DPRD Kota Tegal
Share this on:

Ada Pergeseran Fungsi Wilayah, Perda RTRW Mendesak Direvisi

  • Ada Pergeseran Fungsi Wilayah, Perda RTRW Mendesak Direvisi
  • Ada Pergeseran Fungsi Wilayah, Perda RTRW Mendesak Direvisi

RAPAT – Komisi III DPRD rapat dengan Bappeda di Gedung Parlemen, Jalan Pemuda, Selasa (6/11). (k. anam syahmadani/radar tegal)

TEGAL - Komisi III DPRD Kota Tegal memandang Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mendesak direvisi. Hal ini disampaikan dalam Rapat Pembahasan dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) di Gedung Parlemen, Selasa (6/11).

Rapat yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III Sodik Gagang, dihadiri Wakil Ketua Komisi III Sutari, Sekretaris Komisi III Rofii Ali, serta Anggota Komisi III Ahmad Satori, Dedi Wahyudin, Sudarso, dan Abas Toya Bawazir.

“Kami minta November dan Desember ini Bappeda bisa mengejar, termasuk untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),” kata Sutari.

Komisi III meminta revisi Perda RTRW disegerakan, karena untuk menjadi pijakan pembangunan ke depan. Komisi III tidak ingin saat wali kota terpilih dilantik, Perda ini belum selesai direvisi.

Menurut Sutari, Perda RTRW sangat penting direvisi karena terjadi pergeseran fungsi wilayah. Sehingga, diperlukan penyesuaian-penyesuaian yang diatur melalui Perda tersebut.

Setelah Perda RTRW direvisi, selanjutnya dapat dibuat Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang juga tidak kalah pentingnya. Perda RDTR diperlukan untuk mengatur pemanfaatan wilayah di masing-masing kecamatan secara lebih rinci.

“Perda RDTR untuk mengatur wilayah ini untuk apa, wilayah itu untuk apa, dengan berdasarkan zonasi peruntukannya,” jelas Sutari.

Kepala Bappeda Nur Effendi yang hadir bersama jajarannya dalam Rapat Pembahasan APBD 2019 tersebut menjelaskan, terkait revisi Perda RTRW, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah mengeluarkan rekomendasinya. Bappeda siap menyusun KLHS dan selanjutnya akan dikonsultasikan bersama dengan Komisi III. (nam/ela/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Anak Putus Sekolah Tinggi, DPRD Minta Disdik Dekati Orang Tua

Anak Putus Sekolah Tinggi, DPRD Minta Disdik Dekati Orang Tua

Angka putus sekolah (APS) di wilayah Kota Tegal terbilang cukup tinggi.


Dewan Minta Polisi Percepat Penyelidikan

Dewan Minta Polisi Percepat Penyelidikan

Komisi I DPRD Kota Tegal mendesak penyidik kepolisian yang menangani perkara dugaan penyelewengan proyek pembangunan di SMP Negeri 17 Kota Tegal bisa dipercepat


Perda Trantibum Harus Jadi Payung Hukum

Perda Trantibum Harus Jadi Payung Hukum

Fraksi-fraksi di DPRD Kota Tegal berharap dengan adanya perda trantibum, Pemkot lebih selektif dengan perizinan.


Komisi III DPRD Kota Tegal Minta Pembangunan Kolam Retensi Dilanjutkan

Komisi III DPRD Kota Tegal Minta Pembangunan Kolam Retensi Dilanjutkan

Pembangunan kolam retensi di wilayah Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal diminta dilanjutkan.


DPRD Desak Pemkot Tegal Buat Perwal

DPRD Desak Pemkot Tegal Buat Perwal

Wakil Ketua Pansus X DPRD Kota Tegal Rofii Ali mendesak Pemkot Tegal segera membuat peraturan wali kota tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman


Perkuat Tugas dan Kewenangan Satpol PP dengan Perda Trantib

Perkuat Tugas dan Kewenangan Satpol PP dengan Perda Trantib

Raperda ketenteraman dan ketertiban (trantib) yang akan disahkan DPRD Kota Tegal menjadi Perda diharapkan dapat memperkuat kinerja Satpol PP.


Kota Tegal Segera Miliki Perda Trantib

Kota Tegal Segera Miliki Perda Trantib

Kota Tegal sebentar lagi akan memiliki peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang ketenteraman dan ketertiban masyarakat (trantib).


Fraksi PKS Soroti Tak Tersedianya Inventarisasi Perda

Fraksi PKS Soroti Tak Tersedianya Inventarisasi Perda

Fraksi PKS DPRD Kota Tegal menyoroti inventarisasi peraturan daerah (perda) di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).


Alokasi Anggaran Keamanan dan Kenyamanan Wilayah Ditambah

Alokasi Anggaran Keamanan dan Kenyamanan Wilayah Ditambah

Anggaran program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengalami penambahan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!