DPRD Kota Tegal
Share this on:

Bangunan SMPN 17 Mangkrak, Disdikbud Perlu Koordinasi dengan Polisi dan Jaksa

  • Bangunan SMPN 17 Mangkrak, Disdikbud Perlu Koordinasi dengan Polisi dan Jaksa
  • Bangunan SMPN 17 Mangkrak, Disdikbud Perlu Koordinasi dengan Polisi dan Jaksa

RAPAT – Komisi I DPRD Kota Tegal rapat dengan Disdikbud di Gedung Parlemen, Senin (5/11) kemarin. (k. anam syahmadani/radar tegal)

TEGAL - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Tegal perlu berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan terkait mangkraknya pembangunan ruang kelas SMP Negeri 17 Tegal. Pembangunan ruang kelas SMP Negeri 17 yang mangkrak selama empat tahun karena terganjal persoalan hukum, cukup mengganggu kegiatan belajar dan mengajar.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal Sisdiono Ahmad usai Rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 di Gedung Parlemen, Senin (5/11). “Koordinasi ini diperlukan bukan untuk melanggar hukum. Namun, agar ada kesepahaman antara Disdikbud, Kepolisian, dan Kejaksaan,” ungkap Sisdiono.

Menurut Sisdiono, akibat mangkraknya pembangunan ruang kelas sebanyak enam lokal ini membuat kegiatan belajar dan mengajar di SMP Negeri 17 berlangsung secara shift. SMP Negeri 17 masih kekurangan ruang kelas, sehingga siswa harus belajar bergantian. Adanya koordinasi dengan pihak terkait diharapkan memunculkan titik temu.

Meski proses hukum sedang berjalan, diharapkan pembangunan bisa tetap dilajutkan. Sebab, hal ini menyangkut kepentingan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. “Ini sudah empat tahun, mau kapan lagi? Jika begini terus, yang dirugikan adalah siswa. Karena itu, harus ada solusi yang nyata,” ujar Sisdiono.

Ketua Komisi I Hery Budiman menambahkan, Komisi I berharap pembangunan bisa dilanjutkan dengan tidak menggangu proses penyelidikan. (nam/ela/zul)


Berita Sejenis

Pemkot Tegal Harus Hentikan Proses Penyeplitan Tanah SMA

Pemkot Tegal Harus Hentikan Proses Penyeplitan Tanah SMA

Sesuai aturan penyerahan aset SMA dan SMK Negeri ke Pemerintah Provinsi paling lambat sudah dilakukan Oktober 2016 lalu.


Masih Kerap Tergenang Air, SMPN 18 Urgent Ditangani

Masih Kerap Tergenang Air, SMPN 18 Urgent Ditangani

Karena posisinya lebih rendah dari daerah lainnya, membuat lokasi SMP Negeri 18 Kota Tegal selalu terendam air saat hujan turun.


WES Perjuangkan Aspirasi Masyarakat

WES Perjuangkan Aspirasi Masyarakat

Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo (WES) berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat secara maksimal, agar bisa terealisasi dengan baik.


Siap-siap, Seleksi P3K di Kota Tegal Dibuka April

Siap-siap, Seleksi P3K di Kota Tegal Dibuka April

Pemkot Tegal membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) April mendatang.


Raperda Pengelolaan Sampah Disempurnakan

Raperda Pengelolaan Sampah Disempurnakan

Raperda pengelolaan sampah sedang disempurnakan sesuai dengan hasil konsultasi yang telah dilakukan Pansus XVII DPRD Kota Tegal ke Kementerian Lingkungan Hidup.


Dua Pustu dan Puskesmas Prioritas Dibangun Tahun Ini

Dua Pustu dan Puskesmas Prioritas Dibangun Tahun Ini

Setelah peresmian beberapa puskesmas pembantu di Kota Tegal, Dinkes Kota Tegal berencana melakukan pembangunan dan rehab total dua pustu serta puskesmas.


Raperda Pengelolaan Sampah Dikonsultasikan

Raperda Pengelolaan Sampah Dikonsultasikan

Raperda pengelolaan sampah sudah dikonsultasikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.


Pansus XVI Cek Kawasan Industri

Pansus XVI Cek Kawasan Industri

Panitia Khusus (Pansus) XVI DPRD Kota Tegal dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Tegal mengecek dua kawasan industri.


Raperda Digodok, Pembuang Sampah Sembarangan Bisa Dipidana

Raperda Digodok, Pembuang Sampah Sembarangan Bisa Dipidana

Pansus XVII DPRD Kota Tegal dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tegal sedang menggodok rancangan peraturan daerah (raperda) persampahan menadi perda.


Imbas Tol Trans Jawa Diantisipasi DPRD dengan Perubahan RTRW

Imbas Tol Trans Jawa Diantisipasi DPRD dengan Perubahan RTRW

Jalan bebas hambatan merupakan kebijakan pusat guna membangun pertumbuhan ekonomi kerakyatan.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!