DPRD Kota Tegal
Share this on:

Fraksi PKS Dorong Public Hearing soal Tiga Raperda

  • Fraksi PKS Dorong Public Hearing soal Tiga Raperda
  • Fraksi PKS Dorong Public Hearing soal Tiga Raperda

SERAHKAN DOKUMEN – Jubir Fraksi PKS Untung Purwadi menyerahkan dokumen ke Wali Kota Tegal, kemarin. (k. anam syahmadani/radar tegal)

TEGAL - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Tegal atas diajukannya tiga rancangan peraturan daerah (raperda). Apresiasi ini disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS Untung Purwadi dalam Rapat Paripurna di Gedung Parlemen, kemarin.

Ketiga raperda yang diajukan Pemkot Tegal yakni tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal, tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tegal Tahun 2018-2038, dan tentang Pengelolaan Sampah.

Namun untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan yang kuat dari masyarakat terhadap tiga raperda tersebut, Fraksi PKS mengingatkan agar dalam proses pembahasan diadakan public hearing. “Ini untuk menampung kritik dan saran dari para tokoh masyarakat sebagai bahan perbaikan terhadap Raperda tersebut,” ujar Untung.

Fraksi PKS memandang perda merupakan regulasi yang dihadirkan Pemerintah sebagai upaya mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Karena itu, dampak esensi Perda harus mampu membangun keseimbangan atau keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

Penerapan perda yang dilakukan oleh lintas organisasi perangkat daerah (OPD) harus mampu berjalan secara sinergi. Sehingga, saling menguatkan agar mencapai hasil yang maksimal.

Penerapan perda secara parsial seringkali menyisakan persoalan yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Sebagai contoh, penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang tidak disertai penataan, menimbulkan dampak bertambahnya persoalan sosial bagi PKL yang benar-benar sebagai sumber mata pencaharian

“Satu sisi berhasil membuat ruang kota yang rapi, namun di sisi lain muncul persoalan sosial baru. Karena itu sangat penting sekali kemampuan Pemerintah Daerah untuk mampu mensinergikan peran lintas OPD agar penerapan suatu Perda benar-benar optimal, tanpa ekses negatif,” ujar Untung. (nam/ela/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

15 Raperda Disetujui Dibahas di 2019

15 Raperda Disetujui Dibahas di 2019

15 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) disetujui untuk di bahas di 2019.


Wali Kota Tegal Minta Pilpres dan Pileg Sportif dan Aman

Wali Kota Tegal Minta Pilpres dan Pileg Sportif dan Aman

Apel bersama Tiga Pilar dalam rangka Sinergitas TNI/Polri dan Pemerintah dalam rangka menciptakan situasi kammtibmas yang kondusif di Kota Tegal digelar, Jumat


Pansus Soroti Polusi Industri

Pansus Soroti Polusi Industri

Pembahasan Raperda Rencana Pembangunan Industri Kota Tegal (RPIK) 2018-2038 oleh pansus XVI DPRD Kota Tegal.


Pansus XVI Koordinasi dengan Pansus XV

Pansus XVI Koordinasi dengan Pansus XV

Pansus XVI DPRD Kota Tegal yang sedang membahas Raperda Rencana Pembangunan Industri Kota Tegal (RPIK) 2018-2038.


Sawah Lestari Direncanakan 378 Hektare

Sawah Lestari Direncanakan 378 Hektare

Pansus XV PRD Kota Tegal mengadakan rapat kerja dengan Bappeda Kota Tegal, untuk membahas Raperda Perubahan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal 2011-203


Selesai Dievaluasi, Raperda RPIK Akan Disempurnakan

Selesai Dievaluasi, Raperda RPIK Akan Disempurnakan

Raperda Rencana Pembangunan Industri Kota Tegal (RPIK) 2018-2038 telah dievaluasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.


Pansus XVII Mulai Bahas Sanksi Pembuang Sampah Sembarangan

Pansus XVII Mulai Bahas Sanksi Pembuang Sampah Sembarangan

Pansus XVII DPRD Kota Tegal mengadakan rapat kerja dengan Tim Pemkot Tegal untuk membahas Raperda Pengelolaan Sampah di Gedung Parlemen.


Produk Unggulan di Kota Tegal Dikaji Ulang

Produk Unggulan di Kota Tegal Dikaji Ulang

Pansus XVI DPRD Kota Tegal bersama Tim Penyusun dari Pemerintah Kota Tegal terus menggodok Raperda Rencana Pembangunan Industri Kota Tegal 2018-2038.


DPRD Dorong Pemkot Tegal Tiru Surabaya Gaji Guru Swasta Setara PNS

DPRD Dorong Pemkot Tegal Tiru Surabaya Gaji Guru Swasta Setara PNS

Masih minimnya honor guru yang mengajar di sekolah swasta mengundang keprihatinan Anggota Komisi I DPRD Kota Tegal Efi If'anah.


Overload, Tiga Kelurahan Butuh TPU Baru

Overload, Tiga Kelurahan Butuh TPU Baru

Tiga kelurahan di Kecamatan Margadana Kota Tegal membutuhkan tempat pemakaman umum (TPU) baru.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!