Nasional
Share this on:

Wapres Pastikan Unas Tetap Ada

  • Wapres Pastikan Unas Tetap Ada
  • Wapres Pastikan Unas Tetap Ada

JAKARTA - Tarik ulur penyelenggaraan Ujian Nasional (Unas) 2017 bakal semakin panjang. Sebelumnya Seskab Pramono Anung menegaskan belum ada putusan soal penyelenggaraan unas tahun depan. Namun Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kembali memastikan Unas 2017 tetap berjalan seperti biasa. JK berharap masyarakat tidak larut dalam polemik berkepanjangan membahas unas.

JK menuturkan rapat untuk membahas soal unas tersebut sudah tuntas. Usulan untuk moratorium atau penghentian sementara unas itu juga sudah ditolak. Lantaran usulan moratorium ditolak, secara otomatis unas tetap diadakan pada tahun depan.

?Kan itu aja rumusnya. Karena (moratorium) tidak diterima, ya berarti UN tetap jalan. Logikanya begitu, semua usulan yang tidak diterima ya jalan yang lama,? tegas JK usai meresmikan renovasi Masjid Muhaiminurais kompleks Mako Paspampres, Jakarta, kemarin.

Dia pun menanggapi soal anggapan sebagian besar orang bahwa unas itu belum diputuskan dan masih dalam terus dikaji diterapkan atau tidak. Dia ingin meluruskan perintah presiden Joko Widodo bukan soal unas. Tapi, mengenai evaluasi sistem pendidikan secara nasional.

?Evaluasi seluruh sistem pendidikan sebenarnya yang diminta bapak presiden,? ujar JK. ?Evaluasi seluruh sistem pendidikan,? tegas dia dengan nada lebih tinggi.

Sejak awal JK memang getol menyuarakan untuk menjadikan unas sebagai standar dalam penilaian pendidikan secara nasional. Dari hasil unas itu akan dijadikan titik pijak untuk perbaikan sistem pendidikan. Sekolah yang nilai siswanya kurang dari rata-rata unas akan dievaluasi mulai dari sarana, guru, hingga kurikulum.

Selain itu, salah satu yang mendorong JK untuk menjadikan unas sebagai standar adalah masalah daya saing dengan negara tetangga. Dalam berbagai pertemuan termasuk saat bertemu dengan rektor yang tergabung dalam lembaga pencetak tenaga pendidik dan kependidikan. Dia menuturkan standart kelulusan anak-anak Indonesia masih kalah dengan Singapura dan Malaysia.

Pada pertemuan silaturahmi Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada pekan lalu JK juga kembali menegaskan pentingnya unas. Siswa akan terbiasa bersaing sejak dini. ?Harus dibiasakan kita bersaing, dibiasakan kita untuk mempunyai kemajuan terus menerus,? ujar JK saat itu.

Mendikbud Muhadjir Effendy menyatakan bahwa ratas lanjutan untuk membahas unas direncanakan berlangsung Senin (19/12) mendatang. Saya tidak tahu apakah ratas itu untuk memutuskan atau yang lain lagi, ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan kemarin (16/12).

Meskipun demikian, pihaknya sudah menyiapkan kajian yang akan dipresentasikan dalam ratas tersebut. Evaluasi ujian nasional sudah disampaikan kepada presiden, begitu pula dengan kurikulum. Kemudian, pihaknya mengajukan alternatif-alternatif. Selanjutnya terserah Presiden, lanjut Muhadjir.

Dia menjelaskan, dalam proposal yang diajukan pihaknya, sudah ada hal tentang standardisasi nasional, kemudian mengembalikan fungsi ujian sebagai penentu kelulusan, dan ada pula mengenai desentralisasi. Pihaknya sudah berupaya mengakomodir saran dari berbagai pihak, dalam hal ini juga Presiden dan Wapres.

Dukungan terhadap moratorium unas dari daerah terus bermunjulan. Mantan kepala dinas pendidikan NTB yang baru diangkat jadi Sekda Provinsi NTB Rosyadi Sayuti mengatakan moratorium unas harus dilakukan. Kemudian pemerintah harus segera mencari model ujian pengganti unas.

Model ujian pengganti unas harus menutup kemungkinan anak dan guru berbuat curang, katanya. Menurutnya Mendikbud harus secepatnya menyampaikan apapun putusan pemerintah terkait pelaksanaan Unas 2017. Sebab, apapun keputusannya nanti, pemerintah daerah juga perlu waktu untuk mempersiapkan unas tahun depan.

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti tetap optimis gagasan moratorium unas bakal disetujui Presiden Jokowi. Dia mengatakan moratorium unas itu perlu dilakukan, supaya memberikan waktu bagi Kemendikbud untuk pembenahan kualitas guru. Caranya dengan pelatihan guru, kata dia. (jun/byu/wan/jpg)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Risma: THR Nggak Ada Dananya, Mau Pakai Uang Siapa?

Risma: THR Nggak Ada Dananya, Mau Pakai Uang Siapa?

Bukan hanya daerah dengan APBD kecil yang kebingungan membayar THR sesuai surat edaran Mendagri.


Bos First Travel Divonis Maksimal

Bos First Travel Divonis Maksimal

Seolah air matanya telah mengering, tak ada raut sedih yang berlebihan dari Anniesa Hasibuan dan dua terdakwa kasus penipuan haji dan umroh lainnya


Ribuan E-KTP Tercecer di Bogor, Mendagri Sebut Ada Sabotase

Ribuan E-KTP Tercecer di Bogor, Mendagri Sebut Ada Sabotase

Ribuan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tercecer di Jalan Raya Salabenda Desa Parakansalak Kecamatan Kemang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/5).


Ada 2 SPDP, Ombudsman Periksa Novel Baswedan

Ada 2 SPDP, Ombudsman Periksa Novel Baswedan

Komisioner Ombudsman RI (ORI) Andrianus Meliala memeriksa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, kemarin (15/5).


Alhamdulillah, Awal Puasa Tahun Ini Serempak

Alhamdulillah, Awal Puasa Tahun Ini Serempak

Seperti prediksi sebelumnya, tidak ada perbedaan dalam penetapan 1 Ramadan 1439 H/2018 M.


Bom Ada yang Diletakan di Perut, Dipangku, dan Diledakan Dalam Mobil

Bom Ada yang Diletakan di Perut, Dipangku, dan Diledakan Dalam Mobil

Aksi bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya, Minggu (13/5) pagi, ternyata adalah satu keluarga.


Pelunasan Tahap Kedua, Tetap Wajib Cek Kesehatan

Pelunasan Tahap Kedua, Tetap Wajib Cek Kesehatan

Kemenag rencananya mulai umumkan nama calon jamaah haji (CJH) berhak lunas biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahap kedua kemarin (11/5).


Nilai Turun tapi Asli

Nilai Turun tapi Asli

Nilai ujian nasional (Unas) SMA/SMK selalu turun dalam tiga tahun.


Kemendikbud Kaji Unas Kembali Jadi Penentu Kelulusan

Kemendikbud Kaji Unas Kembali Jadi Penentu Kelulusan

Di balik berturut merosotnya rata-rata nilai unas, tahun ini dan tahun lalu, Kemendikbud melakukan sejumlah evaluasi.


Mantan Wapres Boediono Terancam Jadi Tersangka

Mantan Wapres Boediono Terancam Jadi Tersangka

Keterlibatan mantan Wakil Presiden (Wapres) Boediono dalam skandal korupsi Bank Century kembali menyeruak.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!