DPRD Kota Tegal
Share this on:

Anak Putus Sekolah Tinggi, DPRD Minta Disdik Dekati Orang Tua

  • Anak Putus Sekolah Tinggi, DPRD Minta Disdik Dekati Orang Tua
  • Anak Putus Sekolah Tinggi, DPRD Minta Disdik Dekati Orang Tua

TEGAL - Angka putus sekolah (APS) di wilayah Kota Tegal terbilang cukup tinggi. Karenanya, DPRD meminta kepada dinas terkait untuk lebih intens melakukan pendekatan kepada orang tua.

Itu diketahui saat digelar rakor antara Komisi I dengan Dinas Pendidikan Kota Tegal. Dinas menyebut ada 79 anak yang putus sekolah.

Anggota Komisi I DPRD Rahmat Raharjo mengatakan angka putus sekolah paling banyak di wilayah Kecamatan Tegal Barat. Karenanya, harus ada upaya dari dinas terkait sehingga itu bisa ditekan.

"Salah satu upayanya di antaranya dengan melakukan pendekatan kepada orang tua. Sehingga ada kesadaran untuk menyekolahkan kembali anaknya," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Ketua DPRD Kota Tegal Edy Suripno. Menurutnya, persoalan itu dilatar belakangi minimnya kesadaran dan edukasi pada orang tua termasuk persoalan kemiskinan.

"Sehingga banyak orang tua yang memilih jalan pintas dengan menjadikan anak ikut serta membantu dan memikul beban ekonomi keluarga. Mereka mempekerjakan anak sebagai ABK dan lainnya," kata Edy.

Menurut Edy, fasilitasi pendidikan saat ini sudah memenuhi standar, pembiayaan pendidikan juga sudah dijamin APBD. Sehingga tinggal intervensi membangun kesadaran tentang pentingnya pendidikan dengan melibatkan RT, RW, dan kelembagaan kelurahan.

"Keterlibatan RT, RW dan kelembagaan kelurahan sangat strategis untuk mengurangi angka putus sekolah," tandas Edy.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan mengatakan hingga saat ini jumlah yang putus sekolah sebanyak 79 anak. Mereka terdiri dari SD 38 anak atau 0,16 persen dan SMP sebanyak 41 anak atau 0,27 persen.

"Terkait itu, kita sudah melakukan sejumlah upaya. Di antaranya dengan melakukan pendekatan pada orang tua, bekerjasama dengan psikolog dan melibatkan relawan pendidikan," ungkap Johardi. (muj/zul)


Berita Sejenis

Prihatin Kos-kosan Buat Mesum, DPRD Minta Pemkot Tegal Terbitkan Aturan Tegas

Prihatin Kos-kosan Buat Mesum, DPRD Minta Pemkot Tegal Terbitkan Aturan Tegas

Terjaringnya sejumlah pasangan mesum di tempat kos, mengundang keprihatinan Ketua DPRD Kota Tegal Edy Suripno.


Diwaduli Pedagang, DPRD Minta Pemasangan Token Listrik Dihentikan Dulu

Diwaduli Pedagang, DPRD Minta Pemasangan Token Listrik Dihentikan Dulu

Pedagang Pasar Pagi Tegal Blok A mendatangi kantor DPRD Kota Tegal, Senin (12/11).


Tutup karaoke Tak Berizin, OPD Jangan Ragu-ragu

Tutup karaoke Tak Berizin, OPD Jangan Ragu-ragu

DPRD Kota Tegal meminta organisasi perangkat daerah (OPD) berwenang untuk tidak ragu-ragu menutup tempat hiburan karaoke yang tidak berizin.


Standarisasi Gaji Guru Non-PNS di Kota Tegal Mulai Dibahas

Standarisasi Gaji Guru Non-PNS di Kota Tegal Mulai Dibahas

Komisi I DPRD Kota Tegal terus menujukkan keseriusannya dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru non-PNS dan guru swasta.


Tiga Mini Market Belum Berizin, Komisi II: Kami Akan Tagih Penutupannya

Tiga Mini Market Belum Berizin, Komisi II: Kami Akan Tagih Penutupannya

Komisi II DPRD Kota Tegal mempertanyakan menjamurnya mini market baru di Kota Bahari saat Rapat Pembahasan Rancangan APBD 2019.


16 Sekolah Swasta di Kota Tegal Belum Terima BOS

16 Sekolah Swasta di Kota Tegal Belum Terima BOS

Komisi I DPRD Kota Tegal menyebutkan sebanyak 16 sekolah swasta belum mendapatkan bantuan operasional sekolah (BOS) tahun ini.


Ada Pergeseran Fungsi Wilayah, Perda RTRW Mendesak Direvisi

Ada Pergeseran Fungsi Wilayah, Perda RTRW Mendesak Direvisi

Komisi III DPRD Kota Tegal memandang Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mendesak direvisi.


Komisi I Desak Pemkot Gaji Honorer sesuai UMK

Komisi I Desak Pemkot Gaji Honorer sesuai UMK

Komisi I DPRD Kota Tegal terus berupaya memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer di Kota Tegal.


DPRD Soroti Besarnya Angka Pengangguran di Kota Tegal

DPRD Soroti Besarnya Angka Pengangguran di Kota Tegal

DPRD Kota Tegal menyoroti angka pengangguran 2017 di Kota Bahari yang dilaporkan masih cukup tinggi mencapai 10.215 orang.


RAPBD Defisit, Demokrat Minta Kajian Khusus Proyeksi Potensi Pendapatan

RAPBD Defisit, Demokrat Minta Kajian Khusus Proyeksi Potensi Pendapatan

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 direncanakan mengalami defisit Rp80 miliar.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!