DPRD Kota Tegal
Share this on:

Anggota Komisi Beber Keluhan Camat dan Lurah di Kota Tegal

  • Anggota Komisi Beber Keluhan Camat dan Lurah di Kota Tegal
  • Anggota Komisi Beber Keluhan Camat dan Lurah di Kota Tegal

BERBICARA – Anggota Komisi I Sisdiono Ahmad berbicara saat rapat di Gedung Parlemen, Kamis (8/11). (k. anam syahmadani/radar tegal)

TEGAL - Camat dan lurah mengeluhkan minimnya anggaran belanja langsung kecamatan dan kelurahan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) 2019. Keluhan ini diungkapkan dalam Rapat Pembahasan bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal di Gedung Parlemen, Jalan Pemuda, Rabu (7/11).

“Sudah tiga tahun berturut-turut anggaran kecamatan dan kelurahan stagnan, tidak mengalami kenaikan yang berarti. Anggaran yang ada hanya untuk operasional rutin kantor saja,” kata Anggota Komisi I Sisdiono Ahmad, Kamis (8/11). Kota Tegal sendiri memiliki empat kecamatan dan 27 kelurahan.

Sisdiono mencontohkan, sebagai kecamatan yang cukup maju, anggaran belanja langsung Kecamatan Tegal Timur mengalami penurunan dari Rp900 juta sekian menjadi Rp800 juta sekian. Padahal, sesuasi dengan peraturan, camat telah difungsikan kembali sebagai kepala wilayah yang bertugas membina wilayah yang dipimpinnya.

Menurut Sisdiono, karena anggaran yang minim, beberapa kegiatan tingkat kecamatan tidak memiliki biaya. Contohnya, lomba mata pelajaran dan seni islami (mapsi) tingkat kecamatan. Sementara di tingkat kota, mapsi dibiayai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

“Karena tidak dianggarkan untuk biaya, para guru agama dan sekolah terpaksa urunan,” ungkap Sisdiono.

Sisdiono mengemukakan, ini harus menjadi perhatian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sebab, kecamatan dan kelurahan merupakan pintu pertama pelayanan masyarakat, dan memiliki beban kerja yang banyak.

“Komisi I merekomendasikan ini dibahas di Badan Anggaran, untuk disampaikan ke TAPD agar menjadi perhatian,” ujar Sisdiono. (nam/ela/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Prihatin Kos-kosan Buat Mesum, DPRD Minta Pemkot Tegal Terbitkan Aturan Tegas

Prihatin Kos-kosan Buat Mesum, DPRD Minta Pemkot Tegal Terbitkan Aturan Tegas

Terjaringnya sejumlah pasangan mesum di tempat kos, mengundang keprihatinan Ketua DPRD Kota Tegal Edy Suripno.


Diwaduli Pedagang, DPRD Minta Pemasangan Token Listrik Dihentikan Dulu

Diwaduli Pedagang, DPRD Minta Pemasangan Token Listrik Dihentikan Dulu

Pedagang Pasar Pagi Tegal Blok A mendatangi kantor DPRD Kota Tegal, Senin (12/11).


Dedy Yon-Jumadi Dilantik 24 Maret 2019 Mendatang

Dedy Yon-Jumadi Dilantik 24 Maret 2019 Mendatang

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal terpilih hasil pilkada 2018 Dedy Yon Supriyono-Jumadi rencananya akan dilantik 24 Maret 2019 mendatang.


Tutup karaoke Tak Berizin, OPD Jangan Ragu-ragu

Tutup karaoke Tak Berizin, OPD Jangan Ragu-ragu

DPRD Kota Tegal meminta organisasi perangkat daerah (OPD) berwenang untuk tidak ragu-ragu menutup tempat hiburan karaoke yang tidak berizin.


Standarisasi Gaji Guru Non-PNS di Kota Tegal Mulai Dibahas

Standarisasi Gaji Guru Non-PNS di Kota Tegal Mulai Dibahas

Komisi I DPRD Kota Tegal terus menujukkan keseriusannya dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru non-PNS dan guru swasta.


Tiga Mini Market Belum Berizin, Komisi II: Kami Akan Tagih Penutupannya

Tiga Mini Market Belum Berizin, Komisi II: Kami Akan Tagih Penutupannya

Komisi II DPRD Kota Tegal mempertanyakan menjamurnya mini market baru di Kota Bahari saat Rapat Pembahasan Rancangan APBD 2019.


16 Sekolah Swasta di Kota Tegal Belum Terima BOS

16 Sekolah Swasta di Kota Tegal Belum Terima BOS

Komisi I DPRD Kota Tegal menyebutkan sebanyak 16 sekolah swasta belum mendapatkan bantuan operasional sekolah (BOS) tahun ini.


Ada Pergeseran Fungsi Wilayah, Perda RTRW Mendesak Direvisi

Ada Pergeseran Fungsi Wilayah, Perda RTRW Mendesak Direvisi

Komisi III DPRD Kota Tegal memandang Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mendesak direvisi.


Komisi I Desak Pemkot Gaji Honorer sesuai UMK

Komisi I Desak Pemkot Gaji Honorer sesuai UMK

Komisi I DPRD Kota Tegal terus berupaya memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer di Kota Tegal.


DPRD Soroti Besarnya Angka Pengangguran di Kota Tegal

DPRD Soroti Besarnya Angka Pengangguran di Kota Tegal

DPRD Kota Tegal menyoroti angka pengangguran 2017 di Kota Bahari yang dilaporkan masih cukup tinggi mencapai 10.215 orang.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!