Pemerintah Kota Tegal
Share this on:

Perjuangan Nasib Nelayan Kota Tegal, Wali Kota Temui Wantimpres

  • Perjuangan Nasib Nelayan Kota Tegal, Wali Kota Temui Wantimpres
  • Perjuangan Nasib Nelayan Kota Tegal, Wali Kota Temui Wantimpres

JAKARTA - Wali Kota Tegal KMT Hj. Siti Masitha Soeparno bersama dengan jajaran Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Tegal serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Tegal beraudiensi dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), kemarin. Wali Kota yang diterima langsung Ketua Wantimpres Sri Adiningsih, bermaksud mencari solusi dampak larangan penggunaan alat tangkap cantrang.

Wali Kota mengatakan kedatanganya adalah untuk mencari solusi bersama terkait permasalahan yang muncul, akibat diberlakukannya larangan alat tangkap cantrang. Menurutnya walaupun pemberlakuannya diundur sampai Juni mendatang, ini belum membuat nelayan di Kota Tegal tenang.

Menurut wali Kota, para nelayan di daerahnya masih resah, apalagi jika Juni mendatang larangan itu benar-benar diberlakukan. Walikota menegaskan dengan jumlah nelayan yang mencapai 12.000 orang dan sebagian besar mengandalkan alat tangkap cantrang, jelas ini bukan masalah main-main.

?Dengan pemberlakuan larangan ini, tentu dampak perekonomian dan sosial yang ditimbulkan akan sangat luas dan kompleks,?ucap Wali Kota.

Tidak hanya bagi nelayan, dampak larangan ini juga akan menimpa para pengusaha pengolahan ikan, maupun para pedagang ikan. Wali Kota berharap usulan untuk mengevaluasi larangan penggunaan cantrang yang disampaikannya melalui Wantimpres, bisa dijadikan skala proritas usulan kepada Presiden.

Menanggapi usulan Wali Kota Tegal, Sri Adiningsih menyatakan, persoalan nasib nelayan akibat larangan alat tangkap cantrang memang terjadi di seluruh Indonesia. Tidak hanya di Kota Tegal.

Dijelaskan pula, berbagai permasalahan yang disampaikan Wali Kota beserta jajarannya akan dibantu untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. ?Sesuai dengan tugas Wantimpres, tentu segala masukan atau aspirasi dari daerah akan kami bantu sampaikan ke Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan pemerintahan.?

Kepada Wali Kota, Sri Adiningsih meminta selain melalui Wantimpres, Pemkot Tegal disarankan pula melayangkan surat resmi kepada Presiden terkait persolalan tersebut. ?Karena presiden perlu juga mengetahui langsung permasalahan-permasalahan dari daerah melalui surat dari daerah.?

Sehingga, harapan Sri Adiningsih, persoalan nasib nelayan di Kota Tegal yang terdampak larangan cantrang dapat menjadi perhatian Presiden. (muj/zul)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Lansia dan Balita Prioritas Evakuasi

Lansia dan Balita Prioritas Evakuasi

Dinkes Kota Tegal terus mengoptimalkan pelayanan puskesmas keliling dengan menargetkan evakuasi lansia dan balita di semua wilayah yang terdampak banjir.


Banjir, Pemkot Tegal Siagakan Mobil Layanan Adminduk Gratis

Banjir, Pemkot Tegal Siagakan Mobil Layanan Adminduk Gratis

Mobil pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) disiagakan di Kecamatan Margadana.


Ingat, ASN Berpolitik Terancam Dipecat

Ingat, ASN Berpolitik Terancam Dipecat

Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tegal menegaskan siap menjatuhkan sanksi pemecatan bagi ASN yang terlibat dalam politik praktis.


Pejabat Hasil Lelang Terbuka Dilantik

Pejabat Hasil Lelang Terbuka Dilantik

154 pejabat struktural di lingkungan Pemkot Tegal resmi dilantik Plt Wali Kota Tegal Nursholeh, kemarin.


Lelang Investasi PAI Dibandrol Rp128 Miliar

Lelang Investasi PAI Dibandrol Rp128 Miliar

Dinporapar Kota Tegal tengah mengajukan usul lelang investasi tingkat regional jateng untuk mendongkrak potensi PAI senilai Rp128 miliar.


16.307 Pelajar Jadi Target KTP-el

16.307 Pelajar Jadi Target KTP-el

16.307 pelajar SMA/SMK di Kota Tegal menjadi target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan perekaman data KTP-el berstatus pemula.


Penyempurnaan GSG Ditambahi Rp4,3 Miliar

Penyempurnaan GSG Ditambahi Rp4,3 Miliar

Disporapar Kota Tegal menyiapkan dana Rp4 miliar untuk penyempurnaan pembangunan Gedung Serba Guna di eks gedung wanita.


GOR Galsel Belum Bisa Disewakan

GOR Galsel Belum Bisa Disewakan

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Tegal menyatakan Gelanggang Olah Raga Tegal Selatan (GOR Galsel) belum bisa disewa masyarakat.


Dewan Minta Edukasi Politik Digiatkan

Dewan Minta Edukasi Politik Digiatkan

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tegal diminta untuk lebih mengoptimalkan pendidikan politik bagi pemilih pemula.


Dinkes Perkuat Penanganan Obat Ilegal

Dinkes Perkuat Penanganan Obat Ilegal

Dinkes Kota Tegal berupaya memperkuat penanganan obat dan makanan ilegal dengan merancang Peraturan Wali Kota (Perwal) dan pembentukan Satuan Tugas (Satgas).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!