JAKARTA - Politisi kawakan Arief Poyuono kepada wartawan, Sabtu (23/4) mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk istikomah.
"Istiqomah ya Kangmas Jokowi, sekarang kita lawan oligarki CPO dan migor, jangan mencla mencle," ujar Arief.
Kata Arief, kebijakan melarang ekspor CPO dan migor adalah harapan rakyat yang harus bisa dipertahankan dari suara-suara kekecewaan yang mungkin saja muncul.
"Rakyat sekarang sangat mendukung kebijakan Kangmas Jokowi loh ketika membuat kebijakan mulai tanggal 28 April CPO dan minyak goreng dilarang untuk ekspor," ujarnya.
Jokowi diharapkan dapat teguh memegang komitmennya yang memutuskan menghentikan ekspor crude palm oil (CPO) dan minyak goreng yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan stabilitas harga.
Arief mengingatkan itu bukan tanpa alasan. Pada beberapa kasus, kata Arif, Jokowi kerap kali berubah arah angin dan mengubah kebijakan yang dia keluarkan sendiri.
Memang, kata Arief, Jokowi berubah pikiran pada kebijakannya karena orang ketiga. Seperti pada kasus kran ekspor batubara yang dicabut setelah Jokowi dipengaruhi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Jangan kayak komoditas batubara dilarang ekspor oleh Kangmas, Begitu Pak Luhut turun gunung, ekspor batubara dibuka lagi," katanya.
"Nanti kalau Pak Luhut Binsar Panjaitan mencoba membuka kran ekspor minyak goreng dan CPO jangan boleh, janji loh ya," imbuhnya dikutip dari RMOL.id. (ima/rtc)
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memecat dokter Terawan karena dipandang melanggar etik setelah mempromosikan Vaksin Nusantara dan pengembangan metode pengobatan &
Usulan ketum-ketum partai politik yang ingin menunda Pemilu 2024 dengan dalil ekonomi mendapat penolakan dari banyak pihak.Salah satunya dari Mantan Wakil Ketua
Meski diunggulkan, Politikus Partai Gerindra Arief Poyuono menilai gubernur yang berasal dari Pulau Jawa tidak ada spesialnya.Arief mengatakan, baik Ganjar
Awal Januari ini, PT PLN mengalami krisis batu bara. Buntutnya, Presiden Joko Widodo kemudian melarang ekspor batu bara. Hal ini mendapat dukungan dari
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonusa Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang multietnik dan semua
Selain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Cipta Kerja atau Omnibus Law juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
Setelah ramai dipersoalkan terkait pengelolaan dan donasinya, kini mulai terungkap jika ACT ternyata bukan bagian dari organisasi dan ekosistem pengelola zakat.
Airlangga menuturkanpemerintah sudah mendorong Satgas Penanganan PMK untuk bekerja dengan cepat menyuntikkan vaksin dan mengatur lalu lintas ternak.
Usai heboh kabar misi perdamaian Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibantah Ukraina, di media sosial beredar foto Jokowi memangku seorang wanita seksi di pantai.&
Bareskrim Polri membuka penyelidikan terkait dugaan penyelewengan dana umat oleh organisasi sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT) dengan melakukan pengumpulan data
Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengapresiasi serapan jemaah haji tahun ini. Pasalnya, jumlah jemaah yang batal berangkat hanya 0,17
Besok, Rabu (6/7), Kementerian Perdagangan siap meluncurkan produk minyak goreng kemasan sederhana ukuran satu liter seharga Rp14 ribu.Peluncuran minyak goreng