Akan Gebuk Pengganggu Keamanan Negara, Pangdam Jaya: Jangan Seenaknya Sendiri, Seakan-akan Dia Paling Benar

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan menjadi garda terdepan dalam menjaga kesatuan dan persatuan dari ancaman perpecahan. TNI akan menindak tegas siapapun yang mengganggu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menegaskan akan menggebuk siapapun yang berniat mengganggu keamanan negara. Termasuk orang-orang yang berbuat seenaknya dan tak menaati aturan hukum, termasuk organisasi massa (Ormas) Front Pembela Islam (FPI) yang memasang spanduk seenaknya.

"Jangan seenaknya sendiri, seakan akan dia paling benar. Tidak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja," ujarnya saat apel pasukan di Monas, Jakarta, Jumat (20/11).

Dikatakannya, beberapa kali baliho bergambar Rizieq sudah diturunkan Satpol PP. Namun kembali terpasang. Menurutnya, ini salah satu sikap tidak taat aturan. Kini baliho sudah diturunkan oleh anggota TNI. Jika nantinya masih terpasang, TNI siap kembali bergerak menindak tegas.

"Kalau coba coba dengan TNI mari. Sekarang kok mereka ini seperti yang mengatur, suka-sukanya sendiri, saya katakan itu perintah saya," katanya.

Ditegaskannya petugas Kodam Jaya akan membersihkan baliho provokatif dan akan menindak tegas oknum yang terlibat mengajak revolusi. "Jangan coba-coba ganggu persatuan dan kesatuan dengan merasa mewakili umat Islam," tegasnya.

Dia juga memperingatkan agar Rizieq dan FPI tak macam-macam. "Dia berani tantang-tantang TNI? TNI marah sekarang," tegasnya.

Jenderal bintang dua itu juga menyayangkan ucapan Rizieq yang dianggap menghujat seseorang. Padahal seorang kyai atau habib harus menyampaikan ucapan dan tindakan kebaikan.

"Kalau perkataan tidak baik bukan habib itu. Kemudian, jangan asal bicara sembarangan. Jaga lisan kita," tuturnya.

Sebagai sesama muslim, Dudung mengaku, tak menerima perkataan kasar Rizieq. Menurutnya, Islam adalah agama yang mengajarkan kebaikan untuk alam semesta, seharusnya seorang ulama memberikan contoh yang baik kepada umatnya.

"Ucapan dan tindakan itu harus baik, saya sebagai orang Islam prihatin kalau ada seorang habib di peringatan Maulid Nabi bahasa-bahasa dan ucapannya-ucapannya kotor, saya prihatin dan saya tidak terima sebagai orang muslim,’’ tegasnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menilai pernyataan Pangdam Jaya yang marah akan membubarkan FPI memiliki dasar hukum. "Jadi apa yang disampaikan Pangdam Jaya itu memiliki dasar hukumnya sebagaimana Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan," kata politisi Golkar ini.

Apakah FPI sudah melanggar ketentuan, Ace enggan mengomentarinya. Menurutnya, hanya penegak hukum yang berhak memberikan keputusan.

"Saya tidak dalam kapasitas untuk menilai. Kita serahkan kepada pihak yang berwenang dan penegak hukum menegakkan aturan perundang-undangan," tuturnya.

Ketua DPP Partai Golkar ini mengatakan pada Pasal 59 ayat (3) Perppu No 2 Tahun 2017 diatur tentang berbagai larangan yang ormas. Larangan tersebut mencakup tindakan permusuhan terhadap suku, agama, atau golongan tertentu hingga mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum.

"Pasal 59 ayat (3) yang di dalamnya menyebutkan: a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Ace.

Pelanggaran terhadap Perppu No 2/2017 tersebut menurutnya, dapat dikenai sanksi. Mulai peringatan tertulis sampai pencabutan izin ormas.

"Dalam pasal selanjutnya, terutama Pasal 61, disebutkan sanksi yang tegas. Dari peringatan tertulis, penghentian aktivitas ormas sementara, hingga pencabutan izin badan hukum terhadap ormas yang melanggar ketentuan itu," tegasnya. (gw/zul/fin)

Baca Juga:

  • Resmikan Masjid Agung Pemalang, Junaedi Pamitan dan Minta Maaf.
  • Kasus Covid-19 di Kabupaten Tegal Tinggi, Satgas Nasional Sampai Turun Langsung.

Berita Terkait

Berita Terbaru