisi umum untuk 92.816 narapidana (napi) bukan hanya merujuk peraturan.


Pak Presiden, Teknis Pendidikan Tidak Bisa Diseragamkan

Pak Presiden, Teknis Pendidikan Tidak Bisa Diseragamkan

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Presiden Jokowi untuk segera bertindak menanggapi kontroversi Lima Hari Sekolah yang tengah menghangat.


Jika Terbukti Pesta Sabu, Tiga Oknum Polisi Terancam Dipecat

Jika Terbukti Pesta Sabu, Tiga Oknum Polisi Terancam Dipecat

Tiga anggota Kepolisian Daerah (Polda) Jateng, diamankan petugas Direktorat Reserse Narkoba (Dit Resnarkoba) Polda Jateng.


98 Situs Jualan Obat Keras Ditutup

98 Situs Jualan Obat Keras Ditutup

Obat-obat penenang yang dibatasi peredarannya makin banyak dijual di situs-situs online.


Presiden: Full Day School Tidak Wajib

Presiden: Full Day School Tidak Wajib

Presiden Joko Widodo kembali angkat bicara mengenai polemik sekolah lima hari atau yang popular dengan sebutan full day school.


NU Tolak Lima Hari Sekolah

NU Tolak Lima Hari Sekolah

PBNU mengeluarkan surat perintah penolakan Program Pendidikan Karakter (PPK) yang dikeluarkan oleh Kemendikbud lewat mekanisme lima hari sekolah.


Anak Perusahaan Beras Maknyuss Juga Dibidik

Anak Perusahaan Beras Maknyuss Juga Dibidik

Kasus dugaan pelanggaran standar nasional Indonesia (SNI) yang dilakukan PT IBU terus dikembangkan.


Dibubarkan, Pekan Depan HTI Ajukan Gugatan ke PTUN

Dibubarkan, Pekan Depan HTI Ajukan Gugatan ke PTUN

Perlawanan terhadap keputusan Ditjen AHU Kemenkumham yang mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berlanjut.


Pengawasan Alokasi Dana Desa Masih Lemah

Pengawasan Alokasi Dana Desa Masih Lemah

Kasus penyelewengan dana desa yang terjadi di Pamekasan membuktikan masih lemahnya pengawasan terhadap alokasi dana desa.


350 Polisi Papua Barat Minta Dimutasi

350 Polisi Papua Barat Minta Dimutasi

350 Polisi yang berdinas di Polda Papua Barat mengajukan mutasi kembali ke Polda Bali membuat Polri bersikap.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!