Nasional
Share this on:

Uang Amien Tidak Terkait Korupsi Alkes

  • Uang Amien Tidak Terkait Korupsi Alkes
  • Uang Amien Tidak Terkait Korupsi Alkes

JAKARTA - Polemik dugaan penerimaan uang Rp600 juta dari proyek alat kesehatan (alkes) ke rekening Amien Rais menemui titik terang. Berdasar putusan hakim Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (16/6), duit yang ditransfer sekretaris Soetrisno Bachir Foundation (SBF) Yurida Adlani ke Amien pada 2005-2007 itu tidak terkait dengan proyek alkes.

Pendapat hakim diungkapkan di sidang vonis eks Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari. Hakim tidak memasukkan fakta aliran dana itu sebagai salah satu poin pertimbangan putusan lantaran dianggap tidak relevan dengan perkara Siti.

?Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak relevan dengan perkara terdakwa,? ucap Diah Siti Basariah, hakim anggota kasus tersebut.

Meski demikian, hakim tetap mengamini bahwa aliran uang itu ada dan diakui sebagai fakta-fakta persidangan yang bisa dikembangkan dalam kasus lain. Bukan kasus yang saat ini menjerat Siti.

?Menimbang bahwa mengenai uang yang ditransfer kepada Soetrisno Bachir dan Amien Rais tersebut tidak dapat dipastikan uang tersebut berasal dari proyek A atau bukan,? imbuh Diah.

Selain berpendapat soal aliran dana, majelis hakim kemarin juga memvonis Siti hukuman 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan penjara. Mantan menteri di kabinet era Presiden SBY itu juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp550 juta yang merupakan sisa kerugian negara yang belum dikembalikan Siti.

?Menjatuhkan pidana tambahan pada terdakwa berupa membayar uang pengganti sebesar Rp1,9 miliar dikurangi Rp1,35 miliar,? kata ketua majelis hakim Ibnu Basuki Widodo dalam amar putusannya.

Putusan hakim sejatinya lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut KPK yang meminta vonis 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan. Siti didakwa melakukan korupsi karena kebijakannya menunjuk langsung PT Indofarma sebagai pelaksana pengadaan alkes untuk mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) tahun 2005 pada pusat penanggulangan masalah kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan (Kemenkes). Kebijakan itu memperkaya Indofarma Rp1,597 miliar dan PT Mitra Medidua Rp4,551 miliar.

Jaksa KPK Ali Fikri menyebut majelis hakim sejatinya tidak menolak adanya fakta hukum aliran dana dari rekening Yurida ke Amien. Menurutnya, hakim hanya berpendapat bahwa uang itu tidak dapat dipastikan dan tidak relevan dengan kasus Siti Fadilah.

?Artinya, (fakta hukum aliran dana) bisa kami kembangkan di luar perkara ini (alkes),? ujarnya usai sidang.

Jaksa tetap akan mendalami fakta hukum tentang aliran dana dari Yurida ke sejumlah pihak. Yakni, Soetrisno Bachir, Amien Rais, Nuki Syahrun dan Tia Nastiti (anak Siti Fadilah). Hanya, mereka belum mau membeberkan perkara mana yang memiliki relevansi dengan aliran uang tersebut.

?Kami perdalam dulu. Ini sudah menjadi entry point yang cukup bagus,? tuturnya.

Terpisah, Siti Fadilah tidak kaget dengan putusan hakim tersebut. Dia pun hanya bisa pasrah dan tunduk pada putusan tersebut. ?Saya sudah mengira putusannya akan begini. Jadi tidak terlalu shock,? ucapnya usai sidang. Menurut Siti, memang banyak keanehan dalam kasus yang dihadapinya itu.

?Sejak awal dakwaan, fakta-fakta persidangan, tuntutan,? imbuhnya. (tyo/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Wow, Transaksi Jual Beli Jabatan Tembus Rp160 Triliun

Wow, Transaksi Jual Beli Jabatan Tembus Rp160 Triliun

Praktik jual beli pegawai dan aparatur sipil negara (ASN) bakal lebih mudah terendus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Bos Reklamasi Serahkan Berkas-berkas ke KPK

Bos Reklamasi Serahkan Berkas-berkas ke KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan bukti-bukti dalam penyelidikan indikasi rasuah reklamasi Teluk Jakarta.


Setnov Mangkir Lagi, KPK Pikirkan Langkah Lanjutan

Setnov Mangkir Lagi, KPK Pikirkan Langkah Lanjutan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KOK) Agus Rahardjo menjelaskan, bila Setnov tidak hadir pemeriksaan, maka akan ada evaluasi yang harus ditempuh.


Wali Kota Cantik Diperiksa KPK Lagi

Wali Kota Cantik Diperiksa KPK Lagi

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany tampak buru-buru saat keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pukul 17.22, kemarin.


Jika Setnov Mangkir Lagi, KPK Harus Berani Jemput Paksa

Jika Setnov Mangkir Lagi, KPK Harus Berani Jemput Paksa

Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) secara paksa kian menguat.


Setnov Absen Lagi, Kuasa Hukumnya Gugat UU KPK

Setnov Absen Lagi, Kuasa Hukumnya Gugat UU KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut untuk putar otak menghadapi strategi Ketua DPR Setya Novanto.


Tarif Batas Atas-Bawah Taksi Online Segera Diterapkan

Tarif Batas Atas-Bawah Taksi Online Segera Diterapkan

Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 diakui Kementerian perhubungan tidak akan mudah.


Setnov Ditetapkan Tersangka Lagi

Setnov Ditetapkan Tersangka Lagi

KPK akhirnya mengumumkan secara resmi bahwa Ketua DPR Setnov sebagai tersangka dugaan korupsi e-KTP untuk kedua kalinya, kemarin.


KPK Siap Hadapi Setnov

KPK Siap Hadapi Setnov

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi perlawanan kubu pengacara Ketua DPR Setya Novanto terkait dugaan pemalsuan surat.


Pimpinan KPK Dipolisikan, Febri: Statusnya Terlapor

Pimpinan KPK Dipolisikan, Febri: Statusnya Terlapor

Surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap dua pimpinan Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK) sudah diterbitkan kepolisian Selasa lalu (7/11).



Kolom

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!