Belanja Produk Lokal Bisa Dongkrak Ekonomi Nasional

JAKARTA - Untuk mempercepat pemulihan perekonomian nasional perlu ada gerakan massal dari masyarakat membeli produk lokal ketimbang produk impor.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, dengan berbelanja produk lokal yakni sektor UMKM, nilai transkasi perdagangan tidak akan lari ke luar UMKM. Alhasil, jika ini dilakukan masyarakat ekonomi nasional akan membaik.

"Jumlah penduduk Indonesia sekitar 260 jutaan jiwa, potensi pasar sangat besar. Nah, kalau kesadaran masyarakat kita membeli produk UMKM kita, kita akan bisa bertahan di tengah krisis akibat pandemi Covid-19," ujarnya di Jakarta, kemarin (13/9).

Menurut Teten, yang bisa diandalkan adalah ekonomi domestik, bukan investasi. Sebab investasi masih akan sulit untuk menaikkan pertumbuhan perekonomian. Adapun sumber ekonomi domestik terbagi dua, yaitu belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat.

Untuk belanja pemerintah, kata Teten, pemerintah sudah mengeluarkan regulasi di mana BUMN memprioritaskan produk UMKM dengan total nilai anggaran mencapai Rp307 triliun.

"Sekarang tinggal masyarakat, beli produk UMKM, produk tetangga, beli produk teman sehingga game of trade berputar di sektor UMKM," tuturnya.

Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan rasa nasionalisme yang kuat dari masyarakat untuk membeli produk-produk UMKM. Pemerintah sendiri telah mengucurkan stimulus untuk kelangsungan UMKM akibat hantaman Covid-19.

Seperti keringanan pembayaran cicilan kredit, penghapusan pajak UMK, pembiayaan dengan bunga rendah hanya 3 persen, pembiayaan lewat KUR dan lain sebagainya.

"Pembiayaan KUR dialokasikan pemerintah sebesar Rp190 triliun baru terserap sekitar Rp61 triliun," ucapnya.

Sementara dalam menjaga sisi demand, pemerintah juga telah membuat program Banpres Produktif untuk Pelaku Usaha Mikro yang unbankable sebesar Rp2,4 juta per orang dengan target sasaran 12 juta pelaku usaha mikro.

Terpisah, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah perlu melakukan terobosan merombak stimulus ekonomi khusus di sektor UMKM. Langkah ini karena Indonesia akan memasuki jurang resesi.

"Relaksasi kredit tidak terlalu efektif, tetapi bisa dengan memberikan hibah modal kerja, dan pemberian subsidi internet gratis bagi UMKM untuk masuk digital," ujarnya.

Selain itu, lanjut Bhima, stimulus perpajakan juga tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, saran dia, harus diganti menjadi bantuan langsung kepada penerima bantuan.

"(Pajak ditiadakan) Sebaiknya diberikan langsung kepada bantuan sosial sehinga berdampak kepada penyelamatan masyarakat yang rentan miskin maupun miskin. Karena bantuan tersebut akan langsung dibelanjakan," katanya.

Stimulus pajak tidak efektif karena korporasi yang mendapat stimulus pajak belum tentu bisa menyerap tenaga kerja sebagaiman yang diharapkan. "Stimulus pajak makin besar, Dari total stimulus untuk korproasi mencapai 24 persen. Tapi faktanya PHK jalan terus," tukasnya. (din/zul/fin)

Baca Juga:

  • Buntut Dangdutan Hajatan Wakil Ketua DPRD, Ganjar Tegur Keras Wali Kota dan Kasatpol PP Kota Tegal.
  • Benarkan Dirinya Ditegur Ganjar dan Kapolri, Wali Kota Tegal: Tegal Selatan Akan Kami Swab Massal.

Berita Terbaru