Begini Warning Presiden ke Menterinya: Terus Terang Saja Masyarakat Khawatir Covid Naik Terus, Harus Hati-hati

JAKARTA - Para menteri diminta memiliki since of crisis di tengah masa pandemi COVID-19. Karenanya, komunikasi yang dilakukan harus memunculkan optimisme di masyarakat.

"Komunikasi publik tuh yang menimbulkan optimisme yang menimbulkan ketenangan," tegas Jokowi dalam rapat terbatas evaluasi PPKM Darurat, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7).

Menurutnya, saat ini banyak masyarakat khawatir dengan kondisi COVID-19 yang terus meningkat. Sehingga seluruh pihak diminta tetap berhati-hati.

"Terus terang saja masyarakat khawatir mengenai COVID yang naik terus. Kemudian kematian tinggi. Ini juga yang berkaitan dengan urusan makan urusan perut. Harus hati-hati," papar Jokowi.

Para menteri diminta sensitif dengan keadaan. Sehingga tidak terjadi kesalahan dalam komunikasi, sebab akan berdampak pada masyarakat.

"Jangan sampai diantara kita tidak sensitif terhadap hal-hal seperti ini. Jangan sampai masyarakat frustasi gara-gara, kesalahan-kesalahan kita dalam komunikasi dan menjalankan sebuah policy," pungkasnya.

Presiden Jokowi menekankan salah satu kunci menyelesaikan pandemi COVID-19 adalah kecepatan vaksinasi. Mantan Gubernur DKI ini meminta agar vaksinasi dari pintu ke pintu juga diteruskan.

Jokowi menyampaikan agar ada prioritas wilayah untuk melakukan vaksinasi. "Di Bali sudah 81 persen dosis disuntikkan. Lalu, DKI Jakarta 72 persen. Ini saya kira Agustus selesai masuk herd immunity."

Presiden menekankan provinsi mana yang sekarang harus difokuskan. "Menurut saya tiga. Yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten. Karena Jawa Barat baru 12 persen, Jateng 14 persen, Banten 14 persen. Sehingga Jawa segera masuk ke herd immunity pada Agustus akhir atau paling lambat pertengahan September," tutup Jokowi. (rh/zul/fin)

Baca Juga:

  • Keren... Lokomotif Tua Buatan Jerman Sudah Diparkir di Taman Pancasila, Bakal Ada Lampu dan Suaranya.
  • Yusril Ihza Mahendra Dinilai Tidak Punya Etika sebagai Salah Satu Ketum, Mengkhianati Demokrasi demi Kepentingan Pribadi.

Berita Terkait

Berita Terbaru