Pemerintah Kota Tegal
Share this on:

Didatangi Wantimpres, Nelayan Tegal Wadul

  • Didatangi Wantimpres, Nelayan Tegal Wadul
  • Didatangi Wantimpres, Nelayan Tegal Wadul

TEGAL - Perpanjangan izin penggunaan cantrang oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga akhir Desember 2017, dinilai belum menyelesaiakan sejumlah persoalan yang ada. Karenanya, sejumlah nelayan mengadukan itu dihadapan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih, kemarin.

Dalam penyampaiannya, anggota Asosiasi Fillet Basah Rudi mengatakan akibat pelarangan cantrang, pabrik miliknya berhenti beroperasi. Sebab, selama ini ikan yang ditangkap nelayan hampir tidak ada sejak adanya aturan tersebut.

"Sekarang pabrik saya tidak beroperasi sekitar dua tahun. Padahal ada 300 orang pekerja lebih. Saat itu kita bisa ekspor, namun saat ini tidak bisa beroperasi," katanya.

Selain itu, kata Rudi, pangsa pasar produknya yang sudah ada saat ini yakni ikan-ikan dasar dengan alat tangkap cantrang. Kebijakan pelarangan cantrang di Indonesia membuat industri perikanan mati.

"Menggunakan Gillnet tidak bisa menjangkau ikan dasar. Kalu pelarangan ini dibiarkan maka akan terjadi pengangguran yang cukup tinggi," ungkapnya.

Rudi melihat persoalan itu menjadi tanggung jawab presiden. Sebab, tidak ada susahnya presiden menegur mentri untuk mencabut permen yang merugikan masyarakat.

Ketua KUD Karya Mina Hadi Utomo berharap kedatangan Sri Adiningsih bisa membuat Presiden Joko Widodo mengetahui permasalahan yang dihadapi nelayan jika larangan cantrang tetap diberlakukan.

"Nelayan sekarang tidak sejahtera. Kami harap ada perubahan kebijakan. Harus dicabut permen larangan cantrang," tandasnya.

Menanggapi itu, Ketua Wantimpres Sri Adiningsih menemui nelayan pengguna alat tangkap cantrang di Kota Tegal kemarin. Sri berjanji menyampaikan permasalahan yang dihadapi para nelayan setelah keluarnya kebijakan pelarangan cantrang ke Presiden Joko Widodo.

"Saya sudah mendengar semua permasalahan yang dihadapi para nelayan menyusul adanya larangan alat cantrang yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti,? ungkapnya.

Dia menyebut kebijakan tersebut berdampak luas pada sejumlah usaha di sektor perikanan dan usaha lain yang mendukung beroperasinya kapal cantrang. Di Tegal dampaknya pada usaha yang mendukung atau yang mengolah hasil perikanan cukup besar. Jumlah nelayan atau ekonomi nelayan di sini cukup besar.

"Jadi dampaknya signifikan, baik langsung atau tidak langsung," ujarnya.

Sri mengaku hanya bisa sebatas menyampaikan apa yang dilihat dan didengar dari para nelayan maupun pelaku usaha di sektor perikanan. Apakah larangan cantrang nantinya bisa dibatalkan sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo. (muj/zul)



Berita Sejenis

Pemkot Tegal Perlu Pemulihan

Pemkot Tegal Perlu Pemulihan

Pemkot Tegal membutuhkan pemulihan pascakepemimpinan wali kota nonaktif. Sebab, masih banyak residu dan hal tersebut membutuhkan penanganan yang khusus.


Bertemu Menteri Susi, Kang Nur Ingin Menteri Dialog dengan Nelayan

Bertemu Menteri Susi, Kang Nur Ingin Menteri Dialog dengan Nelayan

Plt Wali Kota Tegal HM. Nursholeh menginginkan kehadirian Menteri Susi Pujiastuti di Kota Tegal dapat membuka jalur dialog dengan para nelayan.


Disdukcapil Sweeping Sekolah

Disdukcapil Sweeping Sekolah

Untuk merealisasikan pemetaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Disdukcapil Kota Tegal terus menyisir semua sekolah SMA dan SMK.


Penataan Kawasan Nelayan Tegalsari Jalan Terus

Penataan Kawasan Nelayan Tegalsari Jalan Terus

Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berencana melanjutkan pengembangan kawasan kampung nelayan Tegalsari.


600 Siswa Minum Susu Bersama Tandai Gerimis Matik di Kota Tegal

600 Siswa Minum Susu Bersama Tandai Gerimis Matik di Kota Tegal

Pemkot Tegal mencanangkan Gerakan Minum Susu, Makan Daging dan Telur Itik untuk masyarakat di Pendapa Ki Gede Sebayu Komplek Balai Kota, kemarin.


Kang Nur: Taat Aturan, TNI-Polri Tak Mungkin Terseret Politik Praktis

Kang Nur: Taat Aturan, TNI-Polri Tak Mungkin Terseret Politik Praktis

Memasuki tahun politik, Pemkot Tegal menggagas acara pertemuan dengan TNI-Polri, Senin (6/11) malam.


Pegawai Pemkot Tegal Harus malu Jika Langgar Aturan

Pegawai Pemkot Tegal Harus malu Jika Langgar Aturan

Menindaklanjuti komitmen rekonsiliasi ASN, Pemerintah Kota Tegal diharapkan mulai berbenah diri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.


Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terima Pencairan Fasilitasi Honor

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terima Pencairan Fasilitasi Honor

Setelah dinanti-nanti, Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas P dan K akhirnya mencarikan bantuan fasilitasi honor bagi pendidik dan tenaga kependidikan.


Kang Nur Perintahkan Inspektorat Audit PMI, Korpri, dan Baznas

Kang Nur Perintahkan Inspektorat Audit PMI, Korpri, dan Baznas

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tegal Nursholeh selaku penanggungjawab segera menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan audit keuangan.


Tegakkan Aturan Hukum, Nursholeh Ganti Plt Sekda Kota Tegal

Tegakkan Aturan Hukum, Nursholeh Ganti Plt Sekda Kota Tegal

Pascamendapatkan izin dari Gubernur Jawa Tengah, jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Setda) resmi dipindah tugaskan, Jumat (20/10) siang.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!