Pemerintah Kota Tegal
Share this on:

Dyah: Tak Ada Istilah Blue Print dalam Tata Kelola Pemerintahan

  • Dyah: Tak Ada Istilah Blue Print dalam Tata Kelola Pemerintahan
  • Dyah: Tak Ada Istilah Blue Print dalam Tata Kelola Pemerintahan

TEGAL - Wali Kota Tegal KMT Hj Siti Masitha Soeparno kaget dengan pernyataan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) HM Ilyas yang tengah fokus membuat blue print pembangunan Kota Tegal ke depan. Atas instruksi wali kota, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tegal Dyah Kemala Sintha mempertanyakan maksud pernyataan HM Ilyas tersebut.

Sebab, kata Plt Sekda, sejauh ini Pemkot Tegal tidak mengenal istilah blue print pembangunan. Wali kota, beber Dyah, tidak pernah memberikan instruksi atau disposisi kepada pihak tertentu untuk menyusun apa yang disebut blue print pembangunan.

Karena hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ?Bu Wali Kota heran dengan pernyataan yang menyebutkan adanya blue print pembangunan Kota Tegal. Karena selama ini Pemkot Tegal merencanakan pembangunan ya berdasarkan mekanisme yang diatur undang-undang (UU),? ujar Dyah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, tambah Dyah, Pemkot Tegal selalu berpedoman pada mekanisme perencanaan yang telah diatur di dalam UU, serta melalui pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal. Lebih rinci, Plt Sekda menjelaskan bahwa mekanisme yang diatur UU adalah mekanisme yang bersifat bottom up.

Dyah menjelaskan, mekanisme yang bersifat bottom up dimulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan, kecamatan dan di tingkat Kota Tegal. Musrenbang merupakan instrumen yang berfungsi menyerap aspirasi dan usulan pembangunan dari masyarakat. Dalam proses perencanaan ini, lanjut Dyah, masyarakat dilibatkan secara aktif dari awal hingga akhir.

Setelah selesai pembahasan di tingkat kota, selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD Kota Tegal hingga menghasilkan rencana kerja (renja), satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kebijakan umum anggaran (KUA), dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS), dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

?Jadi dalam tata kelola pemerintahan tidak ada itu istilah blue print,? tegas Plt Sekda.

Sintha juga menegaskan dengan dijalaninya mekanisme tersebut, semua proses pembangunan dilakukan secara transparan dan akuntabel.(dya/zul)


Berita Sejenis

Kampung Literasi Panggung Mendapat Dukungan Luas

Kampung Literasi Panggung Mendapat Dukungan Luas

Sejumlah tokoh masyarakat yang tak asing lagi di Kota Tegal mendukung Kampung Literasi.


Warga di Tegal Berebut Paket Sembako Subsidi

Warga di Tegal Berebut Paket Sembako Subsidi

Ribuan warga berebut paket sembako murah yang dijual Pemkot Tegal dalam pasar murah di Kecamatan Margadana, Senin (4/6) pagi.


Soal Lingkungan adalah Masalah Bersama

Soal Lingkungan adalah Masalah Bersama

Forum Komunikasi Antar Lembaga Kelurahan (Fokal) merupakan wadah antar lembaga untuk berkoordinasi yang ada di Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur.


Pelimpahan Terminal Tegal Dilanjutkan Lagi

Pelimpahan Terminal Tegal Dilanjutkan Lagi

Pelimpahan Terminal Tegal ke Pemerintah Pusat yang sempat mandeg di zaman pemerintahan Siti Masitha Soeparno dilanjutkan.


Pemkot Tegal Tarik 26 Produk Makanan dan Minuman Tak Layak Konsumsi

Pemkot Tegal Tarik 26 Produk Makanan dan Minuman Tak Layak Konsumsi

Pemkot Tegal bersama Forkompinda menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah toko, pasar tradisional, dan pasar modern, kemarin.


Jelang Lebaran, Masyarakat Diminta Bijak Belanja

Jelang Lebaran, Masyarakat Diminta Bijak Belanja

TPID Kota Tegal mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Tegal untuk lebih bijak dan tidak boros dalam berbelanja kebutuhan pokok masyarakat.



10 Bidang Tanah Aset Pemkot Tegal Dilelang

10 Bidang Tanah Aset Pemkot Tegal Dilelang

10 bidang tanah yang ada di Kelurahan Krandon Kecamatan Margadana milik Pemkot Tegal dilelang kepada petani.


Delapan Pasar Target Pengawasan Garam Tak Beryodium

Delapan Pasar Target Pengawasan Garam Tak Beryodium

Untuk meminimalisasi peredaran garam tak beryodium, delapan pasar tradisional menjadi target pengawasan dengan uji sampling dari 40 merk garam pada tahun ini.


Jika Tak Melanjutkan, Anak Tak Sekolah (ATS) Akan Dijemput Paksa

Jika Tak Melanjutkan, Anak Tak Sekolah (ATS) Akan Dijemput Paksa

Disdikbud Kota Tegal menargetkan tingkat kelulusan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD/MI tahun ini 100 persen.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!