Nasional
Share this on:

Tito: Jika Pensiun Dini, Saya Ingin Jadi Guru, Peneliti

  • Tito: Jika Pensiun Dini, Saya Ingin Jadi Guru, Peneliti
  • Tito: Jika Pensiun Dini, Saya Ingin Jadi Guru, Peneliti

JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian kembali menyatakan keinginan untuk pensiun dini. Dalam acara halalbihalal di kediaman Kapolri di Jakarta Selatan tadi malam (11/7), dia menyatakan telah menyiapkan rencana ketika sudah tidak menjabat orang nomor satu di korps Bhayangkara nanti.

?Saya ingin menjadi guru, peneliti,? kata Tito. ?Tidak di Indonesia, tapi di luar negeri. Pengalaman saya banyak mengenyam pendidikan di luar negeri menunjukkan bahwa di sana lebih menghargai profesi sebagai pendidik,? lanjut pria kelahiran 1964 itu.

Dalam acara yang dihadiri 37 pimpinan media cetak, elektronik, dan online tersebut, Tito memandang ada yang kurang pas dalam pemberitaan mengenai rencananya pensiun dini. Seolah-olah dia mengajukan pensiun dini saat ini. ?Sebenarnya adalah in-between saat ini dengan 2022, ketika masa tugas saya berakhir,? ucapnya.

Tito menjabat Kapolri sejak 2016. Dia melompati empat angkatan seniornya. Dengan kondisi itu, Tito bakal menjabat enam tahun jika menghabiskan masa tugasnya sampai 2022. Periode yang sangat lama untuk ukuran seorang Kapolri.

Dengan performa yang ditunjukkan selama ini, paling baru mengendalikan proses mudik begitu mulus, Tito sangat pantas untuk mengemban tugas Kapolri selama enam tahun sekalipun. Namun, dia mengatakan, hal tersebut tidak baik. ?Tidak baik bagi diri saya karena sangat stressful. Sekaligus bagi organisasi yang nanti akan bosan saya pimpin begitu lama,? tuturnya tadi malam.

Menanggapi pernyataan Tito yang ingin pensiun dini, Juru Bicara Presiden Johan Budi S.P. menjelaskan, yang mengangkat pembantu presiden, termasuk Kapolri, adalah presiden bersama wakil presiden. ?Kalau mau pensiun dini atau yang lain, ya bergantung yang memberi tugas itu, mau menerima atau tidak (pensiun dini, Red),? terangnya di kompleks istana kepresidenan kemarin.

Meskipun demikian, lanjut mantan pimpinan KPK tersebut, dirinya tidak yakin Tito akan mengajukan pensiun dini. Dia mengaku belum mendengar adanya pembicaraan mengenai hal itu. ?Kayaknya nggak ngomong begitu deh Kapolri,? lanjut pria kelahiran Mojokerto, Jatim, tersebut.

Sementara itu, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menyatakan, dalam penilaiannya, sosok Tito adalah yang paling cocok dan tepat menduduki jabatan Kapolri. ?Kecerdasannya dominan, bekerjanya cepat dan sangat terbuka,? ungkapnya.

Bahkan, menurut Poengky, Tito membawa angin perubahan terhadap institusi. Polri menjadi lebih dipercaya masyarakat. Pada awal 2016 Polri menjadi tiga lembaga terbawah yang dipercaya publik. Namun, pada 2017 posisinya menjadi empat lembaga yang tingkat kepercayaan publiknya tertinggi.

?Saya malah tidak pernah membayangkan Kapolri pensiun dini. Dia masih sangat dibutuhkan untuk memimpin Polri. Saya sangat percaya Pak Tito dapat menjalankan tugas dengan baik,? tegasnya.

Bila dianalisis, mencari pengganti Tito juga cukup sulit. Di antara tujuh jenderal bintang tiga atau berpangkat komisaris jenderal (komjen), yang paling muda adalah Kalemdikpol Komjen Moechgiyarto dan Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius dengan usia 55 tahun.

Lalu disusul Wakapolri Komjen Syafruddin, Kepala BNN Komjen Budi Waseso, Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto, dan Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayu Seno dengan usia 56 tahun. Mereka hanya berselisih bulan.

Yang paling senior adalah Irwasum Polri Komjen Dwi Priyatno dengan usia 58 tahun. November mendatang Dwi pensiun. Semua komjen berusia lebih tua daripada Tito yang baru berusia 53 tahun. Di antara semua komjen, yang paling junior adalah Moechgiyarto (alumnus Akpol 1986). Setingkat di atas Tito yang alumnus Akpol 1987.

Apalagi, dalam bursa Kapolri 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sengaja memilih Tito dengan melompati hampir semua komjen saat itu. Hanya Moechgiyarto dan Putut Eko Bayu Seno yang saat itu belum menjadi komjen.

Anggota Komisi III DPR Eddy Kusuma Wijaya mengatakan sudah mendengar pernyataan Jenderal Tito yang ingin pensiun dini dari jabatan Kapolri. Namun, dia belum paham makna pensiun dini tersebut. Terkait alasan, ujar Eddy, Tito sudah menjelaskan bahwa masa jabatannya cukup lama, baru pensiun pada 2022.

Menurut Eddy, mungkin pernyataan Tito itu berkaitan dengan masa jabatan presiden yang berakhir pada 2019. Jadi, dia siap meninggalkan jabatan Kapolri jika kepemimpinan Jokowi selesai. ?Kalau presidennya ganti, pejabatnya kan juga diganti,? katanya saat ditemui di gedung DPR kemarin.

Boleh saja Tito mengajukan pensiun dini. Namun, semua keputusan ada di tangan presiden. Kepala negara yang berhak mengangkat dan memberhentikan Kapolri. Jika ingin pensiun dini, Tito harus mengajukan surat ke presiden.

Jika orang nomor satu di pemerintahan itu menolak, jenderal bintang empat tersebut tidak bisa meninggalkan jabatannya. Kecuali, ungkap Eddy, ada alasan yang kuat, misalnya sakit keras sehingga tidak bisa melaksanakan tugasnya lagi.

Politikus PDIP itu menjelaskan, jika melihat tradisi yang ada di Polri, masa jabatan Kapolri hanya dua sampai tiga tahun. Mungkin, imbuh Eddy, itu juga yang menjadi pertimbangan Tito. Sebenarnya pernah terjadi sebelumnya, seorang Kapolri belum memasuki masa pensiun, tapi sudah diganti, yaitu Da?i Bachtiar.

Da?i menjabat Kapolri tiga tahun pada kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri. Ketika masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dia diganti. Padahal, lanjut Eddy, masa pensiun Da?i masih tiga tahun lagi.

?Tapi, setelah itu Da?i Bachtiar diangkat menjadi duta besar di Malaysia,? ucap purnawirawan jenderal polisi tersebut.

Eddy menambahkan bahwa kepemimpinan Tito sudah bagus. Dia merupakan sosok hebat dan pintar. Banyak kasus yang bisa diselesaikan. Selain itu, Tito sosok yang dinamis dan kreatif. ?Ini pendapat pribadi,? kata legislator asal dapil Banten III tersebut. (idr/byu/lum/c9/ang)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jika Setnov Mangkir Lagi, KPK Harus Berani Jemput Paksa

Jika Setnov Mangkir Lagi, KPK Harus Berani Jemput Paksa

Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) secara paksa kian menguat.


Jadi Saksi Andi Narogong, Setnov Sering Jawab Tidak Tahu

Jadi Saksi Andi Narogong, Setnov Sering Jawab Tidak Tahu

Jawaban tidak tahu dan tidak ingat, berkali-kali dilontarkan Ketua DPR Setya Novanto aat membalas pertanyaan hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.


Wow... OTT Bisa Tiga Hari Sekali

Wow... OTT Bisa Tiga Hari Sekali

Operasi tangkap tangan (OTT) yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang keprihatinan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.


KIR dan Pemasangan Stiker untuk Taksi Online Masih jadi Ganjalan

KIR dan Pemasangan Stiker untuk Taksi Online Masih jadi Ganjalan

Kementerian Perhubungan terus melakukan sosialisasi revisi Permenhub 26/17 tentang angkutan online sebelum diberlakukan pada 1 November mendatang.


Polisi Akan Awasi Penggunaan Dana Desa

Polisi Akan Awasi Penggunaan Dana Desa

Hingga hari ini ada 214 kasus penyelewengan dana desa yang sudah ditindaklanjuti kepolisian. Pemerintah ingin menutup celah penyelewengan tersebut.


Jika First Travel Dipailitkan, Jamaah Cuma Dapat Rp200 Ribu

Jika First Travel Dipailitkan, Jamaah Cuma Dapat Rp200 Ribu

Proposal perdamaian yang diajukan oleh First Travel (FT) dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) masih menggantung.


Soal Pengadaan Senjata, Perpres jadi Kebijakan Tunggal

Soal Pengadaan Senjata, Perpres jadi Kebijakan Tunggal

TNI mendorong agar kebijakan tunggal pengadaan dan penggunaan senjata api diatur melalui peraturan presiden (perpres).


Pemenang Praperadilan Bisa Jadi Tersangka Lagi

Pemenang Praperadilan Bisa Jadi Tersangka Lagi

Angin segar datang untuk KPK jika hendak mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terhadap Ketua DPR Setya Novanto.


The Next Habibie Akui Berbohong

The Next Habibie Akui Berbohong

Nama Dwi Hartanto yang dulu mencuat lantaran punya sederet prestasi di bidang antariksa hingga mendapat julukan The Next Habibie kembali jadi perbincangan.


Laporan Terhadap Ketua KPK Bisa Jadi Tak Layak

Laporan Terhadap Ketua KPK Bisa Jadi Tak Layak

Laporan terhadap Ketua KK Agus Rahardjo ternyata dilakukan seseorang bernama Madun Haryadi.



Kolom

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!