JAKARTA - Usulan ketum-ketum partai politik yang ingin menunda Pemilu 2024 dengan dalil ekonomi mendapat penolakan dari banyak pihak.
Salah satunya dari Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang menganggap kedua ketum partai ngawur.
Arief mengaku tidak sependapat dengan usulan ketua PAN dan PKB.
Arief kemudian menguraikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dampak pemilu yakni meningkatkan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT).
“BPS mencatat LNPRT tumbuh 16,93 persen pada kuartal I-2019. Padahal pada kuartal I-2018 lalu, pertumbuhan LNPRT hanya 8,10 persen saja. Sementara pada kuartal I-2017, LNPRT hanya tumbuh 8,08 persen,” beber Arief.
“Buktinya saat Pemilu 2019 punya andil terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I-2019,” kata Arief, Sabtu malam (26/2).
Kenaikan LNPRT ini, dikatakan Arief akibat adanya berbagai aktivitas kampanye Pemilu 2019. Baik kampanye Pilpres, pemilihan legislatif seperti penyebaran alat peraga kampanye serta debat calon presiden dan wakil presiden.
Arief memastikan, kenaikan LNPRT saat digelar pemilu berdampak pada pembukaan lapangan kerja baru.
“Jadi jika pemilu digelar tahun 2024 justru akan banyak menyerap tenaga kerja yang selama ini banyak jadi pengangguran akibat dampak Covid-19 akibat pelemahan pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.
“Nah jadi omongan ketum PAN maupun ketum PKB sepertinya ngawur tanpa kajian yang mendalam meminta Pemilu ditunda,” imbuhnya menekankan.
Di sisi lain, Arief menambahkan, di tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat pada kuartal I-2019 sebesar 5,07 persen. Naik satu poin dibanding periode tahun 2018.
“Padahal, selama periode kuartal I-2019 terdapat masa kampanye Pemilu 2019 yang diharapkan bisa mendongkrak konsumsi sehingga pertumbuhan ekonomi turut terdongkrak,” pungkas Arief dikutip dari RMOL.id. (Rtc/ima)
Politisi kawakan Arief Poyuono kepada wartawan, Sabtu (23/4) mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk istikomah."Istiqomah ya Kangmas Jokowi, sekarang kita
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memecat dokter Terawan karena dipandang melanggar etik setelah mempromosikan Vaksin Nusantara dan pengembangan metode pengobatan &
Meski diunggulkan, Politikus Partai Gerindra Arief Poyuono menilai gubernur yang berasal dari Pulau Jawa tidak ada spesialnya.Arief mengatakan, baik Ganjar
Awal Januari ini, PT PLN mengalami krisis batu bara. Buntutnya, Presiden Joko Widodo kemudian melarang ekspor batu bara. Hal ini mendapat dukungan dari
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonusa Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang multietnik dan semua
Selain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Cipta Kerja atau Omnibus Law juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
Setelah ramai dipersoalkan terkait pengelolaan dan donasinya, kini mulai terungkap jika ACT ternyata bukan bagian dari organisasi dan ekosistem pengelola zakat.
Airlangga menuturkanpemerintah sudah mendorong Satgas Penanganan PMK untuk bekerja dengan cepat menyuntikkan vaksin dan mengatur lalu lintas ternak.
Usai heboh kabar misi perdamaian Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibantah Ukraina, di media sosial beredar foto Jokowi memangku seorang wanita seksi di pantai.&
Bareskrim Polri membuka penyelidikan terkait dugaan penyelewengan dana umat oleh organisasi sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT) dengan melakukan pengumpulan data
Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengapresiasi serapan jemaah haji tahun ini. Pasalnya, jumlah jemaah yang batal berangkat hanya 0,17
Besok, Rabu (6/7), Kementerian Perdagangan siap meluncurkan produk minyak goreng kemasan sederhana ukuran satu liter seharga Rp14 ribu.Peluncuran minyak goreng