Nasional
Share this on:

Yusril Akan Dampingi Dahlan

  • Yusril Akan Dampingi Dahlan
  • Yusril Akan Dampingi Dahlan

JAKARTA - Yusril Ihza Mahendra resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum Dahlan Iskan dalam kasus PT Panca Wira Usaha (PWU). Dalam keterangan persnya di Jakarta kemarin, Yusril menyatakan dia dan timnya akan mendampingi Dahlan pada sidang kedua besok (6/12). Sejumlah bukti sudah disiapkan pihaknya.

Dari yang dipelajari pihaknya, Yusril menyimpulkan tuduhan utama terhadap Dahlan bukanlah korupsi, melainkan administrasi. Persoalannya adalah Pak Dahlan dituduh melanggar prosedur, terangnya. Yakni, menjual aset PT PWU di Kediri dan Tulungagung tanpa persertujuan DPRD Jawa Timur.

Yusril menjelaskan, secara keseluruhan, sebenarnya kasus Dahlan dapat dikatakan sederhana. Tapi kelihatannya dicari-cari kayak begitu, lanjutnya.

Meskipun dakwaannya ada dua, primair dan subsidair, tapi hakikat persoalannya sama. Pasal-pasalnya juga tidak berbeda jauh. Yakni, pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga merugikan keuangan negara.

Pertama, mengenai kerugian negara yang disampaikan BPKP. Dia mengatakan bahwa yang selalu dicari oleh auditor, baik BPK maupun BPKP adalah kerugian. Keuntungan negara tidak pernah diaudit. Tanah yang di Tulungagung dijual, oh ini rugi. Tapi ketika dibelikan yang baru, ini untung, kan nggak pernah (dihitung), terang Yusril.

Dia menjelaskan, aset menganggur PT PWU di Kediri dan Tulungagung memang dijual karena tidak produktif. Dahlan membentuk tim untuk menilai aset-aset itu dan kemudian dijual. Setelah mendapatkan dana segar, digunakan untuk membeli aset tanah lagi di Karangpilang Surabaya.

Tanah yang dibeli itu adalah lahan yang membuat aset PT PWU sebelumnya bolong-bolong karena sebagian masih dimiliki warga. Setelah dibeli, asetnya menjadi komplet dan nilainya ekonomisnya langsung melonjak. Dengan demikian, secara faktual sangat menguntungkan perusahaan.

Secara keseluruhan itu merupakan tindakan bisnis. Tanah di Kediri dan Tulungagung dijual untuk melengkapi aset yang ada di Surabaya. Dengan begitu, perusahaan menjadi sangat untung. Untuk harga tanah sendiri, diputuskan oleh tim penilai dan penjual aset.

Pak Dahlan sebagai dirut adalah decision maker, dia bukan policy maker,ucapnya. Ketika tim appraisal sudah menentukan harga, maka aset kemudian dilepas.

Mengapa pada akhirnya Dahlan didakwa melakukan korupsi, rupanya persoalannya hanya pada prosedur. Sebenarnya, tutur Yusril, sebagai perseroan PT PWU tidak perlu izin DPRD untuk penjualan aset. Rupanya, dalam perda ada klausul harus dengan persetujuan DPRD.

Dahlan sendiri sebenarnya sudah mengajukan izin tersebut kepada DPRD. Isinya, memohon izin untuk menjual aset di Kediri dan Tulungagung. Penjualan itu dimaksudkan untuk membeli aset baru di Karangpilang. Permohonan itu lalu dijawab dengan surat yang ditandatangani Ketua DPRD Jatim saat itu, Bisri Abdul Jalil.

Hanya saja, Kejati menganggap surat itu sebagai surat pribadi meskipun menggunakan kop DPRD Jatim. Sebagai mantan anggota DPR, dia tahu bahwa dalam pembahasan di dewan, setelah disetujui memang diserahkan kepada Ketua untuk diteken.

Yang teken itu ya ketua DPR, jadi bukan anggota DPR satu persatu teken begitu, tuturnya.

Karena itu, dari sisi prosedur sebetulnya sudah benar. Lagipula, bila mengajukan surat ke DPRD, pasti yang dituju adalah pimpinan. Sebagai pihak yang meminta izin, tidak mungkin bagi Dahlan mempertanyakan bagaimana proses di internal DPRD sehingga akhirnya keluar surat persetujuan.

Karena itu, pihaknya akan membuktikan bahwa apa yang dilakukan Dahlan memang sudah sesuai prosedur. Kemudian, harus didengar pula keterangan ahli bidang hukum tata negara dan administrasi negara apakah surat tersebut sudah representative mewakili DPRD atau tidak.

Disinggung mengenai jumlah ahli yang dihadirkan, Yusril menyatakan masih akan melihat perkembangan di persidangan. Namun, untuk membuktikan hal itu, setidaknya perlu dua ahli untuk dihadirkan di persidangan. Dalam pasal 184 KUHAP, keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah di pengadilan.

Di luar itu, tentu pihaknya akan melampirkan semua bukti berupa dokumen yang menyatakan bahwa Dahlan sudah meminta persetujuan DPRD. Ahli akan menilai apakah surat tersebut sudah sah atau tidak.

Yusril menambahkan, pihaknya akan benar-benar serius dalam menangani kasus Dahlan.

Apalagi, Dahlan sangat kooperatif dalam menjelaskan semua hal yang dia ketahui terkait kasusnya. (byu/jpg)

Berita Sebelumnya

Car Free Day ala Parpol Tuai Kritik
Car Free Day ala Parpol Tuai Kritik

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ambruknya Jembatan Widang Tak Akan Ganggu Mudik

Ambruknya Jembatan Widang Tak Akan Ganggu Mudik

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) optimis jika ambruknya Jembatan Widang di Tuban Jawa Timur tidak akan mengganggu arus mudik.


Seluruh Venue Asian Games Selesai Juni

Seluruh Venue Asian Games Selesai Juni

Seluruh venue untuk Asian Games ke-18 akan diselesaikan Juni.


Hari Ini Presiden Resmikan Tol Ngawi-Wilangan

Hari Ini Presiden Resmikan Tol Ngawi-Wilangan

Presiden Joko Widodo akan meresmikan tol Ngawi-Wilangan siang ini. Tol sepanjang 51,95 km tersebut merupakan bagian dari ruas tol Ngawi-Kertosono.


Tol Ngawi-Wilangan Siap Dioperasionalisasikan Kamis Lusa

Tol Ngawi-Wilangan Siap Dioperasionalisasikan Kamis Lusa

Ruas tol Ngawi-Kertosono seksi 1-3 (Ngawi-Wilangan) akan diresmikan Kamis (29/3) mendatang.


30 Ribu Orang Diperkirakan Akan Mudik Lebaran Nanti

30 Ribu Orang Diperkirakan Akan Mudik Lebaran Nanti

Tahun ini jumlah pemudik diperkirakan mencapai 30.000 orang. Meningkat sekitar 2.000 orang dibandingkan tahun lalu.


Pimen Kiye, 20 TKI Menunggu Dieksekusi

Pimen Kiye, 20 TKI Menunggu Dieksekusi

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan terus memperkuat pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI/TKI) di luar negeri.


Internet di Bali Akan Dimatikan Selama Nyepi

Internet di Bali Akan Dimatikan Selama Nyepi

Untuk pertama kalinya, pemerintah akan mematikan seluruh layanan internet di seluruh Provinsi Bali selama perayaan Nyepi.


Jika Tak Mau Diimbau, KPK Tak Perlu Tunda Penetapan Tersangka

Jika Tak Mau Diimbau, KPK Tak Perlu Tunda Penetapan Tersangka

Prof Mahfud MD menjelaskan dia tidak percaya Menko Polhukam Wiranto akan meminta penundaan calon kepala daerah untuk dijadikan tersangka.


Jejak Rekam Calon Deputi Penindakan dan Dirdik KPK Disoal

Jejak Rekam Calon Deputi Penindakan dan Dirdik KPK Disoal

Setelah mendapat desakan, KPK akhirnya membuka daftar nama yang akan mengisi posisi deputi penindakan dan direktur penyidikan (dirdik).


Gaji Presiden Bakal Tembus Rp500 Juta

Gaji Presiden Bakal Tembus Rp500 Juta

Jika Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS benar-benar disahkan, maka gaji Presiden RI akan naik drastis.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!