Bahas Skenario Kondisi Darurat Pandemi dan Merapi, Ganjar Undang KPU-Bawaslu

SEMARANG - Rapat koordinasi tentang penyelenggaraan Pilkada Serentak, 9 Desember mendatang digelar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Rapat koordinasi yang digelar di Gedung A Lantai 2 Kompleks Pemprov Jateng, Kamis (26/11), mengundang ketua KPU, ketua Bawaslu, Gakumdu, Polda, TNI, DPRD dan BIN.

Sementara 21 bupati/wali kota yang menyelenggarakan pilkada mengikuti secara daring.

Sejumlah skenario darurat dibahas, termasuk bagaimana mengatasi persoalan pilkada saat pandemi dan ancaman bencana Gunung Merapi.

"Kami sengaja menggelar rapat ini untuk memastikan persiapan Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. Tadi hadir komplet, KPU, Bawaslu, Polda, Kodam, Binda, DPRD semuanya hadir. Intinya, insya Allah kita siap melaksanakan pesta demokrasi ini," kata Ganjar.

Memang dalam pertemuan itu, dibahas secara khusus rencana-rencana darurat dalam menghadapi pandemi dan bencana alam, termasuk salah satunya adalah naiknya level Gunung Merapi. Bagaimana mekanisme dan strategi yang diambil, jika kondisi darurat itu terjadi saat pelaksanaan pemungutan suara nanti.

"Ada beberapa skenario kontijensi yang sekarang harus disiapkan, baik soal bencana, Covid-19 dan lainnya. Ada beberapa catatan tadi yang disampaikan, dan harus segera dicarikan solusi, termasuk bagaimana mengantisipasi kerumunan dan lainnya," ucapnya.

Ganjar mencontohkan, dalam rapat terungkap bahwa ada beberapa petugas KPPS yang menolak dirapid tes. Ganjar mengusulkan ada mekanisme penggantian dan meminta penyelenggara berkomunikasi dengan pusat.

"Kalau mengganti kan tidak mudah, maka diharapkan ada PKPU yang memberikan kewenangan dalam kondisi darurat, penyelenggara di daerah cepat bisa mengganti. Termasuk persoalan KTP elektronik, kita minta disdukcapil segera membereskan," jelasnya.

Selain itu, ada dua daerah di Jateng yang menyelenggarakan pilkada, dalam bayang-bayang ancaman bencana letusan Gunung Merapi, yakni Klaten dan Boyolali. Dalam rapat sudah disepakati, bahwa KPU memiliki rencana memindahkan TPS ke tempat-tempat pengungsian.

"Termasuk saya minta KPU menyiapkan skenario kepada pasien Covid-19 yang isolasi baik di rumah sakit, tempat karantina maupun isolasi mandiri di rumah. Tadi sudah dicatat semuanya, insya Allah semuanya siap," tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Jateng Yulianto Sudrajat mengatakan, pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak di 21 kabupaten/kota di Jateng telah berjalan lancar. Sejumlah simulasi sudah dilakukan dan logistik pemilu sudah dikirim ke seluruh kabupaten/kota penyelenggara.

"Saat ini sedang disortir dan dilipat, untuk dilanjutkan packing. Target kami, awal Desember logistik sudah bergerak ke kecamatan dan H-1 sudah sampai ke TPS," katanya.

Yulianto juga membenarkan bahwa ada sejumlah kendala saat persiapan pilkada serentak nanti. Salah satunya, adanya sejumlah petugas yang mengundurkan diri, hingga ada yang menolak dirapid tes.

"Memang ada kendala, sebagian petugas enggan dites. Tapi kami terus lakukan pendekatan, karena ini persyaratannya," imbuhnya.

Terkait antisipasi bencana, khususnya bencana Gunung Merapi di Klaten dan Boyolali, pihaknya, lanjut Yulianto sudah melakukan pemetaan. Sejumlah skenario diambil jika terjadi kondisi bencana.

"Sudah kami petakan semuanya, karena memang di dua daerah itu, sudah ada yang mengungsi. Nanti rencananya, kami memiliki skema membuat TPS di dekat tempat-tempat pengungsian," ucapnya.

Selain itu, penanganan terhadap pemilih yang diisolasi, baik di rumah sakit, tempat karantina atau isolasi mandiri, pihaknya juga sudah menyiapkan petugas yang melayani mereka. Para petugas sudah disiapkan APD lengkap untuk melayani pemilih yang isolasi itu.

"Intinya kami sudah siap, sudah melakukan simulasi dan kami selalu koordinasi dengan gugus tugas Covid-19 di seluruh daerah penyelenggara untuk agar semua berjalan dengan baik," pungkasnya. (*/ima)

Baca Juga:

  • Sesuai UU Penerbangan, Ahli Waris Korban Meninggal Sriwijaya Air Terima Rp1,25 Miliar Per Penumpang.
  • Marah ke Ribka Tjiptaning, Pendukung Jokowi: Anda Tahu Sopan Santun Tidak.

Berita Terkait

Berita Terbaru