DPRD Kota Tegal
Share this on:

Dewan Setujui Perda LPP 2018 untuk Disahkan

  • Dewan Setujui Perda LPP 2018 untuk Disahkan
  • Dewan Setujui Perda LPP 2018 untuk Disahkan

TEGAL - DPRD Kota Tegal menyetujui rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran 2018 untuk disahkan menjadi peraturan daerah. Itu setelah fraksi-fraksi menyatakan pendapat akhirnya dalam rapat paripurna, Senin (29/7) siang.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Edy Soeripno SH serta dihadiri jajaran Forkompinda. Tidak ketinggalan sejumlah pejabat dilingkungan Pemkot Tegal. Setelah dibuka pimpinan rapat, giliran juru bicara Badan Anggaran Nur Fitriani membacakan hasil pembahasan.

Dilanjutkan dengan penyampaian dari juru bicara masing-masing fraksi untuk menyampaikan pendapat akhirnya. Ketua DPRD Kota Tegal Edy Soeripno SH mengatakan, setelah mendapatkan persetujuan selanjutnya akan disampaikan ke Provinsi melalui Pemkot Tegal, untuk dievaluasi dan masukan.

"Setelah mendapatkan persetujuan, selanjutnya raperda ini akan di sampaikan ke Provinsi untuk mendapatkan evaluasi sebelum disahkan," katanya.

Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono mengatakan dia berterima kasih dan memberikan apresiasi serta penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, tim anggaran Pemerkot Tegal, dan semua OPD yang telah menyampaikan kelengkapan laporan pertanggungjawaban. Sehingga pembahasan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 berjalan dengan baik.

"Terhadap semua saran, pemikiran dan masukan serta catatan, baik pada saat penyampaian pemandangan umum, pembahasan di badan anggaran, serta pendapat akhir fraksi, akan menjadi perhatian serta bahan pertimbangan guna peningkatan kinerja aparatur dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat," kata Dedy.

Dedy mengatakan sesuai mekanisme yang ada, maka paling lama 3 hari setelah mendapat persetujuan, raperda itu akan disertai rancangan peraturan walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kemudian disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dilakukan evaluasi.

"Selanjutnya Gubernur menyampaikan hasil evaluasi paling lambat 15 hari kemudian. Setelah hasil evaluasi selesai dan diterima kembali serta dinyatakan sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan ditetapkan sebagai Perda dan Rancangan Peraturan Walikota akan ditetapkan menjadi perwal," pungkasnya. (muj/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Silpa 2018 Rp156 Miliar, Dewan Minta Pemkot Tegal Pastikan Capaian

Silpa 2018 Rp156 Miliar, Dewan Minta Pemkot Tegal Pastikan Capaian

DPRD meminta Pemkot Tegal memastikan capaian pelaksanaan anggaran.


Sah, Ini Nama-nama 30 Caleg Terpilih DPRD Kota Tegal

Sah, Ini Nama-nama 30 Caleg Terpilih DPRD Kota Tegal

Setelah sempat tertunda, penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih untuk DPRD Kota Tegal 2019-2024 akhirnya disahkan.


Raperda RPJMD Segera Dibahas Alat Kelengkapan Dewan

Raperda RPJMD Segera Dibahas Alat Kelengkapan Dewan

Raperda tentang RPJMD 2019-2024 bakal segera dibahas alat kelengkapan dewan.


Bantuan Penunggu Pasien Diminta Dialihkan untuk Cover BPJS Kesehatan

Bantuan Penunggu Pasien Diminta Dialihkan untuk Cover BPJS Kesehatan

Rencana Pemerintah Kota Tegal untuk memberikan bantuan bagi keluarga penunggu pasien dinilai tidak tepat.


Moncong Putih Desak Pemkot Tegal Buka Seleksi Pejabat Sekda

Moncong Putih Desak Pemkot Tegal Buka Seleksi Pejabat Sekda

Fraksi PDIP mendesak agar Pemerintah Kota Tegal segera membuka seleksi untuk jabatan Sekda Kota Tegal.


TPAS Sudah Tak Tepat untuk Atasi Persoalan Sampah

TPAS Sudah Tak Tepat untuk Atasi Persoalan Sampah

Persoalan sampah menjadi momok berkelanjutan bagi Kota Tegal.


Wali Kota Diminta Evaluasi Penyebab Penurunan PAD

Wali Kota Diminta Evaluasi Penyebab Penurunan PAD

Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tegal 2018 lalu mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.


Maaf, Sampah dari Luar Daerah Dilarang Masuk ke Kota Tegal

Maaf, Sampah dari Luar Daerah Dilarang Masuk ke Kota Tegal

Kota Tegal kini memiliki Perda Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, Rabu (8


Bisa Dipenjara 3 Bulan, Ini Besaran Denda Buang Sampah di Kota Tegal

Bisa Dipenjara 3 Bulan, Ini Besaran Denda Buang Sampah di Kota Tegal

Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga resmi disahkan.


Raperda Pengelolaan Sampah Disetujui untuk Ditetapkan

Raperda Pengelolaan Sampah Disetujui untuk Ditetapkan

Sesuai target, DPRD Kota Tegal akhirnya menyetujui rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pengelolaan sampah untuk ditetapkan menjadi perda.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!