Pemerintah Kota Tegal
Share this on:

Dyah: Tak Ada Istilah Blue Print dalam Tata Kelola Pemerintahan

  • Dyah: Tak Ada Istilah Blue Print dalam Tata Kelola Pemerintahan
  • Dyah: Tak Ada Istilah Blue Print dalam Tata Kelola Pemerintahan

TEGAL - Wali Kota Tegal KMT Hj Siti Masitha Soeparno kaget dengan pernyataan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) HM Ilyas yang tengah fokus membuat blue print pembangunan Kota Tegal ke depan. Atas instruksi wali kota, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tegal Dyah Kemala Sintha mempertanyakan maksud pernyataan HM Ilyas tersebut.

Sebab, kata Plt Sekda, sejauh ini Pemkot Tegal tidak mengenal istilah blue print pembangunan. Wali kota, beber Dyah, tidak pernah memberikan instruksi atau disposisi kepada pihak tertentu untuk menyusun apa yang disebut blue print pembangunan.

Karena hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ?Bu Wali Kota heran dengan pernyataan yang menyebutkan adanya blue print pembangunan Kota Tegal. Karena selama ini Pemkot Tegal merencanakan pembangunan ya berdasarkan mekanisme yang diatur undang-undang (UU),? ujar Dyah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, tambah Dyah, Pemkot Tegal selalu berpedoman pada mekanisme perencanaan yang telah diatur di dalam UU, serta melalui pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal. Lebih rinci, Plt Sekda menjelaskan bahwa mekanisme yang diatur UU adalah mekanisme yang bersifat bottom up.

Dyah menjelaskan, mekanisme yang bersifat bottom up dimulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan, kecamatan dan di tingkat Kota Tegal. Musrenbang merupakan instrumen yang berfungsi menyerap aspirasi dan usulan pembangunan dari masyarakat. Dalam proses perencanaan ini, lanjut Dyah, masyarakat dilibatkan secara aktif dari awal hingga akhir.

Setelah selesai pembahasan di tingkat kota, selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD Kota Tegal hingga menghasilkan rencana kerja (renja), satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kebijakan umum anggaran (KUA), dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS), dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

?Jadi dalam tata kelola pemerintahan tidak ada itu istilah blue print,? tegas Plt Sekda.

Sintha juga menegaskan dengan dijalaninya mekanisme tersebut, semua proses pembangunan dilakukan secara transparan dan akuntabel.(dya/zul)


Berita Sejenis

Ingat, ASN Berpolitik Terancam Dipecat

Ingat, ASN Berpolitik Terancam Dipecat

Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tegal menegaskan siap menjatuhkan sanksi pemecatan bagi ASN yang terlibat dalam politik praktis.


16.307 Pelajar Jadi Target KTP-el

16.307 Pelajar Jadi Target KTP-el

16.307 pelajar SMA/SMK di Kota Tegal menjadi target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan perekaman data KTP-el berstatus pemula.


Tak Bayar Sewa, Pindah atau Keluar dari Rusunawa

Tak Bayar Sewa, Pindah atau Keluar dari Rusunawa

Sebagai upaya antisipasi tunggakan pembayaran sewa, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal terus menggencarkan sosialisasi kepada penghuni rusunawa k


Delapan OPD Belum Tertib Kelola Aset

Delapan OPD Belum Tertib Kelola Aset

Delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Tegal dinilai belum tertib dalam penataan dan pengelolaan aset.


Tak Becus, Dua Rekanan Diputus Kontrak

Tak Becus, Dua Rekanan Diputus Kontrak

Dua rekanan yang menjadi pelaksana proyek pembangunan fisik terpaksa diputus kontrak.


Lurah Tak Boleh Tolak Warga yang Belum Lunasi PBB

Lurah Tak Boleh Tolak Warga yang Belum Lunasi PBB

Pemerintahan di tingkat kelurahan dilarang menolak pelayanan terhadap warganya.


Kembangkan Ekonomi Kreatif, Pemkot Tegal Gandeng Bekraf

Kembangkan Ekonomi Kreatif, Pemkot Tegal Gandeng Bekraf

Pemkot Tegal dalam waktu dekat akan membuat nota kesepahaman atau MoU dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) terkait pengembangan usaha ekonomi kreatif.


Sidak Pegawai, Kang Nur Ingatkan PNS Tak Boleh Berpolitik

Sidak Pegawai, Kang Nur Ingatkan PNS Tak Boleh Berpolitik

Memasuki hari pertama masuk kerja di 2018, Plt. Wali Kota Tegal Nursholeh melakukan sidak disejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).


Kang Nur Garansi Lelang Jabatan Pemkot Tegal Bebas Intervensi

Kang Nur Garansi Lelang Jabatan Pemkot Tegal Bebas Intervensi

Plt. Wali Kota Tegal Nursoleh menegaskan tidak ada intervensi dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dilingkungan Pemerintah Kota Tegal.


Kang Nur Minta Setiap Gang di Kota Tegal Dibeton

Kang Nur Minta Setiap Gang di Kota Tegal Dibeton

Usulan pembangunan trotoar diruas jalan Teuku Umar dan KS Tubun diminta dimasukan dalam usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang 2019 mendatang.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!