Nasional
Share this on:

Yusril Akan Dampingi Dahlan

  • Yusril Akan Dampingi Dahlan
  • Yusril Akan Dampingi Dahlan

JAKARTA - Yusril Ihza Mahendra resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum Dahlan Iskan dalam kasus PT Panca Wira Usaha (PWU). Dalam keterangan persnya di Jakarta kemarin, Yusril menyatakan dia dan timnya akan mendampingi Dahlan pada sidang kedua besok (6/12). Sejumlah bukti sudah disiapkan pihaknya.

Dari yang dipelajari pihaknya, Yusril menyimpulkan tuduhan utama terhadap Dahlan bukanlah korupsi, melainkan administrasi. Persoalannya adalah Pak Dahlan dituduh melanggar prosedur, terangnya. Yakni, menjual aset PT PWU di Kediri dan Tulungagung tanpa persertujuan DPRD Jawa Timur.

Yusril menjelaskan, secara keseluruhan, sebenarnya kasus Dahlan dapat dikatakan sederhana. Tapi kelihatannya dicari-cari kayak begitu, lanjutnya.

Meskipun dakwaannya ada dua, primair dan subsidair, tapi hakikat persoalannya sama. Pasal-pasalnya juga tidak berbeda jauh. Yakni, pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga merugikan keuangan negara.

Pertama, mengenai kerugian negara yang disampaikan BPKP. Dia mengatakan bahwa yang selalu dicari oleh auditor, baik BPK maupun BPKP adalah kerugian. Keuntungan negara tidak pernah diaudit. Tanah yang di Tulungagung dijual, oh ini rugi. Tapi ketika dibelikan yang baru, ini untung, kan nggak pernah (dihitung), terang Yusril.

Dia menjelaskan, aset menganggur PT PWU di Kediri dan Tulungagung memang dijual karena tidak produktif. Dahlan membentuk tim untuk menilai aset-aset itu dan kemudian dijual. Setelah mendapatkan dana segar, digunakan untuk membeli aset tanah lagi di Karangpilang Surabaya.

Tanah yang dibeli itu adalah lahan yang membuat aset PT PWU sebelumnya bolong-bolong karena sebagian masih dimiliki warga. Setelah dibeli, asetnya menjadi komplet dan nilainya ekonomisnya langsung melonjak. Dengan demikian, secara faktual sangat menguntungkan perusahaan.

Secara keseluruhan itu merupakan tindakan bisnis. Tanah di Kediri dan Tulungagung dijual untuk melengkapi aset yang ada di Surabaya. Dengan begitu, perusahaan menjadi sangat untung. Untuk harga tanah sendiri, diputuskan oleh tim penilai dan penjual aset.

Pak Dahlan sebagai dirut adalah decision maker, dia bukan policy maker,ucapnya. Ketika tim appraisal sudah menentukan harga, maka aset kemudian dilepas.

Mengapa pada akhirnya Dahlan didakwa melakukan korupsi, rupanya persoalannya hanya pada prosedur. Sebenarnya, tutur Yusril, sebagai perseroan PT PWU tidak perlu izin DPRD untuk penjualan aset. Rupanya, dalam perda ada klausul harus dengan persetujuan DPRD.

Dahlan sendiri sebenarnya sudah mengajukan izin tersebut kepada DPRD. Isinya, memohon izin untuk menjual aset di Kediri dan Tulungagung. Penjualan itu dimaksudkan untuk membeli aset baru di Karangpilang. Permohonan itu lalu dijawab dengan surat yang ditandatangani Ketua DPRD Jatim saat itu, Bisri Abdul Jalil.

Hanya saja, Kejati menganggap surat itu sebagai surat pribadi meskipun menggunakan kop DPRD Jatim. Sebagai mantan anggota DPR, dia tahu bahwa dalam pembahasan di dewan, setelah disetujui memang diserahkan kepada Ketua untuk diteken.

Yang teken itu ya ketua DPR, jadi bukan anggota DPR satu persatu teken begitu, tuturnya.

Karena itu, dari sisi prosedur sebetulnya sudah benar. Lagipula, bila mengajukan surat ke DPRD, pasti yang dituju adalah pimpinan. Sebagai pihak yang meminta izin, tidak mungkin bagi Dahlan mempertanyakan bagaimana proses di internal DPRD sehingga akhirnya keluar surat persetujuan.

Karena itu, pihaknya akan membuktikan bahwa apa yang dilakukan Dahlan memang sudah sesuai prosedur. Kemudian, harus didengar pula keterangan ahli bidang hukum tata negara dan administrasi negara apakah surat tersebut sudah representative mewakili DPRD atau tidak.

Disinggung mengenai jumlah ahli yang dihadirkan, Yusril menyatakan masih akan melihat perkembangan di persidangan. Namun, untuk membuktikan hal itu, setidaknya perlu dua ahli untuk dihadirkan di persidangan. Dalam pasal 184 KUHAP, keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah di pengadilan.

Di luar itu, tentu pihaknya akan melampirkan semua bukti berupa dokumen yang menyatakan bahwa Dahlan sudah meminta persetujuan DPRD. Ahli akan menilai apakah surat tersebut sudah sah atau tidak.

Yusril menambahkan, pihaknya akan benar-benar serius dalam menangani kasus Dahlan.

Apalagi, Dahlan sangat kooperatif dalam menjelaskan semua hal yang dia ketahui terkait kasusnya. (byu/jpg)

Berita Sebelumnya

Car Free Day ala Parpol Tuai Kritik
Car Free Day ala Parpol Tuai Kritik

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Siapa Paling Tepat Gantikan Buwas

Siapa Paling Tepat Gantikan Buwas

Enam hari lagi pada 19 Februari, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso akan berusia tepat 58 tahun.


Agar Tol Murah, Gugat Pemerintah Dong...

Agar Tol Murah, Gugat Pemerintah Dong...

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai bahwa tingginya tarif tol tidak akan berubah jika tidak ada aksi nyata dari masyarakat.


Catat, Hanya Honorer Sejak 2005 yang Bisa Diangkat sebagai PNS

Catat, Hanya Honorer Sejak 2005 yang Bisa Diangkat sebagai PNS

Honorer bodong jangan harap akan diangkat sebagai aparatur sipil nasional (ASN).


Siapa Paling Tepat Dampingi Prabowo di Pilpres?

Siapa Paling Tepat Dampingi Prabowo di Pilpres?

Kendati Pilpres masih sekitar satu setengah tahun lagi, riak-riak politik menuju ke sana sudah semakin santer.


Siap-siap, Setnov Akan Beber Aktor Utama Korupsi E-KTP

Siap-siap, Setnov Akan Beber Aktor Utama Korupsi E-KTP

Jalan Setya Novanto (Setnov) yang mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) belum mulus.


Hakim Pajak Sepi peminat

Hakim Pajak Sepi peminat

Kebutuhan akan hakim agung tidak mudah untuk dipenuhi. Tahun ini, jumlah pelamar jabatan hakim agung di Komisi Yudisial (KY) menurun.


Beroperasional Juni, Tiket LRT Rp5 Ribu

Beroperasional Juni, Tiket LRT Rp5 Ribu

Light Rail Transit (LRT) di Palembang akan beroperasi pada Juni nanti.


Pelaku Sodomi di Pesantren Lampung Bisa Dikebiri

Pelaku Sodomi di Pesantren Lampung Bisa Dikebiri

Ketua Komisi Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait akan kembali kunjungi pesantren AI di Lampung.


Sekarang, PNS Bisa Cuti Dampingi Istri Melahirkan

Sekarang, PNS Bisa Cuti Dampingi Istri Melahirkan

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melansir aturan baru tentang tata cara pemberian cuti PNS.


Poros Ketiga Masih Tunggu Gus Ipul

Poros Ketiga Masih Tunggu Gus Ipul

Koalisi poros ketiga yang diberi nama Jatim Emas juga belum memastikan pasangan cagub maupun cawagub yang akan mereka usung.



Berita Hari Ini

hari pers

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!