DPRD Kota Tegal
Share this on:

Bisa Dipenjara 3 Bulan, Ini Besaran Denda Buang Sampah di Kota Tegal

  • Bisa Dipenjara 3 Bulan, Ini Besaran Denda Buang Sampah di Kota Tegal
  • Bisa Dipenjara 3 Bulan, Ini Besaran Denda Buang Sampah di Kota Tegal

TEGAL - Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal, Senin (8/7) lalu. Di mana setiap perbuatan yang melanggar larangan yang diatur dalam perda tersebut bakal dikenakan sanksi denda administratif paling tinggi Rp2,5 juta.

Ketua Pansus XVII DPRD Kota Tegal Sodik Gagang menegaskan, pelaksanaan sanksi denda administratif termasuk tindakan represif nonyustisial. Denda dibayarkan kepada Kas Daerah paling lambat 3x24 jam sejak ditetapkan. ”Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3x24 jam, dapat dikenakan sanksi pidana,” ujar Sodik.

Ketentuan Pidana yang dimaksud diatur pada Pasal 40 Perda tersebut. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam perda tersebut, diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak Rp50 juta.

Dalam Perda tersebut, sesuai Pasal 35, setiap orang yang membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya di saluran air atau selokan atau sungai, jalan, berm, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat lainnya yang mengganggu ketertiban, kebersihan, dan keindahan, dikenakan denda sebesar Rp2,5 juta.

Denda dengan nilai Rp2,5 juta juga berlaku bagi setiap orang yang membakar sampah atau benda lainnya di bawah pohon, yang menyebabkan matinya pohon tersebut. Termasuk, setiap orang yang membakar sampah pada tempat-tempat yang membahayakan. Serta, setiap orang yang mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Kemudian, lanjut dia, setiap orang yang melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA dendanya Rp1 juta. Setiap orang yang membuang bangkai hewan di saluran air atau sungai, baik yang airnya mengalir atau tidak, atau di jalan atau di tempat lain Rp500 ribu. Begitu pula dengan setiap orang yang mengotori, merusak, dan membakar atau menghilangkan tempat sampah yang sudah disediakan juga didenda Rp500 ribu.

Sedangkan setiap orang yang membuang sampah sembarangan atau di luar TPS, dendanya hanya Rp250 ribu. Kemudian, setiap orang yang tidak menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan, Rp125 ribu. Setiap orang yang mengeruk atau mengais sampah di tempat sampah yang berada di rumah tinggal, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan atau fasilitas lainnya yang berakibat sampah, dendanya senilai Rp125 ribu.

Selanjutnya, bagi setiap orang yang membuang benda berbau busuk yang menggangu penghuni sekitarnya, di perda itu juga diatur dengan denda Rp125 ribu. Nilai denda yang sama juga diberlakukan untuk setiap orang yang membakar sampah di badan jalan, jalur hijau, taman selokan, dan tempat umum.

Tidak hanya itu, denda juga diberlakukan untuk pedagang kaki lima (PKL) yang tidak menyediakan tempat sampah memadai untuk menampung seluruh sampah yang dihasilkan, yakni Rp 500 ribu. PKL yang tidak mengumpulkan semua sampah yang dihasilkan di tempat sampah dan membuangnya di TPS, juga didenda Rp500 ribu.

Dengan disahkannya Perda tersebut, sejumlah Fraksi DPRD Kota Tegal meminta Organisasi Perangkat Daerah terkait, dalam ini Dinas Lingkungan Hidup agar menyosialisasikan Perda secara gencar kepada masyarakat.

”Sehingga, masyarakat tidak menyalahkan Pemerintah Kota Tegal, meskipun ini telah lama diterapkan di kota-kota besar,” kata Juru Bicara Fraksi PKB Efi Iffanah. (nam/zul/fat)


Berita Sejenis

Sah, Ini Nama-nama 30 Caleg Terpilih DPRD Kota Tegal

Sah, Ini Nama-nama 30 Caleg Terpilih DPRD Kota Tegal

Setelah sempat tertunda, penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih untuk DPRD Kota Tegal 2019-2024 akhirnya disahkan.


Bantuan Penunggu Pasien Diminta Dialihkan untuk Cover BPJS Kesehatan

Bantuan Penunggu Pasien Diminta Dialihkan untuk Cover BPJS Kesehatan

Rencana Pemerintah Kota Tegal untuk memberikan bantuan bagi keluarga penunggu pasien dinilai tidak tepat.


Tangani Banjir, Pemkot Tegal Diminta Lakukan Kajian Tak Biasa

Tangani Banjir, Pemkot Tegal Diminta Lakukan Kajian Tak Biasa

Penanganan banjir yang selama ini menggunakan program peninggian jalan kerap dikeluhkan warga.


Moncong Putih Desak Pemkot Tegal Buka Seleksi Pejabat Sekda

Moncong Putih Desak Pemkot Tegal Buka Seleksi Pejabat Sekda

Fraksi PDIP mendesak agar Pemerintah Kota Tegal segera membuka seleksi untuk jabatan Sekda Kota Tegal.


Enam Fraksi Setuju Raperda RPJMD Dibahas

Enam Fraksi Setuju Raperda RPJMD Dibahas

Sejumlah Fraksi di DPRD Kota Tegal menyampaikan pandangan umumnya saat Rapat Paripurna, Rabu (17/7) siang.


Picu Polemik, Pembongkaran Tiga Segitiga Harus Dijelaskan

Picu Polemik, Pembongkaran Tiga Segitiga Harus Dijelaskan

Pembongkaran tiga segitiga di kawasan Alun-alun Kota Tegal menjadi pembicaraan publik.


1.932,7 Hektare Lahan di Kota Tegal Tercemar Air Laut

1.932,7 Hektare Lahan di Kota Tegal Tercemar Air Laut

Kota Tegal sangat rentan pada risiko lingkungan hidup berupa bencana seperti abrasi, rob, dan genangan.


Ini Sembilan Isu Strategis Pembangunan di Kota Tegal

Ini Sembilan Isu Strategis Pembangunan di Kota Tegal

Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono menyampaikan sembila isu strategis pembangunan Kota Tegal tahun 2019-2024 mendatang di Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Senin


Pemkot Tegal Diminta Kontinyu Atasi PGOT

Pemkot Tegal Diminta Kontinyu Atasi PGOT

Banyaknya Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) di Kota Tegal kembali menjadi sorotan sejumlah Ffraksi DPRD Kota Tegal.


TPAS Sudah Tak Tepat untuk Atasi Persoalan Sampah

TPAS Sudah Tak Tepat untuk Atasi Persoalan Sampah

Persoalan sampah menjadi momok berkelanjutan bagi Kota Tegal.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!