Pemerintah Kota Tegal
Share this on:

Dyah: Tak Ada Istilah Blue Print dalam Tata Kelola Pemerintahan

  • Dyah: Tak Ada Istilah Blue Print dalam Tata Kelola Pemerintahan
  • Dyah: Tak Ada Istilah Blue Print dalam Tata Kelola Pemerintahan

Plt Sekda Kota Tegal Dyah Kemala Sintha mempertanyakan maksud pernyataan HM Ilyas yang tengah fokus membuat blue print pembangunan Kota Tegal.

TEGAL - Wali Kota Tegal KMT Hj Siti Masitha Soeparno kaget dengan pernyataan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) HM Ilyas yang tengah fokus membuat blue print pembangunan Kota Tegal ke depan. Atas instruksi wali kota, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tegal Dyah Kemala Sintha mempertanyakan maksud pernyataan HM Ilyas tersebut.

Sebab, kata Plt Sekda, sejauh ini Pemkot Tegal tidak mengenal istilah blue print pembangunan. Wali kota, beber Dyah, tidak pernah memberikan instruksi atau disposisi kepada pihak tertentu untuk menyusun apa yang disebut blue print pembangunan.

Karena hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Bu Wali Kota heran dengan pernyataan yang menyebutkan adanya blue print pembangunan Kota Tegal. Karena selama ini Pemkot Tegal merencanakan pembangunan ya berdasarkan mekanisme yang diatur undang-undang (UU),” ujar Dyah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, tambah Dyah, Pemkot Tegal selalu berpedoman pada mekanisme perencanaan yang telah diatur di dalam UU, serta melalui pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal. Lebih rinci, Plt Sekda menjelaskan bahwa mekanisme yang diatur UU adalah mekanisme yang bersifat bottom up.

Dyah menjelaskan, mekanisme yang bersifat bottom up dimulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan, kecamatan dan di tingkat Kota Tegal. Musrenbang merupakan instrumen yang berfungsi menyerap aspirasi dan usulan pembangunan dari masyarakat. Dalam proses perencanaan ini, lanjut Dyah, masyarakat dilibatkan secara aktif dari awal hingga akhir.

Setelah selesai pembahasan di tingkat kota, selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD Kota Tegal hingga menghasilkan rencana kerja (renja), satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kebijakan umum anggaran (KUA), dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS), dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

“Jadi dalam tata kelola pemerintahan tidak ada itu istilah blue print,” tegas Plt Sekda.

Sintha juga menegaskan dengan dijalaninya mekanisme tersebut, semua proses pembangunan dilakukan secara transparan dan akuntabel.(dya/zul)


Berita Sejenis

Soal LKPj, Wali Kota Minta Pimpinan OPD Samakan Persepsi

Soal LKPj, Wali Kota Minta Pimpinan OPD Samakan Persepsi

Pemkot Tegal sangat ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efisien.


Sepuluh Kelurahan di Kota Tegal Terendam Banjir Kiriman

Sepuluh Kelurahan di Kota Tegal Terendam Banjir Kiriman

Tak hanya di Brebes, banjir juga menerjang Kota Tegal Kamis (16/2). Akibatnya sepuluh kelurahan terendam.


Tak Perlu Cemas, Anda Nunggak PBB 10 Tahun, Cukup Bayar Denda Dua Tahun

Tak Perlu Cemas, Anda Nunggak PBB 10 Tahun, Cukup Bayar Denda Dua Tahun

Banyaknya warga Kota Tegal yang mengeluhkan adanya tagihan tunggakkan yang tertera dalam SPPT PBB 2017, langsung direspon Pemkot Tegal.


Mei, Tegal bakal Punya Masjid Megah Senilai Rp7 Miliar

Mei, Tegal bakal Punya Masjid Megah Senilai Rp7 Miliar

Tak lama lagi mimpin warga Kota Tegal memiliki masjid megah di kompleks Islamic Center bakal terwujud.


Wali Kota Tegal: Tahun Ayam Api Semoga Membawa Kesuksesan

Wali Kota Tegal: Tahun Ayam Api Semoga Membawa Kesuksesan

Perayaan Imlek 2568 benar-benar meriah dan berlangsung aman, nyaman, kondusif dan tidak ada gejolak apapun.


Pengalihan Barang Milik Daerah Harus Disetujui Wali Kota

Pengalihan Barang Milik Daerah Harus Disetujui Wali Kota

Pengalihan barang milik daerah (BMD) kini tak bisa lagi hanya melalui berita acara, meski hanya antar SKPD.


Kembali Raih Predikat CC, Tahun Depan Pemkot Tegal Bidik B

Kembali Raih Predikat CC, Tahun Depan Pemkot Tegal Bidik B

Pemkot Tegal kembali meraih predikat CC (cukup) dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) 2016.


Wali Kota Tegal Minta PNS Tak Kuatirkan Pensiun

Wali Kota Tegal Minta PNS Tak Kuatirkan Pensiun

75 PNS purna tugas dari 21 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memasuki masa purna tugas di periode II 1 Juli-1 Desember 2016.


Tegal Smart City Didesain Atasi Macet dan Masalah Sampah

Tegal Smart City Didesain Atasi Macet dan Masalah Sampah

Pemkot Tegal menilai konsep Smart City bisa dikembangkan sebagai solusi dalam mengatasi kemacetan kota, sampah atau pemantau kondisi lingkungan.


Wali Kota Minta Organisasi Guru Profesional

Wali Kota Minta Organisasi Guru Profesional

Sebagai lembaga yang mendukung program pemerintahan, PGRI diminta selalu profesional pada bidangnya.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!