3.225 Karyawan di 9 BUMN Di-PHK, Jokowi Diminta Adian Segera Copot Erick Thohir

JAKARTA - Erick Thohir kini menjabat sebagai ketua pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Tugas itu tentunya berkaitan erat dengan target Presiden Joko Widodo membenahi perekonomian.

Dia dengan tegas memberi target pada jajarannya agar pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2020 positif.

Bahkan, Jokowi sempat menyebut dirinya tidak akan tahu lagi apa yang akan dilakukan jika target itu tidak tercapai. Beban itu tentu akan bertumpu kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

Namun, Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengaku ragu Erick bisa menyelesaikan target Jokowi tersebut.

“Presiden saat ini masih memberi kesempatan bagi Erick, namun sepertinya kesempatan itu akan kembali bermuara pada kegagalan,” ujar aktivis 98 itu kepada wartawan, Jumat (31/7) dikutip dari Pojoksatu.

Keraguan itu didasarkan pada kegagalan Erick Thohir dalam mewujudkan apa yang diucapnya sendiri.

Pada 3 April lalu, kata Adian, Erick Thohir mengultimatum agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) di BUMN. Faktanya, PHK dan merumahkan pegawai di BUMN tetap terjadi.

“Sejak Febuari 2020 hingga Juli 2020, BUMN telah melakukan PHK dan merumahkan karyawan sejumlah 3.225 orang di 9 BUMN yang datanya dipublikasikan,” beber sekjen Pena 98 itu.

Anggota Komisi VII DPR ini yakin angka itu bisa melonjak lebih tinggi jika data dari 1.200 BUMN ikut dipublikasikan.

Adian menyebut, seandainya satu BUMN menyumbang 100 pegawai hingga akhir tahun, maka bisa jadi jumlah PHK mencapai 120 ribu orang.

Terlepas dari masalah BUMN, Adian juga menyorot mengenai data terakhir PHK yang mencapai 6,5 juta orang per Juli 2020. Di satu sisi, ILO mencatat ada 70 persen UMKM yang telah ditutup.

“Jika berdasarkan data UMKM versi Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2016/2017 ada sejumlah 62.922.617 unit usaha, maka jumlah pekerja yang kehilangan mata pencaharian bisa mencapai 44.045.831 unit usaha,” terangnya.

Atas alasan itu, Adian menyarankan Presiden Joko Widodo untuk tidak ragu mencopot menteri yang lembek dan mengganti dengan menteri double gardan yang bisa terus melaju di situasi sulit.

“Ketika ada reshuffle maka presiden perlu mengganti menterinya dengan menteri double gardan agar target ekonomi tidak minus berhasil,” tutup Adian Napitupulu. (one/pojoksatu/ima)

Baca Juga:

  • Pemakaman Ulama Besar Habib Thohir Dihadiri Ribuan Umat, Petugas Gaungkan Jaga Protokol Kesehatan.
  • Status Bendung Gerak Serayu Sudah di Level awas.

Berita Terkait

Berita Terbaru